2007)

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ILLEGAL LOGGING (PERKARA No. 761 K/Pid.Sus/2007) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh: Santoso Hari Wibowo NIM : 105045101496

KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H / 2009 M

KATA PENGANTAR





  

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada seluruh makhluknya, dan atas segala rahmat dan hidayahnya. Penulis menghaturkan shalawat teriring salam kepada Rasul pilihan pengemban risalah illahi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai uswah kita dalam meniti hidup dan aktifitas kita sehari-hari. Selanjutnya penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skiripsi ini, baik dalam bentuk dorongan moril maupun materil. Karena penulis tanpa dukungan serta bantuan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama kepada: 1.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M;

2.

Dr. Asmawi, M.Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3.

Sri Hidayati, M.Ag, selaku sekertaris

jurusan Jinayah Siyasah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4.

Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing skripsi ini;

5.

Lembaga Mahakamah Agung Republik Indonesia yang telah membantu saya untuk mengizinkan mendapatkan data berupa putusan;

6.

Slamet, S.Pd dan almarhumah ibunda Hartanti semoga segala yang telah diberikan dalam bentuk materil maupun inmateril dapat bermanfaat pada suatu hari nanti

7.

Teman-teman jurusan Pidana Islam angakatan 2005 yang telah memberikan semangat untuk mengejar ketertinggalan skripsi ini sehingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan.

8.

Sahabat-sahabatku tercinta yaitu Desy, Widy, Dini, Tompul, Nurlia beserta teman-temanku di rumah tanpa saya sebut satu-persatu

Tangerang, 11 Juni 2009

Santoso Hari Wibowo

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

8

D. Tinjauan Pustaka

9

E. Kerangka Teori dan Konseptual

10

F. Metode Penelitian

12

G. Sistematika Penulisan

14

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 1. Menurut Hukum Pidana Islam

16

2. Menurut Hukum Pidana Positif

18

B. Pembagian Tindak Pidana 1. Menurut Hukum Pidana Islam

24

2. Menurut Hukum Pidana Positif

28

C. Tujuan Pemidanaan 1. Menurut Hukum Pidana Islam

34

2. Menurut Hukum Pidana Positif

39

D. Sanksi Pidana

BAB III

1. Menurut Hukum Pidana Islam

42

2. Menurut Hukum Pidana Positif

45

DESKRIPSI UMUM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TENTANG ILLEGAL LOGGING

A. Illegal Logging Di Dalam UU NO. 41 Tahunn 1999

48

B. Kronologis Perkara Illegal Logging 1. Perkara Pengadilan Negeri Ketapang

50

2. Perkara Pengadilan Tinggi Pontianak

52

3. Perkara Mahkamah Agung

53

C. Analisis Kronologi

54

D. Putusan Hakim Perkara Illegal Logging 1. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang

55

2. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak

61

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

62

E. Analisis Putusan Hakim BAB IV

63

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

A.

Pan dangan Hukum Islam Terhadap Illegal Logging

B. Persamaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

BAB V

67 78

PENUTUP

A. Kesimpulan

79

B. Saran – Saran

80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia mempunyai banyak sekali hutan yang menjadi anugrah yang diberikan Allah SWT kepada kita bangsa indonesia. Hutan yang diberikan hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai kemakmuran rakyat indonesia. Oleh karena itu hendaknya hutan sebagai SDA (Sumber Daya Alam) harus dilindungi dan dijaga supaya tidak menjadi rusak apalagi musnah oleh ulah umat manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan memiliki posisi strategis terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang, karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan tingkat lokal, daerah, nasional, dan bahkan internasional. Aspek-aspek pembangunan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta ha yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.1 Allah SWT tentunya telah menciptakan segala kenikmatan yang ada di bumi ini tentunya untuk semua makhluk hidup agar mereka dapat mengetahui bahwa nikmat yang diberikan oleh nya benar-benar begitu besar. Semua kekayaan yang

1

Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan,( Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996), hal, 49

diberikan oleh Allah SWT khususnya oleh manusia memang tak terhingga termasuk kekayaan alam. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur akan nikmat tersebut. Di dalam Al Qur’an telah dijelaskan tentang penciptaan kekayaan alam untuk umat manusia. Allah berfirman di dalam Al Qur’an surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut: )* '( #$%&  !"  

123 # ☺!0 +,-."

6 789:&; $ !☺ )45 BCD$%E A @ >#? !☺!3 !<,=!3 LMB J< 1K F$G⌧ “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan komponen – komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung pembangunan.2 Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Kita juga sebagai umat muslim tentu nya harus berperan aktif dalam menjaga nya dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pihakpihak yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan nya pribadi. Perlindungan kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa dalam UUKH antara lain dilakukan melalui sarana hukum, yakni dengan pemberian pidana bagi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan.3 Oleh sebab itu peraturan yang sudah baik hendaknya dapat ditegakkan dengan baik tanpa adanya penyelewengan wewenangan di dalam menangani sebuah kasus pidana. Hendaknya aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2 Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Llingkungan, (Bumi Aksara: Jakarta, 1992), hlm 247 3 Kartono, dkk, Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Alam Nusakambangan, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: purwokerto, 1998), hlm 3.

Dari sudut yuridis normatif, peraturan hukum yang mengatur bidang kehutanan relatif cukup memadai, dan bahkan untuk melarang dan atau memerintahkan perbuatan tertentu, pembuat undang-undang memandang perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak/perbuatan pidana, yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana di bidang kehutanan. Sarana pelaksanaan perlindungan hutan merupakan faktor penting dan mempunyai peranan di dalam menegakkan hukum.4 Dalam rangka penindakan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan ini, dalam hal ini terutama dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pihak kepolisian. Secara singkat diperlukan law and man. Di dalam Al Qur’an sendiri kita diperintahkan untuk menjaga bumi kita berserta isinya dari kerusakan. Allah berfirman di dalam Al Qur’an surah Al-Araf ayat 56 sebagai berikut: !Q1E +,-." V* P A7QRST NOA [;,!\  A !8R&  WX5 M ab&  :`- '_5 @ ]!☺&^A B 1*efR&7☺S cd( “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” Apabila melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah (illegal logging) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah (1) kejahatan terhadap keamanan negara (2) kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (3) kejahatan yang membahayakan keamanan umum maupun (4)

4

Sahlan , Faktor –Ffaktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah, (Fakultas Hukum Universitas Tadulako: 2001) , hlm 23

pencurian.5 Pada dasar nya kejahatan illegal logging dapat dikatakan jarimah pencurian karena pelaku mengambil sesuatu milik orang lain. Allah berfirman di dalam Al Qur’an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut: i&-  A $g-  A !☺781aQaAl P j&kS &; \ d( n⌧ &%1o 1=:⌧m !☺E J$ 1!0 bB MR%! qar1 p A % 

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Bila kejahatan illegal logging dimasukkan ke dalam jarimah pencurian masih sangat relatif tergantung sebarapa besarkah nilai barang curiannya tersebut. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisabnya.6 Nisab hukuman untuk potong tangan jika mencapai nilai seperempat dinar ke atas. Jika melihat konteks pengertian kejahatan illegal logging yang melakukan kejahatannya dengan cara merusak bumi khususnya hutan beserta ekosistemnya. Hal tersebut tentunya jika ditinjau dari hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman yang berlaku juga pada jarimah hirabah (perampokan). Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafii, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi’ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana hirabah berbeda-beda, tergantung pada perbuatan yang dilakukakan.7 Allah berfirman di dalam Al Qur’an surah Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut: 1*v

P $1u1!0 !☺to5 wl&73-A 

1_E- i1$V _Al ] :&; +,-." )* 1_,!1aA AAl P jyt :za AAl P j x2&5a #78 0,-AlA 8aQaAl !<k&5 5

Sulaiman N. Sembiring dan Harry Alexander, “illegal loging”, artikel ini diakses pada tanggal 12 Juni 2008 dari http://beritalingkungan.blogspot.com/2006/02/illegal-logging-sebuah-tindakpidana.html 6

7

Ahmad Wardu Muslich, Hukum Pidana Islam, (Sinar Grafika: Jakarta), 2005, hlm 85

Abdul Qadir Audah, At-Tasryi’ al-jina’I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, Terjemahan: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid ke-5 , Kharisma Ilmu, 2007. hlm 205

c( P ,⌧Ta AAl {

 R\ W d( )* GR\ 78& |?&} @ +,-."

1R\.! )* 78&A P ~o-Q

bbB ‚1 F ⌧~1 ” Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” Kita juga dapat mengambil pendapat yang dinyatakan oleh Max Weber bahwa perkembangan hukum timbul akibat daripada perkembangan dibidang-bidang kehidupan lainnya.8 Di dalam Hukum pidana Islam tentunya berlaku juga mengikuti perkembangan yang terjadi, tetapi hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadis. Tentunya jika suatu unsur jarimah tidak terpenuhi untuk diberlakukan hukuman hudud maka akan diberlakukan hukuman ta’zir. Di dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung yang terdapat pada lampiran jelas tidak menjadikan terdakwa yang bernama Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi jera. Karena hukuman yang diberikan kurang maksimal. Hakim kurang melihat dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Seharusnya hakim menjerat hukuman lebih berat sesuai dengan dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 karena banyaknya kayu yang diangkut oleh terdakwa. Dan dalam hal ini terdakwa tidak melakukan reboisasi terhadap kayu yang diangkutnya. Kelemahan di dalam kasus ini bisa jadi bukan karena peraturan yang ada, tetapi karena aparat penegak hukum yang membuat celah atau tidak tegas terhadap pelaksanaan peraturan yang seperti disebut diatas. Dan bila kita lihat kedalam jarimah hirabah (perampokan), pelaku juga tidak melakukan tindakan perusakan secara langsung. Hal itu dikarenakan pelaku hanya menjadi kurir yang mengangkut kayu dari hasil kejahatan illegal loging. Oleh karena 8

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali,1982), Cet Ke – 1 hlm 34.

itu pelaku yang tidak memenuhi unsur perampokan tidak dapat dijatuhi hukuman hudud melainkan diberlakukan ta’zir. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan.9 Hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif atau perseorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan pelaku. Akan tetapi, ada unsur objektif yang tidak bergantung kepada jalan pikiran atau jalan perasaan pelaku, yaitu bahwa barang itu harus benar-benar merupakan hasil dari suatu kejahatan tertentu. Maka , harus terbukti ada terjadi, misalnya pencurian tertentu dan ada barang tertentu yang diperoleh dengan pencurian itu. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Terkait dengan masalah banyaknya kerusakan hutan yang disebabkan oleh para pelaku illegal logging yang terjadi di Indonesia, maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang harus dijawab/diteliti, antara lain, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang illegal logging ? 2. Bagaimana efektifitas peraturan perundang-undangan dalam menangani tindak kejahatan illegal logging di Indonesia ? 3. Bagaimana penerapan sanksi yang tepat terhadap tindak kejahatan illegal logging ditinjau dari hukum pidana Islam dan positif ? 4. Apa yang menjadi penyebab utama tindak pidana illegal logging ? 5. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging ?

9

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta : Refika Aditamam 2003), Cet Ke-1 hlm 61

Dengan mengacu kepada identifikasi masalah di atas, penelitan ini menjadikan masalah yang sebagai fokus masalahnya, yakni bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadapa putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging ? Dari pokok masalah di atas dapat diuraikan tiga sub-masalah, yaitu: 1. Bagaimana konsep tindak pidana menurut hukum pidana Islam ? 2. Bagaimana deskripsi umum putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging ? 3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.Tujuan Penelitian a. Menjelaskan konsep tindak pidana menurut hukum pidana Islam b. Menjelaskan deskripsi gambaran umum putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging. c. Menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pemabaharuan pemikiran hukum pidana Islam dalam konteks putusan pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka Abdul Qadir Audah., At-Tasryi’ al-jina’I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, Terjemahan: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Buku ini sebenarnya hanya sebagai pembanding atau tinjauan atas putusan Mahkamah Agung. Di buku ini

menurut penulis sangat lengkap karena disana banyak membahas tentang penjatuhan hukuman baik hudud ataupun ta’zir. Harun M Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Buku ini hanya menjelaskan pembangunan lingkungan dan amdal,

analisis mengenai dampak lingkungan,penyajian informasi lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan , rencana pemantauan lingkungan, hal2 lain berkenaan dengan andal, studi evaluasi dampak lingkungan , baku mutu lingkungan , fungsi dokumen andal dalam proses pidana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sahlan , Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah. Didam buku ini menjelaskan tentang dasar hukum sarana dan konservasi, sarana perlindungan hutan , konservasi sda, faktor2 yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kerusakan hutan, upaya pelestarian hutan. Buku selanjutnya karya Ahmad Wardu Muslich, yang berjudul “Hukum Pidana Islam”. Dalam buku ini memang menjelaskan tentang macam – macam jarimah yang ada didalam hukum Islam, baik itu jarimah hudud, qishash – diyat, maupun

ta’zir.

