2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 011/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UUD 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 19 JULI 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 008/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UUD 1945

PEMOHON AMIRUDIN DAN PUTUT AJI PUSARA, S.Kom.

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

Rabu, 19 Juli 2006 PUKUL 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN

1) SOEDARSONO, S.H. 2) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L . 3) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Fadzlun Budi, SN, S.H. M.Hum

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

HADIR: Kuasa Hukum Pemohon Syamsoer Kono, S.H. R. Istiyono Putro, BSC,. BcHk.

1

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : SOEDARSONO, S.H. Sidang Panel dalam acara pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006 dengan ini kami buka dan terbuka pula untuk umum. KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon, untuk kepentingan sidang terlebih dahulu kami persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini, silakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Perkenankanlah kami memperkenalkan Tim dari GPW yang dalam persidangan ini hanya dua orang, yang satu adalah R. Istiyono Sutoyo Putro, BSc, BcHK. Kemudian saya Syamsoer Kono, S.H. yang ketiganya tidak sempat hadir karena memang masih ada pekerjaan, tugas yang dilaksanakan di Semarang, karena mereka telah bekerja juga, jadi bukan terfokus dalam satu lembaga ini. Barangkali itu yang saya sampaikan, terima kasih Pak Hakim. 3.

KETUA : SOEDARSONO, S.H. Kami kemukakan bahwa hari ini adalah acaranya pemeriksaan pendahuluan, artinya untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan kejelasan dari pada permohonan Saudara. Coba lebih dahulu silakan untuk secara singkat dan jelas apa maksud dan tujuan Saudara mengajukan permohonan dan isinya kejelasannya seperti apa, silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, para panitera dan Saudara-saudara saya dari pers, baik dari elektronik maupun non elektronik . Barangkali sepintas kami menyampaikan alasan yang mendasar secara singkat terhadap kami, mengapa kami mengajukan permohonan penghapusan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Pertama yang kami lihat bahwa berlakunya Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2006 ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Poin pertama sudah jelas.

2

Kedua, bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 dan ayat (3) serta Pasal 35 dalam hal diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dalam hal ini akan merugikan seluruh wajib pajak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengajukan banding di Pengadilan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Poin ketiga, bahwa berlakunya Pasal 36 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada wajib pajak, akan tetapi adanya penekanan terhadap wajib pajak. Sehingga prinsipprinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikesampingkan. Maka secara otomatis hak-hak wajib pajak telah dikorbankan. Dengan diberlakukannya pasal/ayat tersebut akan membatasi hak wajib pajak untuk mencari keadilan di Pengadilan Pajak yang berpuncak di Mahkamah Agung. Keempat, bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah dan mengorbankan kepentingan wajib pajak. Sehingga hak-hak wajib pajak selama ini akan dikorbankan. Poin kelima, bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) merupakan indikasi bahwa pengadilan pajak masih merupakan bagian dari aparat pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak sama sekali tidak diberi peluang untuk mencari keadilan, sehingga wajib pajak akan dirugikan haknya untuk mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Poin keenam, bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam hal ini bertentangan, tidak sesuai dengan bentuk rumusan menimbang, butir C berbunyi bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan tidak dapat dihindari timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah dan sederhana, barangkali ditambahkan lagi oleh teman saya, kalau masih bisa. 5.

KETUA : SOEDARSONO, S.H. Silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : R. ISTIYONO SUTOYO, BSc. BCHk Bahwa pengertian pada terhutang harus dibayar 50% dulu sebetulnya timbul karena, terjadinya karena hasil pemeriksaan pajak, yang mana hasil pemeriksaan itu merupakan viscous dari pada pajak yang menimbulkan suatu SKP (Surat Ketetapan Pajak) kurang bayar. itu dapat dikatakan dalam pasal 36 ayat (4) tadi, Surat Ketetapan Pajak kurang bayar sama saja dengan pajak yang terhutang. Jadi pasti ada hal

3

yang berbeda antara pemeriksa dengan subyek pajak atau perusahaan atau wajib pajak, hasil dilakukan secara viscous pajak yang mana dicompare itu pasti terjadi perbedaan di dalam penghasilan kena pajak. Sehingga tidak menutup kemungkinan wajib pajak harus diberikan suatu peluang untuk melakukan upaya-upaya dimana sifat dari pada pajak itu berasas serve as servant, demikian Pak Hakim, terima kasih. 7.

