2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA

RABU, 25 APRIL 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 8/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON D. Sjafri, dkk. (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda)

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 25 April 2007 WIB, Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS. 2) Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M 3) Soedarsono, S.H. Alfius Ngatrin

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : • • • • •

D. Sjafri. Andi Yuliani, S.H. Tay Meyer, S.H. H. Gaffar A Lazim, S.H. Desi Natalia. S.Sos.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang Panel untuk Perkara Nomor 8/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X

Assalamu’alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera, Saudara Pemohon sebelum kita lanjutkan persidangan ini terlebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini, silakan! 2.

PEMOHON : D. SJAFRI

Assalamu’alaikum wr. wb.

Petunjuk-petunjuk dari Bapak-bapak hakim Panel yang lalu kami sudah (...) 3.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Saya stop dulu Pak. Memperkenalkan diri dulu, siapa-siapa yang hadir di persidangan hari ini ya.

4.

PEMOHON : D. SJAFRI Maaf, saya pengurus koperasi proyek ruang hidup seratus juta generasi muda dan sebagai yang mewakili di sini, posisinya sebagai ketua dan penanggung jawab rencana dan strategi dan pengurus lainnya yang mewakili di sini, yaitu sarjana-sarjana pemuda, tim hukumnya silakan memperkenalkan diri masing-masing.

5.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Saya Andi Yuliani.

6.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Saya Tay Meyer.

3

7.

PEMOHON : DESI NATALIA, S.Sos Saya Desi Natalia.

8.

PEMOHON : D. SJAFRI Selanjutnya kami ada tambahan, karena tempo hari dari salah seorang dari hakim menyebutkan mengenai pengacara, kami sendiri belum pernah beracara makanya kebetulan kolega kami dari Legiun Veteran ini, bagaimana minta tolong apa itu mendampingi dari tim hukum kami ini karena mereka ini terlalu jauh posisinya dengan para hakim panel, minta tolong memberikan penerangan mengenai posisi permohonan kami, karena beliau juga orang yang cukup senior dari tahun 1945 dari Legiun Veteran. Jadi beliau tidak akan mengajukan mengenai materi tetapi dari segi posita-nya, beliau bisa memperkenalkan diri dulu.

9.

PENDAMPING : H. GAFFAR A LAZIM, S.H. Nama Gaffar Abdul Lazim mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korps Sarjana Veteran Pusat Legiun Veteran dan sekarang sebagai Ketua Humas Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI dengan nomor pokok Veteran 8012927, demikian Pak Hakim.

10.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, Saudara Pemohon jadi pada hari ini ada pendamping Bapak Gafar Abdul Azim, S.H. Jadi ada surat dari Saudara bahwa Saudara mengajukan seorang pendamping. Perlu saya jelaskan bahwa menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memang dimungkinkan dalam persidangan itu Pemohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Jadi ada dua kemungkinan, ada seorang pendamping atau kuasa hukum. Kalau mau didampingi oleh bukan kuasa hukumnya maka Pemohon harus membuat surat keterangan dan ini sudah ada surat keterangan dari Saudara, tertanggal 16 April 2007 yang intinya Saudara memberitahukan akan didampingi oleh seorang pendamping yaitu Bapak Gaffar Abdul Lazim, S.H. Bedanya antara kuasa hukum dan pendamping, kalau kuasa hukum itu memang mewakili jadi justru yang aktif bicara di forum ini adalah kuasa hukumnya, tapi kalau pendamping itu yang aktif adalah Pemohonnya. Jadi pendamping hanya sekedar mendampingi saja dan Pemohon dalam hal tertentu dapat berkonsultasi dulu dengan pendamping sebelum misalnya menjawab pertanyaan dari Mahkamah, tetapi pendamping tidak berhak untuk berbicara kepada Majelis. Jadi

4

hanya sekedar mendampingi, ini bedanya dengan kuasa yang mewakilinya, itu perlu diketahui. Jadi berarti status Bapak H. Gaffar Abdul Lazim, S.H. ini adalah sebagai pendamping, jadi nanti sebagai pendamping akan mendampingi termasuk mungkin konsultasi dari Pemohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim. Ini Saudara Pemohon perlu dipahami ini, kemudian persidangan hari ini agendanya adalah untuk memeriksa perbaikan-perbaikan yang telah dibuat oleh Pemohon sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada persidangan yang lalu. Persidangan hari ini juga akan kita pakai untuk nanti mengesahkan alat-alat bukti diajukan, alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu Saudara Pemohon saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok mengenai apa yang diperbaiki dari permohonan yang lalu, dijelaskan apa perbaikan-perbaikannya sesuai dengan saran-saran atau masukan dari hakim pada sidang yang lalu, saya persilakan Saudara Pemohon! 11.

