PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25/M-IND/3/2007 TENTANG PUSAT INFORMASI PRODUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional khususnya industri makanan dan minuman masih ditemui adanya berbagai permasalahan dan hambatan sehingga dapat mengganggu perkembangan sektor industri saat ini;
b.
bahwa informasi yang menyesatkan mengenai industri makanan dan minuman dapat menjadi ancaman bagi pembangunan industri tersebut sehingga perlu langkah-Iangkah penanganan yang sinergis dan terkoordinasi dengan tetap berpedoman pada kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi terkait;
c.
bahwa untuk pelaksanaan penanganan informasi yang menyesatkan mengenai industri makanan dan minuman sebagaimana dimaksud huruf b serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada industri makanan dan minuman maupun konsumen mengenai kebijakan di bidang produk industri makanan dan minuman, perlu dibentuk pusat informasi produk industri makanan dan minuman;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
Mengingat :
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana te!ah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
7.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.
tentang
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA:Membentuk Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, yang selanjutnya disebut PIPIMM dengan susunan kepengurusan yang terdiri atas: I. Pelindung; II. Pembina; III. Pengurus Harian; IV. Bidang-bidang: 1. Bidang Kebijakan (Regulasi); 2. Bidang Keahlian (Pakar); 3. Bidang Edukasi; 4. Bidang Sosialisasi; 5. Bidang Publikasi. KEDUA : PIPIMM mempunyai tugas sehagai berikut: I. Pelindung: 1. Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi PIPIMM; dan 2. Menetapkan dan mengangkat Pengurus Harian berdasarkan usulan Pembina PIPIMM. II. Pembina: 1. Membantu pelindung dalam merumuskan arahan umum pelaksanaan tugas pokok organisasi PIPIMM; 2. Menetapkan program kerja Pengurus Harian; dan 3. Memfasilitasi pengurus harian dalam palaksarlaan program kerja. III. Pengurus Harian: 1. Menetapkan susunan keanggotaan pengurus bidang; 2. Mengajukan program kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Pembina;
3. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Pembina; 4. Melakukan konsultasi dan !mordinasi dengan bidang Kebijakan (Regulasi) dan Keahlian (Pakar); dan 5. Memberikan tanggapan terhadap isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman. IV. Bidang-bidang: 1. Bidang Kebijakan (Regulasi): a) Membantu Pengurus Harian dalam memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan b) Membantu Pengurus Harian dalam pelaksanaan program. 2.
Bidang Keahlian (Pakar): a) Membantu Pengurus Harian dalam melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu sesuai dengan pertimbangan ilmiah (science based); dan b) Membantu Pengurus Harian dalam menyiapkan program edukasi, sosialisasi dan publikasi ke produsen, konsumen, media dan pemerintah.
3.
Bidang Edukasi; a) Melakukan edukasi kepada industri makanan dan minuman tentang peraturan perundangan khususnya yang berkaitan dengan label dan iklan pangan; dan b) Melakukan edukasi dan fasilitasi kepada industri makanan dan minuman skala menengah, kecil dan rumah tangga tentang penerapan cara berproduksi yang baik (GMP dan HACCP) bekerja sama dengan instansi terkait. .
4.
Bidang Sosialisasi; a) Melakukan sosialisasi kepada konsurnen tentang produk industri makanan dan minuman yang bermutu, aman, dan sehat; dan b) Melakukan sosialisasi kepada konsumen tentang cara memilih produk industri makanan dan minuman dengan label dan iklan pangan. 5. Bidang Publikasi: a) Membuat publikasi tentiang industri makanan dan minuman sebagai sarana komunikasi dengan media, produsen, konsumen dan pemerintah dalam rangka membangun citra produk makanan dan minumam Indonesia; b) Melakukan komunikasi publik dengan memanfaatkan seluruh sarana yang ada untuk mengantisipasi isu yang beredar; dan c) Melakukan media briefing dan media visit dalam rangka membangun informasi yang berimbang bagi kepentingan produsen dan konsumen. Susunan Kepengurusan PIPIMM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
KETIGA:
KEEMPAT:
Bagan Organisasi PIPIMM adalah sabagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
KELIMA: a.
Kegiatan operasional PIPIMM sehari-hari dipimpin oleh Ketua Pengurus Harian; dan
b.
