2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

SELASA, 03 APRIL 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 8/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON D. Sjafri, dkk. (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda)

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 3 April 2007 WIB, Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS. 2) Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M 3) Soedarsono, S.H. Alfius Ngatrin

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : • • • • •

D. Sjafri. Andi Yuliani, S.H. Tay Meyer, S.H. Farah Diba, S.H. Desy Natalia

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB 1.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang Panel untuk Perkara Nomor 8/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, sebelum kita memasuki agenda pada hari ini lebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa-siapa yang hadir pada persidangan hari ini, silakan.

2.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Terima kasih,

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dan salam sejahtera untuk semuanya. Kami Koperasi Proyek Ruang Hidup Seratus Juta Generasi Muda untuk dalam persidangan ini diwakili oleh saya sendiri sebagai tim hukum atas nama Andi Yuliani, kemudian ada ketua—penanggung jawab perencana dan strategi, yaitu Bapak D. Sjafri. Selanjutnya dari tim hukum juga yaitu Tay Meyer, lalu Fara Diba yang merupakan tim hukum juga, lalu paling ujung adalah sekretaris jenderal, Desy Natalia, terima kasih. 3.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi, tim hukum ini termasuk bagian dari Pemohon Prinsipal atau kuasa hukum dari Pemohon?

4.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Kami adalah anggota koperasi.

5.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, Saudara Pemohon, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan permohonan. Dan apabila dipandang perlu, nanti majelis panel ini akan memberikan

3

nasihat atau bahkan wajib memberikan nasihat. Untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini saya persilakan Saudara Pemohon, para Pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya, silakan. 6.

PEMOHON : D. SJAFRI Dalam curah ini juga kita ada urutannya itu, angkatan ‘45 dan generasi muda, ditandatangani itu maka mau tidak mau saya harus teriak merdeka! Untuk mengajukan permohonannya karena saya sudah umurnya 79 tahun, jadi akan dibacakan oleh tim hukum.

7.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Kami Koperasi Proyek Ruang Hidup Seratus Juta Generasi Muda menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, ajuan permohonan untuk dapat amanat ketetapan hukum agar segera direalisasi pembentukan undang-undang organik bagi pasal-pasal keuangan negara yaitu Pasal 23B serta Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 secara langsung dan proporsional dengan menguji Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap UndangUndang Dasar 1945. Adapun menurut kami bagian-bagian yang bertentangan, yaitu pertama dalam bagian mengingat Undang-Undang BI—Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tidak memuat Pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Sementara isi dari Undang-Undang BI tersebut memuat aturan-aturan mengenai macam dan harga mata uang sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 77A tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa Undang-Undang BI semestinya tidak berhak memuat kewenangan mengenai macam dan harga mata uang.

8.

PEMOHON : D. SJAFRI Kita mulai dari Pasal 23D yang masuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini konsep dari yang diajukan oleh MPR dalam Pasal 3C berbunyi, ini baru konsep, belum keputusan, alternatif satu. Negara Republik Indonesia memiliki suatu bank sentral yang independen yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

4

Kemudian kami juga ada mengajukan untuk realisasi mata uang negara Kesatuan Republik Indonesia dan bank sentral negara. Tapi ternyata waktu tahun 2001 kita masukkan bahan tambahan, orang sedang rapat, makanya rapat mengenai Pasal 22B dan 23C diundur sampai tahun 2002. Tahun 2002 hasilnya perubahan keempat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya ringkaskan saja, Pasal 23B, “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 23D, “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dengan undang-undang”. Di dalam situ ada kopinya yang ditandatangani juga ada lengkap di sana, jadi makanya itu yang kami ajukan cuma realisasi daripada Keputusan MPR itu mengenai Pasal 23B yaitu mengenai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 23D mengenai bank sentral negara. Tapi ternyata baik Pemerintah maupun DPR conscious dengan adanya amandemen Undang-Undang BI Nomor 3 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dimana ada di sana termasuk Pasal 77A-nya yaitu mengenai mata uang. Tapi dalam mengingat keputusan itu disebutkan Pasal 23D, sedangkan isinya mengenai mata uang. Dan lagi pula andaikata keputusan tersebut sebagai masa transisi dari Keputusan MPR semestinya ada disebut pasal transisi itu tidak ada. Makanya itu di Pemerintah maupun di DPR tidak memasukkan dalam acara untuk pembahasan Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar itu, padahal itu penjelasan dari penutup dari Ketua MPR RI waktu itu bahwa pasal-pasal 23B dan 23D masuk undangundang organik yang harus segera direalisasi. Tapi di tahun 2002 sampai sekarang belum ada realisasinya. Baru kemarin ini—minggu yang lalu— ada dibahas mengenai mata uang, yaitu Pasal 23B. Tapi mengenai Pasal 23D mengenai bank sentralnya tidak dimasukkan dalam acara. Kami sudah ajukan segala macam, rupanya entah bagaimana, tapi tidak juga makanya ada kesempatan dibuka oleh perubahan ketiga Undang-Undang Dasar segera dibentuk Mahkamah Konstitusi. Inilah satu-satunya harapan kami untuk mengamankan Pasal 23B mata uang itu dan Pasal 23D mengenai bank sentralnya itu supaya bisa dapat dibikinkan undang-undang organiknya, karena apa? Karena mata uang itu mata uang itukan alat tukar, tapi kalau dalam analisa kami dan penelitian kami kalau dalam jumlah kolosal itu mempunyai potensi strategi yang dahsyat. Kita lihat saja Amerika itu dia punya dolar begitu dahsyat sampai buat seluruh dunia. Kita bukan untuk itu tapi kita membutuhkan, mengatasi permasalahan krisis multi dimensi ini dimana pengangguran begitu banyak dan kemiskinan yang sebetulnya istilahnya semestinya tidak punya daya beli. Itu supaya cepat dapat diatasi dengan segera. Dan ini ada dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) itu yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengenai kehidupan yang layak ini sering dilupakan orang.

5

Jadi di sana kadang-kadang bedanya kami melihat UndangUndang Dasar ini yaitu apa adanya dan keindahannya, kekuatannya, dimana? Itu kami pelajari betul ternyata mengenai Pasal 23B dan 23D ini satu cara-cara yang kami lihat yaitu mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi pengaman Undang-Undang Dasar, khusus dibentuk untuk itu. Alhamdulillah kami pikir-pikir apa boleh buat, kalau sifatnya yang tertinggi kita ajukan, kita ajukan. Demikianlah sedikit uraian kami, barangkali ada tambahan? 9.