PEMOHON : D. SJAFRI Untuk mewakili kita dalam hal ini jadi kami sudah serahkan kepada tim hukum kami yang muda-muda ini untuk menerangkan apa yang kita susun rumusan-rumusannya yang sesuai dengan petunjuk hakim Panel tempo hari, saya persilakan dari tim hukum.

12.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Selamat pagi Bapak-bapak, Kemarin ini ada kekurangan dari kami yaitu mengenai kerugian materil yang menurut Majelis kurang terlalu diperinci secara eksplisit. Dalam legal standing kami, kami sudah tambahkan yaitu kerugian materiil kami, kami sebutkan bahwa selama ini Bank Indonesia merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam menentukan dan mengedarkan mata uang berdasarkan Undang-Undang BI. Di dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang BI disebutkan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dan di dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang BI disebutkan, “dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah modal BI masih kurang dari dua triliun rupiah, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR”. Kedua ketentuan pasal tersebut di atas menyebabkan APBN akan menjadi berkurang karena harus menutup defisit yang dialami oleh Bank Indonesia. Pengurangan APBN tersebut, akan menyebabkan kucuran dana dari Pemerintah pada koperasi maupun usaha kecil menengah

5

menjadi semakin kecil dan kurang mendapat perhatian. Koperasi Proyek RH 100 GM sebagai salah satu koperasi di Indonesia tidak dapat menjalankan usahanya diakibatkan karena kucuran dana dari Pemerintah yang tidak ada. Hal ini menyebabkan koperasi proyek RH 100 GM tidak dapat mewujudkan fungsi, tujuan, dan perannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Pendirian. Koperasi Proyek RH 100 GM yang disahkan dengan S.K. Menteri Koperasi Proyek RH 100 GM tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 001/BH/M/I/10/1994. Dengan demikian hak konstitusional Koperasi Proyek RH 100 GM telah dirugikan dengan terbitnya UndangUndang BI tersebut. Mengenai pengesahan pengurus yang tidak kami lampirkan akan dijelaskan oleh teman saya Andi Yuliani. 13.

PEMOHON : ANDI YULIANI, S.H. Mengenai perubahan anggaran dasar tentang susunan kepengurusan yang baru itu telah kami laporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM, demikian.

14.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Masih ada lagi?

15.

PEMOHON: TAY MEYER, S.H. Dalam rangka sidang kesatu dengan Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memberikan masukan kepada kami pada tanggal 3 April 2007 berupa pemberian petunjuk atas penanganan permohonan kami meliputi; pengutaraan kedua kami yang dianggap belum tertera dalam surat ajuan, belum dikemukakan surat kuasa dari para anggota tercatat dalam akta, pengutaraan mengenai kerugian konstitusional belum terumus dengan baik. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan perbaikan rumusan-rumusan konstitusional hak-hak kami tertera dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kami Koperasi Proyek RH 100 GM sebagai Pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Oktober 2006 dengan kelengkapan kekurangannya tanggal 12 Februari 2007 tanpa pengurangan isi materi. Proses terciptanya Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketetapan keempat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ajuan yang pertama dalam bentuk naskah 55 tahun Proklamasi 17 Agustus 1945 berisi tambahan uang peredaran berinisial Negara Kesatuan Negara RI lewat suatu bank sentral negara melalui struktur bank-bank khusus proposional tapi tidak ada tanggapan. Ajuan kedua dalam bentuk naskah 56 tahun Proklamasi 17 Agustus 1945 berisi

6

situasi dan kondisi negara Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi termasuk krisis ekonomi, mengakibatkan jumlah pengangguran sebagian besar terdiri dari generasi muda semakin banyak jumlahnya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebabkan tersumbatnya jalur darah tambahan uang peredaran sebagai urat nadi pendanaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Dengan diciptanya Pasal 23B dan Pasal 23D mengenai keuangan negara dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar untuk mengatasi krisis multidimensi yang dialami oleh negara Indonesia. Pasal-pasal tersebut mengembalikan wewenang hukum dalam menetapkan jumlah uang peredaran dan tambahan uang peredaran dari Bank Indonesia kepada Pemerintah dan DPR-RI. Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di dalam Pasal 77A menyebabkan seolah-olah Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam hal menentukan jumlah dan peredaran mata uang, yang mana pasal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional. Berhasilnya usaha ajuan kami kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengenai mata uang kesatuan RI dengan bank sentral negaranya dalam bentuk Pasal 23B mengenai mata uang dan Pasal 23D mengenai bank sentral negara dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka hak konstitusional kami sudah terpancang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut. Karena hak alokasi dana sebesar 13,4 triliun untuk mendirikan Bank RH 100 GM bagi realisasi program industrialisasi total dapat direalisasikan dengan hal tersebut. Hingga sekarang undang-undang organik yang dikeluarkan untuk merealisasikan Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 belum juga terbentuk, karena itu kami mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945. Demikian penjelasan dari kami. 16.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cukup? Saudara Pemohon masih ada yang ingin ditambahkan?

