2006

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTIKEL LEPAS

Urgensi Sifat Melawan Hukum Materil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Joelman Subaidi1

Abstrak Correspondence: [email protected] 1.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

The Constitutional Court did not consider the history of the development of law, where the law can not only rely on legal certainty alone but must also consider public sense of justice. The Constitutional Court in its decision did not take into consideration the principle of freedom bound owned by the judges in Indonesia. According to the author of the cancellation of the unlawful nature of the material in Law 31 of 1999 as amended by Law No. 20 2001 inhibits the judge to make an interpretation that the law can keep abreast of the dynamics of society and can provide a sense of justice Whereas verdict in Indonesia showed that the unlawful nature of the material has given room for judges in order to adjust the Law berinterpretasi NO.3 1971 and Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 with the dynamics of the community to explore the values of law and a sense of justice in society. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Melawan Hukum

Undang-Undang,

Sifat

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015)| 64

ISSN 2302-6219

Urgensi Sifat Melawan Hukum – Joelman Subaidi (64-94)

LATAR BELAKANG

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang hanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003l Peraturan Perundang-

terbatas

pada

melawan

hukum

dalam arti formil saja.

undangan-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 (Putusan Mahkamah Konstitusi

Akan

tetapi

Putusan

No.003/PUU-IV/2006) telah mem-

Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-

bawa perubahan terhadap ajaran

IV/2006

sifat melawan hukum dalam Undang-

polemik bahkan para hakim baik

Undang

hakim

Nomor

tentang

31

Tahun

Pemberantasan

1999 Tindak

tersebut, di

menimbulkan

pengadilan

negeri,

pengadilan tinggi maupun ditingkat

Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun

Mahkamah

1999)

mengesampingkan

putusan

Mahkamah

tersebut

yang

diubah Nomor

sebagaimana

melalui 20

Undang-Undang

Tahun

Perubahan

atas

Nomor

Tahun

31

Pemberantasan

telah

2001

tentang

Undang-Undang 1999

tentang

Tindak

Pidana

Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001).

terutama

Agung

cenderung

Konstitusi terkait

dengan

sifat

melawan hukum. Mengapa demikian? Bagaimana melawan

urugensi hukum

dari

sifat

terutama

sifat

rnelawan hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya

tersebut

telah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut? Dalam ini penulis akan

menyatakan bahwa penjelasan Pasal

membahas

2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

mendasarkanpada tinjauan historis

sebagaimana telah diubah dengan

terhadap

UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

dengan

Pemberantasan

Undang-Undang

Dasar

hal

tersebut

pembentukan

dengan Undang-

Tindak

Pidana

Negera Republik Indonesia Tahun

Korupsi (UU No.3 Tahun 1971) yang

1945

merupakan

(UUD

mempunyai mengikat. Mahkamah

1945)

dan

kekuatan Dengan

tidak hukum

demikian

Konstitusi

telah

cikal

bakal

dari

diterapkannya sifat melawan hukum dalam

undang-undang

pemberantasan

tindak

mengenai pidana

menyempitkan sifat melawan hukum

korupsi. Selain itu penulis juga akan

dalam UU No. 31 Tahun 1999

melakukan

analisa

terhadap


ISSN 2302-6219


yurispudensi

meninggat

perkem-

bangan sifat melawan hukum melalui

istilah

yang

digunakan

untuk

melawan hukum.

pembentukan norma-norma hukum Lebih lanjut menurut Pompe,

dalam putusan-putusan pengadilan yang

kemudian

menjadi

onrechtmatigheid dengan

yurispudensi.

wederrechteJijk termasuk

pengertian Namun

sebelum

kita

bersinonim

perbuatan

melanggar

hukum dalam arti luas sebagaimana

membahas mengenai hal tersebut

dimaksud

ada baiknya kita membahas terlebih

Lindenbaum-Cohen

dahulu

1919.1 Oleh karena itu pengertian

sifat

mengenai melawan

demikian dipandang

Kata

perkembangan

hukum.

Dengan

melawan

melawan

hukum

pidana

berasal

dari

kata

dalam

hukum saling

Arrest 31

Januari

dalam mengisi

hukum dengan

pengertian melanggar hukum dalam

onrechtmatigheid

yang

berarti

hukum

melanggar

dalam

hukum

mengartikan hukum secara sempit

perdata. Rumusan onrechtmatigheid

yaitu hanya sebagai undang-undang,

itu sendiri terdapat dalam Pasal 1401

sehingga melawan hukum diartikan

Burgerlijk Wetboek (8W) atau dalam

sebagai melawan hukum diartikan

pasal 1365 Kitab Undang-undang

sebagai

Hukum

bertentangan

hukum

Perdata

(KUHPer).

perdata.

para

perbuatan dengan

yuris

yang peraturan

Sedangkan dalam hukum pidana

tertulis saja. Hoge Raad menerima

melawan

disepadankan

dan menerapkan pandangan formil

dengan wederrechteJijk. Walaupun

sebagaimana dilihat dalam putusan-

demikian antara onrechtmatigheid

putusan Hoge Raad sebelum tahun

dengan wederrechteJijk tidak ada

1919

perbedaan dan keduanya merupakan

terkenal adalah Jutphense Juffroum

hukum

salah

satu

putusan

yang

Arrest 10 Juni 1910.2

1

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, cet.ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 133

2

Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Hukum Pidana, cet.ke-2, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi

Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002), hal. 66-68 Arrest Nona dari kota Jutphen atau De Jutphense Juffrouw Arrest merupakan Arrest yang dikeluarkan oleh Hoge Raad pada 10 Juni 1910.


ISSN 2302-6219


Namun dalam perkembangannya

pandangan

formil

kurang

memenuhi

rasa

masyarakat

dirasa keadilan

perbuatan-perbuatan pandang

norma-norma

menekankan pada kepastian hukum,

bertentangan

oleh sebab itu sejak tahun 1919 Hoge

dalam masyarakat

Raad

mulai

disimpulakan

dalam

arti

menafsirkan yang

pada

Juasdan rumusan

hukum tidak dalam

undang-undang.

perbuatan masyarakat.

yang

bertentangan

lebih

terbatas

karena

melawan hukum diartikan sebagai

kesopanan dengan

dengan atau

kepatutan atau dapat

sebagai yang

3

di-

tercela

segala oleh

Pandangan ini mulai

diterima oleh Hoge Raad sejak tahun 1919 melalui Arrest Lindenbaum-

Berbeda dengan pandangan

Cohen 31 Januari 1919.4

formil maka dalam padangan materil

Arrest tersebut berrnula dari seorang nona dan seorang tetangganya yang tinggal dalam suatu apartemen yang sarna di kota Jutphen. Si nona tinggal dibagian atas sedangkan tetangganya tinggal dibawahnya. Dalam suatu musim yang sangat dingin temyata pipa saluran air apartemen bagian atas pecah dan mengalir kebagian bawah apartemen tempat tinggal tetangganya. Aliran air dari pipa yang pecah itu terletak di apartemen si Nona dan hanya dapat dihentikan aliran yang mengakibatkan banjir itu, apabila si nona tidak menggunakan kran yang ada di kamar di tempat tinggalnya. Tetangganya telah meminta berulang kali agar si nona tidak menggunakan kran tersebut. Namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh si nona. Pada akhimya si tetangga menggugat si nona tersebut ke pengadilan Jutphen. Namun pengadlan menoIak gugatan tersebut. Hoge Raad menolak gugatan tersebut dengan alasan si nona tidak melanggar undangundang apa pun, karena tidak ada ketentuan yang melarang si nona

untuk memutar kran kepentingan dirinya sendiri

bagi

3

Ibid hal 74-76

4

Rosa Agustina, Perbuatan Metawan Hukum. cet. ke-t, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 35 Arrest Lindenbaum-Cohen merupakan Arrest yang dikeluarkan oIeh Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919. Arrest ini bennula dari persaingan usaha percetakan yang dimiliki oIeh liendenbaum dan Cohen. Dalam perkembanganya percetakan yang dimiliki Liendenbaum lebih berkernbang dari pada percetakan yang dimiliki Cohen. Kemudian Cohen memberikan sejumlah uang kepada karyawan Liendenbaum dengan maksud agar karyawan tersebut mau rnenyerahkan daftar nama pelanggan dari percetakan Uendenbaum. Temyata usaha Cohen berhasil dan ia mengirimkan penawaran harga yang lebih rendah kepada para pelanggan Liendenbaum. Perbuatan tersebut diketahui rnelakukan gugatan melanggar hukum atas Pasal 1401