PEMOHON : FARAH DIBA, S.H. Pasal-pasal yang kami anggap bertentangan dengan itu Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang BI. Dimana disebutkan bahwa BI adalah bank sentral Republik Indonesia. Pertentangannya adalah terhadap Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan sama sekali nama Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral. Sehingga antara kedua pasal tersebut kami anggap bertentangan. Selain itu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BI yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas campur tangan dari Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dengan undang-undang ini. Pertentangan terhadap UndangUndang Dasar yaitu Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hukum orang banyak dikuasai oleh negara”, kedua pasal tersebut saling bertentangan. BI sebagai salah satu dari cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasi hajat hidup orang banyak, sudah seharusnya dikuasai oleh negara. Dimana negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah sebagai pelaksana untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang BI dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang BI yang berbunyi, “dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah”. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang BI berbunyi, “dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah modal BI masih berkurang dari dua triliun rupiah, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR”. Kedua pasal tersebut kami anggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.

6

10.

PEMOHON : D. SJAFRI Dapat saya tambahkan, jadi maksudnya supaya dapat direalisasi Pasal 23B mata uang bank sentral yang khusus dibentuk baru dalam ajuan kami itu ada sekilas kami sebutkan mengenai Pasal 51 yang tadi dikatakan, itu untuk melindungi Pemerintah atau negara Indonesia dimana andaikata BI mengalirkan utang-utangnya SBI itu kepada APBN, makanya diperjelas itu yang dimaksud Pasal 51 itu, ternyata memang di luar argumentasi kita, di luar yang dimaksud. Ini ternyata cuma ada sertifikat BI-nya, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 10 BBI Tahun 2002 tentang Sertifikat BI, punya Bank Indonesia. Menimbang dan sebagainya itu kami singkat agar lebih cepat ya, Pasal 1 ini belum kami sampaikan karena kemarin ini baru kami dapat. Di sini dikatakan Sertifikat BI adalah selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam hal mana dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Pasal (3) huruf B, yang berbunyi, “berjangka waktu sekurangkurangnya satu bulan dan yang paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan hitung dari tanggal penyelesaian kasasi sampai dengan tanggal jatuh waktu”, ternyata di koran-koran ribut ini sehingga Gubernur Bank Sentral juga mengadakan, SBI itu sudah menumpuk sampai 237 triliun dan bisa jadi tiga triliun, padahal kalau kita lihat yang di peraturan, itu jangka waktunya pendek dan satu tahun harus lunas itu, setiap tahun harus lunas, tetapi ini dihitung dijumlah sampai tahun 2001. Yang kita ajukan mulai Pasal (1) itu menjegal supaya jangan negara dirugikan dengan pemindahan hutanghutang SBI, Bank Indonesia ini dialihkan ke APBN. Itu bukan kerugian kami saja, kerugian seluruh Indonesia. Ada lagi ditambahkan? Semua sudah ada dalam ajuan kami, mungkin kami lupa menerangkan. Kami sekian dulu, kami ajukan kepada ini bagaimana pendapat atau petunjuk-petunjuk Bapak selanjutnya? Terima kasih.

11.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik Saudara Pemohon, jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga UndangUndang Mahkamah Konstitusi adalah pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah suatu undang-undang itu konstitusional atau tidak? Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya juga sengketa lembaga negara, kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum dan mengadili atau wajib mengadili kalau ada dugaan dari DPR, ada pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Permohonan Saudara berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi dalam hal ini adalah Undang-

7

Undang tentang Bank Indonesia yang intinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan perubahannya, yaitu melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004. Di dalam permohonan harus cukup jelas kualifikasi Pemohon ini sebagai apa? Itu harus dijelaskan. Anda-anda ini mengatasnamakan koperasi ya? Sebagai badan hukum. 12.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya, itu yang mengajukan koperasi.

13.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi harus bersikukuh, jadi tidak loncat-loncat soal SBI, soal yang lain-lain. Kemudian Pemohon ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang pertama, bisa warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Tapi itu belum cukup, Pemohon ini, Anda tadi mengkualifikasikan sebagai koperasi yang berbadan hukum di sini sudah ada alat bukti badan hukum koperasi, tetapi harus menjelaskan apa hakhak konstitusional dari Pemohon ini? Hak-hak konstitusional adalah hakhak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini yang sekarang ini menjadi hukum positif adalah yang sudah diubah. Jadi perkara perdebatan di MPR, alternatif itu, itu sudah masa lalu. Sekarang yang kita pegang adalah Undang-Undang Dasar yang sudah dinyatakan sah. Kemudian harus dibuktikan dan didalilkan apakah para Pemohon ini hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang BI, ini harus jelas. Karena permohonan ini harus berkaitan dengan kerugian hak konstitusional dari para Pemohon akibat dari berlakunya suatu undang-undang. Kemudian tentu saja di dalam pokok permohonan, pasal-pasal mana yang dianggap oleh para Pemohon sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi salah satunya Anda memang telah menyebutkan Pasal 23D, ada ketentuan tentang bank sentral yang akan diatur dengan undang-undang. Ini apakah para Pemohon tidak berpikir bahwa undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang BI itulah yang mengatur tentang bank sentral. Tidak ada undang-undang lain yang mengatur bank, kecuali Undang-Undang tentang BI dan kemudian Undang-Undang tentang perbankan dan ada satu lagi UndangUndang Perbankan, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan posisi pemeriksaan pendahuluan, maka saya akan mempersilakan Bapakbapak Hakim Konstitusi untuk memberikan masukan atau nasihat. Silakan Bapak Soedarsono.

8

14.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih, Bapak ketua sidang. Pertanyaan utamanya saya tujukan kepada Pak Syafrie ya? Ini namanya D. Syafrie, D-nya itu apa ?

15.

PEMOHON : D. SJAFRI Djohan.

16.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Djohan Sjafrie ya?

17.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya.

18.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Djohan ejaan lama ya? Saya baca riwayat hidup Anda, Anda ini aktivis ya?

19.

PEMOHON : D. SJAFRI Aktivis maksudnya?

