2007

PUTUSAN No. 1016 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama

: SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO ;

Tempat lahir

: Semarang ;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 6 Mei 1956 ; Jenis kelamin

: Laki-laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: Jalan Raya Caman No. 4 Rt. 006/001 Jatibening, Bekasi ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Mantan Direktur Utama PT. Patra Jasa ;

Terdakwa berada dalam tahanan : 1. Penyidik sejak tanggal

9 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28

Maret 2006 ; 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 7 Mei 2006 ; 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2006 sampai dengan tanggal 6 Juni 2006 ; 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tangal 7 Juni 2006 sampai dengan tangal 6 Juli 2006 ; 5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Juli 2006 ; 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2006 ; 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 23 September 2006 ; 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2006 ; 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2006 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1016 K/Pid/2007

10. Perpanjangan

oleh

Ketua

Pengadilan

Tinggi

sejak

tanggal

17

Desember 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa : PRIMAIR : Bahwa Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Patra Jasa tanggal 23 Pebruari 2001 yang disahkan di hadapan Notaris Ratna Komala Komar, SH. melalui Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa Nomor : 111 tanggal 21 Maret 2001, pada bulan Januari tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor PT. Patra Jasa JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa berupa tanah dan bangunan (Deli Plaza) seluas 49.424 M2 yang terletak di JI. Putri Hijau No.5 Medan atau JI. Guru Patimpus No.1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara di bawah harga Nilai Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Medan sehingga merugikan negara sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar Jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

PT. Patra Jasa adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan usaha Property dan Perhotelan. Susunan Pemegang Saham PT. Patra Jasa sesuai dengan Akta Perubahan Nomor : 9 tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Notaris Nyonya RATNA KOMALA KOMAR, SH dan legalitas hukumnya sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa Nomor : 9 tanggal 6 September 2002 yang dibuat Notaris Ilmiawan Dekrit Suptamo, SH, adalah sebagai berikut : a. PT. Pertamina miliki saham sebanyak 54.872 (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal


sebesar Rp. 54.872.000.000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ; b. PT. Elnusa Harapan memiliki saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 22 Januari 2002 yang dihadiri pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa yaitu : a. Pemegang Saham PT. Patra Jasa : 1. AINUN NAIM

: Mewakili Direktur Utama PT. Pertamina ;

2. RUDY RADJAB

: Direktur Utama PT. Elnusa Harapan

b. Komisaris PT. Patra Jasa : 1. BARDI MURACHMAN : Komisaris Utama PT. Patra Jasa ; 2. HADI NUGROHO

: Komisaris PT. Patra Jasa ;

c. Direksi PT. Patra Jasa : 1. TONY PURBOWO

: Direktur Utama PT. Patra Jasa ;

yang membahas tentang : 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002 ; 2. Rencana Renovasi Hotel Patra Jasa Bali ; 3. Rencana pelepasan aset PT. Patra Jasa di Medan ; -

Bahwa dalam RUPS-Luar Biasa pada tanggal 22 Januari 2002 tersebut antara lain mengesahkan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2002 ; 2. Menyetujui rencana Inventasi pengembangan Hotel Bali dengan syarat : a. Pelaksanaannya dilakukan sesuai tahapan prioritas dan dilaporkan perkembangannya setiap bulan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris ; b. Pasar untuk menyerap pengembangan Hotel Bali tersebut diyakini diperoleh ; 3. Untuk mack-up 9 unit rumah dengan system BOT (Built Operating and Transfer), agar PT. Patra Jasa terlebih dahulu menyampaikan perhitungan keekonomian dengan membandingkan bila investasi dimaksud dilakukan dengan cara BOT atau dibiayai sendiri ; 4. Menyetujui rencana penjualan aset Sinar Menara Deli di Jalan Putri Hijau Medan dengan harga tidak dibawah hasil Apreisel lndependen dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini dan dilaksanakan sesuai dengan


ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ; 5. Untuk mengurangi resiko, sumber dana untuk mendanai rencana investasi yang berasal dari pinjaman bank agar dalam rupiah dan diusahakan untuk tidak mengagunkan aset sebagai jaminan, mengingat beberapa aset PT. Patra Jasa yang di KSO-kan (Kerjasama Operasi) masih bermasalah ; 6. Pelaksanaan penjualan aset dan pinjaman bank sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5 agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan pengesahan RUPS ; 7. Menyetujui

penggunaan

Auditor

Eksternal

(Akuntan

Publik)

yang

pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan PERTAMINA ; 8. Direksi agar segera menyelesaikan masalah Kerjasama Operasi dan menyusun system insentive bagi pekerja yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang dicapai ; 9. Setiap penghapusan/pengalihan/pengagunan/penjualan aset agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebelum disetujui oleh Pemegang Saham ; 10. Pelaksanaan anggaran berpedoman pada prinsip accountability dan auditability ; -

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 02 September 2002 yang dihadiri seluruh pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa secara Sirkuler yang membahas tentang : 1. Penghapusan dengan penjualan asset PT. Patra Jasa berupa sebidang tanah yang berada di Jalan Putri Hijau No. 5 Medan, Sumatera Utara ; 2. Pelepasan hak pemilikan dan pengelolaan/Build Operating and Transfer (BOT) atas kerjasama antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Menara Deli ; 3. Lain-lain ;

-

Bahwa dalam RUPS-Luar Biasa pada tanggal 02 September 2002 itu diputuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui penghapusan dengan penjualan aset milik PT. Patra Jasa terletak di Jalan Putri Hijau No.5 atau Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara berupa sebidang tanah seluas 49.424 M2 (empat puluh sembiIan ribu empat ratus dua puluh empat meter per segi) sesuai setifikat HGB No. 2055 dan


menyetujui pelepasan hak atas pemilikan aset berupa bangunan yang ada di atas tanah tersebut, berdasarkan perjanjian kerjasama dalam bentuk BOT antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Menara Deli ; 2. Nilai jual aset tersebut dalam butir I di atas sesuai hasil apreisel dari PT. Sucofindo Apreisel Utama dengan surat No. 023R/SAU-APP/MDN111/02, tanggal 21 Maret 2002, adalah sebesar Rp. 126.712.042.000,(seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. Nilai tanah sebesar

