KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.51/VI-BPHA/2007 TENTANG IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. BINA BALANTAK UTAMA DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Membaca
:
Surat Direktur PT. Bina Balantak Utama No. 31/RO-e/BBUE/3/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Permohonan Persetujuan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan.
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 40/Kpts-II/1991 tanggal 16 Januari 1991, PT. Bina Balantak Utama adalah perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan alam atas areal hutan seluas 325.300 Ha di Provinsi Papua; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 13/Kpts-IV/1996 tanggal 10 Januari 1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 2725/MENHUTVI/BRPHP/2006 tanggal 29 Mei 2006, Rencana Karya Pengusahaan Hutan Yang Meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) dan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke IV (2006-2010) atas nama PT. Bina Balantak Utama telah disetujui dan disahkan; c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/1675 tanggal 29 Desember 2006, PT. Bina Balantak Utama mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 atas areal seluas 4.935,10 Ha dengan target produksi 93.056,43 m3 di atas areal kerjanya; d. bahwa untuk merealisasi target yang telah ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua sebagaimana Butir c di atas, maka diperlukan peralatan guna mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam atas nama PT. Bina Balantak Utama; e. bahwa………
e. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; f. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/KPTS-II/2003, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan yang berkaitan dengan kegiatan IUPHHK dan IPK; g. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Bina Balantak Utama, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan; h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam A.n. PT. Bina Balantak Utama dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 4. Peraturan-Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Jo. Nomor 171/M Tahun 2005; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Jis. Nomor 62 Tahun 2005 dan Nomor 66 Tahun 2006; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005 dan Nomor 91 Tahun 2006; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KptsII/2002, Jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003; 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 382/KptsII/2004;
11. Peraturan........... 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MenhutII/2005, Jis Nomor P. 17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005, Nomor P.46/Menhut-II/2006 dan Nomor P.71/Menhut-II/2006. 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MenhutII/2007. Memperhatikan
:
1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 680/ 207 tanggal 22 Februari 2007; 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tertanggal 22 Februari 2007, menyatakan bahwa peralatan pengusahaan hutan an. PT. Bina Balantak Utama yang dimohon sebanyak 2 (dua) unit belum berada di lokasi penggunaan peralatan (wilayah kerja); 3. Surat Pernyataan Direktur PT. Bina Balantak Utama No. 32/RO-e/BBU-DIRPH/3/07 tanggal 13 Maret 2007, menyatakan bahwa alat sebanyak 2 (dua) unit yang dimohonkan tersebut merupakan milik sendiri. MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas nama PT. Bina Balantak Utama di Provinsi Papua dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/1675 tanggal 29 Desember 2006, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 atas nama PT. Bina Balantak Utama atas areal 4.935,10 Ha dengan target produksi 93.056,43 m3 dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain. Pemegang izin wajib : 1. Melaksanakan penebangan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. 274/VI-PHA/2001 tanggal 23 Pebruari 2001; 2. Menyampaikan……
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
2. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura; 3. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pemegang izin. Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 19 April 2007
Salinan seseuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
Direktur Jenderal, Ttd
Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc. NIP 080044005
Tembusan : 1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV; 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura; 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarmi di Sarmi; 8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura; 9. Direktur PT. Bina Balantak Utama.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.51/VI-BPHA/2007 Tanggal : 19 April 2007 DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. BINA BALANTAK UTAMA No
Jenis Merk dan Type Alat
A. Peralatan Produksi 1. Logging Truck Renault CBH 385 B. Peralatan Pendukung 2. Tug Boat Rungan II Jumlah Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
Chassis
Nomor Mesin
Tahun
5178
83MO162575
-
-
CAT 3406BDT 2 (Dua) unit
-
Direktur Jenderal, ttd
Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc NIP 080044005