20.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Aktivis dalam pergerakan kemerdekaan dengan Pak Chaerul Saleh, Pak Adam Malik iya tokh?

21.

PEMOHON : D. SJAFRI itu.

22.

Ya, kebetulan terbawa arus di situ, di pusatnya itu yang pemuda

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebetulnya, semangat Anda itu bagus sekali meneruskan kepada generasi yang muda-muda begitu ya?

23.

ya,

untuk

PEMOHON : D. SJAFRI Ya.

9

24.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Hanya sebagai orang tua dan juga mengalami dalam perang kemerdekaan atau dalam masa-masa pertama republik ini, semestinya Anda sudah memahami betul mengenai ketentuan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945, itukan yang sebetulnya yang Saudara permasalahkan untuk menguji Undang-Undang Bank Indonesia, begitu tokh?

25.

PEMOHON : D. SJAFRI Dasar.

26.

Ya mengenai ini sudah masuk Pasal 33 masuk ke Undang-Undang

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Tetapi Anda datang atau sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini atas nama koperasi bukan?

27.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya.

28.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Koperasi ada akta pendiriannya, iya bukan?

29.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya.

30.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Ada pengesahannya, sudah resmi, sudah sah sebagai badan hukum, sehingga bisa bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Bank Sentral ya? Di sini undang-undang yang dimohonkan adalah Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia dengan perubahannya. Di sini tadi sudah dinasihatkan, di jelaskan. Jadi Saudara di sini sebagai mewakili karena sebagai pengurus dari koperasi sudah tentu tidak lepas daripada kegiatan koperasi itu bukan? Jangan ragu-ragu, kalau tidak bilang tidak, padahal kalau dipelajari akta pendirian daripada koperasi yang Saudara pimpin itu apa ada yang sangkut pautnya dengan Undang-Undang BI? Saya sudah cukup pelan-pelan bisa mengikuti ya? Anda dengan saya hanya beda sepuluh tahun, saya juga mengalami. Jadi apa hubungannya koperasi

10

dengan undang-undang yang Saudara mintakan diuji di Mahkamah Konstitusi ini yaitu Undang-Undang Bank Indonesia itu apa? 31.

PEMOHON : D. SJAFRI

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic) 32.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Jangan diulang yang tadi!

33.

PEMOHON : D. SJAFRI Bukan.

34.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Hubungannya yang merugikan koperasi dalam hal ini adalah hak konstitusional koperasi yang Saudara pimpin itu apa? Kerugiannya dimana? Ya, silakan. Pelan-pelan Pak ya!

35.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya terangkan lebih lanjut? Jadi mulanya itu kita mempunyai program yaitu untuk membuka area-area baru di luar Pulau Jawa, di area sepi penduduk dan keterbelakang untuk tempat area-area baru memindahkan seratus juta generasi muda ini membuka area-area baru di sana, itu programnya. Kebetulan bidang saya ini industrialisasi, dengan hal ini generasi muda akan berperan penting untuk membuka area-area baru. Kalau orang-orang yang lebih tua lebih senang di kotakota besar, ini generasi muda, makanya kami ajukan satu program kepada Pemerintah mengenai suatu proyek ruang hidup seratus juta generasi muda. Itu pembangunnya dari sistem yang paling modern, industrialisasi. Karena perlu ada badan hukumnya kebetulan yang paling cocok untuk Pasal 33 itu Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 kalau tidak salah itu. Waktu itu kita buatkan ini pasal-pasalnya dimana kita harus berpegang kepada yang baku dari departemen. Karena ada yang begitu, kasih contoh begitu kita diganti kembali rencana akta pendiriannya. Jadi akta pendiriannya itu disebut untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat umumnya, ada tambahan itu. Jadi waktu mau ke sini kita lihat ada ini karena seratus juta generasi muda itu sesuai dengan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar, jadi jika sistem produksinya menyangkut hajat orang banyak dikuasai oleh negara.

11

Waktu itu kami pikir, ini dananya darimana? Kalau minta dari bank saja tidak mungkin, terlalu besar. Kemudian kebetulan saya mengantar Bapak Mr. Teuku Muhammad Hasan yang pernah ikut dalam pembahasan Proklamasi dan Undang-Undang Dasar dan jadi gubernur pertama di Sumatera. Waktu kami menyerahkan notulen rapat itu kepada Presiden, setelah itu kita ada wawancara dengan wartawan. Di situ beliau mengatakan itu saya dulu di Sumatera itu tidak punya uang, ada uang Jepang, tapi dari Singapura datang bergoni-goni itu uang Jepang. Kita pada waktu itu masih cetak uang, dia telepon ke Jakarta permintaan cetak uang, minta bagian, sudah habis katanya. Wah bagaimana ini? Kami perlu uang! Kami cetak saja menurut keterangannya. Mereka pikir itu kemudian karena belum ada jawaban Mister Muhammad Hasan menciptakan uang ORI—Oeang Republik Indonesia kalau tidak salah di Sumatera. Dari situ saya pikir jadi negara bisa cetak uang, makanya program saya ajukan untuk bisa dapat kredit atau pokoknya ditangani oleh Pemerintah dengan dananya sistemnya yaitu menciptakan uang sendiri. Kalau Gubernur Sumatera bisa cetak uang di Sumatera kenapa negara kita tidak bisa cetak sendiri? Sedangkan yang dipakai sekarang bukan uang negara, itu uang Bank Indonesia untuk keperluan Bank Indonesia tidak ada kepentingan negara di sana. Lagipula di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu dan tambahannya tahun 2004 juga diterangkan bahwa Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan BI dan BI melarang pemberian kredit ke Pemerintah, kalau begitu ini uang BI, ini bukan uang negara. Lagipula dalam pembukaan UndangUndang Dasar itu, alinea kelima dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan—maaf sebentar—dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada lima sila Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar ini khusus disusun untuk membentuk pemerintah negara Indonesia. Sekarang Bank Indonesia menyatakan mereka di luar Pemerintah, jadi tidak bisa memberikan kredit juga tidak bisa kepada Pemerintah berarti mereka berada di luar Undang Undang Dasar sebab pemerintahan dengan Undang-Undang Dasar itu satu. Kebetulan kami waktu amandemen Undang-Undang Dasar itu kami tidak hadir waktu itu, tapi kita mintakan bahannya dari Sekretariat MPR diberikan satu bahan. Kita lihat misalnya dalam perubahan ke-1, 2, 3, 4 itu tidak ada disebut Bank Indonesia tidak ada eksistensi Bank Indonesia tidak ada. Jadi tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Kalau