ISSN 2302-6219


Melawan

hukum

materil

pidana. Dalam hal ini suatu pembuat

memiliki dua arti. Pertama melawan

tindak pidana tidak akan dipidana

hukum dalam arti positif sebagai

atas perbuatannya yang melanggar

dasar

undang-undang

pemidana.

terjadi

apabila

Hal

ini

suatu

dapat

perbuatan

masyarakat

karena

menurut

perbuatan

tersebut

dalam rumusan undang-undang tidak

tidak lagi dipandang sebagai suatu

dipandang

sebagai

perbuatan yang tercela. Hoge Raad

pidana,

namun

memandang

suatu

tindak

masyarakat

perbuatan

tersebut

melalui

putusannya

tanggal

20

Februari 1933 atau yang dikenal

yang

dengan nama vee wet Arrest5 telah

tercela, maka pelaku perbuatan

menerima dan menerapkan melawan

tersebut

hukum materil dalam arti negative.

sebagai

suatu dapat

perbuatan dipidana.

Kedua

melawan hukum materil dalam arti negatif sebagai dasar

pembenar

UU No. 3 Tahun 1971 bukan merupakan undang-undang pertama

BW kepada Cohen di Pengadilan Amsterdam. Pada saat itu belum ada suatu aturan undang-undang yang dapat rnenghukum seorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang bekas pesaing dagangnya. Namun Hoge Raad berpandangan bahwa perbuatan rnelanggar hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan atau melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan Hoge Raad menerima gugatan terselbut. 5

Vee wet Arrest rnerupakan putusan Hoge Raad pertama yang menerapkan rnelawan hukum materil dalam arti negatif. Dalam Arrest terselbut seorang dokter hewan telah didakwa Pasal 82 vee wet (undang-undang hewan), karena dokter hewan tersebut telah memasukan tujuh sap; sehat ke dalarn sebuah kandang yang berisi sapi-sapi yang telah terjangkit penyakit rnenular. Pertimbangan dokter hewan tersebut adalah sapi-

sapi yang sehat terselbut pada akhimya juga akan terkena penyakit yang sarna.Ketujuh sapi yang sehat terselbut belum mengeluarkan susu. Apabila ketujuh sapi yang sehat terselbut tertular penyakit selbelum mengeluarkan susu, akan mengurangi penderitaan bagi Perbuatan terselbut secara fonnil memenuhi rumusan Pasal 82 undangundang hewan, namun Hoge Raad membebaskan sifat me/awan hukum dokter tersebut Hoge Raad belpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oIeh dokter hewan tersebut bukan tampa dasar, dokter hewan tersebut mendasari tindakannya terselbut berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang ia miliki. Tindakan tersebut secara ilmu pengetahuan yang universal merupakantindakan yang benar. Oleh karena itu tindakan dokter hewan terselbut bukan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela oIeh masyarakal


ISSN 2302-6219


yang secara

khusus mengkrimi-

nialisasi korupsi. UU No.3 Tahun 1971 disahkan

perbuatan tersebut keuangan negara."6

merugikan

untuk mencabut

Dalam penjelasan umum UU

dan menggantikan Undang- Undang

No.3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa

Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang

pengertian melawan hukum dalam

Pengusutan,

UU

Penuntutan

dan

No.3

Tahun

1971

meliputi

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

melawan hukum formil dan melawan

(UU

1960).

hukum materil.7Semula penjelasan

melawan

hukum

umum UU Nomor 3 Tahun 1971 yang

terdapat

dalam

disampaikan

No. 24 Prp T ahun

Namun

unsur

sebagaimana

oleh

pemerintah

rumusan pasal 1 ayat (1) sub a dan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat

penjelasan

Gatong Royong (DPR-GR) berbunyi:

umum UU No.3 Tahun

1971 merupakan inovasi baru yang tidak bersumber dari Kitab UndangUndang

Hukum

yang diangkat pidana

korupsi

dirumuskan

Pidana

(KUHP)

menjadi

tindak

maupun pernah

dalam UU No. 24 Prp

Tahun 1960. Lebih lanjut unsur melawan hukum dalam pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 Tahun 1971

"Dengan mengunakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang\ pengertiannya dalam undangundang ini juga meliputi perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermatterhadap orang lain, barangnya maupun haknya”8

dirumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa 6

Republik Indonesia,Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 3, LN Nomor 19 Tahun 1971, TLN Nomor 2958, Pasal 1

Akan pandangan

tetapi anggota

dalam DPR-GR

penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut menimbulkan kesan seolah-olah istilah melawan hukum

dalam

lapangan

hukum

perdata dipergunakan sebagai unsur 7

Wanljik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hal 18

8

Albert Hasibuan, ed., Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum (Bandung: Alumni, 1985), hal. 5.


ISSN 2302-6219

dalam


lapangan

Selanjutnya

hukum

rumusan

pidana.

perbuatan yang memperkaya diri

penjelasan

sendiri tersebut didahului dengan

umum tersebut diubah sehingga arti

kejahatan

melawan hukum tersebut dipandang

walaupun menurut rasa kepatutan

masih

masyarakat

terbatas

dalam

lapangan

hukum pidana.9

atau

pelanggaran

perbuatan

tersebut

patut untuk dipidana.10

Dalam pandangan pembuat

Namun sebelum UU No. 3

UU No.3 Tahun 1971 unsur melawan

Tahun 1971 disahkan, Mahkamah

hukum terutama melawan hukum

Agung

materil

memudahkan

menerapkan sifat melawan hukum

pembuktian atas suatu perbuatan

materil dalam perkara tindak pidana

yang sifatnya koruptif. Sebelumnya

korupsi

dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960

Mahkamah

terdapat

42K1Kr/1965.

akan

kesulitan

dalam

telah

terlebih

yaitu

dahulu

dalam

putusan

Agung

Nomor

Dalam

perkara

membuktikan tindak pidana korupsi

tersebut

hal

untuk

Effendi didakwa telah melakukan

terdakwa

tindak pidana korupsi karena telah

tersebut

dapat

dikarenakan

membuktikan

Terdakwa

melakukan korupsi disyaratkan harus

menggunakan

dibuktikan

diperolenya

terlebih

dahulu

Marchroes

kekuasaan karena

yang

jabatannya

membuktikan bahwa terdakwa telah

untuk melakukan penggelapan gula

melakukan pelanggaran

kejahatan

atau

dengan cara mengeluarkan Deliveri

untuk

dapat

Order gula intensif padi sejumlah

memperkaya diri sendiri. Dalam

7.650

prakteknya banyak perbuatan untuk

pemborong. Hasil dari penjualan

memperkaya diri sendiri yang tidak

gula tersebut dipergunakan untuk

dapat

dengan

membangun daerah. Dalam tingkat

menggunakan UU No. 24 Prp Tahun

kasasi Mahkamah Agung menerapkan

1960

selamanya

melawan hukum materil dalam arti

Konsensus-konsensus mengenai Masalah-masalah Pokok daJam Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Pemerintah dengan DPR-GR pada saat pembentukan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

9

dipidana karena

tidak

10

kilogram

kepada

seorang

Hasibuan, op.cit


ISSN 2302-6219


negatif dengan pertimbangan bahwa

lanjut pengertian melawan hukum

faktor kepentingan umum terlayani,

tersebut meliputi pengertian dalam

faktor Terdakwa tidak memperoleh

Arrest setelah tahun 1919.13

keuntungan

dan

kerugian negara.

tidak

adanya Lebih

11

Makhamah Dari uraian tersebut tampak bahwa

pembuat

lanjut

Putusan

Agung

Nomor

81/K/Kr/1973 merupakan putusan

undang-undang

Mahkamah Agung pertama mengenai

menghendaki melawan hukum dalam

sifat melawan hukum materil setelah

UU No.3 Tahun 1971 diartikan secara

UU NO.3 Tahun 1971 disahkan.

luas.

