2007

P U T U S A N No. 82 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : ROYAL DENAI HOTEL, diwakili oleh DAFNI ANAS, Direktur, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MAIRIS DJAMHUR, SH., dkk., Advokat, berkantor di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2 Padang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Melawan 1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ; 2. SYAFRIL, DKK (6 ORANG), bertempat tinggal di Jalan Sudirman Bukit Tinggi, Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi

dahulu

sebagai

Penggugat telah menggugat sekarang

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di muka

persidangan

Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

pada

pokoknya atas dalil-dalil : Dasar-dasar gugatan : Bahwa gugatan ini diajukan oleh keputusan dari P4P/Tergugat

Penggugat berdasarkan atas surat

No. 1032/1015/8-5/III/PHK/6-2005 tanggal 30

Juni 2005 dan putusan P4P tersebut baru Penggugat terima pada tanggal 28 Juli 2005, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; Bahwa adapun surat keputusan dari Tergugat (P4P) tersebut yang menjadi obyek gugatan ini yang amarnya berbunyi :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 82 K/TUN/2007

MEMUTUSKAN Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang No. 10/530/92-05/III/PHK/02/2005 tanggal 8 Pebruari 2005, sehingga menjadi sebagai berikut : I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha Royal Denai Hotel Jalan A. Rivai No. 26 Bukittinggi dengan Pekerja Sdr. Syafril, Sdr. Ismeynedi, Sdr. Friati Sinaga, Sdr. Muslim, Sdr. Sofyan dan Sdr. Khaisul Basri, d/a Aqtia Susepti Kantor Pos Jalan Sudirman Bukittinggi putus terhitung sejak akhir bulan Mei 2004 ; II. Mewajibkan kepada Pengusaha Royal Denai Hotel tersebut pada amar I untuk membayarkan secara tunai kepada Pekerja Sdr. Syafril, Sdr. Ismeynedi, Sdr. Friati Sinaga, Sdr. Muslim, Sdr. Sofyan dan Sdr. Khaisul Basri sebagai berikut : 1. Sdr. Syafril : -

Uang pesangon : 9 x Rp. 2.450.000,- …………………………………. = Rp. 22.050.000,-

-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 2.450.000,- ………………………………… = Rp. 24.500.000,-

-

Uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 46.550.000,- …………………………… = Rp. 6.982.500,Jumlah

= Rp. 53.532.500,-

Jumlah : Lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ; 2. Sdr. Ismeynedi : -

Uang pesangon : 9 x Rp. 576.000,- …………………………………….. = Rp. 5.184.000,-

-

Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp. 576.000,- ……………………………………. = Rp. 4.608.000,-

-

Uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 9.792.000,- ……………………………… = Rp. 1.468.800,Jumlah

= Rp. 11.260.800,-

Jumlah : Sebelas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah ; 3. Sdr. Friati Sinaga : -

Uang pesangon :


9 x Rp. 721.000,- …………………………………….. = Rp. 6.489.000,-


-

Uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 12.257.000,- ………………………………= Rp. 1.838.550,Jumlah

= Rp.14.095.550,-

Jumlah : Empat belas juta sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah ; 4. Sdr. Sofyan : -


-

Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp. 5.328.000,- ………………………………….. = Rp. 4.736.000,-

-

Uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 10.064.000,- …………………………….. = Rp. 1.509.600,Jumlah

= Rp. 11.573.600,-

Jumlah : Sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah ; 5. Sdr. Khaisul Basri : -


-


-

Uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 10.336.000,- …………………………….. = Rp. 1.550.400,Jumlah

= Rp. 11.886.400,-

Jumlah : Sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah ; III. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Kota Bukittinggi ; Bahwa Surat Keputusan yang sudah dikelurakan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang


Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sehingga dengan demikian putusan dari Tergugat dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (P4P) adalah berupa penetapan tertulis (beschiking) ; 2. Bahwa Tergugat (P4P) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan yaitu “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku" ; 3. Bahwa dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (P4P) tersebut jelas merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; 4. Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah surat putusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (P4P) dengan Nomor : 1032/1015/85/III/PHK/6-2005 tanggal 30 Juni 2005 dan hal ini sesuai dengan pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut : 1. Dalam hal suatu Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;


