2006

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 10 /Permen/M/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

1

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/M/Tahun 2005 tentang pengangkatan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. 2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Dtjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 3. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Satuan Kerja (Satker) adalah Kantor Pelaksanaan Kegiatan 5. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat

2

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri, meliputi aspek-aspek: a. b. c. d. e.

Aspek Aspek Aspek Aspek Aspek

ketersediaan dana ketetapan tujuan pengeluaran kebenaran pembebanan anggaran kebenaran tagihan kelengkapan bukti pengeluaran Pasal 3

Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat adalah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan anggaran serta untuk menegakkan disiplin anggaran sesuai dengan pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 4 Tujuan dari kegiatan pelaksanaan verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara sebelum dilakukan pembayaran serta untuk mengetahui apakah peraturan perundangan yang berlaku telah ditaati oleh Satuan Kerja atau masih diperlukan adanya tindakan koreksi/perbaikan atas kesalahan yang terjadi. BAB III HASIL VERIFIKASI Pasal 5 Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terhadap temuantemuan koreksi dilakukan sbb : a. Dalam hal pelaksanaan pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran oleh Satuan Kerja, apabila terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku bukti pengeluaran dikembalikan kepada petugas yang bertanggungjawab untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. b. Dalam hal pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran/ Penerbit Surat Perintah Membayar, sebelum terjadinya pembayaran yang dilakukan, apabila terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM mengirimkan nota hasil verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja yang bersangkutan.

3

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Peraturan ini dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada Tanggal : 01 Maret 2006 -------------------------------------A.N. Menteri Negara Perumahan Rakyat Sekretaris,

NOER SOETRISNO NIP.700003088

4

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................................I -1 1. Latar Belakang .......................................................................................................I – 1 2. Pengertian Verifikasi...............................................................................................I – 2 3. Tujuan Verifikasi.....................................................................................................I – 2 4. Ruang Lingkup Verifikasi .......................................................................................I – 3 BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAS .....................................................II – 1 1. Verifikasi Ketersediaan Dana.................................................................................II – 1 2. Verifikasi Ketetapan Tujuan Pengeluaran..............................................................II – 1 3. Verifikasi Kebenaran Pembebanan Anggaran.......................................................II – 3 4. Verifikasi Kebenaran Tagihan................................................................................II – 5 5. Verifikasi Kelengkapan Bukti Pengeluaran ..........................................................II – 11

BAB III HASIL VERIFIKASI.......................................................................................................III – 1

BAB IV LAPORAN HASIL VERIFIKASI ....................................................................................IV– 1

BAB I PENDAHULUAN

5

1. LATAR BELAKANG a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagai organisasi pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan. b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kementerian Negara Perumahan Rakyat dilengkapi dengan satuan organisasi pelaksanan, yaitu satuan organisasi tingkat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV yang bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat menurut bidangnya masing-masing. c.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dibentuk unit organisasi operasional yang disebut Satuan Kerja yang dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja dituangkan dalam Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

d. Pembentukan Satuan Kerja di dalam mencapai tujuan Kementeraian Negara Perumahan Rakyat pada hakekatnya merupakan penyerahan wewenang satuan organiassi eselon I kepada bawahannya. Demikian pula Kepala Satuan Kerja di dalam merealisasikan tugasnya dibantu oleh Satuan Pelaksana yang lebih rendah sesuai dengan fungsinya. e. Penyerahan wewenang tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak masingmasing yaitu hak atasan untuk mengawasi bawahan dan kewajiban bawahan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Dengan demikian setiap jenjang organisasi memiliki fungsi pengawasan dan fungsi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. f.

Untuk mengetahui bahwa pelasksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman serta kriteria seperti diuraikan pada butir (c), maka setiap jenjang organisasi akan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proses kegiatan agar sesuai dengan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan ini pada hakekatnya merupakan pengawasan melekat.

g. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungjawaban. Setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. h. Pada tingkat satuan kerja pelaksanaan pengawasan tersebut dinamakan “PENGENDALIAN” yaitu pengawasan yang dapat diikuti dengan tindakan turun tangan berupa koreksi atau kebijakan oleh pimpinan yang berwenang apabila dalam pelaksanaan dijumpai adanya ketidaksesuaian rencana/ketentuan yang berlaku atau adanya hambatan, gangguan dan kendala yang harsu segera ditindaklanjuti. i.

Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menegakkan disiplin anggaran yaitu ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Secara dini pengawasan anggaran dilakukan dengan melakukan pengujian atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran. Pengujian tersebut dalam terminologi keuangan disebut “VERIFIKASI”.

j.