Akan

tetapi

pada

skripsi

ini

penulis

mencoba

untuk

mengkomparasikan antara 2 (dua) teori hukum (hukum positif dan hukum pidana Islam), yang mana belum pernah ada yang mencoba mengkaji tentang permasalahan illegal loging yang dikomparasikan dengan jarimah pencurian sebagai dasar pembahasan tetapi pada temuan selanjutnya dapat dikatakan sebagai jarimah yang dikenakan sanksi hukuman ta’zir. Bambang Pamulardi,

Hukum

Kehutanan dan

Pembangunan Bidang

Kehutanan. Di dalam buku ini terdapat materi tentang tindak pidana kehutanan atau lebih populer dengan nama illegal loging. Beberapa permasalah yang dibahas

tentunya sangat bersinggungan dengan hal-hal yang menyebabkan kerusakan akibat ulah pelaku illegal loging. Di Indonesia belum terdapat undang – undang yang secara khusus mengatur secara khusus dan memberikan arti yang khusus terhadap illegal loging. Akan tetapi ada bebarapa undang – undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut seperti Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 yang menjadi pokok dalam menjerat pelaku. Hal tersebut tentunya harus didukung pula oleh aparatur penegak hukum yang mempunyai moral yang baik dalam menanggulangi permasalahan ini. Peran serta masyarakat disekitar tentuya juga mempunyai andil dalam mengawasi wilayah mereka. E. Kerangka Teori dan Konseptual a. Kerangka Teori Untuk permasalah illegal logging jarang sekali ditemukan kasus di daerah timur tengah oleh karena itu jarang ditemukan teori yang membahas lebih khusus permasalah ini, oleh karena itu penulis menggunakan dalil Hadis sebagai teori yang terdapat dalam Hadis Shahih Muslim sebagai berikut:

 ِْ  ‫َِ ا‬ ُ!ْ َِ ُ‫ َِ ا  َْنِ ﺏِْ ﺏَ ٍِ َلَ َِ ُُْ یَُل‬ ُ‫ یَُلُ وَأَهَْى ا  َْن‬-&#‫ و‬# %‫ ا‬#$- ِ# ‫رَُلَ ا‬ َُ4ََْ‫ََامَ ﺏٌَ وَﺏ‬1ْ ‫َلَ ﺏٌَ وَإِن ا‬0َ1ْ ‫َْ َِْ إِ َ ُأذُﻥَِْ » إِن ا‬$ِ+ِ‫ﺏ‬ َ‫َتِ اََْْأ‬4ُ ‫ٌِ ﻡَِ ا سِ ;ََِ اﺕَ ا‬8َ‫ُ آ‬4ُ َ#ْ َ‫َ ی‬7 ٌ‫َت‬4َِْ ‫ُﻡ‬ ِ‫ََامِ آَ ا‬1ْ ‫َتِ وََ?َ ;ِ ا‬4ُ ‫ ِ=ِیِِ وَِْ>ِِ وَﻡَْ وََ?َ ;ِ ا‬ « ِِ; َ?َ‫ُ أَنْ یَْﺕ‬Aِ‫َِ یُﺵ‬1ْ ‫یََْ ﺡَْلَ ا‬ {&#F‫ ﻡ‬E‫}روا‬ Artinya : Dari Sya’bani dari Nu’man Ibnu Basyir telah berkata ,saya mendengarnya , saya mendengar Rasullulah bersabda: telah sampai pada telinganya Nu’man dari Sahabatnya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, diantara keduanya terdapat hal yang samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara yang samar, maka ia telah

jatuh dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala kambing yang berada disekitar daerah terlarang, dikawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. (HR. Muslim)

b. Kerangka Konseptual Untuk itu penulis menggunakan konsep yang digunakan oleh Fatwa MUI wilayah IV Kalimantan yaitu Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya haram. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. F. Metode Penelitian 1

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa katakata, ungkapan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti, berupaya mengupas dan mencermati sesuatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging.

2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu kajian terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung pada kasus illegal logging. Penelitian ini mendasarkan pada praktek putusan hakim dan dokumendokumen yang ada. 3.

Sumber Data a. Adapun data primer terdiri dari: Al Qur’an dan Hadis yang merupakan salah satu sumber hukum islam dan ketentuan-ketentuan fiqh yang

mengatur permasalahan yang ada, serta data-data putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai kasus illegal logging. b. Kemudian data sekunder: terdiri dari buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, seminar hukum, artikel hukum, media cetak, maupun diambil dari internet (website) yang ada korelasinya dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. c. Dan data tersier, yang terdiri dari kamus ensiklopedi yang menjadi salah satu bahan pelengkap. 4.

Tekhnik Pengumpulan Data Studi dokumen berupa putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging, literatur-literatur dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisi Data Putusan atau pandangan hakim akan dianalisis secara deskriptif analistis. Pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif, kritis dan analistis mengenai fakta-fakta yang bersifat yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan

menggunakan

pendekatan

normatif

dan

komparatif

yang

membandingkan hukum pidana islam dengan putusan kasasi Mahmakah Agung dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung. 6. Teknik Penarikan kesimpulan Deduktif yaitu suatu logika yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian dijadikan titik tolak dalam menilai suatu fakta yang bersifat khusus dan konkrit.

7. Teknis penulisan ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penulisan

skripsi ini maka buku pedoman yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun sebagai berikut: BAB I

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan

dan perumusan masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II

Bab ini Memaparkan konsep tindak pidana menurut hukum pidana islam, pidana positif, dan deskripsi putusan Mahkaman Agung yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, tujuan, sanksi pidana.

BAB III

Bab ini menjelaskan illegal logging di dalam UU No. 41 Tahun 1999 kronoligis perkara Mahkamah Agung, analisis kronologis, putusan hakim, dan analisis putusan perkara illegal logging di Mahkamah Agung.

BAB IV

Bab ini membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Illegal Logging, yang terdiri dari pandangan Hukum Islam terhadap Illegal Logging, dan Persamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam

BAB V

Bab ini merupakan bab Penutup yang terdiri : yang merupakan bab penutup penulis, kesimpualan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian, sebagai solusi atas masalah yang terjadi diatas, dan saran – saran atas permasalah diatas.

BAB II KONSEP TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 1.

Menurut Hukum Pidana Islam Istilah tindak pidana, di dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat dua kata

yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah ‫یت‬H : H

I‫ – ی‬.Menurut istilah jinayah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang di larang pada umumnya, para fuqaha mengunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash.10 Dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda, ataupun lain-lainnya 11. Oleh sebab itu jinayah bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana dan mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Al-Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-sunnahnya memberi pengertian tentang jinayah, yaitu:

?‫ ا رع وﻡ‬EQ‫ ﺡ‬O ; O‫م آ‬1 ‫ ا‬O R ‫ وا‬.‫م‬1‫ ﻡ‬O ; O‫ آ‬: ‫ ; ف ا ع‬L‫ی‬H‫وا اد ﺏا‬ .‫ أوا ل‬,‫اوا ض‬,O

‫ أوا‬,TR ‫ أوا‬,‫ ا =ی‬# ?‫ ; ﻡ >روا‬,‫ﻡ‬ Artinya: Yang dimaksud jinayah menurut ‘urf syara’ adalah: setiap perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang diancam dan dicegah oleh syara’,karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan pada agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.12

10 H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 1 11

. A. Hanafi, , Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet.-2, hlm.9-

10. 12

. As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah. (Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Cet. Ke-4, Jilid2,

hlm.427.

Beberapa fuqaha ada yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatanperbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash. Dan

kata

yang

sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.13 Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Abdul Qadir al Audah dalam karangannya sebagai berikut:

.‫ی‬V ‫=اوﺕ‬1‫ﺏ‬4 %‫ ا‬EH‫ ز‬L‫رات ﺵ‬Q1‫ ﻡ‬4‫ﻥ‬X‫ ﺏ‬L‫ﻡ‬0Y‫ ا‬L ‫ اﻥ& ; ا ی‬I ‫ا‬ Artinya:”Jarimah menurut syariat Islam adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”14

Jarimah (al-jarimah=delik atau tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang syara’ dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau ta’zir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara’ kepada hakim atau penguasa). Yang dimakasud dengan larangan syara’ adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara’ atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syara’ bagi yang meninggalkannya.15 Berdasarkan pengertian diatas mengenai jinayah dan jarimah dapat dikatakan bahwa : a.

Istilah jinayah dan jarimah sebenarnya tidak jauh berbeda bahkan bisa dikatakan sama.

b.

Setiap tindakan atau perbuatan bisa dikatakan jinayah apabila terdapat larangan dalam syara.

13

Ibid, hlm 2

14

. Abdul Qadir ‘Audah, Tasyri’ al-Jinai al-Islami, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), vol2,

hlm.67. 15

. Abdul Aziz Dahlan, et.al.,( ed ), “jarimah”, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 ), Cet. Ke-1, Vol 3, hlm.806.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana dikategorikan kedalam suatu perbuatan jarimah, adalah sebagai berikut: a). Terdapat nash yang melarang suatu perbuatan tertentu, didalam nash tersebut terdapat ancaman hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Maka unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” ( al-Rukn al-Syar’I ). b). Terdapat suatu perbuatan yang membentuk jarimah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan untuk tidak dikerjakan. Maka unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” ( alRukn al-Madi ). c). Orang yang melakukan kejahatan tersubut merupakan mukallaf, yang berarti orang tersebut dapat menerima khitab atau dapat memahami taklifnya. Maka unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al Adabi).16 Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah ( tindak pidana ). Di samping ketiga unsur di atas, setiap jarimah ( tindak pidana ) mempunyai unsur-unsur khusus yang berbeda-beda antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainya. Misalnya, tindak pidana pencurian, pencuri bisa dipotong tangan apabila mencapai satu nishab yang berarti kadar hartanya yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku disuatu wilayah tertentu.17 2.

Menurut Hukum Pidana Positif

16

. H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), hlm 3.

17

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 67

Kalimat “tindak pidana” terdiri dari dua kata, yakni “tindak” dan “pidana”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “tindak” mempunyai arti yaitu : perbuatan18, sedangkan kata “pidana” mempunyai arti yaitu : kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya)19. Kalimat “tindak pidana” merupakan salah satu dari terjemahan istilah Belanda, yaitu Het Strafbare Feit. Demikian istilah (term) Het Strafbare Feit, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu (a) perbuatan yang dapat atau boleh dihukum; (b) peristiwa hukum; (c) perbuatan pidana; (d) tindak pidana; dan (e) delik.20 Het Strafbare Feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diancam dengan suatu pidana oleh suatu peraturan atau undang-undang, jika bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.21 Menurut Satochid Kartanegara, di dalam pemakaian istilah tindak pidana dapat mencakup pengertian melakukan atau berbuat (active handling), tidak melakukan, tidak berbuat, dan tidak melakukan suatu perbuatan (passive handling).22 Berdasarkan rumusan tindak pidana (delik) dapat dikatakan bahwa :23 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

18

. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 984.