5. Bahwa oleh karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap surat keputusan a quo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ; 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan

sebagaimana

mempertimbangkan

dimaksud

semua

dalam

seharusnya

ayat

tidak

(1) sampai

setelah pada

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; Alasan-alasan gugatan : Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang lelang jaminan yang dilakukan oleh Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara Padang (KP2LN) atas aset-aset dari PT. Hotel Denai yang menjadi jaminan kredit di Bank Mandiri Padang, dengan macetnya kredit dari PT. Hotel Denai yang mengakibatkan jaminan tersebut dilelang oleh KP2LN Padang pada tanggal 10 Maret 2004 ; Bahwa adapun yang dilelang oleh KP2LN Padang hanyalah berupa 2 bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 255 Gambar Situasi No. 683/1992 seluas 3268 m2 dan Hak Guna Bangunan No. 252 Gambar Situasi No. 682/1992 seluas 1708 m2 berikut bangunan Hotel Denai yang berdiri diatasnya termasuk alat-alat perlengkapan hotel dan 2 buah unit mobil, sebagaimana yang telah dituangkan didalam Risalah Lelang oleh pihak KP2LN Padang ; Bahwa secara hukum Penggugat tidak pernah mengambil alih (akuisisi) terhadap PT. Hotel Denai selaku pemilik tanah dan bangunan dari Hotel Denai yang dilelang oleh KP2LN Padang dan didalam Risalah Lelang tidak pernah dinyatakan telah terjadinya pengambil alihan sebuah perusahaan yang bernama


PT. Hotel Denai kepada Penggugat, karena untuk pengalihan perusahaan haruslah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas dan didalam pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dengan jelas dan tegas dinyatakan tata cara pengambilan suatu peruahaan/perseroan dengan sebagai berikut : “Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan orang perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih ; 2. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham ; b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS Perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih ; Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 103 ayat (5) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Tergugat telah salah dan keliru mengartikan isi pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja, dimana Tergugat berasumsi dengan telah dibelinya asset PT. Hotel Denai berupa tanah dan bangunan Hotel Denai oleh Penggugat juga mengakibatkan telah beralihnya kepemilikan perusahaan dari PT. Hotel Denai kepada Penggugat, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena keberadaan PT. Hotel Denai tetap seperti semula dan Penggugat secara hukum tidak pernah duduk sebagai pemegang saham sekaligus pemilik baru dari PT. Hotel Denai ; Bahwa dengan dibukanya oleh Penggugat usaha yang sama yaitu di bidang perhotelan dengan nama Royal Denai Hotel di tempat dimana dulunya juga pernah berdiri Hotel Denai milik PT. Hotel Denai, tidaklah berarti Penggugat dianggap sebagai penerus keberadaan dari Hotel Denai yang lama, karena Penggugat tidak pernah menjalani prosedur pengambil alihan suatu perusahaan (perseroan) sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ; Bahwa Tergugat (P4P) didalam mengeluarkan surat keputusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dan ditemui,


serta Tergugat juga tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan buktibukti yang telah Penggugat ajukan, sehingga terlihat Tergugat tidak berlaku adil serta juga tidak menjaga netralisasi dengan harus juga memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penggugat ; Bahwa secara keseluruhan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata telah melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar Undang-Undang dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga keputusan dari Tergugat sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga putusan dari Tergugat (P4P) yang mengabulkan permohonan pesangon dari pekerja Hotel Denai yang dibebankan kepada Penggugat sangatlah merugikan bagi Penggugat ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1032/1015/8-5/PHK/III/6-2005 tanggal 30 Juni 2005 ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat Intervensi telah berkeyakinan serta berpendirian bahwa putusan Tergugat No. 1032/1015/8-5/III/PHK/6-2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Royal Denai Hotel dengan Sdr. Syafril, dkk (6 orang) yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; Bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh Sdr. Syafril, dkk (6 orang) adalah setelah perundingan antara Penggugat (Royal Denai Hotel) dengan Tergugat Intervensi yang telah disepakati pada tanggal 8 Mei 2004 sesuai dengan Berita Acara tanggal 8 Mei 2004 yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan point 3 Berita Acara (bukti T.5b) ;