12

mata uang Pasal 23B dan bank sentralnya Pasal 23D-nya itu ada dalam perubahan ke-4 tapi tidak ada menyebut-nyebut nama Bank Indonesia. Jadi eksistensi Bank Indonesia tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, makanya Pasal 23B menyangkut mata uang itu harus diciptakan baru mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru-baru ini oleh Menteri Negara Keuangan dicetuskan di DPR. Kami kebetulan juga kasih bahan kepada beliau dan untuk manajemennya bank sentralnya itu, itu buat baru karena mata uang itu keperluannya untuk amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar kepada Pemerintah, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tanah air. 36.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebetulnya alurnya sudah bagus, cuma kurang apa ya, kurang fokus. Sebetulnya Saudara ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia dengan perubahannya itu, itu kerugiannya dimana? Koperasi loh ya! Karena Saudara inikan atas nama koperasi, itu kerugian dimana? Dengan Saudara minta supaya Pasal 11, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 77 Undang-Undang BI itu dibatalkanlah katakan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu kerugian Saudara dulu apa sebagai koperasi ya! Yang Saudara ceritakan itu koperasi belum berdiri waktu itu, iya bukan?

37.

PEMOHON : D. SJAFRI Sudah berdiri.

38.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sudah berdiri? Ini yang di kanan kiri Saudara ini sudah aktif? Sudah lahir belum?

39.

PEMOHON : D. SJAFRI Bank Indonesia sebagai bank independen itu tahun 1999, sudah berdiri.

40.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentarlah yang saya tanyakan bukannya berdirinya Bank Indonesia, koperasi Saudara itu!

41.

PEMOHON : D. SJAFRI Maksudnya berdirinya tahun 1994.

13

42.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Ini sudah lahir anak-anak ini?

43.

PEMOHON : D. SJAFRI Tahun 1994 berdirinya koperasi.

44.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sudah lahir anak-anak ini waktu itu?

45.

PEMOHON : D. SJAFRI ganti.

46.

Ini ada pendirinya karena dalam sistem kita tiap tahun berganti-

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Iya sudahlah, sekarang yang maju Saudara dengan ini, siapa saja ini namanya yang datang? Ini ada—sebentar—Desy, ada yang namanya Andy, ada yang namanya Pay, ada Fara, selain Saudara sendiri. Apa yang Saudara ceritakan tadi mereka semestinya belum paham, mungkin belum jadi anggota. Sekarang jadi pengurus, ada yang mengatakan sebagai apa namanya, macam-macam namanya, keren-keren sih. Sekarang masalahnya itu koperasi ini ya! Siapapun pengurusnya dimana kerugiannya dengan Undang-Undang BI yang Saudara mintakan diuji itu? Jangan buka-bukalah langsung saja, nanti malah bingung. Saya ingin, Saudara capai-capai ke sini, nanti Saudara renungkan. Iya, saya minta supaya Undang-Undang BI, pasal ini-ini dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Apa kepentingan Saudara? Sebagai pengurus koperasi itu dirugikan dimana dengan Undang-Undang BI itu? Tadi Saudara mengatakan BI bukan milik Pemerintah, terus tidak dapat kredit. Selama ini koperasi Saudara pernah dapat kredit tidak?

47.

PEMOHON : D. SJAFRI Ruang lingkup seratus juta generasi muda ini membutuhkan dana besar sekali.

48.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentar, sebentar. Anggota dari koperasi ini berapa orang? Apa seratus juta?

14

49.

PEMOHON : D. SJAFRI Tidak, jadi namanya proyek ruang hidup seratus juta generasi muda, bukan koperasi seratus juta generasi muda, proyek. Proyek itu ruang hidup, menciptakan ruang hidup generasi muda mendapatkan lapangan kerja.

50.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentar! Saudara mengerti apa yang namanya koperasi?

51.

PEMOHON : D. SJAFRI Iya.

52.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Mengerti bukan? Sudah baca anggaran dasarnya?

53.

PEMOHON : D. SJAFRI Sudah.

54.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Tujuannya apa? Apa melaksanakan proyek itu? Tidak bukan? Coba baca itu, itu ada saya baca tadi baru, ini Pasal 3 itu.

55.

PEMOHON : D. SJAFRI Jadi Pasal 27 ayat (...)

56.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentar! Pasal 3 dari anggaran dasar koperasi Saudara, yang Saudara pimpin itu tujuannya apa?

57.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya, tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dengan sistem membangun area-area baru dengan program industrialisasi.

58.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Di mana coba? Pasal berapa?

15

59.

PEMOHON : D. SJAFRI Di dalam (...)

60.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Mana? Coba, saya sudah baca tidak ada begitu-begitu, ini ada (Pasal) 3E itu ada macam usaha, ya boleh saja, tapi ini untuk anggota, ini semua untuk anggota-anggota, koperasi itu memang untuk kepentingan anggota. Kalau ingin mendirikan proyek macam-macam itu apakah koperasi ini sudah? Untuk mendirikan proyek itukan tidak hanya diomong Pak, iya bukan? Apa sudah pernah katakanlah mengajukan suatu kredit kemudian ditolak sehingga koperasi Saudara tidak bisa jalan, tidak bisa melaksanakan usaha ini, sehingga Saudara tidak bisa menjamin kehidupan yang layak atau bagaimana, itu supaya fokus tidak bisa hanya menurut pembukaan, Saudara mengerti tidak yang namanya hak konstitusional itu? Mengerti tidak? Coba dinyalakan itu! Jawab ya, Saudara mengerti tidak yang dinamakan hak konstitusional warga negara, itu mengerti atau tidak?

61.

PEMOHON : D. SJAFRI Paham.

62.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Paham? Coba jelaskan!

63.

PEMOHON : D. SJAFRI Koperasi ini bisa diciptakan undang-undangnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

64.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Hak konstitusionalnya dimana?

65.