Rp. 59.308.800.000,-

b. Nilai bangunan dan sarana sebesar

Rp. 66.152.392.000,-

c. Nilai mesin dan peralatan sebesar

Rp. 1.250.850.000,-

3. Menugaskan Direksi PT. Patra Jasa untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum atas berakhirnya kerjasama BOT tersebut ; 4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 diatas agar dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris PT. Patra Jasa ; 5. Memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan Sdr. Tony Prabowo, atau kuasanya mengajukan Berita Acara Rapat ini ke kantor Notaris setempat untuk dibuatkan Akta dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya apabila diperlukan ; -

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Pebruari 2003 yang dihadiri seluruh pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa secara Sirkuler, yang membahas tentang : 1. Persetujuan pembatalan RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 23 April 2002 ; 2. Persertujuan pembatalan RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 17 Desember 2002 ; 3. Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Pertamina Saving & Investment ;

-

Bahwa jauh sebelum terlaksananya RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22 Januari 2002, Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa secara sepihak dan tanpa persetujuan Rapat Umum pemegang Saham PT. Patra Jasa, telah terlebih dahulu menawarkan penilaian aset PT. Patra Jasa di Jalan Putri Hijau No.5 atau Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara kepada PT. Sucofindo dengan Surat Nomor : 047/DIR.PAJ/ 2001 tanggal 10 April 2001 yang isinya sebagai berikut :


1. Penilaian aset (tanah dan bangunan) ; 2. Analisa ke-ekonomian terhadap perjanjian BOT antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Deli Medan dalam hal keuntungan yang diterima PT. Patra Jasa dibanding apabila aset tersebut dijual sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian BOT dimaksud ; -

Bahwa menindak lanjuti surat tersebut di atas, PT. Sucofindo melalui surat Nomor : 1060/MDN-IV/BIS/2001 tanggal 18 April 2001 telah mengajukan penawaran penilaian aset dimaksud kepada PT. Patra Jasa, yang kemudian pada tanggal 27 April 2001 disetujui oleh Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa tanpa terlebih dahulu dikonsultasikan ataupun mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Patra Jasa ;

-

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang penjualan aset di atur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. Patra Jasa sesuai dengan Akte Notaris Nyonya Ratna Komala Komar, SH Nomor 9 tanggal 01 Maret 1999 dalam Pasal 11 Ayat 4 ;

-

Bahwa berdasarkan penilaian PT. Sucofindo Apprasial Utama Cabang Medan, adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan penilaiannya pada tanggal 28 Mei 2001 adalah sebesar : -

Untuk Tanah seluas 49.424 M2 (empat puluh sembilan ribu empat ratus

dua

puluh

empat

meter

persegi)

dinilai

seharga

Rp.

59.301.450.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Untuk Bangunan beserta sarana dinilai seharga Rp. 56.031.370.000,(lima puluh enam milyar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

-

Untuk

Mesin

beserta

kelengkapannya

dinilai

seharga

Rp.

1.228.170.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; Hingga total keseluruhan dinilai seharga Rp. 116.560.990.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; b. Berdasarkan

penilaiannya pada tanggal 28 Februari 2002 adalah

sebesar : -


dua

puluh

empat

meter

persegi)

dinilai

seharga

Rp.


59.308.800.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ; -

Untuk Bangunan beserta sarana dinilai seharga Rp. 66.152.392.000,(enam puluh enam milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

-

Untuk

Mesin

beserta

kelengkapannya

dinilai

seharga

Rp.

1.250.850.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu) ; Hingga total keseluruhan dinilai seharga Rp. 126.712.042.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) ; -

Bahwa hasil survei dan analisa yang dilakukan PT. Sucofindo Cabang Medan untuk nilai tanah yang beralamat seperti tersebut di atas pada penilaian pertanggal 28 Mei 2001 harga per meternya adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penilaian pertanggal 28 Pebruari 2002 harga permeternya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

-

Bahwa nilai apreisel yang dilakukan PT. Sucofindo Cabang Medan yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Sri Meitono untuk melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa tersebut tidak mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2002 dan secara resmi dikeluarkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan setempat. Hal tersebut sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS.LB tanggal 22 Januari 2002 yang menyetujui penjualan aset tanah dan bangunan PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5 atau Jalan Guru Patimpus No.1, Kelurahan Kesawan Barat, Kota Medan tersebut tidak di bawah NJOP ;

-

Bahwa sebagaimana keterangan saksi JENNER SP SIHOMBING selaku Kepala

Seksi Pendataan dan Penilaian yang mengelola segala kegiatan

pendataan dan penilaian objek pajak/subyek pajak NJOP tahun 2002 untuk lokasi tanah di Jalan Putri Hijau No.5 Medan atau Deli Plaza sebesar Rp. 2.508.000 – (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter2 (hanya harga tanah, tanpa nilai bangunan) ; -

Bahwa nilai apreisel yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Cabang Medan yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Sri Meitono untuk melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa tersebut juga tidak dilakukan pembanding dengan menggunakan apparisal lain maupun menggunakan penilaian dari


instansi Pemerintah sebagaimana keterangan ahli SETIO ANGGORO DEWO, PhD ; -

Bahwa Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa tidak pernah memberikan laporan kepada para pemegang saham dan komisaris serta Direksi PT. Patra Jasa atas penilaian harga yang dibuat PT. Sucofindo Cabang Medan tersebut yang menyatakan nilai wajar aset sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per M2 itu adalah di bawah NJOP pada saat itu (tahun 2001) yaitu sebesar Rp. 2.352.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) per M2 ;

-

Berdasarkan

Surat

Rekomendasi

Menteri

Pertambangan

dan

Energi

Republik Indonesia Nomor: 78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 menyatakan bahwa penghapusan atau penjualan tanah Jalan Putri Hijau No.5 Medan harus mendapat persetujuan Pemerintah yaitu Menteri Keuangan ; -

Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Internal Audit PT. Pertamina, penjualan aset PT Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5/Jalan Guru Patimpus No.1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 126.712.042.000,(seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan harga tanah seluas 49.424 M2 (empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) meter persergi, ternyata masih jauh di bawah NJOP Tahun 2002 sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan ;

-

Terdapat perbedaan nilai tanah yang sangat signifikan antara hasil penilaian apreisel PT.Sucofindo Cabang Medan yang digunakan/diambil Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alais TONY PURBOWO selaku Direktur PT. Patra Jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter2 dengan NJOP sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter, sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) per meter2 . Dengan demikian, menurut Hasil Audit BPKP No. LAP-639A/D602/2005 tanggal 21 November 2005, penjualan tanah di bawah NJOP mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Patra Jasa sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari selisih harga antara NJOP sebesar Rp. 1.308.000,-


(satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) per meter2 dikalikan dengan luas tanah sebesar 49.424 meter2 ; -

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alais TONY PURBOWO sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yakni saksi SURYA MERTJOE selaku Direktur Utama PT. Sinar Menara Deli sekaligus pembeli asset PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5/Jalan Guru Patimpus No. 1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (DELI PLAZA) sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. Patra Jasa (yang sebagian

besar

sahamnya

dimiliki

PT.