Kegiatan pengujian dapat dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran atau setelah terjadinya pembayaran. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran disebut”PENGAWASAN PRALAKSANA (PRE AUDIT)”. Sedangkan yang dilakukan setelah terjadinya pembayaran disebut “PENGAWASAN PURNALAKSANA (POST AUDIT)”. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran dapat dilakukan oleh Satuan Kerja sebagai unit operasional yang melaksanakan pekerjaan.

6

k.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 68 dan pasal 69. biro Keuangan Departemen, wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen pengeluaran anggaran. ???

l.

Buku petunjuk ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dengan segala aspek yang perlu diketahui, dipahami dan dikuasai agar dapat melakukan fungsi pengawasan seacra benar khusunya verifikasi.

2. PENGERTIAN VERIFIKASI Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. 3. TUJUAN VERIFIKASI a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara sebelum dilakukan pembayaran. b. Untuk memperoleh kebenaran secara substantif dan formal, bahwa dokumen yang akan dikirimkan kepada KPPN telah lengkap dan benar sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. c.

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh Satuan Kerja atau masih diperlukan adanya tindakan koreksi/perbaikan atas kesalahan yang terjadi.

4. RUANG LINGKUP VERIFIKASI Ruang lingkup verifikasi mencakup aspek-aspek sbb : a. Aspek ketersediaan dana, meliputi : 1) Apakah dana untuk membiayai pengeluaran tersebut tersedia dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan. 2) Apakah dana untuk membiayai pengeluaran tersebut jumlahnya cukup tersedia dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan. b. Aspek ketepatan tujuan pengeluaran, meliputi : 1) Apakah tujuan pengeluaran yang tercantum dalam bukti pengeluaran sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian kontrak/SPK.. 2) Apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen perjanjian/kontrak/SPK sesuai tujuannya dengan uraian pekerjaan yang tercantum dalam DIPA atau dokumen lainnya yang disamakan. 3) Apakah volume dan jenis pekerjaan/barang yang tercantum dalam bukti pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan. c.

Aspek kebenaran pembebanan anggaran, meliputi : 1) Sumber dana : rupiah murni atau pinjaman/hibah luar negeri 2) Jenis belanja : belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal 3) Fungsi, Sub fungsi, Program yang tercantum dalam DIPA 4) Kegiatan yang tercantum dalam DIPA 5) Sub kegiatan 6) Mata Anggaran Keluaran (MAK).

d. Aspek kebenaran tagihan, meliputi :

7

1) Penerapan ketentuan mengenai persyaratan pembuatan bukti pengeluaran dan dokumen yang mendasarinya. 2) Penerapan ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang/jasa. 3) Perhitungan secara aritmatik 4) Penerapan tarif 5) Perhitungan potongan-potongan e. Aspek kelengkapan bukti pengeluaran, meliputi : 1) Bukti pengeluaran 2) Dokumen pendukung bukti pengeluaran

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI

1. VERIFIKASI KETERSEDIAAN DANA Tujuan verifikasi ketersediaan dana adalah untuk memperoleh kepastian bahwa dana untuk membiayai pengeluaran untuk keperluan yang tercantum dalam tanda bukti, telah tersedia dan masih cukup tersedia dalam DIPA.

8

Verifikasi dilakukan terhadap jenis belanja yang tertera dalam DIPA terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Jenis Belanja No 1

Jenis Belanja Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

• • • • • • • • • •

Klasifikasi Belanja Gaji dan tunjangan Honorarium, Vakasi & lembur Barang & jasa Pemeliharaan Perjalanan Tanah Peralatan & mesin Gedung & bangunan Jaringan Aset tetap/ fisik lainnya

2. VERIFIKASI KETEPATAN TUJUAN PENGELUARAN Tujuan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran adalah untuk memperoleh kepastian bahwa jumlah pengeluaran yang tercantum dalam bukti pengeluaran penggunaannya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam DIPA. Dokumen yang digunakan sebagai alat pengujian DIPA Jenis Belanja No Jenis Belanja/ Klasifikasi Belanja 1 BELANJA PEGAWAI