Putusan

Hal

tersebut

sebagaimana

tersebut

merupakan

dikemukan oleh Oemar Seno Adji,

putusan atas nama terdakwa Ir.

Menteri

Moch. Otjo Danaatmadja didakwa

Kehakiman

pada

saat

pembahasan Rancangan UU No. 3

telah

tindak

pidana

Tahun

korupsi karena ia selaku

Kepala

1971 yang juga

menjadi

melakukan

wakil pemerintah dengan DPR-GR

Kesatuan Hutan

dalam pembahasan Rancangan UU

telah menggunakan anggaran untuk

No.3 Tahun 1971 yang menyatakan

reboisasi hutan yang tidak sesuai

bahwa pengertian melawan hukum

dengan

dalam UU Nomor 3 Tahun 1971

hubungannya dengan syarat dalam

merupakan

menerapkan

pengertian

melawan

Kabupaten Garut

tujuannya. melawan

Dalam hukum

hukum dalam arti luas, yaitu segala

materil dalam am negatif, putusan

sesuatu yang bertentangan dengan

MA

kepatutan yang seharusnya dalam

rnemberikan tiga syarat penghapus

pergaulan masyarakat ataupun yang

sifat

dikatakan

yaitu;14

dalam

undang-undang

yang bertentangan dengan kesopanan bertentangan dalam

yang

pergaulan

melawan

hukum

telah materil

a. negara tidak dirugikan; b. kepentingan umum dilayani dan;

atau

keharusan

hidup.12

dipandang

norma

lazim

dengan

tersebut

Lebih

11

Seno Adji, Op. at. hal. 337-338

13

Hasibuan,op.cit

12

Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, cet ke-1, (Jakarta: Ertangga, 1985), hat. 252.

14

OemarSeno Adji, op. cit., hal. 175178, 189.


ISSN 2302-6219


c. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya

dalam

1999. Sebagaimana pada tahun 1999 UU NO.3 Tahun 1971 dicabut dan digantikan dengan UU No. 31 Tahun

Mahkamah Agung melalui putusan

1999.

Nomor

telah

dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)

tentang

UU No. 31 Tahun 1999 sebagai

275KIPid/1983

memberikan

rumusan

pengertian melawan hukum materil. Mahkamah

Agung

"menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela perbuatan

yang

menusuk

perasaan hati masyarakat orang banyak."15 Putusan-putusan

Makhamah

Agung tersebut telah diterima dalam praktik

peradilan

dan

hukum

berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 16 rupiah)."

menjadi

yurisprudensi dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya hingga UU NO.3

rnelawan

merumuskan

melawan hukum materil sebagai

atau

Unsur

Lebih lanjut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut:

Tahun 1971 dicabut dan

digantikan dengan UU No. 31 Tahun

15

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indoensia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 162. Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/PID/1983 merupakan Kasus tindak pidana korupsi di Bank Bumi daya atas nama Terdakwa Endang Wiqaja alias Yap Eng Kui. Terdakwa selaku Direktur Bank Bumi Daya telah didakwa melanggar ketentuan kredit untuk proyek real estate sebagimana Surat Edaran Bank Indoensia Nomor SE 6f22JUPK. Pada

tingkat kasasi Mahlamah Agung menerapkan melawan hukum materil dalam arti negatif dengan petimbangan dengan dberikannya prioritas kredit tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, dan tersebut negara dirugikan serta kepentingan masyatakat tidak ter1ayani, selain itu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 7 Undang-undang Nomar 18 Tahun 1968 tentang Perbankan. 16

Republik Indonesia,Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 LN No. 140 Tahun 1999. TLN No.3874. ps. 2


ISSN 2302-6219


"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudangundangan, namun apabila perbuatan terse but dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat "17 Pada tahun 2001 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20

Tahun

pembuat melakukan

2001.

Akan

tetapi

undang-undang

tidak

perubahan

terhadap

rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya

tersebut

dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 tersebut untuk mempermudah membuktikan suatu

perbuatan

yang

sifatnya

koruptif, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Oengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."18

Rumusan

pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun

Dengan ditempatkanya sifat

1999 merupakan adopsi dari rumusan

melawan hukum formil dan sifat

pasal1 ayat (1) UU No.3

melawan

Tahun

hukum

materil

dalam

1971. Hal ini menunjukan bahwa

penjelasan umum UU No. 31 Tahun

pembuat

masih

1999 tersebut maka sifat melawan

menanggap penting adanya unsur

hukum formil dan sifat melawan

melawan hukum baik dalam arti

hukum materil tersebut tidak hanya

formil maupun dalam arti materil

berlaku bagi pasal 2 ayat (1) UU No.

undang-undang

31 Tahun 1999 tetapi juga bagi 17

Ibid

18

Ibid


ISSN 2302-6219


seluruh pasal dalam UU No 31 Tahun

sosiologis, yaitu suatu pendekatan

1999 yang telah diubah melalui UU

yang melihat berlakunya huku

No. 20 Tahun 2001 meskipun unsur

dalam

sifat melawan hukum tersebut bukan

dipandang

merupakan bestand delen delict.

tingkah laku yang terpola. Yang

masyarakat. sebagai

Hukum suatu

di disi

norma

keberadaannya dan daya lakunya PERMASALAHAN

akan

Berdasarkan belakang,

uraian

maka

permasalahan

latar

dirumuskan

yang

berkenaan

dengan pokok penelitan tentang bagaimana melawan

urgensi hukum

dari

materil

sifat dalam

sangat

masyarat

dipengaruhi

pendungnya,

oleh kedua

pendekatan ini akan dipergunakan dengan pertimbangan akan saling, melengkapi dan tampa melengkapi dan

tanpa

menimbulkan

suatu

pertentangan.

undang-Undang No 31 Tahun 1999

PENERAPAN

yang telah diubah dengan-Undang

HUKUM MATERIL PASCA PUTUSAN

No.2 Tahun 2001?

MAHKAMAH

Dalam penelitian ini metode yang

dipergunakan

adalah metode pendekatan yuridis normative yang didukung dengan metode sosiologis.

pendekatan

yiridis

Pendekatan

yuridis

normative, yaitu suatu pendekatan yang bermuara pada norma-norma hukum yang belaku (hukum positif) serta teori-teori hukum dan asasasas

hukum

yang

berlaku

yang

berhubungan dengan permasalahan menjadi

pokok

MELAWAN

KONSTITUSI

NO.

003/PUU-IV/2006

METODE PENELITIAN

pendekatan

SIFAT

penelitian.

Pendekatan yang bersifat yuridis

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2006 telah melakukan uji materil atas UU No. 31 Tah 1999 sebagaimana

dimaksud

dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003IPUU-IV/2006.