Pertamina)

sebesar

Rp.

64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Patra Jasa tanggal 23 Pebruari 2001 yang disahkan di hadapan Notaris Ratna Komala Komar, SH. melalui Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa Nomor : 111 tanggal 21 Maret 2001, pada bulan Januari tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor PT. Patra Jasa JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih

berwenang

untuk

memeriksa

dan

mengadilinya,

dengan

tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa


berupa tanah dan bangunan (Deli Plaza) seluas 49.424 M2 yang terletak di JI. Putri Hijau No.5 Medan atau JI. Guru Patimpus No.1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara di bawah harga Nilai Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB)

Medan

sehingga

merugikan

negara

sebesar

Rp.

64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar Jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa memiliki tugas pokok menjalankan kebijakan yang digariskan pemegang saham melalui RUPS ;

-

PT. Patra Jasa adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan usaha Property dan Perhotelan. Susunan Pemegang Saham PT. Patra Jasa sesuai dengan Akta Perubahan Nomor : 9 tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Notaris Nyonya RATNA KOMALA KOMAR, SH dan legalitas hukumnya sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa Nomor : 9 tanggal 6 September 2002 yang dibuat Notaris Ilmiawan Dekrit Suptamo, SH, adalah sebagai berikut : a. PT. Pertamina miliki saham sebanyak 54.872 (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 54.872.000.000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ; b. PT. Elnusa Harapan memiliki saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

-

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 22 Januari 2002 yang dihadiri pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa yaitu : a. Pemegang Saham PT. Patra Jasa : 1. AINUN NAIM

: Mewakili Direktur Utama PT. Pertamina ;

2. RUDY RADJAB

: Direktur Utama PT. Elnusa Harapan

b. Komisaris PT. Patra Jasa : 1. BARDI MURACHMAN : Komisaris Utama PT. Patra Jasa ; 2. HADI NUGROHO

: Komisaris PT. Patra Jasa ;

c. Direksi PT. Patra Jasa : 1. TONY PURBOWO

: Direktur Utama PT. Patra Jasa ;

yang membahas tentang :


1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002 ; 2. Rencana Renovasi Hotel Patra Jasa Bali ; 3. Rencana pelepasan aset PT. Patra Jasa di Medan ; -

Bahwa dalam RUPS-Luar Biasa pada tanggal 22 Januari 2002 tersebut antara lain mengesahkan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2002 ; 2. Menyetujui rencana Inventasi pengembangan Hotel Bali dengan syarat : a. Pelaksanaannya dilakukan sesuai tahapan prioritas dan dilaporkan perkembangannya setiap bulan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris ; b. Pasar untuk menyerap pengembangan Hotel Bali tersebut diyakini diperoleh ; 3. Untuk mack-up 9 unit rumah dengan system BOT (Built Operating and Transfer), agar PT. Patra Jasa terlebih dahulu menyampaikan perhitungan keekonomian dengan membandingkan bila investasi dimaksud dilakukan dengan cara BOT atau dibiayai sendiri ; 4. Menyetujui rencana penjualan aset Sinar Menara Deli di Jalan Putri Hijau Medan dengan harga tidak dibawah hasil Apreisel lndependen dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ; 5. Untuk mengurangi resiko, sumber dana untuk mendanai rencana investasi yang berasal dari pinjaman bank agar dalam rupiah dan diusahakan untuk tidak mengagunkan aset sebagai jaminan, mengingat beberapa aset PT. Patra Jasa yang di KSO-kan (Kerjasama Operasi) masih bermasalah ; 6. Pelaksanaan penjualan aset dan pinjaman bank sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5 agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan pengesahan RUPS ; 7. Menyetujui

penggunaan

Auditor

Eksternal

(Akuntan

Publik)

yang

pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan PERTAMINA ; 8. Direksi agar segera menyelesaikan masalah Kerjasama Operasi dan menyusun system insentive bagi pekerja yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang dicapai ;


9. Setiap penghapusan/pengalihan/pengagunan/penjualan aset agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebelum disetujui oleh Pemegang Saham ; 10. Pelaksanaan anggaran berpedoman pada prinsip accountability dan auditability ; -

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 02 September 2002 yang dihadiri seluruh pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa secara Sirkuler yang membahas tentang : a. Penghapusan dengan penjualan asset PT. Patra Jasa berupa sebidang tanah yang berada di Jalan Putri Hijau No. 5 Medan, Sumatera Utara ; b. Pelepasan hak pemilikan dan pengelolaan/Build Operating and Transfer (BOT) atas kerjasama antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Menara Deli ; c. Lain-lain ;

-

Bahwa dalam RUPS-Luar Biasa pada tanggal 02 September 2002 itu diputuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui penghapusan dengan penjualan aset milik PT. Patra Jasa terletak di Jalan Putri Hijau No.5 atau Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara berupa sebidang tanah seluas 49.424 M2 (empat puluh sembiIan ribu empat ratus dua puluh empat meter per segi) sesuai setifikat HGB No. 2055 dan menyetujui pelepasan hak atas pemilikan aset berupa bangunan yang ada di atas tanah tersebut, berdasarkan perjanjian kerjasama dalam bentuk BOT antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Menara Deli ; 2. Nilai jual aset tersebut dalam butir I di atas sesuai hasil apreisel dari PT. Sucofindo Apreisel Utama dengan surat No. 023R/SAU-APP/MDN111/02, tanggal 21 Maret 2002, adalah sebesar Rp. 126.712.042.000,(seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. Nilai tanah sebesar

Rp. 59.308.800.000,-

b. Nilai bangunan dan sarana sebesar

Rp. 66.152.392.000,-

c. Nilai mesin dan peralatan sebesar

Rp. 1.250.850.000,-

3. Menugaskan Direksi PT. Patra Jasa untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum atas berakhirnya kerjasama BOT tersebut ;


4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 diatas agar dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris PT. Patra Jasa ; 5. Memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan Sdr. Tony Prabowo, atau kuasanya mengajukan Berita Acara Rapat ini ke kantor Notaris setempat untuk dibuatkan Akta dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya apabila diperlukan ; -

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Pebruari 2003 yang dihadiri seluruh pemegang saham PT. Patra Jasa, Komisaris PT. Patra Jasa dan Direksi PT. Patra Jasa secara Sirkuler, yang membahas tentang : 1. Persetujuan pembatalan RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 23 April 2002 ; 2. Persertujuan pembatalan RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 17 Desember 2002 ; 3. Persetujuan Pinjaman sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Pertamina Saving & Investment ;

-

Bahwa jauh sebelum terlaksananya RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22 Januari 2002, Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa secara sepihak dan tanpa persetujuan Rapat Umum pemegang Saham PT. Patra Jasa, telah terlebih dahulu menawarkan penilaian aset PT. Patra Jasa di Jalan Putri Hijau No.5 atau Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera

Utara

kepada

PT.