Tujuan Pengeluaran

Gaji & Tunjangan

Honorarium, Lembur

2

Vakasi

BELANJA BARANG Barang & Jasa

Pemeliharaan

&

Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yg diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yg telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi yg harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok sebagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yg dilakukan (tunjangan istri/suami, anak, jabatan struktural/fungsional, uang makan/laukpauk, tunjangan beras, PPh, tunjangan kemahalan) baik dalam bentuk uang maupun barang. Kompensasi yg harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium tim dsb, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yg berlaku termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/lembaga yg dialihkan ke daerah & kantor di lingkungan kementerian Negara/lembaga yg dilikuidasi. Pembelian barang & jasa yg habis pakai untuk memproduksi barang & jasa yg dipasarkan maupun yg tidak dipasarkan. Pengeluaran yg dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya & jasa dll pengeluaran yg diperlukan untuk mebiayai pekerjaan yg bersifat non fisik secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementeriaan negara/lembaga. Pengeluaran yg dilakukan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan

9

No

Jenis Belanja/ Klasifikasi Belanja

Perjalanan 3

BELANJA MODAL

Tanah

Peralatan & mesin

Gedung & bangunan

Jaringan

Aset Tetap/Fisik lainnya

Tujuan Pengeluaran bermotor dll yg berhubungan dgn penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung. Pengeluaran yg dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dlm rangka pelaksanaan tugas & fungsi serta jabatan. Pengeluaran yg dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung & bangunan, jaringan, maupun dlm bentuk fisik lainnya seperti buku, binatang dsb. Pengeluaran yg diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian balik nama & sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, epmatangan tanah, pembuatan ertifikat tanah, serta lain-lain yg bersifat administratif sehubungan dgn pembentukan modal. Pengeluaran yg diperlukan untuk pengadaan alat-alat & mesin yg dipergunakan dlm kegiatan pembentukan modal, termasuk didalamnya biaya untuk penambahan penggantian & peningkatan kualitas peralatan & mesin. Pengeluaran yg diperlukan untuk perencanaan, pengawasan & pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung & bangunan termasuk didlmnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. Pengeluaran yg diperlukan untuk penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan prasaran dan sarana yg berfungsi auat merupakan bagian dari jaringan, seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, air bersih. Pengeluaran dipergunakan dlm kegiatan pembentukan modal dlm bentukaset fisik lainnya seperti buku, binatang dll.

3. VERIFIKASI KEBENARAN PEMBEBANAN ANGGARAN Tujuan verifikasi kebenaran pembebanan anggaran adalah untuk memperoleh kepastian bahwa pengeluaran tercantum dlm tanda bukti pengeluaran benar-benar telah dibebankan pada Program,Kegiatan, Sub Kegiatan dan Mata Anggaran Keluaran (MAK) serta tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan DIPA. No I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Klasifikasi Belanja Belanja Pegawai Belanja Gaji Pokok PNS Pembulatan Gaji & Tunjangan PNS Belanja Tunjangan suami/istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Kemahalan PNS Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS Belanja Tunjangan Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS

Kode MAK 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511127 511128 511129 511134

10

II. 1. 2. 3. 4.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Belanja Barang Belanja Keperluan sehari-hari kantor Belanja Inventaris kantor Belanja Pengadaan bahan makanan Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi bersifat kontraktual Belanja barang operasional lainnya Belanja bahan Belanja langganan daya & jasa Belanja jasa pos & giro Belanja biaya pemeliharaan gedung & bangunan Belanja biaya pemeliharaan gedung & bangunana lainnya Belanja biaya pemeliharaan peralatan & mesin Belanja biaya pemeliharaan peralatan & mesin lainnya Belanja perjalanan biasa Belanja pemeliharaan jalan & jembatan Belanja biaya pemeliharaan irigasi Belanja pemeliharaan jaringan Belanja pemeliharaan lainnya Belanja perjalanan lainnya

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belanja Modal Belanja modal tanah Belanja modal peralatan mesin Belanja modal gedung & bangunan Belanja modal jalan & jembatan Belanja modal irigasi Belanja modal jaringan Belanja modal fisik lainnya

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

521111 521112 521113 521114 521119 521211 522111 522112 523111 523112 523121 523122 524111 523131 523132 523133 523141 524119 531111 532111 533111 534111 534112 534113 534119

4. VERIFIKASI KEBENARAN TAGIHAN Tujuan verifikasi kebenaran tagihan untuk memperoleh kepastian apakah tanda bukti pengeluaran telah benar dibuat sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Verifikasi kebenaran tagihan dilakukan terhadap : 4.1. kebenaran pengisian dokumen tanda bukti, meliputi : a. Kuitansi b. Dokumen Perjanjian/kontrak/SPK (KPBJ) c. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan/penyerahan barang/serah terima pekerjaan d. Berita Acara Pembayaran e. Daftar-daftar pembayaran 4.2. Kebenaran Perhitungan, meliputi : a. Perhitungan perkalian b. Perhitungan penjumlahan c. Perhitungan potongan-potongan d. Penerapan tarif 4.3. Kebenaran prosedur pengadaan barang & jasa, meliputi : a. Pelelangan b. Pemilihan langsung c. Penunjukan langsung d. Swakelola