KETUA : SOEDARSONO, S.H. Dari uraian Saudara tadi apa yang Saudara minta.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa dari uraian tersebut di atas maka kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat memutuskan sebagai berikut: 1. mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (4) dan atau bagian dari Undangundang Nomor14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. menyatakan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 dihapus. Terima kasih Majelis Hakim.

9.

KETUA : SOEDARSONO, S.H. Saudara Pemohon, Saudara ini bukan prinsipal ya, artinya bukan wajib pajak. Mengerti prinsipal belum? Jawab dong. Jadi Saudara ini menganggap diri Saudara datang di hadapan Mahkamah ini sebagai kuasa begitu?, betul? Kemudian kalau benar demikian, saya ingin tanyakan lebih dahulu, apakah Saudara sudah pernah mempelajari Undang-undang MK.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Kami memang sudah membaca Undang-undang MK 11. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Sudah membaca atau mempelajari atau memahami? 12. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Insya Allah kita memahami Pak.

4

13. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Sudah memahami, utamanya mengenai pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Ini kan obyeknya undang-undang kan? Jadi Pasal 51 sekian. Di sini dalam permohonan anda, anda sebagai pribadi atau sebagai LSM ini. 14. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Majelis Hakim, Kami sebagai GPW LSM yang mewakili wajib pajak 15. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Sebagai LSM, jadi bukan sebagai pribadi-pribadi Syamsoer Kono, SH atau pribadi-pribadi R. Isyono Sutoyo Putro, BSc, BcHk. Jadi menghadap di sini sebagai LSM GPW. Kemudian adakah prinsipalnya Amirudin dan Putut Aji Pusara, S.Kom. ini hadir apa tidak? 16. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Kebetulan mereka ini juga bekerja, tidak sempat hadir hari ini 17. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Tidak sempat atau memang tidak hadir? 18. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Ya memang tidak hadir dulu, untuk sidang berikutnya, Insya Allah untuk sidang berikutnya kalau memang itu diperkenankan ya kita akan hadirkan. 19. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Tadi sudah saya jelaskan, oleh panel ini bahwa sidang pendahuluan itu utamanya adalah untuk memeriksa kelengkapan. Kelengkapan itu antara lain mengenai identitas, apakah permohonan itu ada posita, pondamentem potendingnya, ada petitumnya dan sebagainya, ini baru pada kapasitas, kalau Saudara sudah membaca atau mempelajari apalagi memahami Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai MK mestinya anda tahu, LSM itu masuk yang mana, bisa menjawab tidak, saya hanya ingin tahu saja, anda sudah memahami belum, kan di situ ada perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan hukum adat, badan hukum, publik privat, lembaga Negara.

5

20. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Termasuk lembaga sosial kita Pak. 21. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Ya dimana, masuk yang mana? 22. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Masuk publik Pak 23. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Publik mana? 24. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Lembaga sosial Pak 25. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Ya masuk mana kalau menurut Saudara? saya hanya ingin tahu apa betul anda sudah paham atau belum. Nanti capek-capek tidak paham, jauh-jauh, Saudara dari mana ini? Semarang ya? Jadi yang boleh itu adalah perorangan, atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, maka itu saya tanya anda menghadap di sidang Mahkamah ini sebagai pribadi Warga Negara Indonesia atau sebagai LSM. Kalau LSM, itu bisa dikatakan suatu kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, di anggaran dasarnya juga disebutkan begitu, apa tujuannya, jadi mewakili LSM. Tapi Saudara di sini ada surat kuasa saya lihat dari orang, nama Amirudin, Direktur CV. Cipta Optima Abadi dan Wajib Putut itu, yang pekerjaannya swasta. Selain itu apakah juga Saudara sudah pernah membaca putusan Mahkamah Konstitusi, sebelumnya itu Perkara 004/PUU-II/2004, sudah pernah belum? 26. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Belum pernah Pak. 27. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Belum pernah, selain itu mungkin anda sudah pernah membaca mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