Sucofindo

dengan

Surat

Nomor

:

047/DIR.PAJ/2001 tanggal 10 April 2001 yang isinya sebagai berikut : 1. Penilaian aset (tanah dan bangunan) ; 2. Analisa ke-ekonomian terhadap perjanjian BOT antara PT. Patra Jasa dengan PT. Sinar Deli Medan dalam hal keuntungan yang diterima PT. Patra Jasa dibanding apabila aset tersebut dijual sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian BOT dimaksud ; -

Bahwa menindak lanjuti surat tersebut di atas, PT. Sucofindo melalui surat Nomor : 1060/MDN-IV/BIS/2001 tanggal 18 April 2001 telah mengajukan penawaran penilaian aset dimaksud kepada PT. Patra Jasa, yang kemudian pada tanggal 27 April 2001 disetujui oleh Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa tanpa terlebih dahulu dikonsultasikan ataupun mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Patra Jasa ;

-

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang penjualan aset di atur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. Patra Jasa sesuai dengan Akte Notaris


Nyonya Ratna Komala Komar, SH Nomor 9 tanggal 01 Maret 1999 dalam Pasal 11 Ayat 4 ; -

Bahwa berdasarkan penilaian PT. Sucofindo Apprasial Utama Cabang Medan, adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan penilaiannya pada tanggal 28 Mei 2001 adalah sebesar : -


dua

puluh

empat

meter

persegi)

dinilai

seharga

Rp.

59.301.450.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Untuk Bangunan beserta sarana dinilai seharga Rp. 56.031.370.000,(lima puluh enam milyar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

-

Untuk

Mesin

beserta

kelengkapannya

dinilai

seharga

Rp.

1.228.170.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; Hingga total keseluruhan dinilai seharga Rp. 116.560.990.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; b. Berdasarkan

penilaiannya pada tanggal 28 Februari 2002 adalah

sebesar : -


dua

puluh

empat

meter

persegi)

dinilai

seharga

Rp.

59.308.800.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ; -

Untuk Bangunan beserta sarana dinilai seharga Rp. 66.152.392.000,(enam puluh enam milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

-

Untuk

Mesin

beserta

kelengkapannya

dinilai

seharga

Rp.

1.250.850.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu) ; Hingga total keseluruhan dinilai seharga Rp. 126.712.042.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) ; -

Bahwa hasil survei dan analisa yang dilakukan PT. Sucofindo Cabang Medan untuk nilai tanah yang beralamat seperti tersebut di atas pada penilaian pertanggal 28 Mei 2001 harga per meternya adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penilaian pertanggal


28 Pebruari 2002 harga permeternya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -

Bahwa nilai apreisel yang dilakukan PT. Sucofindo Cabang Medan yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Sri Meitono untuk melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa tersebut tidak mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2002 dan secara resmi dikeluarkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan setempat. Hal tersebut sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS.LB tanggal 22 Januari 2002 yang menyetujui penjualan aset tanah dan bangunan PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5 atau Jalan Guru Patimpus No.1, Kelurahan Kesawan Barat, Kota Medan tersebut tidak di bawah NJOP ;

-

Bahwa sebagaimana keterangan saksi JENNER SP SIHOMBING selaku Kepala

Seksi Pendataan dan Penilaian yang mengelola segala kegiatan

pendataan dan penilaian objek pajak/subyek pajak NJOP tahun 2002 untuk lokasi tanah di Jalan Putri Hijau No.5 Medan atau Deli Plaza sebesar Rp. 2.508.000 – (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter2 (hanya harga tanah, tanpa nilai bangunan) ; -

Bahwa nilai apreisel yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Cabang Medan yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Sri Meitono untuk melakukan penjualan aset PT. Patra Jasa tersebut juga tidak dilakukan pembanding dengan menggunakan apparisal lain maupun menggunakan penilaian dari instansi Pemerintah sebagaimana keterangan ahli SETIO ANGGORO DEWO, PhD ;

-

Bahwa Terdakwa Sri Meitono Purbowo alias Tony Purbowo selaku Direktur Utama PT. Patra Jasa tidak pernah memberikan laporan kepada para pemegang saham dan komisaris serta Direksi PT. Patra Jasa atas penilaian harga yang dibuat PT. Sucofindo Cabang Medan tersebut yang menyatakan nilai wajar aset sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per M2 itu adalah di bawah NJOP pada saat itu (tahun 2001) yaitu sebesar Rp. 2.352.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) per M2 ;

-

Berdasarkan

Surat

Rekomendasi

Menteri

Pertambangan

dan

Energi

Republik Indonesia Nomor: 78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 menyatakan bahwa penghapusan atau penjualan tanah Jalan Putri Hijau No.5 Medan harus mendapat persetujuan Pemerintah yaitu Menteri Keuangan ; -

Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Internal Audit PT. Pertamina, penjualan aset PT Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5/Jalan Guru Patimpus No.1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan


Sumatera Utara dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 126.712.042.000,(seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan harga tanah seluas 49.424 M2 (empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua rsatus ribu rupiah) meter persergi, ternyata masih jauh di bawah NJOP Tahun 2002 sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan ; -

Terdapat perbedaan nilai tanah yang sangat signifikan antara hasil penilaian apreisel PT.Sucofindo Cabang Medan yang digunakan/diambil Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alais TONY PURBOWO selaku Direktur PT. Patra Jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter2 dengan NJOP sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter, sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) per meter2 . Dengan demikian, menurut Hasil Audit BPKP No. LAP-639A/D602/2005 tanggal 21 November 2005, penjualan tanah di bawah NJOP mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Patra Jasa sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari selisih harga antara NJOP sebesar Rp. 1.308.000,(satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) per meter2 dikalikan dengan luas tanah sebesar 49.424 meter2 ;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alais TONY PURBOWO sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yakni saksi SURYA MERTJOE selaku Direktur Utama PT. Sinar Menara Deli sekaligus pembeli asset PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 5/Jalan Guru Patimpus No. 1 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (DELI PLAZA) sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. Patra Jasa (yang sebagian

besar

sahamnya

dimiliki

PT.