11

4.1. Verifikasi Kebenaran Pengisian Dokumen Tanda Bukti No 1.

Jenis Dokumen Kuitansi

Isi Pokok Dokumen 1. Atas Nama Wajib Bayar Bukti pengeluaran dari Satuan Kerja yg melakukan pembayaran atas tagihan kepada negara dibuat atas nama Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen 2. Nama yg berhak menerima pembayaran Dalam bukti pengeluaran nama yg berhak menerima harsu sama dgn nama org yg tertera dlm kontrak/SPK/ dokumen lainnya baik ejaan tulisan 3. Uraian Pembayaran Uraian pembayaran harus sama dgn kegiatan/pekerjaan yg tercantum dlm kontrak/SPK/ dokumen lainnya baik volume kualitas & tahapan pembayaran. 4. Jumlah uang yg tertulis dlm angka & huruf harus sama. 5. Bea Materai ƒ Pembayaran sampai dgn Rp. 250.000 tdk dikenakan bea materai ƒ Pembayaran di atas Rp. 250.000 – Rp. 1.000.000 dikenakan materai Rp. 3000 ƒ Pembayaran di atas Rp. 1.000.000 dikenakan bea materai Rp. 6.000 Kecualia ada peraturan yg mengubahnya. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NPWP pada kuitansi atau dokumen pendukung lainnya 7. Tandatangan yg berhak menerima pembayaran Dilakukan oleh yg berhak menerima pembayaran atau oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yg sesuai dgn ketentuan yg berlaku. 8. Tandatangan Setuju dibayar melalui LS Dilakukan oleh Kepala Satker atau pejabat yg ditunjuk. 9. Tandatangan Setuju & Lunas dibayar Dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

2.

Surat Perintah Kerja (SPK)

10. Penulisan kuitansi tidak boleh cacat, berupa coretan/hapusan/tindihan. Unsur-unsur SPK sekurang-kurangnya harus memuat : 1. Pihak yg memerintahkan & yg menerima perintah pelaksanaan pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Pokok pekerjaan yg diperjanjikan 3. Harga yg tetap & pasti serta syarat-syarat

12

3.

Surat Perjanjian/Kontrak

4.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/serah terima pekerjaan

5.

Berita Acara Pembayaran

pembayarannya. 4. Persyaratan & spesifikasi teknis. 5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 6. Sanksi dlm hal rekanan tdk memenuhi kewajibannya. 7. Persetujuan untuk melaksanakan SPK 8. Bermaterai cukup Surat Perjanjian/Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: 1. Para pihak yg menandatangani kontrak yg meliputi nama, jabantan & alamat 2. Pokok pekerjaan yg diperjanjikan dgn uraian yg jelas mengenai jenis & jumlah barang/jasa yg diperjanjikan 3. Hak & Kewajiban para pihak yg terkait dlm perjanjian 4. Niali atau harag kontrak pekerjaan,serta syarat-syarat pembayaran 5. Persyaratan & spesifikasi teknis yg jelas & rinci 6. Tempat & jangka waktu penyelesaian/penyerahan dgn disertai jadwal waktu penyelesaian yg pasti serta syaratsyarat penyerahan 7. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yg dilaksanakan dan atau ketentuan mengenai kelaikan 8. Ketentuan mengenai cidera janji & sanksai dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya 9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak 10. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dlm hal terjadi kegagalan dlm pelaksanaan pekerjaan 11. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja 12. Ketentuan mengenai bentuk & tanggungjawab gangguan lingkungan 13. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan 14. Bermaterai cukup Sekurang-kurangnya memuat : 1. Tempat, hari, tanggal pembuatan berita acara 2. Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak 3. Dasar pembuatan berita acara 4. Prestasi kemajuan fisik pekerjaan/ hasil pekerjaan yg akan diserahkan. 5. Pernyataan pihak kesatu menerima pekerjaan dari pihak kedua 6. Pernyataan besarnya pembayaran yg berhak diterima oleh pihak kedua 7. Nama & tandatangan kedua belah pihak Sekurang-kurangnya memuat : 1. Tempat, hari, tanggal pembuatan berita acara 2. Nama, jabatan, alamat kedua belah pihak 3. Dasar pembuatan berita acara 4. Harga kontrak 5. Perhitungan pembayaran, meliputi : a. Jumlah yg telah dibayarkan sampai dgn angsuran yg lalu

13

b. Jumlah angsuran dlm berita acara ini c. Perhitungan uang muka & potongan lainnya d. Jumlah yg berhak diterima dgn berita acara pembayaran ini e. Nama & ttd kedua belah pihak 6. Bermaterai cukup 6.