6

mengenai tata cara pengajuan pengujian undang-undang, sudah ya? Jadi apa yang Saudara mohonkan dengan dalil-dalil tersebut sebetulnya sudah pernah diajukan. Kalau belum mempelajari ya Saudara bacalah putusan perkara nomor 004/PUU-II/2004 itu. Pasal tersebut di sana sudah pernah diajukan dan Saudara harus juga mempelajari mengenai Undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 60 dan sebagainya itu. Jadi maju ke sidang ini harus sudah betul-betul siap dan menguasai, baik itu obyek permohonannya maupun siapa yang mempunyai/yang bisa maju ke persidangan ini. Sementara silakan Pak Harjono 28. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.,M.C.L. Saudara Kuasa Pemohon ya? Jadi sidang pemeriksaan pada pagi hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang tujuannya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Anda untuk memperbaiki permohonan Anda kalau ada yang perlu diperbaiki menurut hakim. Oleh karena itu tadi sudah ditanyakan apakah Anda itu juga sudah tahu ketentuan-ketentuan yang disyaratkan untuk mengajukan permohonan, dalam kerangka itulah apa yang dilakukan oleh hakim ini Anda catat dan mungkin nanti akan dimanfaatkan untuk perbaikan permohonan. Yang pertama yang saya tanyakan Anda sudah biasa maju di depan peradilan begitu? Maksud saya tidak hanya di Mahkamah Konstitusi akan tetapi pernah di peradilan lainnya?. Sudah biasa? 29. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Kalau-kalau yang pertama di pengadilan negeri sejak Mahasiswa Pak. 30. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.,M.C.L. Oh sudah, jadi sudah pengalaman betul ya? Tetapi tidak menjadi advokat ya? Sekarang?. 31. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Waktu itu masih belajar Pak, dan sekarang pun bukan advokat. 32. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.,M.C.L. Apakah kedua-duanya sama ini? bukan advokat semua ya? Baik. Tadi diingatkan kalau akan mengajukan uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi harus melihat ketentuan yang ada pada Undangundang Mahkamah Konstitusi terutama bagi anda yang harus

7

dipertimbangkan secara masak adalah ketentuan Pasal 51, setelah itu nanti dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 tadi. Untuk itu hal-hal yang Anda harus perhatikan. Pertama Anda mengajukan surat permohonan ini dimulai dengan hormat yang bertandatangan dibawah ini kami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena Anda sudah biasa ber-acara, apa betul Lembaga Swadaya Masyarakat ini bisa bertanda tangan? Meskipun di belakangnya Anda yang mana diwakili para anggotanya sebagai berikut, apa tidak terbalik yang bertanda tangan untuk anggota, mewakili lembaga swadaya masyarakat begitu? Ini dari segi penyusunan. Kemudian berikutnya untuk diperbaiki di halaman kedua itu, yang mana disebut sebagai penerima kuasa selaku Pemohon Ini apa lumrah atau wajib begini menyusunnya? Apa tidak pertama kali Pemohon, lalu memberikan kuasa. Jadi pertama mestinya Pemohon atau disebutkan saja bahwa Pemohon siapa lalu memberikan kuasa kepada siapa, kemudian saya bertanya ini, kalau ini Lembaga Swadaya Masyarakat government policy watch kira-kira kalau di dalam ketentuan Pasal 51, Anda masuk mana itu? Apakah yang a, b, c atau d, Anda tadi sebut sebagai public, ini sudah dipahami atau belum, sebab nanti kalau memang belum bisa dijawab sekarang ya nanti harus ditata kembali, apakah memang benar bahwa LSM Anda ini sebagai badan hukum publik, kalau dilihat dari yang Anda sampaikan maka anda punya dokumen akte notaris, lalu ada SK. Menteri Kehakiman Cuma persoalannya adalah apa cukup dengan akte notaris ini, kemudian anda bisa dikatakan sebagai sebuah badan hukum. Nanti kalau Anda ini sebagai sebuah badan hukum dilengkapi, apa ciri badan hukum, kemudian apakah Anda sudah termasuk atau memenuhi ketentuan badan hukum itu, atau kalau tidak daripada repot-repot kenapa anda tidak masukkan saja sebagai per-orangan, tetapi sebenarnya badan hukum atau perorangan ini adalah mereka yang mengajukan permohonan, tetapi Anda ini sebagai kuasa, kalau Pasal 51 sudah dipenuhi ada dua orang memberikan kuasa jadi persoalannya adalah Anda ini maju sebagai badan hukum atau sebagai perorangan? Harus dijelaskan jangan nanti terbalik-balik dalam menetapkan posisi Anda. Di dalam akte notaris itu di dalam Pasal 4 itu ada maksud dan tujuan, maksud dan tujuan lembaga ini adalah 1,2,3,4 dan 5. Saya tidak melihat kalau anda maju di depan Mahkamah Konstitusi ini melaksanakan salah satu dari tujuan Pasal 4 itu, satu membentuk individu yang memiliki watak dan karakter serta Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa Anda itu akan melaksanakan tujuan pertama saya kira kan, tidak. Yang kedua, membangun sumberdaya, yang kreatif, inovatif dan seterusnya juga tidak. Melakukan pemantauan dan koreksi kepada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apa Anda melakukan pemantauan?