17.

PEMOHON : D. SJAFRI kami.

Bapak Hakim Panel, merasa ada yang kurang tolong beritahukan

7

18.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Para Pemohon, jadi Saudara telah memperbaiki permohonanya, seperti yang sudah tertulis pertanggal 16 April—perbaikan permohonannya dan apa yang disampaikan secara lisan untuk selanjutnya saya ingin mempersilakan Bapak-bapak hakim yang lain ada pertanyaan? Jadi Saudara para Pemohon Bapak-bapak hakim tidak ada— Bapak ada, silakan.

19.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Saudara Pemohon ya? Inikan di dalam kemarin sudah dijelaskan ya? Oleh para hakim anggota. inikan harus dijelaskan itukan Pasal 51 itu berbunyi demikian Pak ya? Saya jelaskan ya Pak? Supaya apa mananya tidak kelihatan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang,” jadi menganggap hak dan kewenangan konstituosinalnya. “Nya” itu siapa? “Nya” itu bisa perorangan bisa kesatuan masyarakat, bisa badan hukum, privat, publik, maupun lembaga negara. Dan sekarang ini koperasi kan? Betul kan? Koperasi ini kita konstrusikan sebagai badan hukum. Nah, apa kerugian dari pada koperasi dengan pasal-pasal yang ini? Ini tidak kelihatan sebetulnya yang dirugikan dengan berlakunya—umpamanya Pasal 11, bukan Pasal 4 dulu. Pasal 4 ayat (1) ayat (2) kita baca ya? Pak? Pasal 4 ayat (1), dan (2), dari pada undang-undang ini. Pasal 1—Pasal 4 ayat (1) “Bank Indonesia adalah bank sentral RI,” ayat (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas, bla, bla, bla. Apa yang dirugikan dengan rumusan ini koperasi Bapak itu? Kan tidak jelas, apa yang dirugikan, hak konstitusional koperasi itu apa yang dirugikan? Ini jelas. Kedua kata Bapak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4), kita baca ya Pak? Ayat (4) mengatur “dalam suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah,” apa yang menjadi kerugian hak konstitusional koperasi itu? Dengan rumusan yang demikian? Begitu juga dengan Pasal 62 ayat (3) “Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari ini, inikan belum benar apa urusannya dengan koperasi yang Bapak pimpin itu? Nah, lantas kita lihat pasal-pasal yang itu kata Bapak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasarnya itu Bapak sebut antara lain pasal—di sini di dalam petitumnya tidak disebut juga, di sini Pasal 27 ayat (2), ya kita baca Pak ya. Pasal 27 ayat (2), “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” apa kaitannya warga negara dengan badan

8

hukum? Kan tidak ada itu? Lantas kita lihat lagi, pasal berapa lagi ini Undang-Undang Dasar 23D ya? 23D mengataur mengenai—23D “negara memiliki bank sentral yang susunan kedudukan, kewenagan ini? Apa kaitannya dengan kerugian koperasi yang Bapak pimpin itu dengan rumusan yang demikian ini? Ini tidak jelas dalam di dalam permohonan Bapak. mestinya kan jelas bahwa ketentuan ini begini merugikan ini, saya ini, ini ,ini. Kepada ini karena banyak Undang-Undang Dasar menyebutkan begini yang jelas Pasal 27 itu warga negara, mengatur warga negara sedangkan permohonan Bapak ini adalah koperasi, koperasi kan bukan warga negara badan hukum. (Pasal) 23D itu hanya memerintahkan ada bank sentral di Indonesia ini, tidak ada kaitanya dengan koperasi. Nah ini tidak jelas ini, bisa tidak Bapak jelaskan ini? 20.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh kami menjelaskannya sedikit ya?

21.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Boleh.

22.