Bahwa

dengan

terjadinya

pengalihan

kepemilikan

asset-asset

perusahaan dari pemilik lama kepada pemilik baru, maka berdasarkan hasil kesepakatan antara Pengusaha dengan Ketua FSPS UK Royal Denai Hotel yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 8 Mei 2004 yang isinya bahwa kepada karyawan diberi 3 pilihan sebagai berikut : a. Bagi Pekerja yang ingin tatap bergabung dengan Royal Denai Hotel diberikan yang masa kerja 50% dari lama bekerja sebelumnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (6) dan masa kerja diperbaharui pertanggal 11 Maret 2004 dengan mengajukan surat lamaran baru ; b. Bagi Pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh Pengusaha akan mendapatkan pesangon sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 156 dengan ketentuan : 1. ayat (2) dibayar 100% sebesar 1 kali ; 2. ayat (3) dibayar 100% sebesar 1 kali ; 3. ayat (4) point 3 sebesar 10% ; c. Bagi Pekerja yang mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 bab XII pasal 163 ayat (1) akan diberikan : 1. uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) ; 2. uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) ; 3. dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) ; d. Uang service yang tertinggi dari tanggal 1 s/d 10 Maret 2004 akan dibayar 50% dari total keseluruhan ; Bahwa untuk Pekerja (Syafril, Cs 6 orang) sampai saat ini belum dibayarkan haknya oleh Pengusaha ; Bahwa dalam persoalan ini Pekerja telah berusaha berulang kali meminta penyelesaian kepada Pengusaha baik lisan maupun tertulis, sesuai surat Pekerja tanggal 27 Juli 2004, namun belum ada realisasinya ; Bahwa telah terjadi pemindahan kepemilikan asset-asset dari PT. Hotel Denai Bukit Tinggi dari pemilik lama Ny. Selvyana Syofyan Hosen kepada Ny. Hj. Dafni Anas sesuai dengan risalah lelang tersebut dengan jelas asset lelang yang dimenangkan oleh Ny. Hj. Dafni Anas adalah berupa asset tanah, bangunan, mobil dan alat perlengkapan hotel tidak termasuk badan hukum peruahaan beserta karyawan/pekerjanya ; Pada saat terjadi pengalihan kepemilikan hotel tidak dibicarakan terlebih dahulu tentang status Pekerja yang juga merupakan asset perusahaan, kalau antara


pemilik lama dengan pemilik baru harus membuat kesepakatan terlebih dahulu agar ada kepastian status Pekerja ; Bahwa Pegawai Perantara telah menganjurkan untuk pembayaran dilaksanakan menurut Berita Acara yang telah disepakati antara Penggugat (Royal Denai Hotel) dengan Tergugat Intervensi (Syafril, dkk 6 orang) pada tanggal 8 Mei 2004, namun Penggugat (Pengusaha) tidak konsekwen terhadap kesepakatan tersebut dan Penggugat yang menganjurkan untuk pembayaran Rp. 4.000.000,- adalah dari Penggugat (Pengusaha) dan Pekerja menolak atau keberatan atas permintaan Penggugat tersebut ; Bahwa putusan Tergugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sudah tepat dan benar, makanya putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini supaya menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Intervensi tersebut diatas dan putusan Tergugat No. 1032/1015/8-5/III/PHK/6-2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Royal Denai Hotel dengan Sdr. Syafril, dkk (6 orang) adalah sudah tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

sehingga

wajib

untuk

dilaksanakan oleh Penggugat (Royal Denai Hotel) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 342/G/2005/ PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, pada pihak Penggugat yang dianggar sebesar Rp. 224.250,- (dua ratus dua pulu empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2006

sebagaimana

ternyata

dari

akta

permohonan

kasasi

No.

107/

K/2006/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta, permohonan

mana

diikuti

oleh

memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juli 2006 ;


Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Penggugat dan terhadapnya tidak

diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga putusan yang diberikan menyimpang, karena tidak menyebutkan alasanalasan yang menjadi dasar dari putusannya dan tidak menyebutkan peraturan mana yang mendukung putusan tersebut. disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga keliru atas penilaian dalam penerapan hukum dari alat-alat bukti yang ada ; Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah melakukan pelanggaran hukum dan karenanya telah bertentangan dengan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yang juga terhadap perkara in casu telah terdapatnya kelalaian yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dengan dapat dibatalkannya putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah melakukan pelanggaran hukum dengan saling bertentangannya pertimbangan hukum yang berikutnya, sehingga melahirkan putusan yang keliru serta tidak lengkapnya pertimbangan hukum yang diberikan dengan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga adil dan patut kiranya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum tersendiri dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau dan memberikan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan” ; 3. Bahwa kalau dilihat lagi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap putusan Pengadilan/Pengadilan Tinggi harus diberikan alasan yang menjadi dasar putusannya. Sehinggga dengan tidaknya atau kurangnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara


Jakarta memberikan pertimbangan atau alasan, bahkan alasan-alasan dalam perkara ini kalau dilihat kurang jelas dan sukar untuk dapat dimengerti, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dipandang telah melakukan kalalaian dalam Hukum Acara (Vermverzuir) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) ; Bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 terlihat adanya keharusan atau menghendaki dan mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplich) atas putusannya ; 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus memberikan pertimbangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tanpa harus mengambil alih dengan begitu saja pertimbangan dari Surat Keputusan P4P (TUK), karena putusan dari P4P hanyalah bersifat administratif dan bukan merupakan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekusi, untuk itulah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus memberikan alasan-alasan yang jelas apakah benar putusan administratif dari P4P (TUK) itu telah melanggar undang-undang, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai dan salah melakukan penerapan hukum ; Bahwa kalau dilihat putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