4.2.

Daftar Pembayaran a.l : - Daftar Gaji/upah - Daftar lembur - Daftar honorarium - Daftar tunjangan - Lain-lain

Sekurang-kurangnya memuat : 1. Uraian pekerjaan/pembayaran 2. Periode pekerjaan 3. Nama yg berhak menerima pembayaran 4. Jumlah hari/jam kerja 5. Tarif perhari/perjam 6. Potongan-potongan 7. Jumlah yg dibayarkan 8. Tandatangan yg menerima pembayaran 9. Nama & ttd pembuat daftar 10. Nama, ttd dua orang saksi (untuk upah pekerja harian lepas) 11. Nama, ttd pengawas lapangan (untuk upah pekerja harian lepas) 12. Tandatangan Bendahara/Kepala Satker/Pejabat lain yg ditunjuk

Verifikasi Kebenaran Perhitungan

No 1.

Jenis Dokumen Kontrak/SPK

2.

Berita Acara Pembayaran

3. 4.

Faktur Kuitansi

5.

Daftar Pembayaran a. Gaji PNS b. Gaji bulanan satker

c.

pegawai

Upah pekerja Harian Lepas

d. Tunjangan

e. Lembur

Isi Pokok Dokumen Perhitungan perkalian & penjumlahan dlm volume/kuantitas & harga. • Perhitungan prosentase kemajuan pekerjaan • Perhitungan uang muka & potongan-potongan Perhitungan perkalian & penjumlahan Kesesuaian jumlah uang dlm kuintansi dgn jumlah uang dlm Berita Acara Pembayaran & faktur • Perhitungan gaji pokok & tunjangan-tunjangan • Perhitungan potongan-potongan • Penjumlahan vertikal & horizontal • Perhitungan gaji dlm 1 bulan • Perhitungan potongan-potongan • Penjumlahan vertikal & horizontal • • •

Perhitungan jumlah hari kerja Perhitungan potongan-potongan Penjumlahan vertikal & horizontal

• • •

Perhitungan besarnyan tunjangan dibayarkan Perhitungan potongan-potongan Penjumlahan vertikal & horizontal

• • • •

Perhitungan jumlah hari & jam lembur Perhitungan besarnya lembur yg dibayarkan Penerapan tarif lembur Penjumlahan vertikal & horizontal

yg

14

f.

6.

Honorarium

Pembayaran Pembebasan Tanah a. Daftar ganti rugi tanah/bangunan/tanaman diatasnya

• •

Perhitungan honorarium yg dibayarkan Penjumlahan vertikal & horizontal

•

Perhitungan luas tanah x harga satuan ganti rugi Perhitungan jumlah & jenis tanaman x harga satuan ganti rugi Perhitungan luas & jenis bangunan x harga satuan ganti rugi Penjumlahan vertikal & horizontal

• • •

b. Honorarium Panitia c.

Biaya administrasi Panitia

d. Biaya operasional panitia 7.

Biaya Perjalana Dinas

1% x taksiran ganti rugi (kali ganti rugi maksimum Rp 2 milyar) 1% x taksiran ganti rugi (kali ganti rugi maksimum Rp 2 milyar) 2% x taksiran ganti rugi (kali ganti rugi maksimum Rp 2 milyar) • Perhitungan jumlah hari x tarif • Perhitungan biaya angkutan • Penjumlahan vertikal & horizontal

4.3. Verifikasi kebenaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa 4.3.1.

Tata Cara Pengadaan a. Pelelangan b. Penunjukan langsung c. Pemilihan langsung d. Swakelola

4.3.2.

Prosedur pelelangan

Pekerjaan Jasa pemborongan/Konstruksi ; No 1.

Nilai Pengadaan s/d Rp. 1 milyar

2.

Diatas Rp. 1 milyar

Rekanan yg diundang Usaha kecil & Koperasi Kecil Kecuali untuk paket pekerjaan yg menurut kompetensi teknis yg tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil/koperasi kecil Bukan Usaha Kecil Perusahaan asing dapat ikut serta untuk nilai > Rp. 50 milyar, harus bekerjasama dgn perusahaan nasional

4.4. Pekerjaan Pemasok Barang/Jasa lainnya No 1.

Nilai Pengadaan s/d Rp. 1 milyar

Rekanan yg diundang Usaha kecil & Koperasi Kecil

2.