Pertamina)

sebesar

Rp.

64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diastur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2007 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 2. Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO dipidana

penjara

selama

8

(delapan)

tahun,

dikurangi

selama

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; 4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ; 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1945/Pid.B/ 2006/PN.Jak.Sel, tanggal

29 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :


1. Menyatakan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair maupun Subsidair ; 2. Membebaskan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO dari seluruh dakwaan tersebut ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ; 5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -

Fotocopy Legalisir Akta No. 9 tanggal 1 Maret 1999 ;

-

Fotocopy Legalisir Akta No. 111 tanggal 21 Maret 2001 ;

-

Fotocopy Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Patra Jasa dengan Akta No. 9 tanggal 6 September 2002 ;

-

Fotocopy Legalisir Surat Dirut Pertamina No. 0473/C0000/91-SO tanggal 8 Maret 1991 ;

-

Fotocopy Legalisir Surat Mentamben No. 78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 ;

-

Fotocopy

Legalisir

Akta

Perjanjian

Kerja

Sama

tanggal

3

September 1982 ; -

Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB No. 2055 ;

-

Fotocopy Legalisir Surat Dirut PT. Patra Jasa No. 061/DITUR-PJ/ S/III/2002 tanggal 16 April 2002 ;

-

Fotocopy Legalisir Surat Dewan Komisaris PT. Patra Jassa No. 027/DK.PAJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;

-

Fotocopy

Legalisir

Surat

Dit.Keu.

MPI

PT.

Pertamina

No.

417/HOO.420/2002-SO ; -

Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22 Januari 2002 dengan surat No. 017/DK.PAJ/2002 tanggal 27 Maret 2002 ;

-

Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 2 September 2002 ;

-

Asli Pengikatan Jual Beli No. 9 tanggal 5 September 2002 ;

-

Fofocopy Legalisir Akta No. 390/2002 tanggal 20 September 2002;

-

Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 28 Pebruari 2003 dengan Surat No. 263/HOO.420/2003-SO tanggal 10 Maret 2003 ;


-

Fotocopy Legalisir SOP PT. Patra Jasa No. 04/SOP/PENG/PJ/01/ 02 tanggal 21 Januari 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6. Membebankan biaya perkara kepada negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2007/ PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Pebruari 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2007 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Pebruari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

undang ; Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua

hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244


KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : I.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1945/Pid.B/ 2006/PN Jak.Sel, yang membebaskan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias

TONY PURBOWO, bukan merupakan pembebasan yang murni,

karena : 1). Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana "melawan hukum" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dengan berpegang dan atas dasar dari amanah RUPS-LB tanggal 2 September 2002 tersebut di atas, Terdakwa SRI MEITIONO

PURBOWO

alias

TONI

PURBOWO,

telah

melakukan

penjualan terhadap asset tanah milik PT. Patra Jasa di Jalan Putri Hijau No.5 atau di Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 49.424 m2 Sertifikat HGB No.2055 tersebut, sesuai dengan nilai Appraisal Sucofindo yaitu sebesar Rp. 126.712.042.000,- ………dan seterusnya (halaman 213218), padahal seharusnya unsur melawan hukum yang dimaksud tidaklah semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya Rapat Umum pemegang Saham disebabkan terdapat Surat Rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi RI No : 78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Penjualan Asset Pro Patra Jasa yaitu Tanah di Jalan Putri Hijau, Medan harus mendapat persetujuan Pemerintah yaitu Menteri Keuangan. (copy terlampir). Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti melawan hukum yakni mengabaikan Surat Rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi RI No :


78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 karena tidak pernah melaporkan maupun meminta persetujuan Menteri Keuangan ; Majelis Hakim telah salah menafsirkan Penjelasan Umum UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Melawan Hukum Materiil dalam arti positif ; Alasan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru tersebut dapat dilihat dari pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa memperhatikan pasal demi pasal UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum” ; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ada penjelasan apa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum” dan seterusnya, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

31

Tahun

1999

dinyatakan

tidak

berlaku

……dan

seterusnya ; Menimbang,

bahwa

penerapan

azas

Materiele

wederrech-

telijkeheids melalui fungsi positif dalam tindak pidana Korupsi yang bersifat

kasuistis

dikembangkan

guna

memudahkan

aparat

penegakan hukum untuk melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana yang sangat merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang pada akhirnya sangat menghambat laju pembangunan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan seterusnya (halaman 208-210), padahal seharusnya hal tersebut ditafsirkan sesuai dengan penjelasan otentik dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang

ini

dirumuskan

sedemikian

rupa

sehingga

meliputi

perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum

dalam

tindak

pidana

korupsi

dapat

pula

mencakup


perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana/sehingga penjualan asset PT. Patra Jasa tersebut harus memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan ; Bahwa nilai aktual asset PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No.5 Medan, senilai Rp. 2.508.000,-. /M2 (sesuai dengan NJOP), oleh Terdakwa selayaknya atau sepatutnya dijual berkisar nilai aktual tersebut. Sementara yang dilakukan oleh Terdakwa jauh dari kewajaran kepatutan (yakni Rp. 1.302.000,/M2) sehingga mencapai selisih Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang menjadi kerugian bagi PT. Patra Jasa. ; Berdasarkan prinsip Supply And Demand, apabila diterapkan dalam kasus ini maka penjualan yang dilakukan dalam tenggang waktu berlangsungnya BOT, hanya terdapat satu orang pembeli, maka apabila statusnya tidak dalam BOT (menunggu setelah selesainya masa BOT) maka dapat dipastikan peminatnya lebih banyak lagi sehingga akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar apabila dijual setelah masa BOT berakhir ; Dengan demikian penjualan yang dilakukan Terdakwa dalam tenggang waktu berlangsungnya BOT seharusnya ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai upaya yang nyata dari Terdakwa dan para Direksi untuk merugikan Keuangan Negara, yang jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum ; Progressive Value dari Asset PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No.5 Medan, dipastikan bernilai tinggi jika dijual setelah BOT atau dalam keadaan tidak terikat pada PT. Sinar Menara Deli mengingat asset tersebut terletak di lokasi strategis di pusat Kota Medan sehingga makin hari nilainya akan makin bertambah ; Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, seharusnya unsur melawan hukum dalam kasus ini jelas terbukti, baik melawan hukum formil, maupun materiil, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