Ketua Pengurus Harian dapat membentuk dan mengangkat anggota Sekretariat.
KEENAM : Ketua Pengurus Harian melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Perindustrian tentang realisasi program dan hasil yang dicapai oleh PIPIMM dengan tembusan kepada Pelindung dan Pembina.
KETUJUH : Pengurus PIPIMM melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KESEMBILAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Padatanggal : 29 Maret 2007 MENTERI PERINDUSTRIAN RI FAHMI IDRIS
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINOllSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/M-IND/PER/3/2007 TANGGAL : 29 MARET 2007
SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT INFORMASI PRODUK INDUSTR! MAKANAN DAN MINUMAN
I.
Pelindung 1. Ketua 2. Anggota
II
Pembina 1. Ketua 2. Anggota
III Pengurus Harian 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III
: : Menteri Perindustrian : 1. Menteri Perdagangan 2. Menteri Kesehatan 3. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan 4. Ketua Umum KADIN Indonesia : : Direktur Jenderal Industri Agro danKimia, Departemen Perindustrian; : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian 2. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian; 3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan; 4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan; 5. Deputi III Badan Pengawasan Obat dan Makanan. : : Suroso Natakusuma (FKPI) : Willy Sidarta (ASPADIN) : Franky M.A. Sibarani (GAPMMI) : Yusuf Hady (GAPMMI) : Agus Rahmatilah (APHMI)
4. Bendahara I : Particia Tobing (GAPMMI) Bendahara II : Sribogo Suratmo (AROBIM) IV Bidang-bidang 1. Bidang Kebijakan (Regulasi) Ketua Anggota
: Direktur Industri Minuman dan Tembakau Ditjen IAK : 1. Direktur Industri Makanan, Ditjen IAK 2. Direktur Industri Pangan, Ditjen IKM 3. Direktur Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan
4. Direktur Bina Gizi Masarakat, Departemen Kesehatan 5. Direktur Survey dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian 2. Bidang (Pakar) Ketua Anggota
Keahlian
3. Bidang Edukasi Ketua Wakil Ketua Anggota
4. Bidang Sosialisasi Ketua Wakil Ketua Anggota
5. Bidang Publikasi Ketua Wakil Ketua Anggota
: :
: : : :
Prof Dr FG Winarno 1. Prof. Dr Ir Endang Sutriswati Rahayu Ms (Ahli Biologi Pangan - UGM) 2. Prof. Dr Ir Mariastuti Ms (Ahli Gizi UGM) 3. Dr Widaryati Sudarto Sp. PD. KGEH MARS (Ahli Hospital Management) 4. Dr. Elvina Karyadi (Medical Doctor Seameo, UI) 5. Prof.. Dr. Ir. Maggy Tenawidjaya (Ahli Biokimia Pangan) 6. Prof. Dr. Made Astawan (Ahli Pangan IPB) 7. Drs. Muhammad Saleh (Pakar CSR) Ning Rahayu (GAPMMI) Endang Sunaryo (AROBIM) 1. Yunawati (GAPMMI) 2. Kartika Adiwilaga (GAPMMI) 3. Tjondro Sulistit')rini (APIKI) 4. Lena Prawira (GAPMMI) 5. Trisilowati (NAMPA) 6. Rhadya Setiawan (ASRIM)
: Farchad Poeradisastra (APSARI) : Betsy Manoarfa (NAMPA) : 1. Titie Sadarini (ARIM) 2. Ratna Sari Loopies (APTINDO) 3. Maya Djohari (ASPADIN) 4. Hendro Baruno (ASPADIN : : Ratna Indrayani (ASRIM) : May Prasetio (GAPMMI) : 1. GR. Nur Sapti Putranti (AROBIM) 2. Putut Prabantoro (Praktisi PR) MENTERI PERINDUSTRIAN RI FAHMI IDRIS
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINOllSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/M-IND/PER/3/2007 TANGGAL : 29 MARET 2007 BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI PRODUK INDUSTRI MAKANAN DANMINUMAN
Pelindung
Pembina
Bidang Kebijakan (Regulasi)
Bidang Edukasi
Pengurus
Bidang Sosialisasi
Bidang Keahlian (Pakar)
Bidang Publikasi