PEMOHON : D. SJAFRI Jadi prosesnya ini, makanya kita terlibat kepada permasalahan ini yang sebetulnya bukan bidang kita. Pasalnya tahun 1989 itu Desember itu ada beberapa menteri, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Menko Ekuin dan ada menteri lainnya itu, mereka prihatin mengenai pertambahan— ada semudah. Jadi sehinnga mereka sendiri tidak tahu jalan ya? mereka minta supaya generasi muda mencari jalan keluarnya. Nah, saya sendiri—karena ini menyangkut soal menyangkut lapangan kerja, kalau lapangan kerja mereka—kalau lapangan kerja saya bisa indrustrilisasi, kalau ini lapangan kerja kan ini lapangan kerja ini kan permasalahan industrialisasi, saya pikir pusat statistik ini mengenai generasi muda usia-usia orang itu yang kita-kira generasi muda, ternyata saya lihat di situ generasi muda itu dari usaha bayi sampai 24 tahun itu, itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung itu 50% dari jumlah penduduk. Nah, kemudian saya pikir-pikir berarti ini bidang saya bidang industrialisasi untuk mencari jalan keluar dengan lapangan kerja

23.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terekam karena tidak memijit mic)

24.

PEMOHON : D. SJAFRI Itu dasarnya.

9

25.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Ya

26.

PEMOHON : D. SJAFRI

Nah, dengan analisanya itu secara manajemen modern ini—wah,

kalau itu ini generasi muda ini mesti mendapatkan lapangan kerja, mesti ada proyek-proyek pembangunan. Nah proyek pembangunan itu karena ini proyek begitu besar masuk sistematik industrialisasi total, maksudnya itu industri barang konsumsi dan kombinasi dengan industri. 27.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terekam, karena tidak memijit mic)

28.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya?

29.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Nah. 30.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya tambah lagi?

31.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Ya?

32.

PEMOHON : D. SJAFRI Kemudian saya ini jumlah untuk proyek ini lokasinya dimana?

33.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

34.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya?

10

35.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic) tidak, tidak ada kaitannya dengan apa namanya itu (...)

36.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya terangkan sedikit?

37.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Boleh, sedikit juga boleh.

38.

PEMOHON : D. SJAFRI Jadi permasalahan kami tidak ada kaitannya dengan Bank Indonesia mulanya, jadi kita lihat apa itu? Ini pendanannya demikian besar jadi kita perhitungkan—saya berpengalaman juga dengan perbankan tidak mungkin disediakan oleh perbankan itu? Yang ada dan itu Bank Indonesia tidak ada kaitan dengan itu? Jadi apa makanya, mulanya kami mengajukan ke DPR yang acuan kami itu dipending, jadi hasilnya mereka tidak berani membahasnya karena apa yang kita ajukan itu benar dipending katanya? Kemudian muncul sidang MPR, nah, pada sidang MPR itu pertama kami ajukan dengan naskah 55 tahun, itu hanya satu lembar double folio, karena ada salah seorang penasihat hukum kami mengatakan kalau mengajukan paling tinggi dua halaman kalau tidak, tidak dibaca orang. Kami juga ajuka MPR itu mengenai mata uang negara kesatuan RI dan bank sentralnya terus itu tidak dapat tanggapan muncul tahun 2000. tahun 2001 kami ajukan lagi

39.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

40.

PEMOHON : D. SJAFRI Itu mengenai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bank sentralnya negara (...)

41.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

42.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya

11

43.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

44.

PEMOHON : D. SJAFRI Rupiah.

45.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

46.

PEMOHON : D. SJAFRI

Nah, ini ya dalam hal ini akhirnya MPR melaksanakan apa kami

ajukan itu. 47.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic)

48.

PEMOHON : D. SJAFRI Mengenai mata uang itu dan bank sentral itu di citra baru, waktu tahun 2000 itu belum ada itu rencana dari Pemerintah ,DPR itu menciptakan mata uang baru.

49.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M (suara tidak terdengar karena tidak memijit mic) Nah, disitulah dimasukkan mengenai rencana itu pembangunan dalam sektor tenaga kerja. Jadi tidak ada kaitannya dengan norma-norma ini. Jadi Bank Indonesia tidak ada urusannya dengan itu, tidak ada urusannya dengan jenis mata uang, tidak ada jenis dengan segala macam. Di dalam ini tidak kelihatan, karena memang tidak berbesan yang Bapak uruskan dengan Bapak minta ini, tidak ada ini. Cukup (dari saya)!

50.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya terangkan lebih lanjut? Jadi permasalahan kami hanya dengan MPR waktu itu kita ajukan dan diterima oleh MPR, maka keluarlah Pasal 23B mengenai mata uang, satu paket dengan Pasal 23D mengenai Bank Sentral. Ini kami juga heran, kok ini sebetulnya kalau dalam pidato penutupan dari Ketua MPR itu mengatakan, pokoknya Pemerintah dan DPR sudah harus menciptakan, mengimplementasikannya sebagai undang-undang organik.

