MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 13 /PERMEN/M/2006 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Repulik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 jo. Nomor 46 Tahun 1994 telah dibentuk Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) untuk melaksanakan tugas operasional dan administrasi BAPERTARUM-PNS ; b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun rincian tugas organisasi dan tata kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM – PNS ;
Mengingat
:
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469) ; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara RI ; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara RI ; 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/Permen/M/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat ; 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/ 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat ; 9. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 01/KPTS/M/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas (TP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS ; Memperhatikan :
Berita Acara Serah Terima Jabatan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dari Kabinet Gotong Royong selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dari Kabinet Indonesia Bersatu Nomor : 09/BA-ST/M/ TAPERUM-PNS/X/2004, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Oktober 2004 ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I SUSUNAN ORGANISASI Pasal 1
Untuk melaksanakan tugas operasional dan administrasi BAPERTARUM-PNS, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Pasal 2 (1) Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dipimpin oleh seorang Ketua Sekretariat Tetap yang secara ex officio dijabat oleh Ketua Harian BAPERTARUM-PNS. (2) Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS; b. Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang dan dibantu seorang sekretaris bukan anggota yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS; c. Komite Investasi yang dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota sebanyak-banyaknya 3 orang, dan dibantu seorang sekretaris bukan anggota yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. (3) Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi unit-unit kerja yang terdiri dari : a. Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi; b. Divisi Umum; c. Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana; d. Satuan Pengawasan Internal.
(4) Untuk membantu tugas-tugas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dibentuk Tim Perwakilan Anggota. (5) Struktur Organisasi Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Pasal 3 (1)
Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS mempunyai tugas membantu Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugas administrasi dan operasional pengelolaan dana TAPERUM-PNS, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Lima Tahunan serta Penyusunan Laporan Tahunan BAPERTARUM-PNS.
(2)
Mekanisme penyusunan dan penetapan Program Kerja Lima Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri. Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan peraturan mengenai perencanaan dan kebijakan pengelolaan dana TAPERUM-PNS; b. penyusunan usulan rencana kerja dan program pengembangan dan penempatan dana TAPERUM-PNS; c. pengembangan sistem informasi TAPERUM-PNS; d. penyelenggaraan urusan umum dan ketata-usahaan, kerumah-tanggaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan penyaluran dana; e. penyiapan pengaturan kerjasama dengan pihak lain;
f. penyiapan pengaturan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya; g. penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, strategi promosi dan publikasi; h. pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk; pinjaman uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pinjaman sebagian biaya membangun, pinjaman lunak konstruksi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengembalian tabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. pelaksanaan kegiatan penerimaan angsuran pengembalian pinjaman; j. pelaksanaan pemupukan dana TAPERUM-PNS dalam bentuk : 1. penempatan dana pada deposito di Bank Pemerintah ataupun Bank Swasta; 2. penempatan dana pada saham, obligasi atau surat berharga lain di pasar modal; 3. pemberian pinjaman kepada fihak ketiga. Seluruh kegiatan pemupukan dana ini, dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS meskipun kegiatan dimaksud telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Angaran Tahunan (RKAT) yang telah disahkan; k. pelaksanaan pengawasan Internal; l.
pelaksanaan tugas administrasi pengumpulan dana dari iuran PNS;
m. penyusunan laporan tahunan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dan laporan berkala operasionalisasi kegiatan pengelolaan dana TAPERUM-PNS; n. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan Dewan Pengawas dan Komite Investas; o. analisis penyaluran dana; p. pelaksanaan tugas lain dari Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian / Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Pasal 5 (1) Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. (2) Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS di bidang Perencanaan Program dan Evaluasi.