Diatas Rp. 1 milyar

Bukan Usaha Kecil Perusahaan asing dapat ikut serta untuk nilai > Rp. 10

15

milyar, harus bekerjasama dgn perusahaan nasional

4.5. Pekerjaan Jasa Konsultansi No 1. 2.

Nilai Pengadaan s/d Rp. 1 milyar Diatas Rp. 1 milyar

Rekanan yg diundang Pengusaha kecil Bukan Usaha Kecil Perusahaan asing dapat ikut serta untuk nilai > Rp. 5 milyar, harus bekerjasama dgn perusahaan nasional

1. Pemilihan Langsung a. Untuk pengadaan sampai dgn Rp. 100 juta b. Jika metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien c. Dilaksanakan penyedia barang/jasa membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa sekurang-kurangnya 3 penawaran yg telah lulus pra kualifikasi d. Dilakukan negosiasi secara berasing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga dan harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum/ melalui internet 2. Penunjukkan Langsung a. Pengadaan dengan nilai di bawah Rp. 50 juta b. Pengadaan barang/jasa yg setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 peserta yg memenuhi syarat. c. Dalam kondisi tertentu dan khusus, penanganan darurat/mendesak setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Pimpinan d. Penyedia barang/jasa tunggal 3. Swakelola a. Pekerjaan yg dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa b. Pekerjaan yg secara rinci/detil tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu c. Pekerjaan penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, percontohan yg bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yg belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan atau pekerjaan khusus yg bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboraturium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah. d. Pekerjaan yg bersifat rahasia e. Dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa, insatnsi pemerintah lain & kelompok masyarakat/LSM/penerima hibah. 5. VERIFIKASI KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN Tujuan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran adalah untuk memperoleh kepastian bahwa bukti pengeluaran telah dilengkapi oleh dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis masingmasing bukti pengeluaran bersangkutan.

16

Verifikasi dilakukan terhadap : 5.1. Kelengkapan Bukti Pengeluaran 5.1.1. Kelengkapan Bukti Pengeluaran Gaji Upah No

Jenis Dokumen Gaji pegawai proyek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surat Keputusan Surat Perintah Kerja Daftar hadir Kuitansi Daftar Gaji Daftar Upah Daftar Tunjangan Daftar Honorarium Daftar Lembur

X -

Jenis Pengeluaran Upah Tunjangan Honorarium pekerja harian X X X -

Lembur X

X X -

X X X -

X X

X -

X X -

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

5.1.2. Kelengkapan Bukti Pengeluaran Pengadaan Tanah No

Jenis Dokumen Biaya ganti rugi

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7.

Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Surat permohonan penetapan lokasi bangunan dr instansi yg memerlukan tanah kpd Bupati/Walikotamadya melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dari Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Permohonana pengadaan tanah kepada panitian pengadaan tanah dari instansi yg berkepentingan Pengumuman hasil inventarisasi berupa daftar & peta Surat keputusan panitian tentang bentuk & besarnya ganti kerugian Surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah

X

Jenis Pengeluaran Honorarium Biaya panitia Administrasi Panitia -

Biaya Oprasi Panitia -

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

17

8. 9. 10. 11. 1.

Kuitansi Bukti pembayaran biaya honorarium oleh panitia Bukti pengeluaran biaya administrasi oleh panitia Bukti pengeluaran biaya operasional oleh panitia Daftar nominal pembayaran ganti rugi

X -

X X

X -

X -

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

5.1.3. Kelengkapan Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas No

Jenis Dokumen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Daftar Nominatif (pembayaran LS) Surat Perintah Tugas Surat Keputusan Menteri Surat Perintah Perjalanan Dinas Kuitansi Surat Keputusan Sekneg Daftar Perincian Perjalanan Dinas

8.

Daftar Biaya pengepakan/ penggudangan/ pengangkutan barang Daftar biaya pemetian/ perawatan/ pengawetan/pembungkusan/ pemakaman/pembakaran.pengiriman jenazah

9.

5.1.4.

No

Perjalanan Dinas Dlm Negeri X X X X X

X X X X X

Perjalanan Dinas Luar Negeri X X X X X X X

-

X

-

X

-

-

Kelengkapan Bukti Pengeluaran Pengadaan Barang/Jasa

Jenis Dokumen Barang

1.