12

Jadi kata organik kami tahunya dari situ, dari MPR itu. Ternyata, sampai empat tahun belum juga dilaksanakan, padahal kalau undangundang itu masih prioritas tapi pembahasan di DPR itu tidak masuk prioritas. Makanya lalu di DPR mengatakan di-pending, muncul amandemen Undang-Undang BI. Ini Undang-Undang BI itukan di DPR, mestinya DPR melaksanakan undang-undang organik ini. 51.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Yang mana undang-undang organik?

52.

PEMOHON : D. SJAFRI Yang mestinya diimplementasikan oleh DPR berdasarkan UndangUndang Dasar, tapi ini tidak diimplementasikan, tidak masuk acara pembahasan-pembahasan di DPR pun, tidak ada. Kita mengajukan juga ke DPR dulu karena kita butuh buat generasi muda ini jumlah uang yang besar itu yang hanya mungkin dipenuhi dengan pelaksanaan Pasal 23B dalam proyek Undang-Undang Dasar. Kalau itu tidak diimplementasikan generasi muda ini terlantar, boleh saya tambahkan satu lagi? Tahun (...)

53.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Pasal 23 yang mana yang bisa menjadikan generasi muda itu? Coba tolong, inikan ada pengacaranya ini, di mana itu coba tolong Bapak itu, di mana pasal itu yang ada kaitannya dengan pasal Undang-Undang Dasar itu jadi terlantar? Itu yang mana itu?

54.

PEMOHON : D. SJAFRI Contoh begini apa itu, (...)

55.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Coba saya dengar dulu,

56.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Di dalam Pasal 23D dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945

57.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Yang sudah diubah ya?

13

58.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Yang sudah diubah. Di situ disebutkan mata uang (...)

59.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M kerja?

60.

Ya, sudah. Itu mata uang disebut, apa kaitannya dengan tenaga

PEMOHON : TAY MAYER, S.H. Dengan mata uang yang banyak, jumlah kolosal (...)

61.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Lho, lho mata uang itu bukan banyak Bu, tidak ada mata uang itu tidak banyak. Yang jumlah (banyak) itu uang yang beredar yang banyak itu. Kalau mata uangnya tidak banyak, yang banyak itu jumlah uang yang beredar. Tidak ada kaitannya itu, coba yang (bagian) D, negara republik yang memiliki bank sentral, ya tidak ada urusannya bukan? 62.

PEMOHON : TAY MAYER, S.H. Tapi andai kata kalau yang mengelola dan yang mengedarkan mata uang itu dari Pemerintah bukan Bank Indonesia,

63.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Undang-Undang Dasarnya begitu, tidak bisa keluar kita dari Undang-Undang Dasar.

64.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan kalau Bank Indonesia itu yang berhak mengedarkan dan mencetak mata uang.

65.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Sudah baca?

66.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Sudah.

14

67.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Di mana itu? Coba baca!

68.

PEMOHON : TAY MEYER, S.H. Di dalam Pasal 23 (...)

69.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu Undang-Undang BI itu.

70.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya sambung?

71.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Boleh, boleh biar puas Bapak.

72.

PEMOHON : D. SJAFRI Ini Jakarta 9 November 2001 ada siaran pers dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal. Di sini ada menerangkan mengenai sidang apa itu (...)

73.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Itukan urusan lama.

74.

PEMOHON : D. SJAFRI Tidak, boleh ini, mengenai kategori ini yang dikategorikan (...)

75.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Tunggu dulu, itukan urusan di MPR kemarin. Yang kita urus ini bukan urusan dia yang kemarin. Yang kita urus ini norma yang ada ini, norma yang ada ini norma yang berada di dalam Undang-Undang BI dan norma yang ada di Undang-Undang Dasar yang sekarang ini ada. Kalau itu cerita lama, tidak ada ini (tidak terdengar karena tidak memencet mic).

15

76.

PEMOHON : D. SJAFRI Boleh saya ajukan permasalahan kami? Jadi dalam pernyataan dari Sidang MPR itu bahwa mengenai mata uang Pasal 23D, ini diundur pembahasannya dari 2001 ke 2002. Dapat kami bacakan apa yang tertera di sana, di mana letaknya bank sentral ini. Pada kesempatan yang sama, selama menjelaskan ada beberapa hal yang sudah disepakati oleh semua fraksi untuk ditunda pembahasannya dan keputusannya karena belum tuntas di Komisi A maupun di Badan Pekerja. Hal-hal yang ditunda adalah Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama dan Pasal 28B dan 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara, mata uang Republik Indonesia dan bank sentralnya. Jadi mata uang dan bank sentral itu masuk keuangan negara, sedangkan Bank Indonesia mengatakan mereka mencetak uang Indonesia.

