DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARMN PERATURANDIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER~ 70 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMEN7)
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa
dalam rangka mendukung pilot program pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan oleh KDP yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin dan meningkatkan pelayanan pemerintah lokal, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud; c.
Mengingat
1.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and CommunityBased MDG Achievement); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
0J--
6. Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana teJah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8. Peraturan 9.
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Sural Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionaVKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK.031 1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang PeJaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) Nomor TF-O90003-IND adalah kegiatan Pilot Pendidikan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) yang dibiayai dari dana hibah Multi-Donor TrustFund dan dana Rupiah Murni (APBN). 2. Executing Agency adalah Kementerian NegaralLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 3. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 4.
Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
5.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
6.
No Objection
Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan
dari pemberi pinjaman/hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
8.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pad a Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk.
11. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. JJ;;-
~
12. Sural Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada P~jabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan sural perintah rnembayar sejumlah uang alas bebanbagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syaratsyarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
13. Sural Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
14. Sural Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah sural perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran alas beban APBN berdasarkan SPM.
15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 16. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Sural Perintah Membayar Uang Persediaan, yang seJanjutnya disebut SPM-UP adalah sural perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk peke~aan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito. 18. Sural Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah sural perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan membebani DJPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 19. Sural Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah sural perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA alas dasar perjanjian kontrak kerja atau sural perintah kerja lainnya. 20. Sural Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA alas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
Pasal2 Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
Nomor Hibah Nomor Register TanggalPenand~anganan Closing Date Jumlah Hibah Jumlah Initial Deposit Nomor Rekening Khusus Executing Agency
TF-090003-IND 70691901 6 Desember 2006 31 Desember 2007 USD 6,062,000 Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan 602.113411 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen DaJam Negeri
~
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBA YARAN Pasal 3 (1 ) Tata cara pembayaran Khusus.
dana menggunakan
mekanisme Rekening
(2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.113411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembayaran diJakukansecara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF-O90003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 4
(1) Penyediaan dana Kategori 1, 2, dan 3 dari dana hibah Nomor TF090003-IND, dialokasikan melalui DIPA Direktorat Jenderal PemberdayaanMasyarakatdan Desa DepartemenDalam Negeri. (2) Satuan Kerja Direktorat Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pilot PNPM Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam GrantAgreement dan porsi anggaran DIPA bersangkutan. PasalS Penerbitan SPM Dana Kategori 3 (Block Grants): 1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP yang diJampiri: 1) Sural Penetapan CamatlSPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagaimana tercantum daJam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
III
3) Sural Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nifai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPP yang dilampiri:
1) Serita Acara Penggunaan Dana (SAPO) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'Va dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2) Surat P~rnyataan Kesanggupan M~nyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan. Ketua UPK. dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam LampiranV Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaanini).~
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) SPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) SPKPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). b. SPM-LS Tahap II sebesar 40o/~dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana DOK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1)
BAPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2)
SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
3. SPM-LS diterbitkan secara penuh tanpa potengan pajak. BAB III PENCAIRAN DANA Pasal6 (1 ) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D eleh KPPN alas dasar SPM yang diajukan eleh PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA (sesuai Sural Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer SE77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN). Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPITUP, SP2D tidak (2) dibebankan pad a Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. alas UPITUP dilaksanakan berdasarkan (3) Pertanggungjawaban peraturan perundang-undangan. (4) Penyampaian SPM-GUP eleh pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi .Pengeluaran per Kategeri NPLN (sesuai dengan Lampiran III Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE-201A/61/0291). (5) Untuk keperluan pembayaran kentrak-kentrak valuta aging tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta aging (sesuai Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE-43/A/61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) alas Beban Rekening Khusus juncte Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE-32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaiuta Asing (Valas) dan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). . (6) Pengajuan dekumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VLfJ1;J-
~
(7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104/N2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 3B) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekerjaan Kategori Consultant) alas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (final/signed contract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/N71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. (9) Pad a SPM tercantum nilai, nemer, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besarnya persentase (porsi) kategori.
Pasal7
(1) Pembayaran Dana Kategori 1 (Consultants' Services) dan Kategori 2 (Training and Workshop) mekanisme pengajuan SPM-LS/SPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Sural Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/ 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN.
(2) Pembayaran Dana Kategori 3 (Block Grants): a. Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) Resume Kontrak/SP2; b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB; b. Pembayaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) 1) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) Resume Kontrak/SP2; b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB.