seharusnya

bukan

merupakan

Putusan Pembebasan melainkan Pemidanaan (Untuk Dakwaan Primair) ; setidak-tidaknya apabila Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan konsisten dengan alasan pembenar dan pemaaf tersebut, maka


persetujuan RUPS yang dijadikan dasar pertimbangan, seharusnya putusan Majelis Hakim berbunyi "Melepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum, mengingat dalam kasus ini nyata terlihat fakta perbuatan penjualan asset (hanya saja perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap bukan perbuatan pidana) ; 2). Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan

dalam

Dakwaan

Subsidair

yakni

"dengan

tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena

jabatan

atau

kedudukan

yang

dapat

merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara” ; Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menafsirkan sebutan unsur "menguntungkan" hanya dihubungkan dengan adanya pemasukan uang hasil penjualan asset yang ada di Jalan Putri Hijau No.5, Medan kedalam rekening PT. Patra Jasa sehingga dengan pendapatan tersebut PT. Patra Jasa bisa menggunakan uang tersebut untuk merenovasi Hotel di Bali ; Padahal menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 38, yang dimaksud "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh ; Jadi dalam hal ini apakah bisa dikatakan untung kalau tanah yang didaerah tersebut ditetapkan harga NJOP pada saat itu sebesar Rp. 2.508.000,- cuma dijual seharga Rp. 1.200.000,- ? Unsur ini seharusnya dinilai oleh Majelis Hakim secara obyektif dengan memperhatikan segala kondisi lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Patra

Jasa

mengetahui

adanya

Surat

Rekomendasi

dari

Menteri

Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 78/K/DKPP/1991 tanggal 23 Juli 1991 yang menyatakan bahwa penghapusan atau penjualan tanah di Jalan Putri Hijau No.5 Medan harus mendapat persetujuan

pemerintah

yaitu

Menteri

Keuangan,

Terdakwa

juga

mengetahui Hasil Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2002 yang dihadiri langsung para pemegang saham yang pada salah satu butir keputusannya menyatakan ; menyetujui penjualan asset


di Jalan Putri Hijau No.5 Medan dengan harga tidak dibawah harga Appraisal Independen dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat itu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak

menimbulkan

hal-hal

yang

tidak

diinginkan,

Terdakwa

juga

mengetahui harga NJOP yang dikeluarkan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Medan pada saat itu sebesar Rp. 2.508.000,-, namun Terdakwa sengaja hanya menggunakan penilaian harga yang dibuat oleh PT. Sucofindo Cabang Medan yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- ; Kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut rupanya tidak dipertimbangkan oleh Mejelis Hakim dalam putusannya, padahal kalau kita perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah ada yaitu Putusan No.813 K / Pid / 1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ; Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur menyalahgunakan

kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dihubungkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa semata-mata sebagai pemenuhan amanat RUPS-LB tanggal 2 September 2002, tanpa memperhatikan lebih jauh bahwa dalam RUPS-LB tanggal 2 September 2002 tersebut, ternyata tidak pernah tercantum pasal atau ketetapan yang

membatalkan

RUPS-LB

tanggal

22

Januari

2002,

karena

sebenarnya antara RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 dan tanggal 2 September 2002 isinya masih satu nafas, jadi masih saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Dalam RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 sangat jelas disebutkan bahwa parameter yang harus dipergunakan dalam penjualan asset di Jalan Putri Hijau No.5 Medan adalah ada 2 yaitu menggunakan Apraisal Independen dan juga parameter NJOP sebagai parameter yang sudah dikenal oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, pernyataan tersebut tergambar jelas pada keterangan saksi BAIHAKI HAMID HAKIM (Dirut PT. Pertamina Dada waktu itu) ; Selain itu penggunaan kata "dan" diantara 2 parameter tersebut mengisyaratkan bahwa kedua parameter tersebut harus sama-sama


dipakai tidak salah satu, kecuali yang digunakan adalah kata "Atau" yang memungkinkan adanya alternatif pilihan ; Bahwa baik saksi BAIHAKI HAMID HAKIM (selaku wakil PT. Pertamina yang memegang saham mayoritas : 99,9 %) dan saksi RUDI RAJAB (selaku wakil dari PT. Elnusa yang memegang saham minoritas : 0,01%) dalam persidangan sama-sama mengaku kalau mereka berdua tidak menghadiri secara langsung RUPS-LB tanggal 2 September 2002, mereka berduahanya menanda tangani RUPS-LB tersebut karena mereka menganggap bahwa nilai jual yang ada di RUPS-LB tanggal 2 September 2002, sudah sesuai dengan pedoman yang sebelumnya diberikan pada RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 yang menyetujui penjualan asset di Jalan Putri Hijau No.5, Medan dengan harga tidak dibawah hasil Appraisal Independen dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ; Bahwa

dalam

perkara

ini

Terdakwa

telah

menyalahgunakan

"kesempatan" yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dimaksud

kesempatan

menurut

R. WIYONO,

SH

dalam

bukunya

"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jakarta, Sinar dimanfaatkan

Grafika, 2005, hal 39, adalah peluang yang dapat oleh

pelaku

tindak

pidana

korupsi,

peluang

mana

tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ; Peluang tersebut diperoleh atau didapat Terdakwa akibat para pemegang saham tidak pernah tahu bahwa harga yang ditetapkan pada RUPS-LB tanggal 2 September 2002, ternyata tidak pernah menggunakan penilaian NJOP sebagaimana diamanatkan dalam RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002,

karena Terdakwa

tidak

pernah memberitahu mengenai

hal

tersebut, selain itu Terdakwa juga telah sengaja menafsirkan secara salah dengan menganggap RUPS-LB tanggal 2 September 2002 sebagai satu-satunya dasar bagi Terdakwa untuk mengambil tindakan penjualan asset di Jalan Putri Hijau No.5, Medan, sementara RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 yang Nota bene justru dihadiri secara langsung para pemegang saham bisa diabaikan begitu saja oleh Terdakwa ; Jika sekiranya Majelis Hakim tidak keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, tentu saja Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO dari Dakwaan Subsidair ;