Terkait dengan

sifat

hukum

meJawan

dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa: "Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah


ISSN 2302-6219


diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ·Yang dimaksud dengan 'secara me/awan hukum' da/am Pasa/ ini mencakup perbuatan me/awan hukum da/am arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabi/a perbuatan tersebut dianggap terce/a karena tidak sesuai dengan rasa keadi/an atau norma-norma kehidupan sosial da/am masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan

Nomor

20 Tahun

Perubahan Atas Nomor 31 Tahun Pemberantasan

Undang-undang 2001 tentang Undang-undang 1999 tentang Tindak

Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 19

Lembaran

Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/Pearturan Perundang-

yang

berbunyi,

"Yang dimaksud dengan

'secara

melawan hukum'dalam

Pasal ini

mencakup

me/awan

perbuatan

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan

perundang-

undangan,

namun

apabila

perbuatan

tersebut

dianggap

tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

perbuatantersebut

dipidana"

tidak

dapat

mempunyai

kekuatan hukum mengikat."19 Dalam

Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik

frasa

pertimbangannya

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU

No.

31

Tahun

1999

telah

melahirkan norma-norma baru yang memuat ukuran-ukuran tidak tertulis dalam undang- undang yang akan digunakan

sebagai dasar

untuk

memidana. Secara formil hal terse but bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran E Undang-Undang Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan-IVI2006 tanggal 24 Juli 2006. Hal. 77-78


ISSN 2302-6219


undangan (UU No. 10 Tahun 2004)

dikarenakan

ukuran

norma,

yang menyatakan sebagai berikut:

moralitas dan rasa keadilan setiap daerah berbeda-beda. Dari sudut

-

-

-

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut; Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadapketentuan perundangundangan yang bersangkutan;"20 Lebih lanjut rasa keadilan,

norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat yang rnerupakan normanorma tidak tertulis yang dijadikan dasar Majelis

pemidaan Hakim

memberikan

dipandang

oleh

Konstitusi

akan

ketidakpastian

dan

perlindungan hukum bagai warga negara dan melanggar hak konstitusi warga

negara.

Hal

tersebut

pandang konstitusi hal ini dipandang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sarna di hadapan hukum."21 Dalarn hukum pidana pasal 280

ayat

(1)

UUD

1945

diterjemahkan sebagai asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam Konstitusi

Putusan

No.

Mahkamah

003/PUU-IV/2006

terdapat perbedaan pendapat atau dissenting

opinion

dari

Hakim

Konstitusi Laica Marzuki. Namun terkait dengan sifat rnelawan hukum materil

sebagaiman

dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Laica Marzuki sejalan dengan

Putusan

Konstitusi

No.

Mahkamah

003IPUU-IV/2006.

Beliau berpendapat bahwa dengan memperlakukan ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan terlebih dahulu secara tertulis merupakan

20

Ibid Hal 74-76

21

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ps. 28


ISSN 2302-6219


pelanggaran

legalitas.

penjeJasan Pasal 2 ayat (1) UU

Demikian halnya dengan penjelasan

No. 31 Tahun 1999, yaitu baik

pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun

daJamarti formil maupun dalam

1999 merupakan bentuk pelanggar

arti

asas

atas

asas

legalitas

maka

sudah

sepatutnya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ditiadakan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

materil

walaupun

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 penjelasan 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 bertentangan dengan pasal 280 ayat (1) UUD 1945 dan

PUTUSAN

PENGADILAN

PASCA

telah

dinyatakan

tidak

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

mempunyai

NO. 003/PUU-IV/2006

mengikat. Lebih lanjut dengan

Timbul

pertanyaan

bagai-

kekuatan

hukum

mempertimbangkan doktrin dan

sifat

melawan

yurispudensi

dalam

putusan-

melawan hukum materil terkait

putusan pengadilan pasca Putusan

dengan tindak pidana korupsi

Mahkamah Konstitusi No. 003IPUU-

sebagai sumber hukum formil,

IVl2006?

maka

mana

penerapan

hukum

materil

Mengenai

Mahkamah Agung luarkan

dua

hal

tersebut

telah

menge-

yurispudensi yang

merupakan sikap Mahkamah Agung atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.

melawan

Mahkamah

H.

Hamid

Agung

dengan Djiman,

memberikan

pertimbangan bahwa Mahkamah Agung tetap perbuatan sebagaimana

Agung pengertian

hukum

materil

mencangkup perbuatan melawan hukum materil baik dalam arti postif maupun dalam arti negatif.

K/PID/2006

terdakwa

sifat

Mahkamah

memberikan

Dalam putusannya Nomor 2214

mengenai

memberi melawan dimaksud

makna hukum dalam

Hal tersebut dikarenakan bahwa

norma-norma

terdapat

dalam

yurispudensi

doktrin

tersebut

yang dan telah

sesuai dengan "kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup

dalam

masyarakat


ISSN 2302-6219

kebutuhan


hukum

warga

menentukan:

"Hakim

wajib

masyarakat nilai-nilai hukum dan

menggali,

rasa keadilan yang hidup dalam

memahami nilai-nilai hukum

masyarakat.”

dan rasa keadilan yang hidup

Selanjutnya

Mahkamah

Agung dalam putusannya Nornor 2608-K-Pid/2006 terdakwa

atas

Rojadi

berpendapat

bahwa

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

003/PUU-IV/2006

-

lanjut

-

2608-K-

memeriksa

bahwa Hakim dalam mencari makna

"melawan

seharusnya

hukum"

mencari

dan

rnenemukan kehendak publik ketentuan

dalam

diberlakukan

hukumnya

berdasarkan doctrine "Sens-Clar (Ia doctrine du senclair) hakim melakukan

penemuan

hukum dengan memperhatikan:

-

pada

kasus

Hamaker dalam keterangannya

Het

recht

en

de

maatschapp dan juga Recht Wet en Rechter antara lain berpendapat

Undang-

seyogianya

Undang No. 4 Tahun 2004 yang

putusannya

1

tersebut

konkrit.

Mahkamah Agung berpendapat

ayat

memutus

yang bersifat unsur pada saat

pertimbangan

Pasal 28

boleh

dan mengadilinya";

003/PUU-IV/2006.

-

dan

melainkan wajib

Putusan Mahkamah Konstitusi No.

harus

tidak

tidak ada atau kurang ielas,

2001 menjadi tidak jelas. Oleh

Lebih

Pengadilan

dengan dalih bahwa hukum

diubah dengan UU No. 20 Tahun

mengesampingkan

ayat 1

suatu perkara yang diajukan

31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Pid/2006

menurut Pasal 16

mengadili,

rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No.