8

33. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Pak. Memang selama ini kami sudah melakukan banyak kontribusi terhadap pemerintah pusat khususnya di bidang perpajakan, undangundang perpajakan, kemudian kebijakan dibidang ekonomi, kemudian di pemerintahan daerah kami juga kami beberapakali (…) 34. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.,M.C.L. Ya, kalau itu Anda lakukan ini melakukan aktivitas sebagai penerima kuasa dari orang lain, menerima kuasa orang lain itu apakah masuk salah satu dari yang empat ini?. Saya tidak melihat kalau itu memang tujuannya termasuk dalam salah satu dari lima ini, tolong di sampaikan itu. Alasan ada penyampaian itu dan lagi juga saya tidak bisa melihat secara jelas bentuk dari LSM ini, apakah bentuk LSM ini sebagai bisnis atau bagaimana, karena pasal lima itu bicara tentang modal dan pendapatan, kalau ini bukan bisnis mestinya kekayaan yang ada, bukan modal dan pendapatan, kalau modal dan pendapatan mau berbisnis. Tetapi kalau tidak berbisnis itu bukan modal tetapi kekayaan, ini saya lihat seperti itu. Jadi saya ingin pelajari apa LSM Anda ini banci agaknya ini. 35. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Majelis Hakim. 36. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H.,M.C.L. Bagaimana menyusunnya, itu hal-hal yang berkaitan dengan status Anda dan status kuasa Anda oleh karena itu mohon difokuskan nanti, ini jelas perlu perbaikan, belum bicara substansi. Jadi Anda itu siapa, atas nama apa, kalau kemudian atas nama LSM, LSM itu bisa beracara, yang ber-acara itu kan orang, kalau orang apakah dia menjadi pengurus LSM itu persoalan lain tapi kalau muncul disini bukan LSM yang muncul tetapi orang, orangnya Anda mungkin pengurusnya itu bisa, karena itu nanti supaya diperbaiki lagi dalam permohonan. Di samping itu coba Anda pelajari ketentuan-ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan juga ketentuan-ketentuan peraturan tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 06 tadi, dan perhatikan tadi tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah disebut oleh Bapak Hakim Ketua tadi, coba dibaca nanti ketentuan atau putusan itu, dalam arti Anda bandingkan dengan apa yang anda mohon itu, kalau sudah anda bandingkan baca ketentuan yang ada pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi kemungkinannya bagaimana?

9

Itu yang saya sarankan saya kira itu Pak Soedarsono, terima kasih. 37. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Selanjutnya silakan Bapak Prof. Natabaya. 38. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M. Kepada Pemohon, saya mau tanya yang mohon untuk diuji undang-undang ini Lembaga Swadaya Masyarakat ini ya? sebagai Pemohon. 39. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Begini Pak, yang mohon itu adalah wajib pajak kami yang diberi kuasa. 40. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M. Ini dari surat Saudara ini, yang bertanda tangan dibawah ini kami Lembaga Swadaya Masyarakat, bla, bla, bla yang mana diwakili oleh ini yang mana disebut sebagai penerima kuasa, berdasarkan kuasa tanggal ini, ini pemberi kuasa. Ini yang menjadi Pemohon untuk ini LSM ini atau siapa, yang merasa dirugikan Anda sudah baca tidak Pasal 51? Coba lihat Pasal 51 sudah, coba baca, sekedar supaya Anda itu.(…) 41. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H.

a. b. c. d.

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu : Perorangan warga negara Indonesia Kesatuan masyarakat hukum adat Badan hukum public atau privat; atau Lembaga negara.

42. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M. Sekarang kalau melihat permohonan Anda, jadi yang menjadi Pemohon ini LSM ini kan? 43. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Ya.

10

44. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M. Apanya Anda ini dirugikan? Hak konstitusional lembaga ini yang mana yang dirugikan, ini yang harus Anda uraikan sebetulnya apa kerugian LSM itu dengan berlakunya Pasal 36 ayat (4) itu, LSM ini wajib pajak tidak? 45. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Kami belum Pak. 46. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M.

Nah, jadi bagaimana kalau Anda bukan wajib pajak mau dirugikan

apa namanya. Oke Pasal 36 ayat (4) itu berlaku semua tidak untuk semua wajib pajak? 47. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Berlaku semua itu Pak. 48. HAKIM : Prof.H.A.S. NATABAYA, SH.,LLM.