Berdasarkan

uraian-uraian

tersebut

di

atas

maka

sesuai

dengan

Yurisprudensi terbuktilah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo yang telah salah menafsirkan unsur tindak pidana bukanlah merupakan putusan pembebasan yang murni, sehingga terhadap putusan a quo dapat dimohonkan kasasi ; Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MA RI No : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurispudensi No : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami untuk mengajukan Kasasi atas putusan yang tidak murni tersebut ; II. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan bersedia memutus perkara ini dengan alasan

bahwa

Majelis

Hakim

telah

melakukan

hal-hal

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP yaitu : a. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ; b. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ; Alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4), Pasal 183 KUHAP dan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut : a. Berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Audit. BPKP No. LAP639A/D602/2005 tanggal 21 Nopember 2006 yang menyatakan bahwa penjualan tanah dibawah NJOP telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. Patra Jasa sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari selisih harga NJOP sebesar Rp. 1.308.000,- per m2 dikalikan dengan luas tanah sebesar 49.424 m2.

Disamping itu terdapat Surat Rekomendasi dari Menteri

Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 78/K/DKPP/ 1991 tanggal 23 Juli 1991 yang menyatakan bahwa penghapusan atau penjualan tanah di Jalan Putri Hijau No.5 Medan harus mendapat persetujuan pemerintah yaitu Menteri Keuangan, namun


faktanya penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan atau disetujui oleh Menteri Keuangan ; Hal ini dikuatkan lagi dengan alat bukti sebagai berikut : a). 1. Keterangan saksi BAIHAKI HAMID HAKIM (Direktur Utama PT. Pertamina pada saat itu), yang menyatakan : -

Bahwa PT. Pertamina (BUMN) memiliki saham sebesar 99,99% di PT. Patra Jasa ;

-

Bahwa pada RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002, saksi menyetujui adanya 2 Gaidens (syarat) dalam penjualan asset PT. Patra Jasa yang ada di Jalan Putri Hijau No.5 Medan yaitu menggunakan perusahaan Appraisal Independen dan ditetapkan tidak dibawah NJOP ;

-

Bahwa 2 Gaidens tersebut harus 1 nafas yaitu harus keduaduanya ;

-

Bahwa pedoman pada RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 pada butir 4 yang menyatakan harga tidak dibawah hasil Appairsal Independen dan Nilai Jual Obyek Pajak tersebut, seingat saksi pedoman itu tidak pernah disentuh dan tidak pernah dirubah pada RUPS-LB tanggal 2 September 2002;

-

Bahwa saksi pernah membaca tentang isi dari RUPS-LB tanggal 2 September 2002, dan didalam RUPS tersebut tidak ada" klausal yang membatalkan dari ketentuan RUPS tanggal 22 Januari 2002, khususnya untuk NJOP ditiadakan atau dihapuskan ;

-

Bahwa antara RUPS-LB pertama tanggal 22 Januari 2002 ke RUPS-LB tanggal 2 September 2002 tersebut ada tenggang waktunya akan tetapi saksi tidak pernah melihat kalau ada surat dari Dirut PT. Patra Jasa yang menyatakan dia keberatan kalau penilaian asset tersebut menggunakan dasar NJOP ;

2. Keterangan saksi RUDY RADJAB (Direktur Utama PT. Elnusa pada saat itu), yang menyatakan : -

Bahwa PT. Elnusa memiliki 0,01% saham PT. Patra Jasa ;

-

Bahwa PT. Elnusa adalah anak perusahaan PT. Pertamina;

-

Bahwa saksi pernah menghadiri sendiri RUPS-LB pertama tanggal 22 Januari 2002 dan pada RUPS-LB tanggal 2


September 2002 saksi tidak hadir secara fisik, namun ikut menandatangani secara serkuler ; -

Bahwa setahu saksi didalam isi Notulen RUPS kedua tanggal 2 September 2002 tidak ada yang membatalkan isi Notulen RUPS pertama tanggal 22 Januari 2002 ;

-

Bahwa saksi tahu dan mengerti konsekwensi dari pada maksud dan tujuan RUPS tersebut, tetapi hanya satu hal yang saksi tidak melihat secara rinci karena tidak ada katakata menjual dibawah NJOP di dalam RUPS tanggal 2 September 2002, dan disitu adanya 1 angka dan saksi percaya bahwa satu angka itu yang sudah memenuhi acuan untuk mengikuti konsultan dan NJOP ;

3. Keterangan saksi HADI NUGROHO (Komisaris PT. Patra Jasa pada saat itu), yang menyatakan : -

Bahwa seingat saksi dalam penjualan asset tanah di Medan tersebut telah dibahas dalam RUPS yaitu tanggal 22 Januari 2002 yang isinya adalah mengenai Keputusan menyetujui rencana penjualan asset di Medan, dengan ketentuan bahwa harga tidak boleh dibawah Appraisal Independen dan NJOP, kemudian ditindak lanjuti dengan RUPS berikutnya tanggal 2 September 2002 ;

-

Bahwa yang menjadi dasar saksi ikut menandatangani RUPS tanggal 2 September 2002 adalah : •

Bahwa pelepasan asset tanah tersebut pada RUPS tanggal 22 Januari 2002 telah ditetapkan ;

•

Bahwa kesepakatan harga antara penjual dan calon pembeli sudah ditetapkan dalam pertemuan tanggal 19 Agustus 2002 (sebelum ada RUPS tanggal 2 September 2002) ;

4. Keterangan saksi BARDI MURACHMAN (Komisaris Utama PT. Patra Jasa pada saat itu), yang menyatakan : -

Bahwa saksi sebagai Komisaris Utama PT. Patra Jasa dalam hal pelepasan asset tanah di Medan tersebut tetap memedomani dalam RUPS pertama (tanggal 22 Januari 2002) dan Kedua (tanggal 2 September 2002) ;

-

Bahwa dalam pembuatan RUPS, biasanya yang membuat atau merumuskan konsepnya adalah Direktur Utama PT.


Patra Jasa yang diusulkan melalui Managemen Portofolio dan Investasi (MPI) selaku wakil dari Dewan Komisaris ; 5. Keterangan saksi BINSAR SIHOMBING (pegawai BPN Tk II Kotamadya Medan), yang menyatakan : -

Bahwa dilihat dari BPN, tanah tersebut oleh PT. Patra Jasa diperoleh dari tanah milik Pertamina berkedudukan di Jakarta, yang diuraikan dalam HGB No.168 ;

6. Keterangan saksi SURYA MERTJOE (pembeli asset PT. Patra Jasa), yang menyatakan : -

Bahwa saksi pernah 5 kali tawar menawar antara saksi dengan pihak PT. Patra Jasa, hingga kemudian disepakati saksi berani membeli sesuai dengan harga appraisal yaitu Rp.