Jenis Pengeluaran Perjalanan Dinas Pindah

Kontrak dilampiri : ƒ Surat Penunjukkan ƒ Dokumen penawaran ƒ Spesifikasi Umum ƒ Spesifikasi Khusus ƒ Gambar-gambar ƒ KAK/TOR ƒ Adenda dalam Proses pemilihan ƒ Daftar Kuantitas & Harga untuk kontrak harga satuan ƒ Hasil Negosiasi ƒ Jaminan Pelaksanaan ƒ Jaminan Uang Muka

Jenis Pengadaan Jasa Pemborongan

Jasa Konsultansi

X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X

X

-

X X

X X

X X

18

2. 3.

Kuitansi BA Pemeriksaan Pekerjaan

X X

X X

X X

4. 5. 6. 7.

BA Penyerahan pekerjaan BA pembayaran Faktur pajak & SSP Surat pernyataan dr Kepala satker/ Pejabat yg ditunjuk bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan menurut ketentuan yg berlaku

X X X X

X X X X

X X X X

5.2. Kelengkapan Dokumen yg disampaikan ke KPPN 5.2.1.

Pembayaran dengan menggunakan UP a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) b. Faktur Pajak & SSP

5.2.2.

Pembayaran Langsung (LS) a. Belanja pegawai 1) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor & vakasi yg di tandatangani oleh kuasa PA atau pejabat yg ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran. 2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dlm hal terjadi perubahan pada daftar gaji 3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi & SPK lembur 4) Surat Setoran Pajak (SSP) b. Non Belanja Pegawai 1) Resume kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 3) Faktur pajak & SSP

BAB III HASIL VERIFIKASI Sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan verifikasi dilakukan sbb : 1. Dalam hal pelaksanaan pengujian dilakukan sebelum terjadinya pembayaran oleh Satuan Kerja, maka bila terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yg berlaku, bukti pengeluaran yg bersangkutan dikembalikan kepada rekanan atau kepada petugas yg

19

bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tsb untuk dilengkapi dan atau diperbaiki sehingga memenuhi persyaratan seharusnya. Bentuk nota pengembalian seperti tertera pada contoh nomor 1. 2. Dalam hal pelaksanaan pengujian dilakukan oleh Bagian Keuangan setelah terjadinya pembayaran yg dilakukan, maka bila terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuanketentuan yg berlaku, atas temuan tersebut Bagian Keuanagn mengirimkan Nota Hasil Verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan. Nota hasil verifikasi tsb memuat temuan-temuan hasil verifikasi & langkah-langkah tindak lanjut yg harus dilakukan oleh Kerpala Satuan Kerja dimaksud. Bentuk nota Hasil Verifikasi seperti tertera pada contoh nomor 2.

Contoh 1 Nomor Lampiran

: :

.............................,................

Kepada YTh ....................................................... ....................................................... Di ...................................................... Perihal : Pengembalian Tanda Bukti

20

Setelah dilakukan penelitian terhadap bukti-bukti tagihan saudara mengenai pembayaran untuk : ......................................................................................................................................................... Berdasarkan SPP nomor ...........................Tanggal..............................................ditemukan Kekurangan/kesalahan sbb : 1. ................................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................................ 4. ................................................................................................................................................. 5. ................................................................................................................................................. Agar kekurangan / kesalahan tsb dapat dilengkapi/diperbaiki sebelum tagihan tsb diajukan kembali kepada kami. ................................,.................. ................................................... NIP............................................. Tembusan kepada Yth :

Contoh 2 Nomor Lampiran

: :

.............................,................

Kepada YTh ....................................................... ....................................................... Di ...................................................... Perihal : Nota Hasil Verifikasi Berdasarkan verifikasi terhadap SPM dan dokumen keuangan lainnya Satuan Kerja Saudara, sesuai dengan ketentuan Keppres RI No. 42 tahun 2002 Pasal 68 dan Pasal 69 bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sbb :

21

1. Pelaksanaan verifikasi tsb diatas didasarkan pada 5 kriteria yaitu : 1.1. Ketersediaan dana 1.2. Ketepatan tujuan pengeluaran 1.3. Kebenaran pembebanan anggaran 1.4. Kebenaran tagihan 1.5. Kelengkapan bukti pengeluaran 2. Hasil temuan verifikasi berupa kesalahan/penyimpangan sebagaimana tertera pada lajur (4) daftar lampiran.............. Terhadap temuan tsb dimohon dengan hormat perhatian saudara untuk melakukan tindaklanjut penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada lajur (6) lampiran yg sama. 3. Kami mohon agar tanggapan berupa tindaklanjut disampaikan langsung kepada Bagian Keuangan dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan. Dalam hal terdapat penyetoran uang ke rekening Kas Negara, agar melampirkan copy tanda bukti setoran yang dimaksud. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kepala Bagian Keuangan