19

. Ibid, hlm. 681. S.R. Sianturi., Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni ahaem petehaem, 1996), Cet. Ke-4, hlm. 200. 20

21

Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

22 . Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1, ( Balai Lektur Mahasiswa, Tth ), hlm. 70. 23

Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, hlm. 8

2) Perbuatan (handelingen) tindak pidana itu sendiri harus dilakukan oleh orang ( seseorang ) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bila dilihat dari segi materi Strafbaar Feit terdapat dua (2) pendapat, yaitu; (1) pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab “Strafbaar Feit” dalam satu golongan; (2) pendapat yang memisahkan unsur perbuatan dan tanggung jawab Strafbaar Feit ke dalam dua golongan. Maka mengenai materi Strafbaar Feit terdapat garis pemisah diantara dua(2) aliran, yaitu24: 1. Aliran Monisme, antara lain Simon yang merumuskan Strafbaar Feit sebagai eene strafbaar getseld, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran ini unsur Strafbaar Feit meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur objektif) yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembenar maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim disebut unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Strafbaar Feit adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi Strafbaar Feit, maka pasti si pembuatnya dapat dipidana. 2. Aliran Dualisme anatara lain Moelyanto, yang merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan ( lazim disebut golongan subjektif ), yang meliputi unsur melawan hukum, unsur tidak ada alasan pembenar, dan dari si pembuat, ( lazim disebut golongan subjektif ) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan : sengaja dan atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf.

Oleh karena itu berdasarkan kedua aliran tersebut terdapat kesamaan didalam syarat pemberian pidana, yaitu (1) melawan hukum; (2) mampu bertanggung jawab; 24

Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1997 ), Cet. Ke-1, hlm.18.

(3) kesalahan, sengaja atau alpa; (4) tidak ada alasan pembenar; (5) tidak ada alasan pemaaf. Dalam pandangan dualisme, Karena adanya pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya jika unsur objektif tidak terbukti, maka bunyi amar putusan ialah bebas (vrijspraak). Namun jika tidak terbukti unsur subjektif, maka amar putusan berbunyi : dilepas dari tuntutan (ontslag van rechtsvervologing). Jika semua unsur terbukti, maka si pelaku kejahatan dapat dipidana. Jadi apabila yang terbukti unsur objektif yaitu unsur melawan hukum, namun pelaku kejahatan tidak mampu dipertanggung jawabkan, maka ia harus dilepaskan dari tuntutan. Dengan kata lain : perbuatannya itu tetap melawan hukum akan tetapi pelaku mengalami atau menderita sakit jiwa ( pasal 44 KUHP ), maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.25 Satochid Kartanegara menjelaskan unsur-unsur delik terdapat dua (2) bagian yaitu :26 1. Unsur-unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar dari manusia, yaitu berupa : a. Suatu tindak tanduk. b. Suatu akibat tertentu (een bepaaldgejolg). c. Keadaan ( omstendungheid ). Berdasarkan ketiga unsur objektif yang dimaksud oleh Satochid kertanegara diatas dapat dijelaskan, sebagai berikut: 1). Suatu tindak-tanduk atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Seperti sumpah palsu (meineed) pasal 242 KUHP. Dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektifnya adalah : 25

26

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 149

. Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1hlm.71-72

memberikan keterangan palsu dalam sumpah. Dan pencurian, pasal 362 KUHP unsur objektifnya adalah mengambil (wegnemen).27 2). Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, antara lain : pembunuhan pasal 338 KUHP, di dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektifnya adalah akibat (gevolg) dari perbuatan seseorang yaitu : matinya orang lain. Dan penganiayaan pasal 351 KUHP, unsur objektifnya adalah mengakibatkan sakit dan cidera orang lain.28 3). Hal-hal khusus yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undangundang, antara lain : menghasut pasal 160 KUHP, unsur objektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum). Melanggar kesusilaan umum pasal 281 KUHP, unsur objektifnya dalam pasal ini adalah apabila perbuatan ini dilakukan di depan umum.29 2. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia , diantaranya : a. Toerekenungsvatbarheid (dapat dipertanggung jawabkan), maksudnya suatu perbuatan merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana b. Schuld (kesalahan), maksudnya suatu perbuatan merupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana30. Berdasarkan penjelasan unsur objektif dan subjektif di atas dapat dikatakan bahwa : 27

Ibid ,hlm 60.

28

Ibid, hlm 61. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 78. 29

30

. Satochid , Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1 hlm. 73-75.

a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana tidak dijatuhi hukuman pidana jika tindakan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. b. Tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan yang telah dilakukan. c. Tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap seseorang, jika tidak terdapat sifatsifat melawan hukum terhadap tindakan pidana yang telah dilakukannya . d. Tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap seseorang, jika tidak terdapat unsurunsur subjektif terhadap tindakan pidana yang telah dilakukannya. e. Tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap seseorang, jika tidak terdapa unsurunsur objektif terhadap tindakan pidana yang telah dilakukannya.31 B. Pembagian Tindak Pidana 1.

Menurut Hukum Pidana Islam Jarimah dapat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu

Dilihat dari segi hukumannya jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah Qishas atau diyat, dan jarimah ta’zir. a. Jarimah Hudud Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.32 Dan menurut bahasa kata had berarti al-man’u (cegahan). Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah. Oleh karena itu hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut

31

Pratiwi Prasojo, Sistem Hukum Indonesia, artikel diakses pada 5 Februari 2009 dari http://mydailythought.googlepages.com/DraftBukuAjarPHI.pdf 32

hlm 243

Achmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),

tidak digugurkan oleh perorangan (orang yang yang menjadi korban atau keluarganya).33 Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa karakteristik dari jarimah hudud adalah sebagai berikut: 1). Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh nash Al-Quran maupun Hadis nabi dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.34 Maka yang termasuk dalam Jarimah Hudud ada (7) tujuh macam, yaitu (1) Jarimah Zina(pelecehan seksual); (2) Jarimah Qadzaf ; (3) Jarimah Syurb al-Khamar (minum minuman dan obat-obatan terlarang) ; (4) Jarimah sariqah (pencurian); (5) Jarimah Hirabah (perampokan) ; (6) Jarimah Riddah (beralih atau pindah agama) ; (7) Jarimah bughah ( pemberontakan). b. Jarimah Qishas/Diyat Secara harfiah Qishash dapat diartikan memotong atau membalas. Qishash menurut hukum pidana islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada palaku tindak pidana atas sanksi perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan Diat yang berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban atas sanksi perbuatan yang dilakukannya. 35 Adapun karakteristik dari jarimah qisas/diyat, yaitu:36

33 34

35 36

Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana islam.(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 254 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’Al-Jinayi Al-Islamiy, hlm 79 Ali, Hukum Pidana Islam,, hlm. 11 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),hlm 126

1) Hukuman-hukumannya telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. 2) Merupakan hak perseorangan, dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan , maka hukuman tersebut diganti dengan membayar diyat. Yang termasuk dalam jarimah Qishas dan diyat ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun jika dua macam tersebut diperluas , maka menjadi lima macam, yaitu:37 1) Pembunuhan sengaja 2) Pembunuhan menyerupai sengaja 3) Pembunuhan karena kesalahan 4) Penganiayaan sengaja 5) Penganiayaan tidak sengaja c. Jarimah Ta’zir Ta’zir jika diartikan secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Dan pengertian secara terminologis dalam konteks Fiqh Jinayah adalah :

‫یه ا  ﺏ ت ا  & ی د ﻡ ا  رع ﺏ ن ﻡ=ا ر ه و ﺕ ك ﺕ= ی ه‬V  ‫ا‬ ‫ ه= ی‬I ‫ ﻡ ا و ا  > ا‬Y ‫   ا‬ Artinya : “Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.”38

Ta’zir merupakan hukuman yang menjadi kekuasaan penguasa di dalam menentukan kadar hukuman bagi pelaku tindak pidana dan hakim bertugas memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana meski tetap mengacu kepada

37 38

A. Hanafi, , Asas-asas Hukum Pidana Islam, hlm 8 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, hlm. 141

syariat yang berasal dari Allah SWT. Dalam jarimah ta’zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.39 Di dalam jarimah ta’zir hakim dapat mempunyai hak lebih besar untuk menentukan bentuk dan berat hukumannya. Dan oleh sebab itu agar pelaku yang melakukan jarimah hudud yang kurang syaratnya tidak lolos begitu saja dan tentunya kita juga mengetahui untuk menjatuhkan hukuman hudud diperlukan syarat yang hanya mengacu kepada nash Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pidana ta’zir ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan pemidanaan dalam al-Quran dan asSunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini dimungkinkan karena ketentuan pidana yang secara tegas diatur dalam al-Quran dan contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW, memang masih terbatas pada empiris dizaman nabi.40 Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:41 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Hukuman tersebut tidak ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri). Dan hakim mendapatkan hak untuk menentukan bentuk dan berat hukumannya. 2.

Menurut Hukum Pidana Positif

39

Abu Hasan Al-Mawardi, Al-ahkam As-Sultahaniyah, hlm.273 Jimly ash-Shidiqie, Pembaharuan hukum Pidana Islam: Studi Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh. (Bandung: Angkasa, 1996) hlm.144 40

41

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’Al-Jinayi Al-Islamiy, hlm 24-25

Kalau kita lihat dari sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku di Indonesia, tindak pidana ini terdiri dari dua jenis tindak pidana yaitu “kejahatan” (misdrijven) dan “pelanggaran” (oventredingen). Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia bab tentang kejahatan dimaksukkan kedalam buku II (pasal 104-488 KUHP), sedangkan bab tentang pelanggaran dimasukkan kedalam buku III (pasal 489-569 KUHP).42 Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, perbuatan pidana biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain :

a. Delik dolus dan delik culpa Delik dolus mempunyai pengertian delik yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 338 dan pasal 351 KUHP. Di dalam pasal 338 KUHP dijelaskan sengaja merampas nyawa orang lain , sedangkan di dalam pasal 351 KUHP dijelaskan mengenai penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan seseorang. Di dalam kedua pasal tersebut unsur kesengajaan mempunyai dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.43 Sedangkan delik culpa disini mempunyai pengertian delik yang dilakukan karena dengan suatu kealpaan dalam melakukan suatu tidak pidana. Kealpaan disini maksudnya suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa didahului dengan unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut terkandung di dalam pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 359 KUHP menjelaskan karena kesalahan

42 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) ed. 1 hlm.3 43 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), hlm 169

menyebabkan orang lain mati dan pasal 360 KUHP menjelaskan karena kesalahan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka .44 b. Delik commisionis dan delik ommisionnis Delik commsionis adalah suatu delik yang melanggar larangan dengan berbuat aktif. Maksudnya melakukan suatu perbuatan yang memang sudah jelas dilarang oleh aturan-aturan pidana yang sudah ada. Misalnya di dalam pasal 362, 372, dan 378 KUHP yang menjelaskan suatu aturan pidana tentang pencurian, penggelapan dan penipuan.45 Dan selanjutnya delik ommisionnis yang berarti delik yang dilakukan dengan berbuat secara pasif. Delik ini berlawanan dengan delik commsionis yang melakukan delik dengan berbuat aktif. Maksudnya berbuat secara pasif adalah seseorang mengetahui akan adanya suatu kejahatan tetapi tidak berbuat apa-apa dan dengan sengaja tidak melakukan suatu apapun untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, seperti yang terdapat di dalam pasal 164 KUHP yang menjelaskan bahwa dengan sengaja seseorang tidak melaporkan kepada pegawai negeri kehakiman atau kepolisian dimana ia mengetahui suatu permufakatan kejahatan atau adanya suatu kejahatan dan ia masih mempunyai waktu untuk mencegah suatu kejahatan, akan tetapi ia hanya berdiam diri secara pasif tidak melakukan suatu upaya apapun. 46 c. Delik Biasa dan Delik aduan Delik biasa adalah delik yang menjelaskan bahwa jika pihak pegawai negeri kehakiman atau kepolisian telah mengetahui adanya suatu tindak pidana maka dapat langsung dilakukan suatu proses tindak pidana terhadap pelaku kejahatan. Misalnya

44 45

Ibid , hlm 189 Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet ke-2, hlm.