PEMOHON : D. SJAFRI Hak konstitusionalnya itu di Pasal 27 ayat (2), “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

16

66.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Apakah koperasi atau anggota koperasi tidak bisa bekerja, dilarang berkerja oleh Undang-Undang BI ini?

67.

PEMOHON : D. SJAFRI Makanya saya belum sampai menerangkan ke situ.

68.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terangkan singkat, tegas! Inikan untuk jelasnya begitu Pak, karena apa saya berkata demikian? Bapak ini sudah capai-capai datang ke sini, berpikir, bertahun-tahun dan sebagainya. Itu supaya jelas.

69.

PEMOHON : D. SJAFRI Saya akan terangkan.

70.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Coba silakan.

71.

PEMOHON : D. SJAFRI Yang jelas prosesnya, jadi kami ajukan ini kepada Menteri Koperasi dan Menko Ekuin waktu itu, kita ini memerlukan uang besar, kalau di bank tidak mungkin, semestinya ada dari tambahan uang peredaran. Kemudian dengan IMF, ada perjanjian Pemerintah dengan IMF itu, dimana dikatakan Pemerintah harus menyediakan dana/kredit untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Jika diperlukan bisa tambahkan budget katanya, atau mungkin tambahan uang peredaran, mungkin maksudnya begitu.

72.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sudah begini saja Pak ya.

73.

PEMOHON : D. SJAFRI Kerugiannya, jadi selang kita membahas begitu keluar UndangUndang Bank Indonesia mengenai Pasal 23 Tahun 1999 itu dimana itu sudah tidak mungkin karena Bank Indonesia yang menciptakan uang, selain Bank Indonesia bankers bank, berhubungannya dengan bank antar bank tidak langsung dengan badan-badan seperti kredit itu tidak ada itu. Padahal yang dibutuhkan pada waktu itu sesuai dengan sistem

17

keanggotaan, pembayarannya itu dibutuhkan 13,4 triliun, itu kredit bank biasa tidak mungkin harus ditambah uang peredaran. Kami melihat waktu itu kepada pengalaman dari Gubernur Muhammad Hasan mencetak uang, terus kami usulkan juga begitu. Tapi waktu selang berbicara begitu keluar Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, jadi tidak mungkin lagi Pemerintah mencetak uang, mengeluarkan uang, itu dialihkan ke Bank Indonesia (BI). Jadi waktu itu bertemu dengan Deputi dari Menko Perekonomian, ini keadaannya sudah berubah katanya, ajuan Saudara supaya diubah lagi katanya. Saya bilang tidak bisa, ini programnya begini cara sistemnya, kalau berubah lagi itu apa yang mesti ajukan ini? Ini menyangkut kehidupan seratus juta generasi muda. Ya, kalau begitu coba pergi ke DPR—dia bilang begitu, usahakan supaya mengenai Undang-Undang BI ini supaya dicabut. Saya pikir ini suatu yang mustahil, mengingat saya dulu pengalaman waktu mendirikan negara ini kita tidak punya apa-apa waktu itu, mendirikan negara bisa. Baik, saya bilang saya akan pergi ke DPR sekarang ini, kalau ini berhasil itu jangan lupakan dana untuk generasi muda ini. Saya ajukan ke DPR karena dimintanya melalui DPR, sudah dibahas di sana ada datanya di sini mereka dukung, tapi ketua DPR waktu itu, inikan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 ini baru, di-pending saja, ajuan kita di-pending saja, semua ke fraksi manapun di-pending semuanya itu. Jadi kita ajukan lagi ke panitia mengenai amandemen Bank Indonesia, mereka juga begitu di-pending usaha kita, muncul undangundang mengenai Mahkamah Konstitusi. Ini dia, saya pikir sebagai solusi, makanya kita ke sini karena ada undang-undang itu, makanya sesuatu yang keluar sebelumnya kita ajukan dulu ke MPR sebelum ke MK. Di MPR itu ada dua surat kita. Satu surat, satu program surat termasuk mengenai ini, ini ada dan saya lampirkan dalam akta pendiriannya di sana ada, ini saya ajukan kepada MPR. Di sini menyangkut juga mengenai mata uang dan bank sentral itu. Karena kita minta supaya dapat ditalangi oleh negara sejumlah 13,4 triliun untuk menutup suatu bank generasi muda, sehingga mereka itu tidak repotrepot minta kecil-kecilan. Dengan adanya itu kita bisa membangun sistem industrialisasi total dimana kalau sekarang ini industrinya industri konsumsi atau industri barang modal. Ini kombinasi dari industri barang konsumsi dan barang modal, ini nantinya mendirikan pabrik ini generasi muda sendiri, mendirikan pabrik bukan lagi impor keluar dana lagi, dalam program itu. Jadi dalam surat itu kami utarakan juga ini tambahan uang peredaran. Jadi masalah uang baru itu masuk dalam satu bank sentral negara, sistemnya sistem cadangan negara mata uangnya itu dan berbentuk dana perkreditan. Jadi alokasinya nomor satu untuk program industrialisasi termasuk generasi muda membangun area-area baru, terus kedua mengenai bentuk koperasi proyek ini supaya bisa membuka dana baru