126.712.042.000,-

selanjutnya

hasil

kesepakatan

tersebut dibuat MOU pada tanggal 5 September 2002, lalu saksi memberikan kepada PT. Patra Jasa sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk tanda jadi ; 7. Keterangan saksi Ahli Drs. Amrizal AK. MM. CFE, yang menyatakan : -

Bahwa dengan komposisi saham 99,99% yang dimiliki Pertamina atas PT. Patra Jasa itu adalah dapat dikategorikan sebagai asset negara ;

-

Bahwa penjualan asset negara itu harus sesuai dengan NJOP sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 12 Agustus 2002 ;

-

Bahwa asset tanah yang dijual PT. Patra Jasa pada awalnya milik PT. Pertamina yang diberikan kepada PT. Patra

Jasa

akuntansi

sebagai

bahwa

penyertaan

asset

tanah

itu

modal, masih

berdasarkan tetap

milik

Pertamina ; -

Bahwa ahli bisa mengatakan bahwa asset itu masih milik Pertamina karena asset itu merupakan penyertaan maka masih dianggap milik PT. Pertamina ;

8. Keterangan Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONY PURBOWO, yang menyatakan : -

Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan yang ada dalam RUPS-LB tanggal 22 Januari 2002 yang menyatakan bahwa untuk penjualan tanah di Jalan Putri Hijau No.5


Medan harus tidak dibawah hasil Appraisal Independen dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ; -

Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS-LB tanggal 22 Januari

2006

Sucofindo tersebut

Terdakwa

untuk yang

meminta

melakukan

bantuan

penilaian

kemudian

pihak

terhadap

ditetapkan

sebesar

PT. asset Rp.

126.712.042.000,-. ; -

Bahwa setelah diperoleh penilaian dari pihak..Appraisal Independen tersebut, Terdakwa langsung melakukan tawar menawar harga dengan pihak pembeli dalam hal ini saksi SURYA

MERTJOE

selaku

Direktur

Utama

PT.

Sinar

Menara Deli hingga kemudian pada tanggal 19 Agustus 2002, disepakati pihak pembeli menyetujui untuk membeli sesuai dengan harga Appraisal yang ditetapkan oleh PT. Sucofindo yaitu Rp. 126.712.042.000,-. ; -

Bahwa

kesepakatan

dengan

pihak

pembeli

tersebut

Terdakwa bawa kedalam RUPS-LB tanggal 2 September 2002, yang menyepakati penjualan asset milik PT. Patra Jasa yang terletak di Jalan Putri Hijau No.5, Medan dengan harga Rp. 126.712.042.000,- ; -

Bahwa hasil RUPS-LB tanggal 2 September 2002 tersebut dijadikan

landasan

bagi

Terdakwa

untuk

melakukan

penjualan asset PT. Patra Jasa tersebut kepada pihak pembeli dalam hal ini saksi SURYA MERTJOE selaku Direktur Utama PT. Sinar Menara Deli ; Dari keterangan saksi, saksi ahli dan alat bukti surat tersebut sebenarnya

telah

cukup

diperoleh

alat

bukti

yang

syah

sebagaimana yang dlmaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 186 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ; b). Berdasarkan Akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa No.9 tanggal 1 Maret 1999 mengenai tugas dan wewenang Direksi, Pasal 11 ayat (4) menegaskan bahwa Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa


transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang syah disetujui oleh paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Faktanya Terdakwa telah melakukan penjualan asset tersebut tanpa memenuhi ketentuan tersebut diatas yakni tidak melalui RUPS yang sesungguhnya ada, namun hanya melalui RUPS sirkuler ; Berdasarkan Akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Patra Jasa No.9 tanggal 1 Maret 1999, Pasal 11 ayat (5) menegaskan bahwa "Perbuatan Hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan

utang

atau

melepaskan

hak

atas

harta

kekayaan

perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula, diumumkan dalam 2 Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut Fakta nya, Terdakwa tidak pernah mengumumkan rencana penjualan asset yang ada di Jalan Putri Hijau No.5 Medan di Surat Kabar ; 2. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO alias TONI PURBOWO, telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) c KUHAP dengan alasan sebagai berikut : Inti dari kasus tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian Negara yakni terdapat selisih nilai sebesar Rp. 64.646.592.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembiIan puluh dua ribu rupiah) dari penjualan asset di Jalan Puri Hijau No.5 Medan, yang menjadi kerugian PT. Pertamina selaku pemegang saham terbesar PT. Patra Jasa yang merupakan milik Negara ; Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi : ………………Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya sebagai bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :


a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertangungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; Sedangkan kehidupan

yang dimaksud perekonomian

dengan Perekonomian

yang

disusun

sebagai

Negara adalah usaha

bersama

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang

berlaku

yang

bertujuan

memberikan

manfaat,

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; Agar

dapat

menjangkau

berbagai

modus

operandi

penyimpangan

keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin cangggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ; Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undangundang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana...: Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim yang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam perkara atas nama Terdakwa SRI MEITONO PURBOWO

alias

TONI

PURBOWO

ini

telah

melampaui

batas

kewenangannya sehingga menjadi salah satu alasan kasasi Penuntut Umum. ; Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui batas kewenangannya, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan asset


PT. Patra Jasa berupa tanah dan bangunan seluas 49.424 m2 yang terletak di Jalan Putri Hijau No.5 Medan dibawah harga NJOP yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 64.646.592,00 adalah sebagai perbuatan melawan hukum ; Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan

di

atas,

mohon

kiranya

Mahkamah

Agung

RI

menerima

permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama SRI MEITONO PURBOWO alias TONI PURBOWO ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak

murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum

tidak dapat

mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ; Menimbang, wewenang

bahwa

pengawasannya

disamping juga

itu

tidak

Mahkamah

melihat

Agung

bahwa

berdasarkan

putusan

tersebut

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan

tersebut ;


Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara; Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Mahkamah

Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ; Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./.-

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

Iskandar Kamil, S.H.

ttd./.Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ; ttd./.Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. Panitera Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H.,M.H. NIP. 040.033.261.


2007

Recommend Documents