Nomor

karena

menolak untuk memeriksa,

membuat

putusannya

dalam masyarakat

2004;

No.

karena itu Makamah Agung dalam

dan

Undang-Undang No.4 tahun

nama

Achmad

mengikuti

bahwa

hakim

mendasarkan sesuai

dengan


ISSN 2302-6219


kesadaran

hukum

dan

menetapkan

maknanya ketentuan Undang-

hidup

masyarakat

Undang itu atau artinya suatu

ketika putusan itu dijatuhkan.

kata yang tidak jelas dalam

Dan bagi I.H. Hymans (dalam

suatu

keterangannya: Het recht der

Undang. Dan hakim boleh

werkelijkheid),

menafsir

didalam

hanya

ketentuan suatu

Undangketentuan

putusan hukum yang sesuai

Undang-Undang secara grama-

dengan kesadaran hukum dan

tikal atau histories baik "recht

kebutuhan

maupun wetshistoris";

rnerupakan

hukum

warga yang

"hukum

"apabila

memperhatikan

kita Undang-

Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang- Undang tidak saja

menunjukan

banyak

kekurangankakurangan, seringkali juga Walaupun

tapi

tidak jelas.

demikian

hakim

harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian

yurispudensi

tersebut kemudian diikuti oleh hakim-hakim baik oleh hakim-

der werkelijkheid); bahwa

Kedua

dan

makna sebenarnya" (Het recht

Undang-Undang

memberi kuasa kapada hakim

hakim

di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya Nomor 13IPID.BlKPKl2006JPN.JKT.PST memutuskan terdakwa Mulyana W Kusumah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam

Mahkamah

Agung

maupun oleh hakim-hakim di pengadilan

tingkat

pertama

maupun ditingkat kedua. Hal tersebut

antara

lain

dapat

dilihat dari putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada

PengadilanNegeri Jakarta Pusat (Pengadilan

Tindak

Korupsi)

Pidana Nomor

131PID.B/KPKI2006IPN.JKT.PST atas nama terdakwa Mulyana W Kusumah22

22

sendiri

penerapan hukum yang sedang

masyarakatnya

-

untuk

maupun

dalam

pengadaan kotak suara Pemilu 2004 dmana tindakan Mulyana W Kusumah tersebut telah memenuhui unsur-unsur pasal 3 jo Pasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.2O Tahun


ISSN 2302-6219


putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

103/K.PID12007

atas

nama

terdakwa Theodorus

F

Toemion.23

an

tingkat

pertama

pengadilan tingkat akhir masih mendasarkan putusannya pada UU

No.

31

sebagaimana Dengan disimpulkan

demikian bahwa

dapat

terdapat

kecenderungan dari para hakim untuk mengesampingkan Putusan Mahkamah

Konstitusi

Nomor

maupun

Tahun telah

1999 diubah

melalui UU No. 20 Tahun 2001 walaupun

dalam

putusannya

Mahkamah Konstitusi telah secara tegas

menyatakan

bahwa

penjelasan pasal 2 ayat (1) UU

003/PUU-IV/2006. Baik pengadil2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. OO3IPUU-IVI2006 yang membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pe!buatan melawan hukum secara rnateriil tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 unsur melawan hukum bukan lah bestand de/en delict namun unsur melawan hukum tersirat dalam unsur menyalahgunakan kewenangan. Lebih lanjut dapat dibaca dalam ringkasan disertasi doktor Universitas Ertangga Surabaya atas nama Nur Basuki Minaro yang berjudul "Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi 23

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui putusannya Nomor 07/PID.BlTPKI2006IPNJP tanggal 25 Agustus 2006 telah menyatakan bahwa Theodorus F Toemion secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dimana tindakan Theodorus F Toemion tersebut telah memenuhi unsur-

unsur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Theodorus F Toemion telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum formal dmanna penunjukan langsung kepada PT Catur Dwi Karsa Indonesia yang dlakukan oIeh Theodorus F Toemion telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedcman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta melakukan perbuatan melawan hukum materiJ yaitu melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemuelan memvonis Theodorus F Toemion enam tahun penjara. Pada tanggal 8 November 2006 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemuelan menguatkan putusan Putusan Pengadlan Tindak Pidana Korupsi Nomor 07/PID.BlTPKI2006IPNJP Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 103/K.PID12OO7 telah menolak pennohonan kasasi yang diajukan 0100Theodorus F Toemion dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


ISSN 2302-6219


No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

perlu untuk dipaparkan karena

telah diubah melalui UU No. 20

hal tersebut terkait dengan unsur

Tahun 2001 bertentangan dengan

perubahan undang-undang dalam

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan

pasal 1 ayat (2) KUHP.

telah

pula

dinyatakan

mempunyai

kekuatan

tidak Menurut penulis Putusan

hukum

Mahkamah Konstitusi tidak dapat

mengikat.

disamakan Dengan demikian polemik mengenai

penerapan

dengan

undang-

undang yang dibentuk

oleh

sifat

Dewan

melawan hukum materil pasca

(DPR),


Konstitusi dalam Laporan Hasil

003/PUU-IV/2006

Penelitiannya

berlanjut.

terus

Polemik

tersebut

Perwakilan walaupun

"Implikasi Putusan

tetapi juga dalam praktek terkait

menyatakan

dengan

Mahkamah

putusan

pengadilan

yang

putusan cenderung

rnengesampingkan Mahkamah

Putusan

Konstitusi

No.

Mahkamah

yang dan

bukan hanya dalam doktrin saja

berjudul

Pelaksanaan

Mahkamah

perkara

Rakyat

Konstitusi"

bahwa

Putusan

Konstitusi pengujian

dalam undang-

undang terhadap UUD 1945 yang amar

putusannya

menyatakan

003/PUU-IVl2006. Mengapa hal

bahwa norma dalam undang-

tersebut terjadi?

undang UUD

Namun

sebelum

kita

rnembahas rnengenai hal ini, perlu terlebih dahulu penulis sampaikan mengenai

pendapat

penulis

kedudukan

putusan

bertentangan 1945

kekuatan

dan

mempunyai

hukum

merupakan

dengan

bentuk

mengikat negative

legislation. Lebih lanjut negative legislation dengan

tersebut

undang-undang

sejajar yang

Mahkamah Konstitusi dalam tata urutan perundangan-undangan di Indonesia. Menurut penulis hal ini


ISSN 2302-6219


dibentuk

oleh

DPR

yang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun

merupakan positive legislation.24

1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 baru

Penulis sependapat dengan pandangan Maria Farida Indrati Soeprapto yang merupakan Guru besar IImu Perundang-undangan Fakultas

Hukum

Universitas

Indonesia dan juga merupakan Hakim

Konstitusi

yang

menyatakan bahwa perubahan terhadap peraturan perundangundangan harus dilakukan oleh pejabat

yang

berwenang

membentuknya prosedur dengan

berdasarkan

yang

berlaku

peraturan

undangan yang

dan

perundang-

sejenis.25

Dengan

demikian maka menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Bukan sebagaimana pasal

24

1

merubah

DPR

telah

ataupun pencabutan

terhadap

pasal-pasal

dinyatakan

oleh

yang

Mahkamah

Konstitusi tersebut bertentangan denqan

UUD 1945 dan tidak

mempunyai

kekuatan

hukum

mengikat tersebut diubah atau dicabut dengan undang-undang baru.

Namun

sebelum

hal

tersebut belum dilakukan maka penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.

31

Tahun

sebagaimana dengan

1999 telah

yang diubah

UU No. 20 Tahun 2001

masih memiliki daya laku tetapi sudah tidak memiliki daya guna

merupakan

undang-undang dimaksud ayat

apabila

lagi.

lah

perubahan

terjadi

(2)

dalam KUHP.