Or}
BABIV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal8 (1 ) Pengisian Initial Deposit dilakukan alas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu alas dasar permintaan kebutuhan dana selama. 6 bulan yang diterima dari PAlKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter. (2) Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian IFR, sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAlKuasa PA pad a Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. (3) Apabila PAlKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan sural perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), dapat dicabut setelah KPPN menerima sural pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
BABV PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
Pasal9
(1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM-UP dan TUP) beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telepon/Faksimile: 021-3864 E-mail:
[email protected] (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagaiekspedisikedua.~
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berJaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan
di Jakarta
langgal ~1 N8peailr
2007
LAMPI RAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER Io IPB/2007 TENTANG. PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMEN7)
-u
~
;;<=
C"
~
0 CD
3
Q),,->~c ::J a.
g:
~~ Q)
;:!
3
;;<' oj" :::J c: :::J
C
3 -0 Q) ;;<= Q) ::J "'" <1> -0 Q) a. Q) -0 Q) i» A <1> -0 Q) m
;K" C-a" CD cO c: :::J 01 ;K" 01 :::J u> CD -0
~ C :::J '< ?'
0 <1> en Q) -U <1> ::J ~
--I: 0); ::T; C"
'!l
(J) c 0)
~
:::I; »; ::3"
CD
<0;<0 <0; 0)"
0) ::3
::3
OO:'::T ::3 0) 0) ~t5f:g, ;
<0
;>;"
'-0) -" " :
; :
:
0); 0..0) 0):
CD C C!II ::3
D); ::To."
00
!II
CD
II)
CD
::3
.....
0" <0 s: 0) 0) C ~.=.~
0"
::!.
0)
CDo.:E ~1if~ C.-O) .. '-O)::T
"
3" Q) (D Q) ::J 2" Q)
»
;>;"::3 0) .::3 0) 0""'" 0)0 ::TCD :E !II 0) 0)
::J
~~ 3 0)
»
o.~ CD !II
CD 0
0
0) 0) " 3 CD 0) ::3
.....
CD 0) :::!.
::3
3: }I): (jj" : ::3" ijj. : ;>;"; CD:
0) 0" C
-::3-0 0) a.
.....
0)
CD
::3
::'
c'; 3, "i>: ::T
:
a.: 0):
0)
0
ID" 0)
S"
::3
!II
::3-0
'"
z :u
? 0 crn-o '" -. -oa.Cii """~
F. o;~ :~~ :
: ~ 9: . . . . . .
. .
z 0
S:en 0<:: ;;0;;0
.. » : :
-i "'tJ
: : : : : : : : : :
m Z m -i » "'tJ » z 0 »
: : : : . : :
s: » -i en "'tJ 0
. -
C- :-0 0)" ::3;
()Z-o
-0; 0: <0: 00:
c:;oC/) ~-i:X>
oom ;;::;;,:c; ;;::0",
-"z
3: -0:
~~~ O:Joz
CD-<
):,.8-0
::3 0) <0::3 CD
A'g CD 00) 0);>;"
3
~"
.....
~
0) ::3
0) a.
: °
0) ::T
:
0)
"
::!.
z"u om S;;o 0" ;o~ "u;o m,. 1Jz
cn""m l11.!-z oz,<,;:!", s:°:X>v-i o~ rG)ffi$
m
):,.:-!:x>
'-
C ;0
()::tz'i;~ ~~OttlCJ
~~~~~ ~13riJ~~ l11G)z-i ~;u()~-o .:::!):,.~-im
~;o:x>;o -I:X>Zttl
):
OO-oa ;U:X>m:x> ~Z-i::r:
s: "U -
o:X>C:x>
;;0
):,.Q:Jcs;
Z
-oZG)m
l):!:t:~ C\~
-;0
0
~~"'-
»
~
LAMPIRAN
III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERi'O IPBI2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ~ENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-<J90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP
AND
COMMUNITY-BASED
MDG
ACHIEVEMENT)
SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor ...................................................... Yang bertandatangan di bawah ini:
I.
II.
Nama
.......................................
Jabatan
Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)/Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) , Kecamatan Kabupaten , berdasarkan Sural Keputusan Bupati Nomor ................... bertindak alas nama Pemerintah.selanjutnyadisebut sebagai PIHAK PERTAMA.
.........
Nama
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , Kecamatan , selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.
Jabatan
Kabupaten
Dengan ini menyepakatihal-hal sebagai berikut : menyetujui pemberian dana sebesar Rp ...................... ( dengan huruf ) kepada PIHAK KEDUA untuk mendanai kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Sural Penetapan Carnal (SPC) nom or .............
1. PIHAK PERT AMA tanggal
,
sebagaimana
terlampir.
