PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor: SK.4285/AJ.402/DRJD/2007 TENTANG UJI COBA PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK (SMART CARD) DAN IDENTIFIKASI FREKUENSI RADIO DI KOTA DEPOK MENIMBANG
:
a. Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor telah diatur mengenai penggunaan kartu elektronik (smart card) dan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID); b. Bahwa dengan pertimbangan huruf a perlu diatur uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
MENGINGAT
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG UJI COBA PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK (SMART CARD) DAN IDENTIFIKASI FREKUENSI RADIO DI KOTA DEPOK. Pasal 1
(1). Dalam pelaksanaan pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan telah dinyatakan lulus uji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor, diberikan tanda bukti lulus uji, berupa : a. buku uji; b. tanda uji, berupa plat uji dan tanda samping. (2). Tanda bukti lulus uji yang berbentuk buku uji sebagaimana dalam ayat (1) dapat berbentuk kartu elektronik (smart card). (3). Tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk stiker atau Identifikasi Frekuensi Radio (Radio Frequency Identificator) yang disingkat dengan RFID. Pasal 2 Dalam rangka penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor di seluruh Indonesia perlu dilakukan uji coba penerapan penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID di Kota Depok.
Pasal 3 (1) Dalam rangka uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, buku uji dan tanda uji, berupa plat uji dan tanda samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap diberlakukan. (2) Bentuk, warna, dan ukuran secara rinci kartu elektronik (smart card) dan RFID merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
Pasal 4 (1) Pelaksanaan uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sekurangkurangnya meliputi : a. memiliki sistem informasi dan manajemen; b. mudah dioperasikan; c. harga perangkat keras dan lunak terjangkau; d. sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat; e. dapat diakses maupun mengakses antar sesama Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPBKB) dan antara Unit Pengujian Berkala dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat; f.
tersedianya data base pelaksanaan pengujian di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
(2) Bentuk, warna dan ukuran secara rinci smart card lampiran Peraturan ini.
dan RFID seperti dalam
Pasal 5 (1) Pengorganisasian dan pelaksanaan penerapan uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID diatur oleh Pemerintah Kota Depok dan biaya penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID merupakan satu kesatuan dengan biaya uji berkala kendaraan bermotor yang selama ini berlaku di Kota Depok. (2) Biaya penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID sebagaimana dalam ayat (1), besarnya sesuai dengan hasil pengujian berkala kendaraan bermotor yang selama ini berlaku di Kota Depok dan tidak boleh ada biaya tambahan lagi.
Pasal 6 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama-sama melakukan pengawasan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID di Kota Depok. Pasal 7 Hasil pengawasan, analisis, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan masukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam merumuskan kebijakan menerapkan kartu elektronik (smart card) dan RFID secara nasional. Pasal 8 Pelaksanaan uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok.
Pasal 9 Uji coba ini hanya berlaku di Kota Depok selama 6 (enam) dimulai sejak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan tanggal 7 Juni 2008.
Pasal 10 Untuk kepentingan penyidikan, pembuktian di pengadilan, dan numpang uji, tetap menggunakan buku uji dan tanda uji berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
Pasal 11 Untuk kepentingan administrasi pengujian berkala di Kota Depok diwajibkan memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Nomor : 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor serta ketentuan yang diatur dalam uji coba penggunaan kartu elektronik (smart card) dan RFID.
Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan
:
Pada tanggal :
JAKARTA 7 Desember 2007
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TTD Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889 Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2.
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3.
Gubernur Propinsi Jawa Barat;
4.
Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
5.
Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat;
6.
Kepala Dinas LLAJ Prop. Jawa Barat;
7.
Walikota Depok;
8.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
9.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.
Salinan resmi sesuai dengan aslinya. KEPALA BAGIAN HUKUM
PURWATININGSIH NIP. 120 122 126
6
Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
: SK.4285/AJ.402/DRJD/2007
Tanggal
: 7 Desember 2007
Contoh 1 : Smart Card
Tampak Depan
Tampak Belakang
55 mm
85 mm
7
Contoh 2 : RFID
Keterangan (Remark) RFID : Panjang (Length) : 60 mm Lebar (Width) : 40 mm 40 mm
B 1980 ST
Tanda Nomor
60 mm
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
TTD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc NIP.120 092 889 PURWATININGSIH NIP. 120 122 126