99 46

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 76

pasal 362 KUHP, jika pihak kepolisian sudah mengetahui adanya suatu tindak pidana pencurian maka dapat langsung dilakukan suatu proses tindak pidana.47 Kemudian delik aduan yang berarti delik yang proses pidananya memerlukan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan atas suatu tindak pidana. Delik aduan terdapat di dalam pasal 310 dan pasal 284 KUHP. Di dalam pasal 310 tentang penghinaan menjelaskan jika seseorang menyerang kohormatan dan nama baik orang lain akan tetapi orang tersebut tidak melakukan pengaduan ataupun pelaporan terhadap suatu yang menyerang kehormatan dan nama baiknya yang dilakukan orang lain, maka tidak bisa dilakukan suatu proses tindak pidana oleh pihak kepolisian.48 d. Delik selesai dan delik yang berlangsung terus menerus Delik selesai disini merupakan delik yang terjadi dengan melakukan suatu tindak pidana tertentu. Maksudnya

delik tersebut dilakukan dengan tidak

menimbulkan suatu keadaan yang berlangsung terus menerus. Misalnya yang terdapat pada pasal 368 KUHP menjelaskan tentang memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang atau kepunyaannya maksudnya jika barang atau kepunyaan seseorang telah diberikan kepada pelaku kejahatan maka keadaan dipaksa oleh pelaku kejahatan untuk memberikan barang atau kepunyaannya sudah tidak berlangsung lagi atau selesai.49 Kemudian delik yang berlangsung terus-menerus merupakan delik yang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus menerus, delik ini tentunya berlawanan

47 Topo Santoso, Hukum Pidana,artikel diakses pada tanggal 1 februari 2009 dari http://staff.ui.edu/internal/132108639/material/HUKUMPIDANA1.pdf. 48 Pratiwi Prasojo, Sistem Hukum Indonesia, artikel diakses pada 5 Februari 2009 dari http://mydailythought.googlepages.com/DraftBukuAjarPHI.pdf 49

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hlm 100

dengan delik selesai tidak berlangsung secara terus-menerus. Delik berlangsung terusmenerus terdapat didalam pasal 333 KUHP. Pasal ini menjelaskan keadaan yang berlangsung terus-menerus dengan merampas kemerdekaan seseorang secara terusmenerus maksudnya keadaan seseorang yang dirampas kemerdekaanya itu berlangsung secara terus-menerus sampai si korban dilepas atau mati. 50 e. Delik formal dan delik materil Delik formal berarti delik yang bentuk perbuatannya sudah dirumuskan di dalam undang-undang. Maksudnya suatu perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut dirumuskan tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Misalnya pada pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Oleh karena itu akan dijelaskan di dalam pasal 209 tentang penyuapan. Penyuapan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan sudah dirumuskan dalam bentuk perbuatannya.51 Selanjutnya delik materil merupakan delik yang menyebutkan akibat tertentu dari suatu tindak pidana, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Maksudnya suatu tindakan memang merupakan suatu tindakan yang dilarang akan tetapi baru bisa dikatakan ada suatu tindak pidana jika terdapat akibat perbuatan tersebut. Misalnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dapat dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan jika telah terjadi perampasan nyawa seseorang.52 f. Gabungan Perbuatan Pidana. Ada tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu: 1) Eendosche samenloop (gabungan berupa satu perbuatan)

50

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm 77

51 Topo Santoso, Hukum Pidana,artikel diakses pada tanggal 1 februari http://staff.ui.edu/internal/132108639/material/HUKUMPIDANA1.pdf 52

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hlm 99

2009 dari

Gabungan berupa satu perbuatan dapat diartikan melakukan satu perbuatan tindak pidana tetapi masuk juga kedalam aturan pidana yang lain. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan satu tindak pidana tertentu tetapi ia bisa dijerat ke dalam aturan pidana yang lain. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling berat sebagaimana ketentuan di dalam pasal 63 KUHP. 53 2) Voorgezette Handeling Voorgezette handeling adalah gabungan beberapa perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai kelanjutan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Hal ini dimaksudkan bahwa jika suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana yang berkelanjutan maka akan diterapkan satu aturan pidana, akan tetapi jika berbeda-beda maka dijatuhkan hukuman yang paling berat. Dan hal tersebut dapat dikatakan hampir sama dengan pengertian yang dibahas sebelumnya yaitu dijatuhkan hukuman yang paling berat yang diatur di dalam pasal 64 KUHP.54 3) Meerdadsche Samenloop (gabungan beberapa perbuatan) Meerdadsche Samenloop yaitu beberapa gabungan perbuatan yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka akan diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan dijatuhkan hanya satu pidana saja. hal ini diatur di dalam pasal 65 dan 66 KUHP. 55

C. Tujuan Pemidanaan 1.

Menurut Hukum Pidana Islam

53

Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm 149

54

Ibid, hlm 147 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm 390

55

Di dalam syariat islam yang menjadi tujuan pokok di dalam sebuah penjatuhan hukuman adalah sebagai berikut :56 a.

Pencegahan;

b.

Pengajaran;

c.

Serta pendidikan

a. Pencegahan Pencegahan merupakan suatu tujuan untuk menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk melakukan sebuah jarimah. Dalam hal ini pencegahan juga dimaksudkan supaya orang lain mengetahui bahwa jika seseorang melakukan jarimah, maka akan diberlakukan pula hukuman yang sama terhadapnya. Misalnya, jika seseorang mencuri dan mencapai nisab pencurian, maka akan dikenakan hukuman potong tangan terhadapnya. Oleh karena itu, pencegahan dimaksudkan supaya orang lain dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan jarimah lagi dan untuk mencegah orang lain untuk ikut melakukan jarimah serta menjauhakan diri dari kehidupan yang dapat memicu untuk berbuat jarimah.57 b. Pengajaran Pengajaran yang dimaksudkan disini merupakan suatu usaha untuk memberikan pelajaran dalam hal berbuat kebaikan untuk setiap orang serta dimaksudkan supaya setiap orang melakukan kesadaran untuk tidak berbuat jarimah bahkan membenci perbuatan tersebut. Kesadaran disini dimaksudakan supaya setiap

56

. A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam hlm.191. Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm 37. 57

orang dapat berfikir panjang untuk melakukan jarimah karena mengetahui hukuman yang akan diterima jika tertangkap.58 d. Pendidikan Kemudian yang terakhir pendidikan yang sebenarnya mempunyai pegertian yang tidak jauh berbeda dengan pengajaran. Di dalam tujuan pendidikan, syariat islam dimaksudkan untuk membentuk manusia yang baik yang mempunyai rasa saling menghormati serta mencintai sesamanya. Oleh karena itu setiap orang harus mengetahui batasan hak dan kewajibannya sehingga dapat mempuyai rasa kasih sayang terhadap setiap orang. Jarimah yang dilakukan oleh kejahatan dapat menimbulkan amarah sehingga dapat menimbulkan reaksi dan balasan dari masyarakat. Maka tujuan dari hukuman adalah untuk dapat menimbulkan rasa keadilan serta mendidik pelaku kejahatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.59 Untuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah yang dijelaskan di dalam Al-Quran hanya terhadap beberapa jenis kejahatan saja, sedangkan untuk kejahatan lainnya Al-Quran hanya memberikan kaidah-kaidanya saja, akan tetapi untuk menentukan jenis hukumannya Al-Quran memberikan dasar-dasar yang berlaku secara umum, yaitu bahwa hukuman itu harus sebanding dengan apa yang dikerjakannya,60 sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran :

i!ƒ„!3 =i!ƒ„!3 P $1u1!0A (٤٠ : ‫)ا رى‬.......… !8 nd( Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ( Asssyura/42 : 40 )”.

58 59

60

A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam hlm 192. Abdul Qadir ‘Audah, Tasyri’ al-Jinai al-Islami, hlm 20. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm. 66

Di dalam penjatuhan hukuman, hukum pidana islam tidak mengenal adanya pertanggung jawaban secara kolektif , Namun hanya mengenal pertanggung jawaban secara individual, sebagaimana firman Allah :

W`1y:⌧m

!☺E

…ST1o

-D$m

( ٣٨ : ‫ ) ا = ﺙ‬qi~-

Artinya: “Setiap jiwa terikat dengan apa yang dilakukannya (Al-Mudatsir / 74:38 )” Maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pribadi (individual) disini dimaksudkan supaya pelaku jarimah dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi poerbuatannya lagi. Misalnya, di dalam jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika dari pihak korban telah memaafkan maka pelaku harus membayar diyat yang harus dibayarnya sendiri.

Sementara itu Ahmad Hanafi

mengemukakan mengenai tujuan penjatuhan hukuman di dalam hukum pidana islam ialah untuk pencegahan, pengajaran, pendidikan, baik pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Maka dapat dikatakan tujuan jangka panjang dari hukum pidana islam disini untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia serta keadilan di dalam penerapan hukum khususnya hukum pidana.61 Dan di dalam pembuatan suatu hukum menurut beberapa para ahli hukum islam mengandung tujuan-tujuan dari syariah, dan para ahli hukum islam tersebut mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:62 a. Kebutuhan primer (daruriyyat) b. Kebutuhan sekunder (hajiyyat) c. Kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat) a. Kebutuhan primer (daruriyyat) 61

A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam h.225

62

Ali, Hukum Pidana Islam, h. 13

Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuahan utama yang harus ada untuk terwujudnya maslahah.63 Terjaminnya suatu kebutuhan ini maka akan tercipta suatu keamanan dan ketertiban, sedangkan jika tidak maka akan timbul kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Dan di dalam hukum islam kita mengenalnya dengan istilah al maqasid al syari’ah al khamsah (tujuan tujuan syariah), dan terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) hifzh al-din (memelihara agama),

(2)

hifzh al-nafs (memelihara jiwa), (3) hifzh al-aql (memelihara akal pikiran), (4) hifzh al- nasl (memelihara keturunan), (5) hifzh al-mal (memelihara harta).64 b. Kebutuhan sekunder (hajiyyat) Di dalam pemenuhan kebutuhan sekunder ini, mencakup hal-hal yang penting di dalam penyediaan fasilitas untuk mempermudah masyarakat dan mengurangi beban tanggung jawab mereka. Jika tidak terdapat suatu fasilitas tersebut, mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban akan tetapi akan menambah kesulitankesulitan bagi masyarakat. Dan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dapat meyingkirkan kesulitan-kesulitan serta dapat mempermudah kehidupan di dalam masyarakat.65 c. kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat) Kebutuhan pelengkap di sini dimaksudkan untuk menciptakan perbaikanperbaikan di dalam kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan hidup secara lebih baik. Jika ketiadaan di dalam pemenuhan kebutuhan ini

63

Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, h 41 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung:Asy Syaamil & Grafika, 2001) cet ke-2, hlm. 131 64

65

Ali, Hukum Pidana Islam, hlm. 14

maka tidak akan membawa kekacauan, ketidaktertiban, dan tidak menghilangkan kesulitan, akan tetapi dapat membuat hidup lebih mudah.66 Maka dapat dikatakan jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara seimbang dan tidak merubah urutannya maka akan tercipta suatu kemaslahatan bagi umat manusia serta dapat memenuhi rasa keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Dan juga akan tercipta keseimbangan di dunia dan di akhirat, karena tentunya itulah yang terkandung di dalam syari’at islam.67 2.