18

itu sejumlah 13,4 triliun. Dan termasuk satu paket bank-bank khusus. Jadi bank untuk generasi muda ini bank khusus namanya, itu bank khusus itu bank yang non komersial sedangkan banyak ada sekarang ini bank komersial. Jadi kalau umpamanya itu mata uang negara dikeluarkan kita lolos tidak bisa dapat yang 13,4 triliun. Ini yang sudah kami ajukan ke MPR. Dengan program ini makanya di DPR itu kami ajukan lagi surat bahwa BI itu tidak ada ditugaskan untuk mencetak uang—satu halaman. Berdasarkan itu, oleh MPR itu nama Bank Indonesia dicoret, dihapus di Pasal 23D, berdasarkan usulan kami itu. Jadi mereka perhitungkan ini ada dana negara, jadi peruntukannya untuk program industrialisasi seluruh negara dimana yang berinvestasi itu seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan dana yang dibentuk negara ini. Jadi uang yang baru dicetak itu bukan untuk bank-bank tapi untuk sebagai kredit negara, untuk pembangunan. Kalau lapangan kerja itu harus ada proyek-proyek itu, itu dananya dari cetak uang baru itu, makanya itu waktu saya ajukan itu berarti mereka sudah baca ajuan kami ke MPR itu, termasuk dana kami ini, ini kami tidak jadi dapat kalau Bank Indonesia itu mencetak uang, tidak mungkin dapat 13,4 triliun. Tapi dengan mata uangnya jadi mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Bank BI, kami bisa dapat dana talangan untuk generasi muda membentuk bank khusus. Bank khusus ini, itu bisa membuka area-area baru. Yang kami hitung ini generasi muda dari usia bayi sampai 25 tahun, itu yang 15 sampai 25 itu yang butuh segala lapangan kerja dan banyak sekarang yang menganggur—keterlaluan sekarang pengangguran empat puluh juta— dan banyak sekarang menganggur kebanyakan generasi muda dan dari 15 tahun itu yang baligh 15 tahun, sudah bisa jadi anggota koperasi. Kalau anggota koperasi kurang dari 15 tahun tidak bisa, baru calon, tapi mereka itu sebagai calon anggota koperasi sudah mempunyai saham-saham dalam proyek-proyek yang didirikan oleh koperasi ini. Jadi Pasal 33 itu, itukan usaha bersama atau kolektif. Jadi seluruh generasi muda ini pemilik proyek-proyek yang baru didirikan ini, kemudian banyak instansi yang tanya, kenapa untuk generasi muda saja? Kenapa tidak sekalian untuk negara? Di situ kami ajukan secara lengkap buat negara dan waktu kita ajukan itu dapat tanggapan dari menko Ekuin Bapak Dorodjatun sendiri mengatakan pokoknya mereka dukung karena mengenai lapang kerja ini tidak bisa pemerintah saja, seluruh masyarakat harus ikut termasuk generasi muda. Rekomendasi satu lagi dari Menteri Tenaga Kerja, menurut beliau program kita sudah bagus membuat lapangan kerja itu, hanya mengenai cadangan dana itu, itu yang menentukan Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan dia tidak ada hubungan dengan mereka, dia hanya mengajukan permasalahannya kepada Menteri Keuangan saja, makanya kita itu artinya menambahkan legal standing kita karena ada permintaan supaya memberikan sistem untuk menciptakan lapangan kerja itu,

19

sistem ini sudah lengkap sudah diberikan itu. Sekarang ini dalam yang kita ajukan juga kepada DPR setelah di sini kami ajukan beberapa bulan tidak dapat membahas, kami ajukan kepada MPR. Kami mempersembahkan grand strategy solusi menuntaskan krisis multi dimensi pakai Pasal 23B, 23D, 27 ayat (2), Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kredit dan investasi secara produktif multi dimensi. Program industri total diikuti putaran sistematik siklus industrialisasi. Ini kami ajukan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia melewati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu kami cetak 1.600 kami sudah sampaikan kepada DPR. Dari segi hukumnya termasuk kami lampirkan kopi surat kami kepada Mahkamah Konstitusi karena analisa ini sudah ada di sana, daripada berulang-ulang kami lampirkan saja. Jadi makanya itu kita dirugikan seharusnya kalau cetak mata uang negara sendiri itu kami dapat jatah talangan 13,4 triliun dari bank koperasi sehingga langsung bisa membangun area-area baru. Ini yang dari empat puluh juta sekarang yang menganggur ini kebanyakan generasi muda tidak ada lapangan kerja, tidak ada yang menjalankan proyek. Investasi yang sekarang ini, itu menciptakan lowongan untuk investor asing. Jadi nantinya kalau investor itu sudah berkembang di sini generasi mudanya tidak punya apa-apa lagi, semua yang dibangun itu milik asing, hak-haknya ini hilang sedangkan kalau keluar mata uang ini mereka dapat membangun sendiri, ada dana yang pakai sistem kredit itu yang setelah kami ajukan itu. Ini untuk itu kami sudah ada membawakan surat lengkap yang ajuan kami kepada DPR. 74.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Bapak Sjafrie, sudah?

75.

PEMOHON : D. SJAFRI Kalau seumpamanya kurang cukup, bisa kami tambahkan.

76.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Iya-iya sebentar, apa yang Saudara tambahkan sendiri sama sekali tidak ada permohonan Saudara, maka itu kalau Saudara masih bersikukuh ingin menguji Undang-Undang BI berikanlah alasan-alasan yang jelas ya? Cuma hati-hati, yang Saudara mintakan diuji itu kan pasal dari Undang-Undang Bank Indonesia (BI), itu jangan menguji Undang Undang Dasar—tapi justru menguji Undang-Undang BI terhadap Undang-Undang Dasar yang sekarang—sebentar—karena memang betul pada bab mengenai keuangan ya? Itu di Undang-Undang Dasar yang dulu itu tidak ada kata bank sentral. Kalau amendemen ke berapa itu? Keempat ya? Itu baru muncul Bank Sentral. Tapi bukan itu, jangan itu

20

yang diuji tapi Undang-Undang Bank Indonesia diuji dengan Pasal 23D umpama, ya? Jadi yang jelas begitu lho ya? Tapi sekali lagi, apakah hal itu merugikan koperasi yang Saudara pimpin? Nah, itu juga harus jelas kerugiannya itu dimana? Apakah dengan begini terus apa yang anda cita-citakan Anda idealkan itu tidak bisa terlaksana adanya UndangUndang BI, nah, itu dijelaskan begitu ya? Jadi itu tidak ada ini permohonan Anda tidak disebutkan hal itu, cuma sekali lagi saya katakan yang fokus ya, yang mengarah pada kerugian Saudara—kerugian hak konstitusional Saudara sebagai anggota koperasi. Memang ini bukan hal yang mudah—Pasal 33 ini ya, perekonomian itu—bahkan tidak ada itu Undang Undang Dasar di negara manapun yang mengatur perekonomian itu, ya? Apalagi dengan amandemen-amandemen itu ya, itu memang memerlukan pemikiran, tapi bukan itu yang diuji tapi undang-undangnya terhadap Undang Undang Dasar, paham ya kira-kira? Kalau sudah paham silakan diperbaiki sehingga mudah, jelas gitu Pak? Mengerti? Ya, terima kasih. 77.