77.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Satu hal lagi, jadi begini Bapak itu cerita lama di MPR. Masalah ini belum tuntas pada waktu sidang itu sehingga ditunda untuk sidang berikutnya. Sidang berikutnya itu menghasilkan sesuatu, itulah yang ada jadi pasal sekarang ada. Jadi Undang-Undang Dasar itukan empat kali Pak di ada amandemennya. Satu tahun 1999, kedua tahun 2000, tiga tahun 2001, empat tahun 2002, selesailah itu. Inilah yang menjadi aturan main kita, mau tidak mau, senang tidak senang, inilah UndangUndang Dasar kita.

78.

PEMOHON : D. SJAFRI Ya, betul.

79.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Sekarang ini aturan main, sudah ada. Sekarang ada UndangUndang Bank Indonesia yang Bapak permasalahkan, yang kata Bapak Undang-Undang Bank Indonesia ini merugikan. Bapak itu, Pemohon itu yang merupakan koperasi itu. Apa hubungannya koperasi dengan norma yang ini? Sedangkan Bapak itu mempersoalkan banyaknya angkatan kerja yang tidak mempunyai lapangan kerja, khususnya di Jawa mau dipindahkan ke luar Jawa, memerlukan duit banyak. Bapak sudah pergi kemana-mana bagaimana menyelesaikan ini, itukan persoalannya. Tidak ada persoalannya dengan norma yang kita uji ini, tidak ada kaitannya itu. Sebab jika pun ini dinyatakan bertentangan, apa Bapak bisa dapat duit? Tidak bukan? Itulah, jadi di Mahkamah Konstitusi ini ada lima Bapak, orang itu mempunyai legal standing. Satu, memang Pemohon itu 16

mempunyai hak konstitusional. Hak konstitusionalnya itu dimana? Hak konstitusionalnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ketiga, ada kerugian si Pemohon itu akibat itu. Kerugiannya itu bersifat aktual, spesifik, atau potensial yang apabila diinikan akan terpenuhi di kemudian hari. Keempat, ada causal verband antara undang-undang ini dengan kerugian itu ada causal verband, ada sebab akibat. Kalau tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada. Kelima, apabila dinyatakan undang-undang dimohonkan itu dibatalkan maka hak si Pemohon itu pulih. Itu maksudnya, ini tidak ada sama sekali di antara lima itu. Jadi saya mohon para penasihat hukum Bapak itu, baca itu Putusan Mahkamah Konstitusi, itu sudah banyak syarat-syarat untuk menjadi punya legal standing itu. Jangan di sini dijadikan tempat belajar, yang muda-muda ini, bukan Bapak. Jadi itulah, baru terbukti kelihatan di perbaikan punya legal standing, ini (...) 80.

PEMOHON : D. SJAFRI (Pasal) 23B, maaf. Itu kalau itu dijalankan Pasal 23B dan 23D Undang-Undang Dasar generasi muda ini ada kebagian alokasi, tidak ada kaitannya dengan Bank Indonesia. Kami pun tidak ada kaitannya dengan Bank Indonesia, karena apa? Bank Indonesia tidak ada program untuk bangsa ini menciptakan penghasilan, tidak ada programnya. Dia hanya menangani masalah inflasi dan lain-lainnya itu dan Bank Indonesia dengan Negara Republik Indonesia ini dengan Pemerintah juga tidak ada kaitannya, di mana dikatakan bahwa Pemerintah tidak boleh turut campur dengan Bank Indonesia dan Bank Indonesia tidak memberikan kredit kepada Pemerintah. Jadi Pemerintah ini mestinya membiayai kalau berdasarkan Pasal 23B itu yang mengenai keuangan negara, kalau dilaksanakan Pemerintah mempunyai cukup dana untuk melaksanakan pembangunan nasional, menciptakan pekerjaan, menghapus kemiskinan secara total dengan kecepatan tinggi. Karena bangsa Indonesia demikian majunya dia bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri, tidak memerlukan investasi asing dan segala macam. Dan generasi muda juga sudah cukup kuat mereka bisa membangun masa depannya sendiri. Di sini permasalahannya, kalau Bank Indonesia itu tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi kami tidak ada kaitan dengan Bank Indonesia. Yang permasalahannya, baik Pemerintah maupun DPR conscious dengan adanya amandemen Undang-Undang Bank Indonesia itu. Jadi waktu prosesnya itu ada dua yang mengajukan mengenai mata uang dan bank sentral itu. Dari kami dan dari kelompok Bank Indonesia, sehingga di Badan Pekerja itu tertera konsepnya; satu, Negara Republik Indonesia memiliki suatu bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengeluarkan mata uang. Tapi setelah dibahas, yang usul kami ternyata yang keluar itu—yang menjadi sekarang ini—tidak ada nama Bank Indonesia di situ. Jadi kalau kami periksa lagi secara keseluruhannya itu,