Wimamo Yudho, dkk., Laporan Hasil Penelitian: Imp/ikasi dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Reptblik Indonesia, 2007), hal. 36 dan 203

Terlepas

dari

apakah

Mahkamah

Agung

pandangan

yang

menyatakan

putusan

Mahkamah

bahwa 25

menerima

Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukan (Yogyakarta: Kanisius,2007) hal 39 dan 180


ISSN 2302-6219


Konstitusi merupakan perubahan

UU No.3

undang-undang

kemudian diadopsi dalam UU No.

sebagaimana

Tahun 1971 yang

dimakusd dalam pasal 1 ayat (2)

31 Tahun

KUHP sehingga kepada terdakwa

memudahkan pembuktian atas

diberlakukan

ketentuan yang

suatu perbuatan yang sifatnya

baginya atau

koruptif. Mengenai hal ini penulis

menguntungkan

tidak? Penulis sepakat

dengan

1999

sependapat

adalah

dengan

untuk

para

sikap Mahkamah Agung dalam

pembuat undang-undang.

putusannya

tersebut

dikarenakan

KlPID/2006 dan Nomor 2608-K-

pidana

korupsi

Pid/2006 yang mengesampingkan

white collar crime dimana para


pelakunya

003/PUU-IV/2006.

orang

penulis

Nomor

2214

Menurut

keberadaan

sifat

tindak

merupakan

merupakan yang

Hal

orang-

berpendidikan,

mempunyai kedudukan ekonomi

melawan hukum materil sangat

dan mempunyai jabatan.

pentin dalam UU No. 31 Tahun

pelaku

1999 yang telah diubah dengan

pendidikan, kedudukan ekonomi

UU No. 20 Tahun 2001. Pendapat

ataupun jabatan yang rnereka

penulis terse but didasarkan pada

miliki

tinjauan sejarah sifat melawan

perbuatan

hukum materil.

koruptif yang tercela sifatnya,

akan

Para

menggunakan

untuk

melakukan

yang

dipandang

namun perbuatan tersebut secara Dalam pembuat undang

keberadaan

undang-

formil tidak melawan hukum.

sifat

melawan hukum materil memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi

di

sebab

itu

fungsi

upaya

melawan hukum materil dalam

tindak pidana

arti positif dalam undang-undang

Indonesia.

prinsipnya pembuat undang

Oleh

menempatkan

Pada

rnengenai pemberantasan tindak

undang-

pidana korupsi baik dalam UU

sifat

No.3 Tahun 1971 maupun dalam


UU

No.

31

Tahun

1999


ISSN 2302-6219



telah diubah dengan UU No. 20

UU No. 20 Tahun 2001 diperlukan

Tahun

2001

untuk

dengan

hak konstitusi warga

rnenjerat

perbuatan

tersebut.

negara

untuk

memperoleh

dan

perlindungan

jaminan Dalam melalui

perkembangannya

yurispudensi,

melawan

sifat

hukum

materil

tersebut tidak hanya diterapkan dalam

arti yang postif saja

bahkan

putusan

Agung

Nomor

Mahkamah 42K/Krl1965

yangmerupakan

putusan

pengadilan

pertama

menerapkan

sifat

yang

melawan

hukum materil sebelum UU No.3 Tahun

1971 telah menerapkan

sifat melawan

hukum materil

dalam arti yang negatif. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung

Nomor

811K1Kr/1973

dan putusan Mahkamah Agung Nomor

275K/Pidl1983

menerapkan

sifat

yang

melawan

hukum materil dalam arti yang negative Akan tetapi Mahkamah Konstitusi

berpandangan

melawan

hukum

sebagaimana

dimaksud

sifat

materil

bertentangan

hukum yang pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1)

UUD 1945. Memang di

kalangan

yuris

pertentangan

pun

terdapat

mengenai pene-

rapan sifat melawan

hukum

materil itu sendiri dimana sifat melawan hukum materil tersebut melanggar asas legalitas yang menghendaki adanya kepastian hukum. Terkait dengan hal ini dalam perkembangannya hukum tidak dapat hanya bertumpu pada kepastian

hukum

saja

tetapi

harus juga memperhatikan rasa keadilan

masyarakat.

Hal

ini

terlihat dari Arrest LindenbaumCohen yang merupakan reaksi dari penerapan undang-undang yang

ketat

sehingga

memperhatikan

rasa

tidak

keadilan

sebagaimana dalam Jutphense Juffroum Arrest.

dalam

penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

Lalu hukum

bagaimana pidana

dengan Belanda


ISSN 2302-6219


menerapkan hukum

sifat

materil?

melawan

masyarakat terhadap penegakan

Walaupun

hukum yang berpengaruh pada

terdapat pertentangan diantara

ketidakpastian hukum.26

yuris di Belanda namun Hoge Raad

Belanda

sendiri

menerima sifat melawan hukum materil.

Sebagaimana

halnya

dalam Arrest Lindenbaum-Cohen, Hoger Raad memandang perlu memperhatikan masyarakat

rasa

keadilan

disamping

tetap

perlu memperhatian kepastian hukum. Belanda

Namun

Hoge

sendiri

Raad

membatasi

penerapan sifat melawan hukum materil hanya dalam arti yang negatif

saja

sebagaimana

dimaksud dalam vee wet Arrest. Menurut Vos, Utrecht dan Rutten sifat meJawan hukum materil dalam

arti postif bertentangan

dengan

asas

legalitas

oIeh

karenanya tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana Lebih lanjut apabila sifat melawan hukum materil dalam arti postif terse but

diterapkan

menimbulkan

maka

Walaupun

telah

akan

ketidakpercayaan

penulis berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dalam arti yang postif dalam pemberantasan korupsi

di

upaya

tindal< pidana

Indonesia

dapat

diterapkan. Penulis berpendapat bahwa rasa keadilan masyarakat harus

dikedepankan

karena

sebagai white collar crime akan sulit menjerat perbuatan korups para

pelaku

jika

hanya

mendasarkan pada aturan formil saja.

Selain

berpendapat pidana

itu

penulis

bahwa

tindak

korupsi

merupakan

extraordinaricrime

yang sudah

menjadi perioritas untuk diatasi berantas sebagaimana dimaksud dalam

Ketetapan

Permusyaratan Nomor

Rakyat

XIIMPRl1998

Penyelenggaraan tetapi

Majelis (MPR) tentang

Negara yang

Bersih dan Bebas dari Akan

26

demikian

penulis

Korupsi. setuju

Sapardjaja, op. cit. hal. 48-49 dan 211


ISSN 2302-6219


dengan Seno

pendapat Adji

yang

Indriyanto menyatakan

menimbulkan

polemik

terkait

dengan kepastian hukum, maka

bahwa penerapan sifat melawan

menurut

hukum materil dalam arti postif

penerapan sifat melawan hukum

haruslah

lebih ketat, kondusif

materil dalam am negatif harus

dan kasusistis sifatnya,27 dengan

dilakukan dengan syarat yang

memperhatikan

ketat

unsur

kepentingan

hukum,

kepentingan Apabila

dan

masyarakat.

penulis

dan

dalam

limitatif

dengan

mempertimbangkan proporsionalitas

asas dan

asas

perbuatan

pelaku

ternyata

tidak

hendaknya

delik

dilarang

namun jika dari segi kepastian

tersebut

hukum terdapat kerugian yang

masyarakat mempunyai tujuan

sangat

yang

tersebut memenuhi

rumusan

besar

seimbang

dan

kurang

subsidaritas. Maksudnya adalah perbuatan oleh

undang-undang

dipandang

lebih

yang

baik

atau

oleh ada

dengan kepentingan

keuntungan yang jauh lebih besar

masyarakat yang dilayani maka

dari pada pelanggaran yang ia

sifat melawan

hukum materil

lakukan.

Ini

dalam

postif

tetap

menjagakeseimbangan

arti

diterapkan. untuk

harus

Hal ini dilakukan tetap

menjaga

dilakukan

untuk

antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat.

keseimbangan antara kepastian hukum

dengan

rasa


masyarakat. Lebih

Pada akhirnya adanya sifat

keadilan

lanjut

seperti

undang-undang

pemberantasan

tidak

korupsi

pidana

halnya dalam penerapan sifat

dimaksudkan


atau dijadikan dasar pembenar

arti

bagi

27

yang

postif

yang

dapat

Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan

untuk

bukan

terdakwa

memidana

tetapi

sifat

Hukum Pidana. cet.ke-1 (Jakarta: Diadit Media.2006). hal. 183.