PEMOHON : D. SJAFRI Kami akan perbaiki—mengenai prosesnya itu kami perlu tambahkan di sini, kenapa? Karena suatu—biarpun saya ini orang (angkatan) 45 tapi tidak ikut-ikutan kembali ke Undang Undang Dasar 1945, tidak. Itu yang Pasal 23B dan Pasal 23D itu memang kami yang mengusulkan kepada MPR—itu—cuma satu lembar lebar itu setelah membicarakan dengan Prof. Soemantri tapi tidak ada tanggapan. Kami ajukan lagi tahun 2001 itu prosesnya, jadi juga mengajukan—Undang Undang Mata Uang dan Bank Sentral. Jadi dua pihak yang mengajukan, kalau bank sentral yang mengajukan itu jadi—itu masuk, yang kita ajukan ini BI, yang dipakai yang kita ajukan itu. Jadi Bank Indonesia hilang namanya, makanya Bank Indonesia itu tidak ada lagi ekstesiensinya di Undang Undang Dasar 1945. Jadi kami yang ikut mendukung amandemen Undang Undang Dasar itu.

78.

KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Saya kira cukup Pak Syafrie, nanti apa yang dikemukan Bapak Hakim Soedarsono tadi yang belum tercantum dalam permohonan ditambahkan saja secara tertulis untuk perbaikan ya? Barangkali Prof. Nata?

79.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Sekarang giliran saya Pak Syafrie? Pak Syafrie ini pagi kita acara kita sidang pendahuluan Pak ya? Sidang pendahuluan ini isinya saya bacakan ya Pak, ini diatur Pasal 39

21

daripada Undang-undang Mahkamah Konstitusi ya Pak. Jadi bunyinya begini Pak, ”sebelum memulai pokok perkara, Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan” dari Bapak ini, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tadi, maka Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon, pada Bapak dkk untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.” Nah, sekarang ini Ketua ini sudah memberi nasihat, Pak Darsono memberikan nasihat—masukan untuk kejelasan permohonan—kan Bapak ini mengajukan permohonan. Menurut kedua Bapak ini harus belum jelas dan harus ditambah. Nah, ada lagi dan saya bacakan lagi supaya Bapak itu mengerti dan juga yang di samping-samping Bapak juga mengerti ya? Pasal 51 saya bacakan Pak Undang undang Mahkamah Konstitusi, ”beracara di depan Mahkamah Konstitusi ini harus pakai aturan Mahkamah Konstitusi ya?” pengacaranya, begini bunyinya, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan kontitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang ini,” Undang undang yang dimohonkan. Artinya siapa Pemohon itu saya pendekkan adalah koperasi Bapak itu ya? Koperasi proyek ruang lingkup, ruang hidup 100.000.000 generasi muda, lahir tahun 1967 dst, yang namanya koproyek koperasi proyek RH 100 gm itu namanya kan? Nah, ini yang mengajukan? Nah, yang dipersoalkan dalam permohonan Bapak ini, apa kerugian dari pada koperasi ini dengan berlakunya Undang Undang BI ini? Nah harus jelas, tapi harus jelas juga—nah harus jelas juga, sebagai Pemohon koperasi ini siapa yang koperasi yang boleh maju ke depan itu siapa? Yang boleh maju ke depan Mahkamah ini siapa? Nah, harus tentu sesuai dengan akta pendirian ini kan Pak? Siapa yang menurut Bapak yang berhak maju depan pengadilan Pak? Nah, pengurus Pak? Siapa pengurus itu Pak? Apakah yang berlima ini pengurus? 80.

PEMOHON : D. SJAFRI Iya?

81.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Pengurus? Dimana? Bukan, akta pendiriannya yaitu yang baru ada perubahan, dari akta pendirian yang pertama ini? Kalau pengurus yang pertama ini kan ketuanya Pak Syafrie, ketua hariannya Tengku Munawarsa, Andin HS, Dwi Sri Sauptina, Erfina Nur amaliasari, Haryanto, Fauziah, Andi Ina, H.S., Dr. Mr Tiha, M. Hasan, Mutakahurip, Johar Nur, Aliza Tahib, dan ini kan yang pengurus menurut akta ini. Nah, sekarang apakah ada akta ini sudah diperbaharui?

22

82.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya? Begini dalam (...)

83.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jangan begini-begini ada tidak diperbaharui?

84.

PEMOHON : D. SJAFRI Ada mengenai surat ketetapan .

85.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Diperbaharui apanya yang ketetapan? Di perbahuruinya apa ketetapannya? Nah, bingung Bapak.

86.

PEMOHON : D. SJAFRI Bukan kita ada surat ketetapan?

87.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Ketetapan apa Pak?

88.

PEMOHON : D. SJAFRI

Oh, belum dimasukan ya? Dalam bukti 89.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Surat ketetapan dari pengurus koperasi bahwa (...)

90.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tunggu dulu, ini tercantum dalam anggaran dasar, itu artinya merubah angaran dasar kan?

91.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya, jadi memang.

92.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tunggu dulu, ada tidak perubahan dasar ini?

23

93.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya bilang 4 0rang dari koprs 45 yang ada tercantum namanya sudah meninggal (...)

94.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Iya.

95.

PEMOHON : D. SJAFRI Tinggal saya satu-satunya, ketentuan kita ini (...)

96.

dari

generai

muda

ini—dalam

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Ketentuan siapa?

97.

PEMOHON : D. SJAFRI Koperasi, pengurus koperasi yang dibentuk ini ya? Bisa digantiganti tapi intinya yaitu sudah men-goalkan (...)

98.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tunggu dulu Pak, kita ini bicara tata hukum Pak? Status yang koperasi itu kan ada akta pendiriannya?

99.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya?

100. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Akta pendirian itu termasuk pengurusnya. Kalau pengurusnya ada yang meninggal kan harus diganti? Nah, tentu merubah akta itu kan? Ada tidak sekarang ini? Nah, umpamanya ada nantilah Pak. 101. PEMOHON : D. SJAFRI Jadi apa itu kalau (...)

24

102. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kalau umpamanya belum ada di sini, karena yang mengajukan ini adalah pengurus koperasi—karena di dalam akta ini dikatakan Pak di dalam Pasal 14 ini pengurus bertugas untuk : C. mewakili koperasi dihadapan di luar pengadilan Artinya harus pengurus itu. Kalau bukan pengurus—karena Bapak mengajukan ini atas nama koperasi? Nah, jadi yang harus maju di sini pengurus, kecuali pengurus itu memberikan kuasa kepada kuasa hukum, kan begitu. Nah, ini di dalam permohonan Bapak ini tidak jelas, nah nanti kalau mau memperbaiki dijelaskan 103. PEMOHON : D. SJAFRI Baik. 104. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Nah, satu.