17

Undang Undang Dasar itu, eksistensi Bank Indonesia untuk mengeluarkan (mata uang) itu tidak ada, jadi di sini permasalahannya. Kami minta yang kami ajukan itu kaitannya itu, kenapa cuma dihilangkan data conscious-nya DPR ini sempat dihilangkan, minta tolong diuji ini dengan DPR dengan Pemerintah karena itukan acuan kami akan diberikan juga pada DPR dan Pemerintah. Kalau kita selesaikan di sini Majelis Hakim yang terhormat di sini karena itu yang tertinggi menyangkut Konstitusi Indonesia. Kalau andaikata itu tidak keluar amandemen Undang-Undang Bank Indonesia itu tidak masalah, makanya kita juga cari yang berwenang ini, kalau DPR tidak mungkin dia cabut undang-undangnya sendiri. Pemerintah—Pemda juga ikut sertanya tidak mungkin mereka confuse karena munculnya—terciptanya Pasal 23B dan pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 ini. 81.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cukup ya Pak. Baik, jadi kami sudah memahami apa yang Bapak mohonkan sesuai dengan yang tertulis dan gagasan-gagasaan mulia tadi, hanya saja memang itu nanti akan dipertimbangkan oleh Pleno dan pada hari ini kami akan mengesahkan dulu alat-alat bukti tertulis yang Pemohon ajukan. Jadi berdasarkan dokumen yang disampaikan pada Mahkamah, Pemohon mengajukan 32 alat bukti, tapi juga lebih karena ada tambahan lagi 22A sampai 22Q, nanti akan kami sahkan satu persatu dicek dulu. Jadi alat bukti P-1 satu berkas yang berisi fotokopi pidato Amien Rais Ketua MPR- RI tahun 2002, akte pendirian koperasi proyek RH 100QM, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia 31 Oktober 1994 dan juga kliping urgency, ini satu bundel mengenai bukti P-1, betul Bapak ya? Ini dokumen-dokumen yang Pemohon miliki, kami sahkan saja, KETUK PALU 1X

Kemudian bukti P-2 ini juga satu bundel yang berisi UndangUndang Dasar 1945 mulai dari yang perubahan keempat, ketiga, kedua, pertama. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ya, kemudian yang sudah di satu naskah, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan ada juga pidato Radio Bung Hatta yang menghimbau agar pemuda berbuat dan bertindak untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia, betul Bapak ya, kami sahkan. KETUK PALU 1X

18

Kemudian bukti P-3, ini juga seberkas surat-surat. Surat tanggapan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2003, surat Koperasi proyek RS 100 GM pada MPR-RI Tahun 2001, surat koperasi proyek 100 QM pada pimpinan Komisi A MPR-RI Tahun 2001, surat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2004, surat tanggapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2003, ada komponen of many stock American embassy, ini bukti P-3 jadi satu berkas, kami sahkan saja, KETUK PALU 1X Bukti P-4, keprihatinan Pemerintah karena lapangan kerja bagi pemuda…Prof. DR. Isa Mahendra dan Bank Indonesia Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini satu berkas kami sahkan saja, KETUK PALU 1X Bukti P-5, ini juga satu berkas skema 61 tahun proklamasi kemerdekaan 1945 dan amplop bambu runcing ini satu berkas, kami sahkan saja sebagai alat bukti, KETUK PALU 1X Bukti P-6, riwayat hidup korps 45 tim merintis inti dan riwayat hidup dari D. Safri Pemohonnya, ini sahkan saja. KETUK PALU IX Bukti P-7, surat keterangan domisili perusahaan baru, ini kita sahkan. KETUK PALU IX

Bukti P-8, ini satu berkas fotokopi surat ke DPR-RI tahun 2005 dan lampirannya mengenai grant strategi solusi menuntaskan krisis multi dimensi, ini masukan ke DPR ya. Kemudian juga mengenai 59 tahun proklamasi jejak 45 dan buku peraturan khusus nomor satu Koperasi proyek RH 100 GM, satu berkas, kami sahkan

19

KETUK PALU IX Bukti P-9, Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. KETUK PALU IX

Bukti P-10, Surat Ketetapan Nomor 02 tentang Pengurus Koperasi proyek RH 100 GM, KETUK PALU1X

Bukti P-11, dekrit Presiden 5 Juli 1959 dari perpustakaan umum daerah. KETUK PALU 1X

Bukti P-13, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia di Departemen Hukum dan HAM.