ISSN 2302-6219


melawan

hukum

tersebut

ada

aturan

formil

dimaksudkan untuk memberikan

rnengaturnya

ruang bagi adanya rasa keadilan

terdakwa harus tidak dipidana?

masyarakat

dalam

putusan

Bukankah hal tersebut justru

pengadilan.

Hal

tersebut

akan mencederai rasa keadilan

dikarenakan

hakim

dalam

maka

yang apakah

masyarakat?

memeriksa dan memutus suatu Terkait

perkara selain harus mendasarkan pada hukum yang ber1akutetapi juga harus juga mendasarkan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga

masyarakat,

nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam

masyarakat

sebagaimana

dimaksud

Mahkamah

Agung

putusannya

oleh dalam

Nomor

2214

tersebut

dengan

hal

penulis sependapat

dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2608-K-Pid/2006 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak

untuk

memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidal
memeriksa dan meng-

adilinya oleh karena itu hakim

KlPID/2006.

harus Telah

melakukan

penemuan

dikemukan

hukum dengan menggali, meng-

korupsi

ikuti dan rnemahami nilai-nilai

merupakan white collar crime

hukum dan rasa keadilan yang

yang sulit untuk dibuktikan secara

hidup

dalam

formil pada hal para pelaku

Menurut

penulis

dengan menggunakan pendidik-

Indonesia bukan hanya corong

an, kedudukan ekonomi maupun

undang-undang

jabatan yang mereka miliki untuk

dimaksud dalam aliran legisme.

melakukan perbuatan yang korup

Hakim

dan tercela. Oleh karena tidak

tugasnya rnemang terikat dengan

sebelumnya

bahwa

dalam

masyarakat. hakim

di

sebagaimana melaksanakan


ISSN 2302-6219


undang-undang karena undang-

kelonggaran dan kemerdekaan."29

undang

sumber

Selanjutnya Oemar Seno Adji

akan tetapi

berpendapat bahwa interpratasi

hakim memiliki kebebasan yang

perlu dilakukan untuk mengikuti

terikat

sebagaimana

dinamika masyarakat yang tidak

dalam

aliran

merupakan

hukum

primer

dimaksud

rechtsvinding28

bisa

diimbangai

dengan

Hakim diberi kebebasan untuk

perubahan maupun pembaruan

melakukan

atas

undang- undang.30 Lebih lanjut

undang-undang dengan mengali

sifat rnelawan hukum materil

nilai-nilai

dalam UU No. 31 Tahun

interpretasi hukum

keadilan yang

dan

rasa

1999

hidup dalam

sebagaimana diubah dengan UU

masyarakat, namun penafsiran

No. 20 Tahun 2001 merupakan

tersebut

ruang

dibatasi

melalui

'gelap'

yang

harus

berbagai metode penafsiran saja

‘diterangi’ dengan interpretasi

sehingga

terutama yang dilakukan oleh

penafsiran

undang-

undang tersebut dapat sejalan

Hakim.

dengan

bahwa hakim melalui putusan-

pemikiran

pembuat

undang-undang.

Sejarah

putusan

pengadilan

dikeluarkannya Menurut

Vos

banyak

ketentuan dalam rumusan tindak pidana yang "gelap", sehingga menurut konkritnya

Vos

penentuan

diserahkan

kepada

Hakim, setain itu Hakim pada dasarnya

28

rnempunyai

Pumadi Purwacara dan Soeqono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurispundensi (8andung: PT Citra Adtya 8aktl, 1993). HaI.49-51

berikan

menunjukan

telah

norma

baru

yang memyang

menerangi ruang gelap dari sifat melawan

hukum

materil

sebagaimana

dalam

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

81/K1Kr/1973 dan juga Putusan Mahkamah

Agung

Nomor

29

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 281.

30

Oemar Seno Aqi, Hukum Hakim Pidana (Jakarta: Erlangga, 1984). Hal. 7


ISSN 2302-6219


275K/Pidl1983. Menurut penulis

Mahkamah

adanya sifat melawan hukum

memberikan

materil

telah

mengenai

untuk

adat padahal kerberadaan hukum

tersebut

rnemberikan

ruang

Konstitusi

tidak

pertimbangan keberadaan

melakukan interpretasi sehingga

adat

undang-undang tersebut dapat

keberadaan sifat melawan hukum

rnengikuti

materil.

perkembangan

adalah

sejalan

hukum dengan

dinamika masyarakat dan dapat rnemberikan

rasa

Hukum

keadilan

adat

bukan

merupakan hukum tertulis tetapi

masyarakat.

hanya merupakan hukum tercatat Dari

uraian

sebelumnya

sehingga hukum adat tidak dapat

telah penulis paparkan rnengenai

diartikan sebagai hukum dalam

penting

sifat

arti formil. Akan tetapi hukum


adat sebagai hukum yang hidup

upaya

dan

keberadaan pemberantasan

tindak

berkembang

pidana korupsi di Indonesia yang

masyarakat

ditinjau

penting

dari

Selanjutnya

aspek

sejarah.

penulis

rnemaparkan

akan

rnengenai

dalam

memiliki

dalam

Indonesia.

peranan

hukum

Hukum

di adat

merupakan hukum yang harus

keberadaan sifat melawan hukum

digali

materil

keputusan yang dibuatnya dapat

keradaan

yang

sejalan

hukum

dengan

adat

di

Indonesia. Walaupun hal ini tidak memiliki dengan

keterkaitan upaya

pemberantasan

namun penulis merasa penting untuk membahas hal ini karena Putusan

para

hakim

agar

rnemberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

langsung

tindak pidana korupsi di Indonesia

dalam

oleh

Mahkamah

Konstitusi No. 003/PUU-IVJ2006,

Diterimanya melawan

hukum

sifat materil

di

Indonesia dipandang tidak dapat dilepaskan

dari

keberadaan

hukum adat di Indonesia. Menurut Moeljatno, Indonesia menganut


ISSN 2302-6219


sifat rnelawan hukum materil.

memahami nilai-nilai hukum dan

Beliau beralasan ·orang Indonesia

rasa keadilan yang hidup dalam

belum perah ada saat bahwa

masyarakal” 32Keberadaan hukum

hukum

adat ini lah yang menurut penulis

adalah

undang-undang

dipandang sarna. Pikiran bahwa

menyebabkan

hukum

undang-undang

menerima sifat melawan hukum

belum pernah kita alami. Bahkan

materil dalam arti yang positif,

sebaliknya, hampir semua hukum

suatu

Indonesia asli

hukum

diterima oleh Hoge Raad Belanda.

yang tidak tertulis."31 Pendapat

Hal tersebut dapat dilihat dan

tersebut

dikuatkan

putusan Mahkarnah Agung

ketentuan

pasal 28 ayat (1)

adalah

adalah

dengan

Indonesia

pandangan

yang

dapat

tidak

R.1.

Nomor 195KJKr pada 8 Oktober

Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 dan

2004

Kekuasaan

Agung R.I. Nomor 93KJKr/1976

Kehakiman yang berbunyi "Hakim

pada 19 November 1977.33 Bahkan

wajib rnenggali, mengikuti, dan

Rancangan KUHP (R-KUHP) telah

tentang

31

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet.ke-2, (Jakarta: PT. BinaAksara, 1984), hal. 132-133

32

Republik Indonesia [2), Undangundang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358 ps 28.