Menurut Hukum Pidana Positif Di dalam penerapan hukum pidana yang berlaku sekarang pada dasarnya

mengandung 4 (empat) konsep tujuan pemidanaan atau tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut : 1. Reformation (memperbaiki merehabitasi) 2. Restraint (pengasingan) 3. Retribution (pembalasan) 4. Deterrence (penjeraan atau pencegahan)68 Untuk yang pertama, reformation yang mempunyai arti memperbaiki atau merehabitasi para pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Karena jika suatu negara tingkat kejahatan berkurang maka akan tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat tercapainya kesejahteraan sosial. Maka jika tujuan ini sudah terwujud dengan baik setiap orang akan merasa nyaman untuk melakukan setiap aktifitasnya sehari-hari tanpa rasa takut akan menjadi korban kejahatan. Akan tetapi , tujuan ini kurang berlaku secara efektif di indonesia

66 67

68

Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, hlm 41 Ibid, hlm 43 Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, hlm.28

karena hal yang terjadi sebaliknya seorang residivis akan menjadi lebih jahat dan lebih pintar dalam melakukan kejahatannya jika sudah bebas dari penjara.69 Yang kedua, restraint merupakan tujuan untuk mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan seperti, melindungi dari para perampok kejahatan, penodong atau pencuri yang sekarang ini marak terjadi di angkutan umum. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan yang pertama, karena menyangkut berapa lama

seorang pelaku

kejahatan berada di dalam penjara sehingga dapat menjauhkannya dari kehidupan masyarakat.70 Yang ketiga, retribution yang berarti tujuan untuk pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan. Hal ini terkandung di dalam pasal 340 KUHP yang menjelaskan ancaman hukuman mati bagi pelaku jika terbukti melakukan tindakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dan hal ini sebenarnya sudah banyak diterapkan dengan baik di indonesia, seperti yang terjadi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku teroris amrozi dan kawan-kawan beberapa waktu lalu.71 Dan yang terakhir, deterrence merupakan tujuan untuk penjeraan atau pencegahan baik terhadap terdakwa maupun orang lain yang mungkin berpotensial menjadi penjahat. Hal ini tentunya akan membuat setiap orang menjadi jera atau takut melakukan kejahatan karena melihat penjatuhan pidana terhadap terdakwa ataupun orang lain yang melihat penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu

69

Ibid, hlm 27

70

Ibid , hlm 28.

71

Jimly ash-Shidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Islam: Studi Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi hukum Fiqh, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm 167.

jika masyarakat melihat eksekusi mati terhadap amrozi dan kawan-kawan maka orang akan menjadi takut untuk menjadi teroris.72 Di dalam rancangan KUHP Nasional Pasal 50 ayat 1 nya telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:73 a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oeh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana sehingga ia dapat menjadi orang yang lebih baik. Perbedaan dengan KUHP yang berlaku sekarang ini , di dalam RUU KUHP terdapat rumusan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”. Hal ini bertolak dari pokok pikiran bahwa : † Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive sytem) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, † “Tujuan Pidana” merupakan bagian integral (sub – sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub – sistem lainnya, yaitu sub – sistem “tindak pidana” , “pertanggungjawaban” (kesalahan), dan “pidana”, † Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan, † Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.74 72

Ibid, hlm 168.

73

. Andi Hamzah,Asas-asas Hukum Pidana, hlm.37. Muladi, Catatan RUU KUHP, Data diambil pada hari selasa 8 april 2008 dari http

74

://alumniumm.blogspot.com/2007/04/catatan-ruu-kuhp.html

D. Sanksi Pidana 1.

Menurut Hukum Pidana Islam Selanjutnya akan menjelaskan mengenai sanksi pidana menurut hukum pidana

islam. Pada dasarnya untuk menentukan sanksi pidana di dalam hukum pidana islam terbagi atas empat golongan, yaitu (1) Hukuman dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Quran dan al-Hadist, (2) Hukuman dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, (3) Hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, (4) Hukuman dari segi sasaran hukum.75 Untuk yang pertama, hukuman dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Quran dan al-Hadist, yaitu (1) hukuman yang ada nashnya,maksudnya hukuman tersebut sudah jelas terdapat di dalam nash Al-Quran maupun al-Hadist, seperti hudud, qishash, diyat, dan kafarat yang kesemuanya harus berjalan sesuai dengan nash yang sudah ditentukan. Misalnya jika seseorang mencuri dan mencapai nisab pencuriannya maka akan dipotong tangannya. (2) hukuman yang tidak ada nash yang mengatur di dalamnya baik Al-Quran maupun Al- hadist, hukuman seperti ini biasa disebut dengan hukuman ta’zir, misalnya seorang pencuri yang mencuri belum mencapai nisab pencurian, maka akan diberikan hukuman kurungan atau penjara dan tidak akan dikenai hukuman potong tangan.76 Untuk yang kedua akan membahas hukuman dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, yaitu (1) Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), maksudnya adalah hukuman tersebut merupakan hukuman yang berasal dari satu kejahatan, misalnya kita mengetahui seorang yang sudah menikah melakukan zina maka ia akan dikenakan hukuman rajam dan seorang yang melukai seseorang maka 75 76

Abdul Qadir ‘Audah, Tasyri’ al-Jinai al-Islami, hlm 39. Ali, Hukum Pidana Islam, hlm 9-10

akan dikenakan qishash . (2) Hukuman pengganti ( al-uqubat al-badaliyah ) merupakan pengganti dari hukuman pokok karena hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan yang sah (sesuai hukum), misalnya seseorang dikenakan hukuman diat (denda) yang merupakan pengganti dari hukuman qishash bagi seorang yang membunuh dengan sengaja karena adanya suatu alasan yang sah (sesuai) hukum. (3)Hukuman tambahan ( al-uqubat at-tabaiyah ), maksudnya hukuman tersebut merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang berlaku tanpa adanya keputusan tersendiri dari hakim, seperti hal nya seorang anak yang membunuh orang tua nya maka ia tidak akan menerima warisan dari keluarga yang ditinggalkan . (4) Hukuman pelengkap ( al-uqubat al-takmiliyah ) merupakan hukuman yang berlawanan dari hukuman tambahan karena di dalam hukuman pelengkap, hukuman mengikuti hukuman pokok tetapi harus ada keputusan tersendiri dari hakim, misalnya seorang pencuri yang harus mengalungkan tanganya supaya masyarakat mengetahui.77 Untuk yang ketiga, hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maksudnya hakim mempunyai wewenang dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan hukuman ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, yang mempunyai arti bahwa hakim tidak dapat menambah atau mengurangi suatu hukuman tersebut. Misalnya seseorang yang dikenakan hukuman had, maka hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut. (2) hukuman yang memiliki dua batas maksudnya terdapat batas tertinggi dan terendah dimana hakim mempuyai kebebasan

77

A. Hanafi, , Asas-asas Hukum Pidana Islam ,hlm 195.

untuk memilihnya, misalnya seseorang yang berdua-duaan ditempat sepi akan dikenakan hukuman ta’zir.78 Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, hukuman dari segi sasaran hukum, maksudnya hukuman dijatuhkan berdasarkan sasaran dari hukum itu sendiri dan terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu (1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, maksudnya yang menjadi sasaran adalah badan manusia seperti hukuman jilid (2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, maksudnya adalah yang menjadi sasaran adalah jiwa manusia, seperti pelaksanaan hukuman mati bagi seorang pembunuh yang dilakukakan dengan sengaja (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, maksudnya yang menjadi sasaran adalah kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan (4) hukuman yang dikenakan kepada harta, maksudnya yang menjadi sasaran adalah harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.79

2. Menurut Hukum Pidana Positif Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:80 a. Pidana pokok 1). Hukuman mati 2). Hukuman penjara 3). Hukuman kurungan 4). Hukuman denda 5). Hukuman tutupan b. Pidana tambahan 1). Pencabutan hak-hak tertentu

78 79

80

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm 68. A.Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam ,hlm 196

. Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bumi Aksara, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-12, hlm6.

2). Perampasan barang-barang tertentu 3). Pengumuman putusan hakim

a. Hukuman Pokok Maksud dari hukuman pokok disini, hukuman tersebut merupakan hukuman yang pokok dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Jadi hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan dapat dikatakan bahwa pengertian hukuman pokok antara hukum pidana islam dan pidana positif tidak jauh berbeda karena sama-sama menitikberatkan kepada aturan yang berlaku. 81

1). Hukuman mati Hukuman mati merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara mengambil jiwa seseorang karena telah suatu tindak pidana,misalnya seseorang yang melakukan pembunuhan secara berencana maka sesuai aturan yang berlaku jika terbukti bersalah akan dikenakan hukuman mati.82 2). Hukuman penjara dan kurungan83 Hukuman penjara dan kurungan sebenarnya merupakan hukuman yang merampas kemerdekaan seseorang untuk waktu tertentu atau seumur hidup karena telah melakukan suatu tindak pidana. Namun untuk hukuman penjara lebih menitik beratkan kepada tindak pidana yang berat dan untuk kurungan lebih kepada tindak pidana yang ringan atau pelanggaran. Untuk seseorang yang dikenakan hukuman penjara maka lamanya waktu minimal 1 (satu hari) dan maksimal 15 (limabelas) tahun menurut pasal 12 ayat 2 KUHP dan ada juga yang menetapkan hukuman 81 Jimly , Pembaharuan Hukum Pidana Islam: StudiBentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh hlm 44. 82

83

Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm 175.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm 69.

penjara maksimal 20 (duapuluh) menurut pasal 12 ayat 3 KUHP. Sedangkan untuk kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 1 (satu) tahun berdasarkan pasal 18 KUHP ayat 1 dan ayat 2 .84

3). Hukuman tambahan Hukuman tambahan di dalam hukum positif sebenarnya mengandung pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian pada hukum pidana islam. hukum tambahan merupakan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana bersamaan dengan hukuman pokok dan hakim tidak mempunyai kewajiban untuk menjatuhkannya. Misalnya seseorang dicabut hak nya dalam hal-hal tertentu sehingga ia tidak bisa melakukan hal tersebut seperti hal nya masyarakat pada umumnya dan hal tersebut dijelaskan di dalam pasal 35 KUHP. Dan perampasan harta dari pelaku kejahatan baik harta dari hasil kejahatan maupun yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dijelaskan di dalam pasal 39 KUHP. Dan pengumuman putusan hakim, hal ini hampir sama dengan penerapan hukum pidana islam di aceh yang mengumumkan seseorang melakukan suatu tindak pidana di depan umum, akan tetapi di dalam hukum positif pengumumannya dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak. 85

BAB III DESKRIPSI UMUM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TENTANG ILLEGAL LOGGING 84

Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, hlm 179

85

Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, h. 469

A. Illegal Logging didalam UU No. 41 Tahun 1999 Illegal logging merupakan perbuatan/kegiatan penebangan hutan secara tidak sah. Didalam UU No. 41 Tahun 1999 pelaku illegal logging dapat dihukum dengan pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 50 ayat (1)

: Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 50 ayat (2)

:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang

melakukan

kegiatan

yang

menimbulkan

kerusakan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf a :

Mengerjakan

dan

atau

menggunakan

dan

atau

menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 50 ayat (3) huruf b :

Merambah kawasan hutan.

Pasal 50 ayat (3) huruf c :

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Pasal 50 ayat (3) huruf e :

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 ayat (3) huruf f :

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 50 ayat (3) huruf h :

Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 78 ayat (1)

:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (2)

:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (5)

:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e

atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat (7)

:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pada pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 di dalam penerapan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadialan Tinggi Pontianak, dan Mahkamah Agung. B. Kronologis Perkara Illegal Logging 1. Perkara Pengadilan Negeri Ketapang (No. 248/Pid.B/2006/PN.KTP) Identitas terdakwa adalah Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi, lahir di Demak, umur 48 tahun/6 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 162 A, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, ia beragama Islam, bekerja sebagai nahkoda KM. Benua Sandai, dan berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Terdakwa ditahan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan negeri Ketapang sejak tanggal 11 september 2006 sampai dengan tanggal 28 Februari 2007. Di dalam kasus ini terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.86 Dengan kronologis peristiwa pidana sebagai berikut : Pada hari sabtu tanggal 9 september 2006 sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr Sukirno bersama dengan anggota Unit Reskrim dari Polres Ketapang sedang 86

Parulian Saragih dkk, Putusan No 248/Pid.B/2006/PN.KTP Tentang Illegal Logging,

Ketapang: Pengadilan Negeri Ketapang, 2006, hlm 1

melakukan operasi penertiban Illegal Logging, kemudian Sdr Sukirno menemukan KLM. Benua Sandai yang sedang labuh jangkar di perairan sekitar muara Ketapang yang dinahkodai oleh terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi), kemudian di dalam KLM Benua Sandai pihak kepolisian menemukan berbagai jenis kayu dengan berbagai ukuran yang berjumlah kurang lebih 307, 6053 M3 (tiga ratus tujuh koma enam nol lima meter kubik) dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan maupun dokumen sah lainnya. Kayukayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Jakarta, akan tetapi sebelum rencana itu terlaksana pihak kepolisan telah menangkap terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) beserta kayu-kayu yang dibawanya. 87 Putusan Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan bahwa terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan. Terdakwa dipidana penjara selama 4(empat bulan) dan denda Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah). Dan negara merampas barang bukti berupa 1 KLM Benua Sandai dan uang tunai hasil lelang kayu sebesar Rp. 243. 624.150,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).88 Berdasarkan pasal 1 butir 12 KUHAP upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum karena tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama ialah dengan melakukan banding. Permintaan banding menurut pasal 233 butir 1 KUHAP dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh penuntut umum menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.89