2. Pembayaran dana
kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan Pembayaran Tahap I sebesar Rp (%), Tahap II sebesar Rp (%), Rp (%), dst. dari total nilai SP2 sebesar Rp .............
dalam tahap. Tahap III sebesar
3. Tata cara penyaJuran dan pencairan dana Perbendaharaan Nemer
mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal tentang ...........................
kepada Kelompok MasyarakaVTim 4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyalurkan dana PelaksanaKegiatan (TPK) sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat MAD. 5.
Pembayaran dari PIHAK
PERT AMA , NomorRekening
kepada
PIHAK KEDUA dilaksanakan , atas nama ......................
6. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkanpenggunaaandana
,
melalui
kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
Tempat, tanggal, bulan, tahun PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Ketua UPK Kecamatan .......
PPKlPJOK Kecamatan.........
..."""'
"..'
-. -.....
Mengetahui, Ketua MAD
.........................
Bank
CarnaL..................
~
LAMPIRAN
IVa
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER.. 7t> ./PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
BERIT A ACARA PENGGUNAAN DANA (BAPD) Nomor ......................................................
Pada hari ini
I.
II.
, tanggal
, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
.......................................
Jabatan
Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)
Nama
.......................................
Jabatan
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten ... ... ......
Jawab Kegiatan (PPK)/Penanggung , Kecamatan ."."...f Kabupaten , , Kecamatan
...... ......
dengan ini telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: 1. Dari total nilai Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) sebesar Rp dana dari KPPN sampai dengansaat ini sebesar Rp kepada kelompok masyarakatITim Pelaksana Kegiatan (TPK)/
kumulatif pencairan dan telah disalurkan sebesar
2. Progres penggunaan dana oleh kelompok masyarakatrrim Pelaksana Kegiatan (TPK)/ telah mencapaikemajuansekurang-kurangnyasebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran BAPDK ini. Dernikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat, tanggal, bulan, tahun PPK/PjOK Kecamatan.........
Ketua UPK Kecamatan .......
Mengetahui, Fasifitator Kecamatan
.........................
Carnal
'
" .,. -.. -...
LAMPI RAN IVb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 70 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-o90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY"BASED
LAMPIRAN BAPD Nemer Kecamatan .......................
MDG ACHIEVEMENT)
... tanggal ........
Kumulatif Pencairan Dana dari KPPN s.d. Tahap lalu Saldo dan di UPK
(9) (10 = 9-7)
PersentasePenggunaanDana oleh KPITPK
(11 = 8/9 x 100%)
PenngajuanPencairanDana dari KPPN Tahap Ini
(12) Tempat, tanggal, bulan, tahun Ketua UPK
Ketua UPK Kecamatan .......
PPK/PjOK Kecamatan .........
LAMPIRAN
V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMEN7)
KESANGGUPAN
Pada hari ini, I.
II.
, tanggal
"...
Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)
Nama Jabatan
(SPKMP)
, yang bertandatangan dibawah ini:
,.,...
Nama Jabatan
SURAT PERNYATAAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
Kegiatan (PPK)/Penanggung Jawab , Kecamatan ..., Kabupaten ,
,
Kecamatan ............
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten ..................
dengan ini menyatakan bahwa :
1. PenyaJurandan penggunaan dana
"
di Kecamatan
telah
mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah dicairkan. 2. Seluruh Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya.
Tempat, tanggal, bulan, tahun PPKlPjOK Kecamatan .........
Ketua UPK Kecamatan n..'..
... ... ... ... ... ... ... ... .. Mengetahui, Ketua MAD
Fasilitator Kecamatan ... ... ... ... ... ... ... ....
.........................
Camat ...................
~
LAMPI RAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 7° IPB/2007 TENTANG. PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF~90003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
KESIAPAN
Pada hari ini,
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD)
, tanggal
, yang bertanda tangan dibawah ini:
dengan ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh Kelompok Masyarakat/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kecamatan ............... telah siap untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran ...""" 2. Seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) nomor ., tanggal Kelompok MasyarakatITPK di Kecamatan layak untuk menerima pembayaran Tahap I sebesar Rp ( dengan huruf). 3. Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok MasyarakatITPK sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). 4. Seluruh desa melalui Kelompok MasyarakatITPK bertanggung jawab sepenuhnya alas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, dengan bantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Oemikian pernyataanini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun
PPKlPjOK Kecamatan .........
Ketua UPK Kecamatan ... ....
................................
Mengetahui,
Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
... ... ... ... ... ... ... ....
."..."."
Carnal
o
"..'"