33

Seno Aji, op. cit., hal. 188. Keberadaan Pidana adat masih daikui melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Pengadilan-pengadlan Sipil (UU Darurat Nomor 1 Tahun1951). Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mewajibkan Hakim untuk menjatuhkan pidana adat terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat tetapi

putusan

Mahkamah

tidak ada padanannya dengan tindak pidana dalam KUHP. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K1Kr pada 8 Oktober 1979, seorang pria dan wanita di Bali telah melanggar hukum adat yang akenal sebagai Logika Sanggaraha. Pria yang berinisial IWS dan wanita berinisial NKS telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri salama empat tahun dan selama itu IWS betjanji akan menikahinya. Namun ketika NKS hamil IWS menolak untuk menikahinya. Pengadlan Negen Gianyar Bali dan Mahkamah Agung menghukum IWS dengan berdasrkan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 93K1Kr/1976 pada 19 November 1977, seorang pria dan wanita di Banda Aceh telah melakukan


ISSN 2302-6219


menerima sifat melawan hukum materil dalam arti yang positif tersebut sebagaimana dimaksud dalam

pasal

1 ayat

"Ketentuan

(3)

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum

pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.35 Pada akhirnya disadari atau

yang hidup dalam masyarakat yang

menentukan

seseorang walaupun

bahwa

patut

dipidana

perbuatan tersebut

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."34 Lebih Pasal

1

lanjut ayat

sejalan

R-KUHP

menyatakan bahwa: "Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah terse but. Hal yang demikian juga terjadi dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut sebagai tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakuknya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat hubungan intim layaknya suami istri yang menyebabkan kehamilan. Menurut hukum adal dan hukum agama setempat perbuatan keduanya merupakan perbuatan tercela. Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Mahkamah Agung menghukum keduanya berdasarkan

dengan

doktrin

sifat

melawan hukum materil ini lah yang menyebabkan para pembuat undangundang pidana

Penjelasan (3)

tidak keberadaan hukum adat yang

pemberantasan korupsi

melawan

tindak

menerima

sifat

materil

dan

hukum

menempatkannya sebagai rumusan dalam UU No.3 Tahun 1971 maupun dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi Mahkamah

Konstitusi

putusannya

tidak

dalam

menjadikan

keberadaan hukum adat ini yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat

sebagai dasar pertimbangannya.

Pasal 5 ayat 3 sub b undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 34

Racangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008

35

Penjelasan Racangan Kitab undangUndang Hukum Pidana Tahun 2008


ISSN 2302-6219


PENUTUP

UU No. 20 Tahun 2001 dengan dinamika

Mahkamah Konstitusi tidak

dengan

menggali nilai-nilai hukum dan rasa

mempertimbangkan

sejarah

keadilan

perkembangan

dimana

masyarakat.

hukum,

masyarakat yang

hidup

dalam

hukum tidak dapat hanya bertumpu pada kepastian hukum saja tetapi harus

juga

rnemperhatikan

rasa

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya

juga

tidak

keadilan masyarakat, sebagaimana

mempertimbangkan

dalam

hukum adat yang menjadi dasar bagi

Arrets

Lindenbaum-Cohen

keberadaan

maupun dalam Vee Wet Arrest.

pembuat

Mahkamah

dalam

menetima doktrin sifat melawan

memper-

hukum materil baik dalam UU NO.3

timbangkan asas kebebasan yang

Tahun 1971 yang telah dicabut

terikat yang dimiliki oleh para hakim

dengan UU No, 31 Tahun 1999

di

maupun dalam R-KUHP. Lebih lanjut

Konstitusi

putusannya

juga

Indonesia.

tidak

Menurut

penulis,

undang-undang

dengan dibatalkannya sifat melawan

Mahkamah

hukum materil dalam UU No. 31

pertimbangannya

Tahun

bahwa

1999

yang

telah

diubah

Konstitusi

untuk

dalam

menyatakan

Menimbang

bahwa

dengan UU No. 20 Tahun 2001

berdasarkan uraian di atas, konsep

menghambat

melawan hukum materiil (materiele

melakukan

hakim

untuk

interpretasi

sehingga

undang-undang

tersebut

wederrechtelijk),

yang

merujuk

dapat

pada hukum tidak tertulis dalam

mengikuti perkembangan dinamika

ukuran kepatutan, kehati-hatian dan

masyarakat dan dapat memberikan

kecermatan

rasa keadilan masyarakat

masyarakat, sebagai satu norma

putusan-putusan

Padahal

pengadilan

yang

hidup

dalam

di

keadilan, adalah merupakan ukuran

Indonesia menunjukan bahwa sifat

yang tidak pasti, dan berbeda-beda

melawan

dari satu lingkungan masyarakat

hukum materil telah

memberikan ruang

hakim

tertentu ke lingkungan masyarakat

guna

lainnya, sehingga apa yang melawan

menyesuaikan UU NO.3 Tahun 1971

hukum di satu tempat mungkin di

maupun UU No. 31 Tahun 1999

tempat lain diterima dan diakui


sebagai sesuatu yang sah dan tidak

dalam

bagi

berinterpretasi


ISSN 2302-6219


melawan hukum, menurut ukuran

penerapan asas melawan hukum

yang

materil

dikenal

masya-akat penulis

dalam

kehidupan

setempat.

pertimbangan

Konstitusi

Mahkamah

tersebut

mempertimbangkan hukum

Menurut

adat

di

tidak keberadaan

Indonesia

harus

dilakukan

dengan

dilakukan dengan syarat yang ketat dan

limitatif

timbangkan

dengan

asas

memper-

proporsionalitas

dan asas subsidaritas.

yang

merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di wilayah tersebut

Pada

akhirnya

penulis

berpendapat bahwa sifat melawan hukum

memiliki

urugensi

dalam

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahwa memang sifat melawan hukum disatu sisi memang bertentangan dengan asas legalitas yang menjujung perlindung dan kepastian hukum akan tetapi menurut

penulis

sifat

melawan

hukum materil dalam UU No. 31 Tahun

1999

yang

telah

diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena

norma

mengenai

sifat

melawan hukum materil yang ada dalam doktrin dan yutispudensi yang ada saat ini masih sesuai dengan kesadaran hukum

hukum yang

dan

perasaan

hidup

dalam

masyatakat, kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh

karena

itu

DAFTAR PUSTAKA Atmakusumah, Mengangkat Masalah Lingkungan di Media Massa, Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetono (LPDS), 1996. Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Cet ke-1. Jakarta: Program Pasca Sariana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Bemmelen, J.M. van. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum. Dite~emahkan oleh Hasnan. Bandung: Binacipta, 1987. Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: PT Gramidenia, 1984. Asas-asas Hukum Pidana. Get ke2. Jakarta: Rineka Gipta, 1994. Hasibuan, Albert ed. Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum. Bandung: Alumni, 1985. Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asasasas Hukum Pidana di Indonesia


ISSN 2302-6219


dan Penerapannya. Storia Grafika, 2002.

Jakarta:

Koewadji, Hermin Hadiati. Kompsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Kampsi. Cetke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994. Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Cetke-2. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984. Prinst, Darwin. Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi. Cet ke-1. Bandung: PT PT Citra Aditya Bakti, 2002. Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Cet. ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2003.

dalam Hukum Pidana Indoensia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Cet ke-1. Bandung: Alumni, 2002. Seno Adji, Indriyanto. Korupsi dan Perbuatan Melawan hukum. Cet ke-1. Jakarta: CV. Rizkita, 2001. Soeprapto, Maria Farida Indrati. IImu Pemndang-undangan Proses dan Teknik Pembentukan. Yogyakarta: Kanisius, 2007 Utrecht, E.. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000. Wiyono, R. Tindak Pidana Kompsi di Indonesia. Bandung: Alumni, 1975.

Prodjohamidjojo, Martiman. Memahami Dasar-ciasar hukum Pidana Indonesia 1. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997. Purwacaraka, Prunadi dan Soerjono Soekanto. Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Saleh, K. Wanijik. Tindak Pidana Kompsi. Get ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979. Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil


2006

Recommend Documents