87

Ibid, hlm 3-4

88

Ibid, hlm 16-17

89

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm 326

2. Perkara Pengadilan Tinggi Pontianak ( No. 89/PID/2007/PT.PTK) Putusan pengadilan Tinggi Pontianak menerima permintaan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 248/Pid.B/2006/PN.KTP. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan bahwa terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).90 Selain penuntut umum yang mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, terdakwa juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa adalah dengan melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Berdasarkan pasal 224 KUHAP permintaan kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.91 3. Perkara Mahkamah Agung ( No. 761 K/Pid.Sus/2007) Identitas terdakwa adalah Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi, lahir di Demak, umur 48 tahun/6 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 162 A, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, ia beragama Islam, bekerja sebagai nahkoda KM. Benua Sandai, dan berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Terdakwa berada di luar tahanan.92

90

Mudzakir dkk, Putusan No. 89K/Pid/2007/PT.PTK Tentang Illegal Logging, Pontianak : Pengadilan Tinggi Pontianak, 2007, hlm 9 91

Andi, KUHP & KUHAP, hlm 331 Parman Soeparman dkk, Putusan No. 761 K/Pid.Sus/2007 Tentang Illegal Logging, Jakarta : Mahkamah Agung, 2007, hlm 1 92

Di dalam perkara Mahkamah Agung ( No. 761 K/Pid.Sus/2007), hakim hanya memeriksa putusan Pengadilan Negeri Ketapang (No. 248/Pid.B/2006/PN KTP) dan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak (No. 89/Pid/2007/PT.Ptk). Hakim memeriksa kedua keputusan tersebut berdasarkan judex factie (fakta-fakta di dalam persidangan) dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan KUHAP). Pemohon kasasi

(Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat

Sentoso bin Sukawi) melakukan upaya hukum kasasi karena hukum yang diterapkan di pengadilan tinggi Ketapang tidak diterapkan sebagaimana mestinya .93 C. Analisis Kronologis Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ketapang terdakwa Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi terbukti bersalah. Ia terbukti bersalah karena telah melakukan kejahatan dengan cara membawa dan menguasai hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) beserta dokumen lainnya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan sanksi hukuman penjara selama 4 (empat bulan) dan denda Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah). Dan negara merampas barang bukti berupa 1 KLM Benua Sandai dan uang tunai hasil lelang kayu sebesar Rp. 243. 624.150,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggunakan hak nya untuk melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Majelis Hakim menerima permintaan banding Jaksa Penuntut umum dan memperbaiki putusan sebelumnya (putusan Pengadilan Negeri Ketapang). Majelis Hakim terdakwa (Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) bersalah

93

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 294

dan menghukum dengan penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, terdakwa (Nurhaidi als H.Moch.Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) melakukan upaya kasasi ke Mahkamah agung. Permohonan upaya kasasi terdakwa dilakukakan kerena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau undang-undang (UU No.41 Tahun 1999) dengan tepat.

D. Putusan Hakim Perkara Illegal Logging 1. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang (No. 248/Pid.B/2006/PN.KTP) Sebelum hakim Pengadilan Negeri Ketapang memberikan keputusan terhadap terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi), majelis hakim harus mempertimbangkan, saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, barang bukti dan keterangan dari terdakwa. Pertama akan dijelaskan mengenai keterangan saksi-saksi di persidangan. Saksi pertama Sukirno selaku anggota kepolisian dari polres Ketapang, Sukirno menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama-sama anggota kepolisian lainnya terhadap KLM Benua Sandai yang nahkodanya adalah terdakwa

(Nurhaidi als

H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) yang mengangkut kayu yang berjumlah sekitar 200 M3 dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Saksi kedua, Lim Kok Yong als Ayong bin Gow Liang Hong, menjelaskan bahwa KLM Benua sandai adalah miliknya, dan ia merasa dibohongi oleh Sdr Husein karena menurut perjanjiannya kapalnya digunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang dilengkapi dengan dokumen yang sah tetapi kenyataannya kayu-kayu tersebut illegal. Saksi ketiga, Nur Fadly adalah staf Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang yang

merupakan saksi ahli bidang Tata Niaga Hasil Hutan atau Peredaran Hasil Hutan, menjelaskan untuk mendapatkan hasil hutan harus memiliki ijin HPH, IUPHHK, IPHHK. Saksi keempat adalah Syahrial bin Sarman yang merupakan staf Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang yang bertugas melakukan pengukuran kayu, menjelaskan bahwa kayu berbentuk kayu olahan dengan jenis meranti sebanyak 252,6810 M3 dan bengkirai sebanyak 54, 92444 M3. Saksi kelima, Juanda bin Mujli adalah pekerja di TPK sdr Kevin, mengetahui bahwa kayu-kayu yang diangkut terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Saksi keenam Armino als Tatai bin Uti Lanen adalah pekerja di TPK sdr Kevin, menjelaskan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap bongkar dan muat hasil hutan berupa kayu dan sepengetahuannya kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Hal yang paling penting bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr Kevin bukan milik terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) berdasarkan keterangan saksi sukirno, juanda, dan armino.94 Bukti yang dihadirkan di persidangan. Barang bukti pertama berupa kayu olahan sebanyak 307,6054 M3 (tiga ratus tujuh koma enam nol lima empat meter kubik) = 5.805 (lima ribu delapan ratus lima) keping dengan perincian : kayu bengkirai sejumlah 54,9244 M3 (lima puluh empat koma sembilan dua empat empat meter kubik) = 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping dan kayu meranti sejumlah 252,6810 M3 (dua ratus lima puluh dua koma enam delapan satu nol meter kubik) = 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) keping yang sudah dilelang dengan hasil

94

Parulian , Putusan No 248/Pid.B/2006/PN.KTP Tentang Illegal Logging, hlm 5-8

bersih sebesar Rp 243.624.150,-. Barang bukti kedua berupa 1(satu) buah kapal KLM Benua Sandai.95 Ketiga, pengakuan terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) di persidangan, menjelaskan bahwa pada tanggal 09 September 2006 sekitar jam 19.30 WIB telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Ketapang di perairan Muara Ketapang, Desa Sukabangun , Kec. Delta Pawan ,Kab Ketapang. Terdakwa mengakui ia adalah nahkoda dari KLM Benua Sandai yang bertanggung jawab atas muatan barang di dalam kapal dan terdapat dokumen yang. Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang di dalam KLM Benua Sandai adalah milik Sdr.Kevin tetapi ia tidak mengenalnya. Dan kapal KLM Benua Sandai adalah milik Lim Kok Yong. 96 Berdasarkan saksi-saksi di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Untuk dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999. Dan untuk dakwaan kedua, terdakwa didakwa dengan pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999.97 Menurut pendapat Hari Sasangka, surat dakwaan alternatif dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan terhadap terdakwa hanya satu tindak pidana saja, akan tetapi jaksa penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan. Dakwaan alternatif dapat membuat kemudahan

95

Parulian, Lampiran Barang BuktiNo248/Pid.B/2006//PN. KTP Tentang Illegal Logging,,

hlm 10-11 96

Ibid, hlm 8-9

97

Ibid, hlm 11

kepada hakim karena hakim mempunyai alternatif pilihan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.98 Di dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana termuat dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 sebagai berikut : 1.

Setiap orang;

2.

Dilarang;

3.

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.99

1. Unsur setiap orang Unsur Barang siapa/setiap orang di dalam pasal ini menunjuk tentang subjek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan telah disesuaikan dengan fakta yang ada berserta identitas terdakwa, maka ternyata terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana pasal yang didakwakan.100 2. Unsur Dilarang Unsur dilarang dimaksudkan adalah tidak diperbolehkannya secara tanpa hak melakukan suatu perbuatan yang mana bertentangan dengan suatu aturan. Aturan yang dimaksud adalah melanggar undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang

98

Hari Sasangka dkk, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya : Dharma Surya Berlian, 1996, hlm 98 99 Parulian , Putusan No 248/Pid.B/2006/PN.KTP Tentang Illegal Logging, hlm 11 100

Ibid, hlm 11

Kehutanan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa telah melanggar dari ketentuan tersebut di atas.101 3. Unsur Mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Berdasarkan fakta di persidangan, di dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 sub unsur mengangkut, menguasai atau memiliki adalah sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur yang terbukti dipersidangan yaitu sub unsur ”menguasai”. Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti maka benar bahwa pada hari sabtu tanggal 09 September 2006 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di perairan sekitar Muara Ketapang, Desa Sukabangun, Kec Delta Pawan, Kab Ketapang, Terdakwa bertanggung jawab atas segala muatan yang berada di dalam kapal dan bahkan yang menguasai barang yang ada di dalam kapal. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka unsur ”mengangkut”, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.102 Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pasal di atas (pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999) dan pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan. Terdakwa dipidana penjara selama 4(empat bulan) dan denda Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Dan negara merampas barang bukti berupa 1 KLM Benua Sandai dan uang tunai hasil lelang kayu sebesar Rp. 243. 101

Ibid, hlm 12

102

Ibid, hlm 12-13

624.150,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).103 2. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak (No. 89/Pid/2007/PT.PTK) Pada tingkat pengadilan tinggi Pontianak, sebelum hakim memberikan putusan maka harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama hakim dapat menerima permintaan banding jika penuntut umum mengajukannya sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Kedua, penuntut umum harus mengajukan memori banding dan terdakwa mengajukan kontra memori banding kepada pengadilan tinggi Pontianak. Ketiga, hakim pengadilan tinggi pontianak tidak setuju dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. keempat, berdasarkan kepada pertimbangan aspek tujuan pemidanaan maka putusan putusan pangadilan negeri Ketapang harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.104 Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim, maka terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan dan hakim menerima permintaan banding jaksa penuntut umum. Hakim juga menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- dan merampas barang bukti 1(satu) KLM Benua Sandai.105 Berdasarkan pasal 241 KUHAP putusan pada tingkat pegadilan tinggi dapat berupa putusan yang menguatkan, mengubah atau memperbaiki putusan dan dapat juga membatalkan putusan pengadilan negeri. Jadi dalam perkara ini putusan yang

103

Ibid, hlm 16-17

104

Mudzakir , Putusan No. 89K/Pid/2007/PT.PTK Tentang Illegal logging, hlm 8

105

Ibid, hlm 9-10

dijatuhkan terhadap terdakwa adalah putusan yang memperbaiki putusan pengadilan negeri dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.106 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (No. 761 K/Pid.sus/2007) Sebelum memberikan keputusan terhadap pemohon kasasi (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi), Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Alasan-alasan tersebut diajukan karena penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan judex factie. Alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut:107 Pertama, walaupun pemohon kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar UU No. 41 tahun 1999 ia adalah orang awam yang tidak mengerti tentang aturan dan hukum. Kedua, pemohon kasasi telah dibohongi oleh sdr. Husein selaku orang yang memesan kapal karena dianggap kayu-kayu tersebut memiliki dokumen dan akan diserahkan kepada pemohon kasasi setelah selesai dimuat. Ketiga, pemilik kayu adalah Kevin, sedangkan pemohon kasasi hanya seorang nahkoda kapal yang bekerja untuk mendapat upah dari mengangkut suatu barang. Keempat, kegiatan dibidang kehutanan khususnya dibidang kayu merupakan suatu pendapatan tetap bagi sebagian penduduk di daerah pedalaman kabupaten Ketapang dan jika pemohon kasasi tidak mengangkut kayu maka ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kelima, pemohon kasasi adalah sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Keenam, pemohon kasasi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.108

106

Harun M Husin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992, hlm 35

107

Parman , Putusan No. 761 K/Pid.Sus/2007 Tentang Illegal Logging, hlm 5 Ibid, hlm 5-6