sebagian

besar

hanyalah

berisikan

putusan

dari

Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Sumatera Barat dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (TUK), sehingga alasan-alasan putusan seperti yang diminta oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tidak terpenuhi dalam putusan perkara ini ; 5. Bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mempertimbangkan keberadaan dari PUK atas kuasa dari Termohon Kasasi II/Tergugat Intervensi (TUK Int) yang secara hukum acara tidak dapat mewakili Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk kasasi intervensi di Pengadilan, karena tidak berkualitas untuk bertindak sebagai seorang kuasa hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Pengadilan Tinggi telah melakukan kelalaian dalam hukum acara ; 6. Bahwa kalau dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang juga tidak mempertimbangkan kenyataan hukum, dimana didalam


perkara ini TUK (P4P) sebagai Termohon Kasasi I/Tergugat Utama yang produk hukum (Surat Keputusan) digugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan yang telah PUK ajukan terhadapnya, sehingga TUK (P4P) telah melepaskan haknya untuk menjawab dan megikuti proses pemeriksaan perkara dan secara hukum dapat diartikan TUK (P4P) telah mengakui gugatan PUK. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kalalaian hukum acara dan salah menerapkan hukum atas putusannya dalam perkara ini yang tidak memberikan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas ; 7. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabaikan dan melalaikan pengakuan dari TUK Intervensi yang telah mengakui sebagai berikut “Sesuai dengan risalah lelang dengan jelas asset lelang yang dimenangkan oleh Hj. Dafni Anas (PUK) adalah asset tanah, bangunan, mobil dan alat perlengkapan hotel, tidak termasuk badan hukum perusahaan dan karyawan”. Dan pada kenyataannya pengakuan dari TUK Intervensi ini juga didukung oleh bukti mereka sendiri TI.3 tentang pengangkatan salah seorang dari TUK Intervensi yang bernama Syafril diangkat sebagai operator di PT. Hotel Denai dan ini jelas menunjukkan memang benar TUK Intervensi bukanlah karyawan dari PUK. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak memberikan pertimbangan hukum atau alasan yang jelas mengakibatkan telah terjadinya kelalaian hukum (vermvezulir) ; Bahwa dari pengakuan TUK Intervensi di dalam jawabannya di atas dalam persidangan adalah merupakan bukti yang menentukan dan sempurna,hal mana

dapat

dilihat

dari

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

RI

No.

1735/K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978 yang menyatakan sebagai berikut “Pengakuan Termohon Kasasi I/Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna”. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak memberikan pertimbangan hukum dengan alasan yang jelas mengakibatkan telah terjadinya kelalaian hukum (vermverzulir) ; 8. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 setiap Pengadilan harus memberikan pertimbangan dengan alasan-alasan yang jelas atas putusannya, sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakata memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti dari PUK yaitu bukti P.I s/d P.IV yang secara hukum menguatkan dalil-dalil


gugatan PUK. Dari bukti PUK yaitu P.I yaitu Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KP2LN Padang telah mempertegas kedudukan hukum dari PUK sebagai pembeli asset lelang jaminan bank dari PT. Hotel Denai, dan bukanlah sebagai pihak yang mengambil alih badan hukum dari PT. Hotel Denai dan hal inilah yang disalah artikan atau salah penafsiran dari P4P (TUK) sehingga melahirkan Surat Keputusan yang keliru. Dan karenanya telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh P4P (TUK) dalam surat keputusannya dan karenanya telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang No. 9 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh P4P (TUK) juga bertentangan dengan pasal 103 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah keliru menafsirkan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan,

dan

seharusnya

kekeliruan-

kekeliruan ini diberikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang sah atau tidaknya Surat Keputusan dari P4P (TUK) ; 9. Bahwa kalau dilihat atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang ada sebagai dasar untuk menjatuhkan putusannya yang dapat mengakibatkan adanya kelalaian hukum acara serta kesalahan penerapan hukum dan hal ini juga dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Pebruari 1980 yang menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab itu keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara” ; 10. Bahwa bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya memberikan pertimbangan hukum berupa pertimbangan dari Surat Keputusan, sebagai dasar putusannya, sedangkan TUK (P4P) tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti sesuai prosedur hukum acara, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kelalaian hukum acara serta salah menerapkan hukum acara yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dibatalkan ;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke- 4 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang

suatu

kenyataan,

hal

mana

tidak

dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Royal Denai Hotel, yang diwakili oleh Dafni Anas tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROYAL DENAI HOTEL, yang diwakili oleh DAFNI ANAS tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan


diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Widayatno Sastrohardjono. SH.,MSc.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a I ………………… Rp.

6.000,-

2. R e d a k s I ……………….. Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………….. Rp. 493.000,Jumlah

=

Rp. 500.000,==========

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


2007

Recommend Documents