Kedua sudah jelas ya Pak? Kalau tidak ini ditolak Pak? Jelas ditolak yang namanya itu NO Bapak tentu tau bahasa Belanda kan? Bisa? niet ontvankelijk verklaard, dinyatakan tidak diterima permohonan Bapak ini. Kedua kerugian Bapak itu opo sih? Dengan Undang Undang BI ini? Bapak tadi kan bercerita bahwasanya koperasi ini tidak bisa mendapatkan uang 13 triliun untuk—ini kan ketidak ada urusannya dengan ini. Kalau Bapak mempersoalkan—Bapak tidak mendapatkan uang 13 triliun untuk Bapak harus minta kredit kepada bank, bukan kepada Bank Indonesia. Ke bank umum atau ke bank perkreditan, itu yang mengeluarkan uang. Kalau mau minta di Bank Indonesia sampai mata kita keluar darah tidak bisa dikeluarkan oleh BI, kalau kredit. Karena dia itu tidak memberi pinjaman. Nah, ya? Sebab kalau pinjaman Bapak hanya kepada dua macam bank, apakah itu bank umum, apakah itu bank kreditan? Nah, inilah yang memberikan pinjaman uang, kalau BI tidak. Jadi norma yang Bapak persoalkan ini tidak ada urusan dengan kredit. Urusannya ini ngatur mengenai lembaga yang namanya itu BI yang oleh undang undang ini dijadikan bank sentral, fungsinya itu. Nah, jadi kalau Bapak mau itu jelaskan itu namanya—dimana—jadi kerugian Bapak itu ya? Kalau Bapak bercerita waktu zaman, waktu Pak—uang tidak ada bisa pinjam keluar dari itu , pada waktu itu memang belum ada Undang Undang Perbankan. Jadi memang uang itu boleh pinjam dari luar negeri, pinjam dari sini yang mau kasih, uang segala macam. Nah, sekarang ini kita di beberapa negara sudah ada satu bank yang melaksanakan bank sentral, apapun namanya. Nah, inilah yang mengatur mengenai BI ini, cetak uang, keluar masuk uang ya? Itu dia,

25

jadi Bapak tidak lagi bisa mengatakan oh dulu waktu Pak Moh Hasan dulu bisa mengeluarkan uang itu. Nah, kalau uang itu ada, uang itulah yang dicetak ada itu pindah kepada bank umum atau bank kredit, nah, di situlah Bapak pinjam. Tapi tentu ada batasnya, sebab kalau orang pinjam uang itu, bank pinjam uang tentu bisa kembali atau tidak? Kalau tidak bisa kembali tidak bisa di pinjamkan, sudah tercetak uang itu lalu tidak seenaknya—sesudahnya, sebab cetak uang itu ada akibat dengan cetak uang itu. Uang banyak beredar, inflasi Pak. Jadi ada aturan mainnya Pak, nah, kalau Bapak merasa ada kerugian konstitusionalnya— Bapak jelaskan dalam permohonan Bapak—Bapak tidak usah jawab, saya hanya kasih masukan saja, terima kasih. Itulah Bapak Ketua jelaskan apa yang saya bilang. 105. KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi Saudara Pemohon, apa yang dinasihatkan oleh BapakBapak hakim tadi supaya diperhatikan dan Pemohon mempunyai waktu 14 hari sejak hari ini untuk memperbaiki—terutama tadi hal-hal yang disampaikan secara lisan yang belum dimuat dalam permohonan tertulis dan sangat penting sekali adalah mengenai kejelasan permohonan— supaya diuraikan secara runtut mengenai hak-hak konstitusionalnya, kerugian hak konstitusionalnya dan kemudian pasal-pasal yang didalilkan bertentangan dengan UUD, paham ini Saudara ya? Nah, jadi sebelum sidang ini kita akhiri masih ada yang ingin disampaikan? Saudara Pemohon. 106. PEMOHON : D. SJAFRI

Oh, jadi begini kami ini ya—jadi secara aturan berpegang kepada UUD, UUD itu dasarnya dari proklamasi. Tugas kami untuk mendirikan ini ya, jadi prosesnya kami tahu kekuatan Indonesianya dimana itu kami tahu, keputusan organisasinya, jadi program khusus sesuai dengan Undang-Undang Dasar—sesuai bidang ekonominya itu kolektif urusan bersama. Sedangkan sekarang yang banyak elit yang tamatan dari luar negeri itu mereka berpegang kepada apa itu undang-undang—bukan undang-undang—sistem liberal kapitalis, makanya di Bank Indonesia itu ada bank-bank umum itu bank komersil, sedang kami ini yang—ini bank sentral ini dengan apa bank non komersil untuk mendirikan proyekproyek, sehingga lapangan kerja itu terbuka. Jadi kalau andaikata kami ajukan nanti tolong mohon diperhatikan juga perbedaan ini, kami berpegang kepada ini Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kalau perbankan yang komersil yang sekarang ini itu asasnya itu liberal kapitalis, sedangkan ini kolektif berdiri negaranya juga yang saya alami itu secara kolektif. Dalam 7 minggu itu berdiri itu negara itu, tidak mungkin pemuda sendiri atau pemilihan Presiden merdeka tidak mungkin, itu seluruh rakyat itu mengambil inisiatif dalam 7 minggu berdiri itu negara. 26

Nah ini ada mungkin ada perbedaan nanti kalau kami masukkan ditolak kenapa ini terus begitu-terus begitu itu permohonan kami.

107. KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi, kami sangat menghargai idealisme Pemohon yang mempersoalkan undang-undang yang menurut dalil Pemohon inkonstitusional, namun demikian agar lebih sempurna dan lebih jelas permohonannya kami sarankan untuk diperbaiki dan Pemohon mempunyai waktu 14 hari, paling lama. 108. PEMOHON : D. SJAFRI Ya 14 hari, baik terima kasih banyak. 109. KETUA : Prof. ABDUL. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya 14 hari. Dengan demikian sidang Panel pada hari ini untuk memeriksa perkara nomor 8/PUU-V/2007 saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB.

27