108

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, maka hakim mempunyai pertimbangan bahwa judex factie tidak salah di dalam menerapkan hukum. Dan penerapan hukum di dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka pemohon kasasi harus ditolak.109 Maka sebenarnya berdasarkan pasal 244 dan pasal 248 KUHAP, upaya hukum kasasi dilakukan guna menentuka benar atau tidaknya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Jika penerapan suatu hukum sudah diterapkan dengan benar maka kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung.110 E. Analisis Putusan Hakim Analisis putusan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dimaksudkan untuk menyesuaikan penerapan hukum oleh hakim di dalam pengambilan keputusan dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 41 Tahun 1999. Oleh karena itu penulis tidak akan memihak satu sama lain agar dapat mewujudkan keadilan diatara kedua belah pihak.111 Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Ketapang Terdakwa (Nurhaidi als H.Moch Edy Selamat Sentoso bin Sukawi) didakwa menggunakan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum karena agar Hakim mempunyai alternatif pilihan di dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Terdakwa didakwakan menggunakan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

109

110

Ibid, hlm 6-7

Husin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, hlm 47 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 321 111

Sebelum memutuskan hukuman terhadap terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang pada intinya meliputi : terdakwa sebenarnya bukan pemilik sebenarnya dari kayu-kayu yang diangkutnya, pemilik sebenarnya adalah saudara Kevin, terdakwa hanyalah seorang nahkoda kapal yang bekerja untuk memenuhi kebutuahan keluarganya. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memperhatikan fakta-fakta di dalam persidangan, maka Hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan merampas barang bukti berupa 1(buah) kapal KLM Benua Sandai beserta uang tunai hasil pelelangan kayu Rp243.624.150,Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan. Karena jika memperhatikan hukuman di dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 masih jauh dari keadilan dan jauh dari hukuman maksimal. Hukuman pidana penjara seharusnya bisa lebih lama dan denda bisa lebih ditingkatkan jumlahnya. Pada tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi Pontianak, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang. Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan banding harus membuat memori banding sedangkan terdakwa harus membuat memori kontra banding. Namun ada hal yang sangat disayangkan dalam hal membuat memori banding dan memori kontra banding yaitu tidak adanya hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang. Akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi tidak semata-mata melihat hal itu saja. Hakim mempuyai pertimbangan bahwa untuk membuat jera terdakwa maka mengenai lamanya hukuman perlu diperbaiki. Dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah

serta dihukum dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dengan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tingkat Pengadilan Tinggi Pontianak, hukuman yang diterapkan oleh hakim sudah lebih baik daripada hukuman yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri Ketapang. Walaupun masih kurang maksimal dari hukuman yang berlaku pada pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dan pada tingkat selanjutnya terdakwa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Terdakwa mengajukan kasasi karena di dalam penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan sangat merugikan terdakwa. Akan tetapi jika dilihat dari fakta-fakta di dalam persidangan dan penerapan dakwaan beserta hukumannya sudah memenuhi judex factie. Dan unsur-unsur di dalam penerapan undang-undang sudah terpenuhi dengan baik. Maka kasasi yang diminta oleh terdakwa ditolak demi hukum dan keadilan.

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Logging Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus senantiasa peduli terhadap lingkungan. Kita seharusnya sebagai generasi penerus bangsa harus peduli dan wajib melestarikan lingkungan agar tidak menjadi punah. Manusia hidup di bumi ini diberikan amanah untuk menjaga lingkungan dari kepunahan. Melalui al-Quran sebagai kitab suci umat Islam membuktikan bahwa agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah terhadap lingkungan.112 Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala ketentuanketentuannya dan menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak menciptakannya dengan main-main ataupun dengan bathil yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam berserta isinya (air, tanah, udara), tumbuhan dan lain-lain) dikatakan hidup karena alam senatiasa bertasbih kepada Allah SWT dengan caranya sendiri-sendiri. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar menjaga keseimbangan ekosistem di dunia.113 Firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 9 menggambarkan tentang ramah terhadap lingkungan dan tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sebagai berikut:

112

Riana, Islam dan Lingkungan, Artikel ini Diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://riana.tblog.com/post/1970041135 113

Ali Yafie, Merintis Fiqh lingkungan Hidup, (Jakarta: PT Cahaya Intan Sari, 2006), hlm 39

+,-." )* P A‡Rˆ &AAl 1_⌧m ! S~⌧m P A‰‚~&; @ ,#8 ,y& ( 1*v i1=
5 1 f ,#Œ[( 6Q⌧Al P joNŠ +,-."

P A- AAlA 6☺( ‡&ŽŠAl  !A⌧A J‚dS$! A !A⌧ P ` f
d1=S E #78 73,#78!☺ W‚~ p ⌧m !☺&; ,#Œ:‘‚ToAl P jo⌧m R% &A MB 1_7☺ W‚1a Artinya : Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa’i tentang surat Ar Ruum ayat 9 menjelaskan bahwa manusia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri sehingga membuat kehancuran bagi diri mereka sendiri. kita dapat mengambil pesan yang menggambarkan bahwa kita sebagai manusia agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga tidak memberikan sisa sedikitpun kepada generasi mendatang. Oleh karena itu agama Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya. Langkah awal yang dapat kita lakukan ialah dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah kita. kita tidak boleh kikir di dalam membiayai kebersihan lingkungan agar kesehatan diri dan keluarga terpelihara dengan baik.114

114

Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Taisiru al-Aliyul Qadir liIkhtishari Tafsir Ibnu Katsir, (Riyard: Maktabah Ma’arif, 1989 M), Jilid 3 hlm 755

Allah memperingatkan kepada umat manusia agar tidak merusak lingkungan, karena sebenarnya kerusakan yang terjadi akibat ulah dari manusia itu sendiri. Hal itu ditekankan di dalam surat Ar Ruum ayat 41 sebagai berikut:

„‡!S )* 7 :⌧TS 1!8&7 W`1y:⌧m !☺E b&1=S A #78&5a
~~ ' 'f

QaAl P  ⌧ 

“1E ”B 1_R0,1a ,#78t !& Artinya:

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Allah juga berfirman di dalam surat Al Qashash ayat 77 sebagai peringatan terhadap manusia sebagai berikut:

p |1 $  !☺~; c12,E A ☯& NOA P 1R\.! - … 

P ~o-Q

c( !=1=Rz1o p \ :WAl  !☺NŠ RWAlA ! :⌧TS c,=& NOA P |S~&5  1$V NO  '_5 P +,-." )* ––B 1*vQRST7☺S

Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa’i tentang surat Ar Ruum ayat 41 menjelaskan bahwa kekurangan tanaman pangan dan buah-buahan disebabkan oleh berbagai aneka kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia banyak berbuat durhaka terhadap bumi ini sehingga timbul kerusakan-kerusakan akibat kemaksiatan yang dilakukan. Jika manusia

meninggalkan kemaksiatan, maka akan membuahkan aneka berkah dari langit dan bumi ini. 115 Bencana alam yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia itu sendiri. Firman Allah SWT di dalam surat Al Qashash ayat 77 di dalam tafsir Quraish Shihab menekankan agar manusia tidak membuat kerusakan lingkungan dan senantiasa ramah terhadap lingkungan (environmental friendly) karena Allah SWT telah memberikan kepada manusia di bumi ini berbagai nikmat jadi berbuat baiklah semua pihak. Dan jika manusia sudah tergugah hatinya untuk peduli terhadap lingkungan, maka keseimbangan alam akan tercipta dengan baik.116 Bumi sebagai tempat tinggal kita berada di tepi kehancuran karena ulah manusia. Di seluruh wilayah bumi ini, sumber daya alam dijarah kelewat batas. Hal itu disebutkan juga bahwa, pada setiap detik diperkirakan sekitar 200 ton CO2 dilepas ke atmosfir dan 750 ton topsoil musnah. Sementara itu, diperkirakan sekitar 47.000 hektar tanah dibabat, 16.000 hektar tanah digunduli, dan diantara 100 hingga 300 spesies mati setiap hari.117 Kita sebagai seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan ibadah mahdlah (ritual) yang merupakan cerimanan dari tauhidul ilah (mengesakan tuhan) tetapi juga harus diikuti dengan tauhidul bi’ah (mengkonsentrasikan perhatian terhadap konservasi lingkungan). Kedua (tauhidul ilah dan

tauhidul bi’ah) hal tersebut

merupakan bagian dari tugas manusia di bumi (khalifatullah fi al-ardl). Oleh karena

115

116

Ibid, hlm 772

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 10 hlm405 Gazali , Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology, artikel diakses dari situs ://islamlib.com/id/index.php?page=article&id 117

itu kita harus menjaga amanah yang diberikan Allah SWT kepada kita semua selaku umat manusia di bumi ini.118 Menurut Daud Effendy menjelaskan bahwa bertauhid sebagai epistemologi merupakan tolak ukur di dalam menilai berbagai aktifitas manusia, termasuk dalam hal ini tentang hubungannya dengan lingkungan. Manusia bisa sebagai pemelihara lingkungan dan juga bisa sebagai perusak lingkungan. Oleh karena itu, Tuhan bukan hanya berlaku di akhirat, tetapi juga ketika manusia hidup di dunia. Misalnya bila terjadi illegal logging disertai dengan pembakaran hutan, dampak langsungnya adalah hancurnya ekosistem hutan, menipisnya oksigen, banjir, tanah manjadi tandus, terjadinya sedimentasi, hilangnya flora dan fauna langka dan sebagainya. Sebaliknya jika manusia bersahabat dengan lingkungan hidup yang ditampakkan melalui pemeliharaan dan pengelolaan alam dengan baik sebagai amal shaleh, maka keberkahan dan kesejahteraan dari alam pun akan dirasakan manusia beserta makhluk hidup lainnya sehingga dapat terwujud keseimbangan hidup sesama makhluk ciptaan Allah SWT.119 Kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini mempunyai hak atau diperbolehkan memanfaatkan apa saja yang ada di bumi (sumber daya alam), akan tetapi tidak berlebihan dan melampaui batas. Firman Allah SWT dalam surat Al An’am ayat 141.

>` '!0 A˜1™šAl e A — >` ⌧Aœ1( ‡,⌧qA >` ⌧A›'( 1,-' A NDž'f A wl¡ ‚Š¡l ŸT 1.Sa   '(¢ A 2a' A == 1™1.( ‡,⌧qA £ŒB¤ 1™1.( 118 Syafaat, Dari Tauhidul Ilah Menuju Tauhidul Bi’ah, Artikel ini Diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://leppa.um.ac.id 119 Daud Effendy, Manusia, Lingkungan, dan Pembangunan (Prospektus Islami), Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm 72

 &}5 T¥b!☺A ( P  ‚Š @ w…5! P  $A 1!☺SAl NOA P ¥ :z! ¦,1a  1$V NO wto5 @ P j;‡W6D ””B §e;‡W67☺S

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.. Quraish Shihab di dalam tafsir nya menjelaskan tentang surat Al-An’am ayat 141 bahwa manusia tidak boleh melakukan pemborosan walaupun dalam hal apapun. Hal ini menekankan bahwa pemborosan itu tidak dibenarkan karena tidak ada kebajikan di dalam pemborosan itu. Kata idza mengandung makna waktu, yang menunjukkan bahwa buah yang ditanam tidak selalu ada sepanjang tahun. Dan untuk mengisyaratkan bolehnya memakan buah itu sebelum ia (manusia) menunaikan haknya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa adanya hak harta orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Jadi pada intinya manusia diperintahkan untuk berbuat sosial bagi harta benda kepada orang lain yang membutuhkan.120 Dan hal ini diterangkan juga oleh hadis sebagai berikut