Nah, tidak hanya untuk LSM, jadi semua kena kan? Jadi sesudah itu anda baca pernah tadi katakan oleh Pak Ketua Panel ini dan Pak Hakim Dr. Harjono Mahkamah Konstitusi telah pernah memutuskan perkara sama, malah lebih luas dia, tetapi pasalnya sama ada 36 ayat (4) itu, bagaimana bunyi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan itu, kedua harus baca juga Undang-undang Mahkamah Konstitusi ini yang diusulkan ya? Pasal 60 coba baca., supaya sekedar tahu tempier di sini 49. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Pak. “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 50. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M.

Nah, lantas baca peraturan PMK ini minta disitu, Pedoman

Beracara Dalam Perkara Pengujian undang-undang, ini sebagai penjabaran dari sini, ini tidak boleh bertentangan dengan undang-

11

undang dan penjabaran. Nah, ini yang harus Pemohon ketahui, ini saja Pak, terima kasih. 51. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Saya bisa tambahkan. Tadi memang Pasal 51 sudah jelas, lantas kemudian Pasal 60 tetapi di Peraturan Mahkamah Konstitusi di Pasal 42 itu secara jelas ayat (1) “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat diujikan kembali, lalu ayat (2) nya terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan penguji undang-undang pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 52. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LL.M.

(Tidak terekam karena tidak memencet mic) yang akan melihatnya benar atau tidak atau nanti itu akan diperiksa, tapi itu tolong dibaca di dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, ini sekedar nasehat. Sebab menurut ketentuan Undang-undang ini kami wajib, sebelum memulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasehat. Kami itu wajib, bahwa Pemohon mau mendengar, mau menurut, itu urusan Pemohon. Cuma kami wajib, kewajiban kami menyampaikan, tapi bahwa disitu tidak mau turut? tidak apa-apa, tidak ada persoalan itu. Tuhan pun mewajibkan kita juga manusia tidak nurut juga nanti urusan belakangan. Ini begini juga, wajib kami memberikan apa nanti tidak dituruti, itu juga konsekuensinya ada juga nanti. Kami juga sudah menyampaikan di sini, kami sudah memberikan ramburambu bagaimana diterangkan oleh ketua Panel dan Pak Harjono dan saya. 53. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Bagaimana, sudah jelas atau belum ? Kalau belum, bisa lihat, silakan datanya. 54. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAMSOER KONO, S.H. Terima kasih Pak.

12

Kayaknya sudah jelas, mudah-mudahan nasehat para Majelis Hakim kita akan perbaiki sesuai dengan permintaan. 55. KETUA : SOEDARSONO, S.H. Ya, jadi begitulah proses di Mahkamah ini, terlebih dahulu, nasehat-nasehat itu tadi, walaupun seperti tentir sepertinya. Ya itu nasehat ya? jadi itu hati-hati sebab ini Profesor ini ya ? Ini Doktor, bukan menunjukkan, tapi terbiasa di dalam akademik. Jadi hati-hati. Siapa sebetulnya Pemohon ini? Apakah wajib pajak yang namanya Amirruddin dan siapa itu tadi? Apakah Saudara sendiri secara pribadi atau LSM ?, yang tegas, jangan seperti tadi bapak Dr. Harjono, ini apa tidak kebalikkebalik ini? ya begitu. Siapa? Amirudinkah? Pututkah? Saudarakah? Saudara Syamsoer, Saudara Istiyono atau LSM itu? yang sebagai Pemohon di sini. Karena apa? Harus nanti dibuktikan kerugian konstitusionalitasnya itu dimana terhadap pasal yang anda mohonkan untuk diuji dengan Undang Undang Dasar 1945. Sebaiknya pelajari yang Saudara pelajari yaitu umpamanya putusan-putusan yang terdahulu, mengenai hal yang sama No.004/PUU-II/2004 tadi. Baiklah, sesuai dengan acara, Saudara diberi waktu 14 hari mulai hari ini untuk memperbaiki permohonan Saudara. Seperti tadi itu yang dibaca itu, syarat konstitusionalitas. Kalau sama, kena Pasal 60 tapi kalau tidak sama apa? nah itu silakan 14 hari ya? Sudah paham? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya ? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan pendahuluan perkara 011/PUU-IV-2006 kami nyatakan selesai dan sidang kami tutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

13

14