.H. Abdul Hamid, SE, MSi NIP. 1100........ Tembusan kepada Yth : 1. Bapak Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagai laporan 2. Bapak Inspektorat Kementerian Negara Perumahan Rakyat 3. Satuan Kerja 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di......................... 5. Sdr............................... 6. pertinggal

22

Halaman :................... DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : Tanggal: Kepada Yth Kode No URUT 1

:......................... :.......................... SPM GU/LS

BUKTI PENGELUARAN

2

3

TEMUAN VERIFIKASI 4

KODE 5

PETUNJUK TINDAK LANJUT 6

23

Contoh 3 Nomor Lampiran

: : 1 berkas

.............................,................

Kepada YTh Menteri Perumahan Rakyat Di Jakarta Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Bagian Keuangan Sesuai dengan Keppres No. 42 tahun 2002 Pasal 68 dan 69, bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil verifikasi terhadap SPM dan dokumen lainnya mengenai Kantor Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran............................Sampai dengan bulan..................................dengan status sbb : 1. Jumlah SPM diverifikasi .......................buah 2. Temuan hasil verifikasi a. Temuan hasil Verifikasi selesai ditanggapi .......................buah b. Temuan hasil Verifikasi masih dalam proses tindak lanjut .......................buah c. Jumlah temuan hasil verifikasi .......................buah .......................buah 3. Uang yang harus disetor ke Kas Negara a. Uang yg sudah disetor ke Kas Negara b. Uang yg belum disetor ke Kas Negara c. Jumlah Uang yg harus disetor ke Kas Negara

Rp..................... Rp..................... Rp.....................

Atas perkenan dan petunjuk Menteri selanjutnya kami ucapkan terimakasih. SEKRETARIS KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ............................................ Tembusan disampaikan kepada :

24

1. Inspektur Kementerian Negara Perumahan Rakyat 2. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat 3. Kepala Bagian Keungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat

BAB IV LAPORAN HASIL VERIFIKASI

Pelaksanaan verifikasi oleh Bagian Keuangan setiap bulannya dilaporkan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan menggunakan bentuk laporan seperti tertera pada contoh nomor 3a sampai dengan 3c. Laporan hasil verifikasi tsb memuat : 1. Jumlah SPM/SP2D yang telah diverifikasi 2. Jumlah temuan hasil verifikasi, meliputi : a. Temuan verifikasi yang telah selesai ditanggapi b. Temuan verifikai yang masih dalam proses tindak lanjut c. Jumlah temuan hasil verifikasi seluruhnya 3. Jumlah uang yang harus disetorkan ke Kas Negara, meliputi : a. Uang yang telah disetor ke Kas Negara b. Uang yang belum di setor ke Kas Negara c. Jumlah seluruh uang yang harus disetorkan ke Kas Negara

25

Contoh No. 3a LAPORAN TEMUAN VERIFIKASI BAGIAN KEUANGAN Status s/d bulan :........................................... No

SATMINKAL

JUMLAH SPM DIVERIFIKASI

TEMUAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH

1

2

3

4

SELESAI DITANGGAPI JUMLAH 5

% 6

UANG YANG HARUS DISETOR KE KAS NEGARA

DALAM PROSES JUMLAH 7

JUMLAH (Rp) % 8

9

TELAH DITINDAKLANJUTI JUMLAH (Rp) 10

% 11

DALAM PROSES JUMLAH (Rp) 12

% 13

TOTAL

26

Contoh No. 3b TEMUAN HASIL VERIFIKASI BAGIAN KEUANGAN (REKAPITULASI per SATMINKAL & KRITERIA) Status s/d bulan :...........................................

No

SATMINKAL

TEMUAN PERKRITERIA

JUMLAH 1

2

3

KETERSEDIAAN DANA 4

KETEPATAN TUJUAN 5

KEBENARAN PEMBEBANAN 6

KEBENARAN TAGIHAN 7

KELENGKAPAN TANDA BUKTI 8

TOTAL

27

Contoh No. 3C TEMUAN VERIFIKASI BAGIAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA (REKAPITULASI per SATMINKAL & JENIS BELANJA) Status s/d bulan :...........................................

No

SATMINKAL

JUMLAH

1

2

3

BELANJA BARANG

PEGAWAI 4

BARANG 5

MODAL 6

KANTOR

28

29

30