 ِْ  ‫َِ ا‬ ُ!ْ َِ ُ‫ َِ ا  َْنِ ﺏِْ ﺏَ ٍِ َلَ َِ ُُْ یَُل‬ ُ‫ یَُلُ وَأَهَْى ا  َْن‬-&#‫ و‬# %‫ ا‬#$- ِ# ‫رَُلَ ا‬ َُ4ََْ‫ََامَ ﺏٌَ وَﺏ‬1ْ ‫َلَ ﺏٌَ وَإِن ا‬0َ1ْ ‫َْ َِْ إِ َ ُأذُﻥَِْ » إِن ا‬$ِ+ِ‫ﺏ‬ َ‫َتِ اََْْأ‬4ُ ‫ٌِ ﻡَِ ا سِ ;ََِ اﺕَ ا‬8َ‫ُ آ‬4ُ َ#ْ َ‫َ ی‬7 ٌ‫َت‬4َِْ ‫ُﻡ‬ ِ‫ََامِ آَ ا‬1ْ ‫َتِ وََ?َ ;ِ ا‬4ُ ‫ ِ=ِیِِ وَِْ>ِِ وَﻡَْ وََ?َ ;ِ ا‬ « ِِ; َ?َ‫ُ أَنْ یَْﺕ‬Aِ‫َِ یُﺵ‬1ْ ‫یََْ ﺡَْلَ ا‬ 120

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 4 hlm 405

121

{&#F‫ ﻡ‬E‫}روا‬

Artinya : Dari Sya’bani dari Nu’man Ibnu Basyir telah berkata ,saya mendengarnya , saya mendengar Rasullulah bersabda: telah sampai pada telinganya Nu’man dari Sahabatnya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, diantara keduanya terdapat hal yang samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara yang samar, maka ia telah jatuh dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala kambing yang berada disekitar daerah terlarang, dikawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. (HR. Muslim)

Di dalam agama Islam lingkungan alam dikontrol oleh dua konsep (instrumen) yakni halal dan haram. Halal dalam hal ini berarti sesuatu yang baik, menguntungkan, menentramkan hati, atau berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sedangkan haram yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang jelek, membahayakan bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram ini digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasaan, dan kemaslahatan maka akan terbangunlah suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif islam.122 Kelima (tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram) pilar etika lingkungan tersebut merupakan pilar di dalam syariah Islam. Agama Islam mempunyai konsep yang sangat jelas tentang pentingnya konservasi, penyelamatan, pelestarian lingkungan. Konsep agama Islam ini tentang lingkungan alam bisa digunakan sebagai dasar pijakan dalam upaya penyelamatan lingkungan atau bisa disebut sebagai teologi

121 Al Imam Abi Husain Ibn Muslim Ibn Al Hajaj Al Qusyairi Al Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Al-Firk, 206-261 H) hlm 77 122 Syafaat, Dari Tauhidul Ilah Menuju Tauhidul Bi’ah, Artikel ini Diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://leppa.um.ac.id

lingkungan. Permasalahan lingkungan bukan hanya semata-mata masalah ekologi, tetapi juga menyangkut masalah teologi.123 Manusia harus mempuyai keikhlasan untuk melakukan sesuatu khususnya di dalam pelestarian lingkungan. Keterikatan terhadap Tuhan dan keikhlasan berbuat sesuatu yang berguna dibentuk oleh ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam dapat digunakan sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah lingkungan hidup bagi seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Hal ini merupakan refleksi tanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan serta pengendalian alam lingkungan yang sekaligus mencegah derasnya kerusakan akibat perbuatan manusia sendiri.124 Manusia hidup di bumi ini diberi tugas sebagai wakil Allah SWT (khalifatullah). Agar peran manusia sebagai kekhalifahan bisa menjadi optimal dan dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) harus melakukannya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan kebaktian/ibadah (’abdullah).125 Diantara tanggung jawab manusia di bumi ini adalah dengan memperlakukan lingkungan alam dengan baik. Alam dan manusia sebenarnya memiliki hak yang sama dalam pandangan illahi seperti yang tertuang dalam surat Al Hijr ayat 86.

7¨ t &aS¤

 |xE'_5 B J< !S

Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang Maha Pencipta lagi Maha mengetahui

123

Hikmat Trimenda, Islam dan Penyelamat Lingkungan, Artikel ini diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://www.percikaniman.org/detail_berita.php?cPub=Hits&cID=139 124 Daud Effendy, Manusia, Lingkungan, dan Pembangunan (Prospektus Islami), hlm 82 125

Hikmat Trimenda, Islam dan Penyelamat Lingkungan, Artikel ini diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://www.percikaniman.org/detail_berita.php?cPub=Hits&cID=139

Sedangkan di dalam surat Al Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang manusia sebagai khalifatullah di bumi.

|rE1{ & S}5A )* D! )ª5 i&%©t  !☺;  P j$ & P fi⌧T~ !\ +,-."

7QRSTa 1( iŒ‡; D!S8A(Al $ 1(C  ‚=TˆA iŒ‡; ⌧¬QW☺i1­Š 7⌧=:o 7 S1O«A j)ª5 1{ & P !=& 'Q&5oA b
B 1_7☺ & NO 1( # WAl Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menerangkan Allah menciptakan nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Keterpaduan antara fungsi khalifatullah (aktif memakmurkan bumi) dan ’abdullah (pasif menerima aturan allah) akan mengantarkan seseorang memiliki kesadaran syariat ekologis. Kesadaran itu semata-mata merupakan panggilan luhur teologi dan jika landasan itu kokoh maka akan tercipta manusia yang mempunyai kepudilian untuk pelestarian alam.126 IPTEK modern yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri mempunyai akibat buruk bagi lingkungan. IPTEK yang dimaksudkan adalah yang berwawasan antroposentris karena akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, destabilisasi, dan dekompensasi lingkungan, konsumsi tinggi dan masal, dan kepunahan berbagai spesies dan distorsi biokultural.127

126

As’ad Yasin dkk, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jakarta, Gema Insani 2005, hlm 53 Mujiyono Abdillah, Agama Ramah lIngkungan Perspektif islam, (Jakarta:Paramadina, 2001), hlm 33 127

Bila ditinjau dari hukum pidana Islam tindak pidana illegal logging merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Illegal logging dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana illegal logging bila ditinjau dari hukum pidana Islam diterapkan hukuman ta’zir. Sanksi hukuman ta’zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan Hadis yang mengatur mengenai tindak pidana illegal logging. Dan hukuman ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada waliyyul amri atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Menurut Wahbah al-Zuhailî bentuk hukuman ta’zir sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman ta’zir diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman ta’zir yang diterapkan untuk tindak pidana illegal logging di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman ta’zir diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.128 B. Persamaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 1.

Hukum pidana Islam meninjau illegal logging merupakan suatu jarimah atau tindak pidana dan hukum positif berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 meninjau illegal logging juga merupakan suatu tindak pidana.

2.

Hukum positif berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, dan demikian juga hukum pidana Islam melarang untuk mengeksploitasi alam khususnya hutan secara berlebihan karena hutan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia baik generasi 128

Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid 7, hlm. 5300

sekarang maupun generasi mendatang dan harus diterapkan secara adil untuk kemakmuran rakyat dan hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara bukan untuk kepentingan pribadi. 3.

Sanksi hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam dan hukum positif samasama mengancam pelaku tindak pidana illegal logging dengan hukuman pidana.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Hukum pidana Islam memandang putusan kasasi Mahkamah Agung tentang illegal logging sudah tepat hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut: 1.

Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif meninjau illegal logging sebagai suatu tindak pidana.

2.

Hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama mengancam pelaku tindak pidana illegal logging dengan hukuman pidana. Dalam hal ini hukum positif mengancam pelakunya dengan 3 (tiga) alternatif hukuman yaitu penjara,denda dan perampasan benda. Sedangkan hukum pidana Islam diserahkan kepada hakim sebab dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan secara bersifat eksplisit yang diatur dalam nash Al-Quran maupun Hadis.

B. Saran-saran 1.

Jika ditinjau dari segi subtansinya UU No.41 Tahun 1999 sudah cukup baik, kelemahan utama pencegahan illegal logging adalah penerapan beserta aparat pemerintah dalam hal polisi,kejaksan hendaknya secara konsisten dapat menindak dengan tegas pelaku tindak pidana illegal logging.

2.

Masyarakat diharapkan dapat menjaga kelesatarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Masyarakat juga tidak membakar hutan hanya untuk membuka lahan baru karena akan mengakibatkan banyak kerugian serta bencana alam yang merugikan masyakat itu sendiri seperti ; banjir, tanah longsor, serta kebakaran dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA Abdillah, Mujiyono. Agama Ramah lIngkungan Perspektif islam. Jakarta:Paramadina, 2001. Abduh, Malik Muhammad. Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP. Jakarta: Bulan Bintang, 2002. Audah, Abdul Qadir. Tasyri’ al-Jinai al-Islami.Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1987, vol2. Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Cet. Ke-1. Al-Zuhailî, Wahbah. al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh. Beirut : Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 7. Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. Taisiru al-Aliyul Qadir liIkhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Riyard: Maktabah Ma’arif, 1989, Jilid 3. Ash-Shidiqie, Jimly. Pembaharuan hukum Pidana Islam: Studi Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh. Bandung: Angkasa, 1996. Chazawi Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Dahlan Abdul Aziz. “jarimah” Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996 Cet. Ke-1, Vol 3. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Djazuli. Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Effendy, Daud. Manusia, Lingkungan, dan Pembangunan (Prospektus Islami), Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hamzah, Andi. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, cet ke-2 Hamzah, Andi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005 Cet. Ke-12. Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1976 Cet.-2. Husein, M Harun. Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Llingkungan. Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Husin, M Harun. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1995. Kartono, dkk, 1998. Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Alam Nusakambangan. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1998. Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008. Marpaung, Leden. Asas teori praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Mudzakir dkk. Putusan No. 89K/Pid/2007/PT.PTK Pontianak : Pengadilan Tinggi Pontianak, 2007.

Tentang Illegal logging,

Muslich, Ahmad Wardu. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika: Jakarta, 2005 Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002. Muslim, Ibn Al Hajaj Al Qusyairi Al Naisaburi Al Imam Abi Husain. Shahih Muslim. Beirut: Dar Al-Firk, 206-261 H. Pamulardi, Bambang. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996. Parman, Soeparman dkk. Putusan No. 761 K/Pid.Sus/2007 Tentang Illegal Logging. Jakarta : Mahkamah Agung, 2007. Parulian, Saragih dkk. Putusan No 248/Pid.B/2006/PN.KTP Tentang Illegal Loggin. Ketapang: Pengadilan Negeri Ketapang, 2006. Projodikoro Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003. Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Bandung : Refika Aditama, 2003. Prodjohamidjojo Martiman. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 1997 Cet. Ke-1. Sabiq, As-Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut : Dar al-Fikr, 1403H/1983 M Cet. Ke-4, Jilid2. Sahlan. Faktor –Ffaktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2001.

Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam. Bandung:Asy Syaamil & Grafika, 2001, cet ke-2. Sasangka, Hari. Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya : Dharma Surya Berlian, 1996. Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 10 Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni ahaem petehaem, 1996, Cet. Ke-4. Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982. Yafie, Ali. Merintis Fiqh lingkungan Hidup.Jakarta: PT Cahaya Intan Sari, 2006. Yasin, As’ad dkk. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Jakarta: Gema Insani, 2005.

INTERNET Gazali. Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology. Artikel diakses pada tanggal 25 Mei dari situs ://islamlib.com/id/index.php?page=article&id. Hikmat, Trimenda. Islam dan Penyelamat Lingkungan. Artikel diakses pada tanggal 25 Mei2009darihttp://www.percikaniman.org/detail_berita.php?cPub=Hits&cID= 139 Muladi. Catatan RUU KUHP. Artikel diakses pada tanggal 8 april 2008 dari http ://alumniumm.blogspot.com/2007/04/catatan-ruu-kuhp.html. Pratiwi, Prasojo. Sistem Hukum Indonesia. Artikel diakses pada 5 Februari 2009 dari http://mydailythought.googlepages.com/DraftBukuAjarPHI.pdf. Riana. Islam dan Lingkunga Artikel Diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://riana.tblog.com/post/1970041135. Santoso, Topo, Hukum Pidana, Artikel diakses pada tanggal 1 februari 2009 dari http://staff.ui.edu/internal/132108639/material/HUKUMPIDANA1.pdf. Syafaat. Dari Tauhidul Ilah Menuju Tauhidul Bi’ah. Artikel Diakses pada tanggal 25 Mei 2009 dari http://leppa.um.ac.id.