KETUK PALU IX

Bukti P-13, berita acara penyampaian surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, sahkan saja, .

KETUK PALU IX

Bukti P-14, surat pemberitaan permohonan dari Mahkamah Konstitusi.

kekuranglengkapan

berkas

KETUK PALU IX. Bukti P-15, kliping kehidupan ketatanegaraan yang semakin semraut,

20

KETUK PALU IX

Bukti P-16, transkripsi forum konsultasi oleh Pemohon dengan Panitera. KETUK PALU IX Bukti P-17, kliping T-Bills 118 triliun rupiah ideal gantikan SBI. KETUK PALU IX.

Bukti P-18, kliping ”bank khusus proyek nasional mendesak. KETUK PALU IX Bukti P-19, kliping dana menggunung di SBI. KETUK PALU IX

Bukti P-20, mengenai sejarah Bank Indonesia, baik kami sahkan saja. KETUK PALU IX . Bukti P-21, bahan bahasan Rancangan Perubahan Ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KETUK PALU 1X Bukti P-22, Surat Ketetapan Nomor 3 pengurus koperasi, ini kemudian ditambah lagi dengan P-22A sampai 22G yang isinya sama, tapi persetujuannya beda-beda. Jadi ada 22A kami sahkan saja. KETUK PALU IX 21

Bukti P-23, fotokopi kliping koran. KETUK PALU IX

Bukti P-24, fotokopi surat batasan permohonan audiensi.

KETUK PALU IX Bukti P-25, fotokopi surat audiensi. KETUK PALU IX .

Bukti P-26, susunan pengurus koperasi proyek R 100 juta GM. KETUK PALU IX

Bukti P-27, surat kuasa insidentil, jadi yang berkaitan dengan penunjukan pendamping tadi. Bukti P-28, surat hasil rapat anggota luar biasa tertulis dari koperasi, KETUK PALU IX

Bukti P-29, fotokopi Peraturan Bank Indonesia 4/10/PPI/2002 tentang sertifikat Bank Indonesia, kami sahkan.

Nomor

KETUK PALU IX

Bukti P-30, fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, sekarang sudah menjadi undang-undang. Tadi maksudnya masih rancangan ya? KETUK PALU IX 22

Bukti P-31, buku 61 tahun proklamasi 17 Agustus 1945, kami sahkan saja. KETUK PALU IX Bukti P-32, fotokopi siaran pers tentang kontroversi pengesahan hasil Komisi A, ini Komisi A MPR, baik kami sahkan bukti P-32. KETUK PALU IX

Dengan demikian Saudara-saudara Pemohon empat bukti tertulis yang sudah disampaikan ke Mahkamah sebanyak 32 ditambah 22A sampai 22Q sudah kami sahkan sebagai alat bukti perkara ini. Untuk selanjutnya Saudara Pemohon, jadi kewenangan Panel ini adalah untuk memeriksa kelengkapan, mengecek kejelasan permohonan termasuk menasihati dan itu telah dilakukan oleh Panel pada 2 kali persidangan yang sidang yang lalu dan sidang hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa yang dikemukakan oleh Bapak Hakim. Untuk selanjutnya nanti kami akan melaporkan ke sidang Pleno, karena nanti yang menentukan, memutuskan itu adalah Pleno sembilan hakim. Apakah permohonan Bapak—perkara ini akan berjalan lanjut, nanti akan diputuskan oleh rapat Pleno sembilan hakim dan kemudian ada dua kemungkinan pertama nanti karena kami setelah membaca berkasberkas ini misalnya Pleno merasa cukup maka sidang Plenonya tinggal akan membacakan putusan, tapi apabila Pleno memandang belum cukup masih membutuhkan berbagai keterangan tentu akan sidang yang lain, tapi itu nanti akan diputuskan oleh rapat permusyawaratan sembilan hakim. Jadi sudah jelas ya Pak? Jadi sidang yang akan datang tentu akan berupa sidang Pleno dan Pleno itu apa agendanya, apakah membacakan putusan atau apa itu nanti akan diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim, begitu Pak ya, dapat dipahami ya? Jadi oleh karena itu sidang hari ini setelah menerima perbaikan-perbaikan dari Bapak, penjelasan-penjelasan dari Pemohon tadi dan juga pengesahan alat bukti. Maka sidang Panel untuk perkara 8/PUU-V/2007 pada hari ini saya nyatakan cukup dan akan kami tutup.

KETUK PALU 3X 23

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB.

24