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan usulan rencana program kerja lima tahunan dan rencana kerja dan anggaran tahunan BAPERTARUM-PNS; b. penyusunan usulan rencana dan program pengembangan, penempatan dan penyaluran dana TAPERUM-PNS; c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja BAPERTARUM-PNS; d. pemantauan dan evaluasi realisasi rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja dan anggaran tahunan BAPERTARUM-PNS; e. pemantauan dan evaluasi TAPERUM-PNS;
realisasi pengembangan dan penempatan dana
f. pengembangan sistem informasi dan data base serta pengelolaan akurasi data; g. penyusunan laporan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan dana secara berkala setiap bulan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap setelah mendapat persetujuan dari Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS. Pasal 7. (1)
Divisi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
(2)
Kepala Divisi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS di bidang umum. Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Kepala Divisi Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan pengusulan rencana kerja dan anggaran rutin Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
b. pelaksanaan kegiatan BAPERTARUM-PNS; c. penyelenggaraan masyarakat;
administrasi
anggaran
rutin
Sekretariat
Tetap
kegiatan yang menyangkut urusan hukum dan hubungan
d. penyelenggaraan kegiatan umum yang menyangkut urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia (SDM); e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum secara berkala setiap bulan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap setelah mendapat persetujuan dari Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS; Pasal 9 (1)
Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
(2)
Kepala Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS di bidang Keuangan dan Penyaluran Dana. Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), Kepala Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran penyaluran dana;
b.
penyiapan pedoman pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengembangan dan penyaluran dana TAPERUM-PNS;
c.
penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan dan penyaluran dana;
d.
pemantauan dan verifikasi keuangan serta evaluasi terhadap realisasi penyaluran dana TAPERUM-PNS;
e.
pelaksanaan administrasi dan perhitungan pajak penyaluran dana TAPERUMPNS;
f.
penyusunan laporan neraca keuangan dan pelaksanaan penyaluran dana TAPERUM-PNS secara berkala setiap bulan;
g.
pelaksanaan bimbingan teknis dan kegiatan sosialisasi terhadap pihak ketiga yang meliputi administrasi dan mekanisme penyaluran dana;
h.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap setelah mendapat persetujuan dari Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS. Pasal 11
(1)
Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
(2)
Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS di bidang Pengawasan Internal. Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), Kepala Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan peraturan dibidang pengawasan; b. pemeriksaan keuangan dan pengawasan internal; c. penilaian pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan internal; d. penyampaian saran perbaikan pengelolaan dan tindak lanjut dari setiap hasil pemeriksaan internal; e. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun Dewan Pengawas; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengawasan internal secara berkala setiap bulan; g. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap setelah mendapat persetujuan dari Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Pasal 13 Para Kepala Divisi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian/ Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Pasal 14 (1)
Untuk melaksanakan tugas pengelolaan pengumpulan dana TAPERUM-PNS dari Pegawai Negeri Sipil di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pelaksana
Sekretariat Tetap berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menangani bidang keuangan Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2)
Untuk melaksanakan tugas penyaluran pinjaman dana TAPERUM-PNS kepada Pegawai Negeri Sipil di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pelaksana Sekretariat Tetap berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menangani bidang kepegawaian Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3)
Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Bagian Kedua Dewan Pengawas. Pasal 15
(1)
Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS mempunyai tugas membantu Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan operasional pengelolaan dana TAPERUM-PNS, yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
(2)
Mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri. Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS menyelenggarakan fungsi : a.
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
b.
pertemuan secara berkala dengan Kepala BAPERTARUM-PNS;
c.
pemberian saran masukan dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam rangka pengawasan pengelolaan dana TAPERUM-PNS;
d.
pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dari Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
Pelaksana Sekretariat Tetap
Bagian Ketiga Komite Investasi. Pasal 17 (1)
Komite Investasi Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS mempunyai tugas membantu Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam melakukan pemupukan dana TAPERUM-PNS, yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
(2)
Mekanisme pelaksanaan tugas pemupukan dana TAPERUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), Komite Investasi Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS menyelenggarakan fungsi : a.
pemberian rekomendasi tentang pemupukan dana TAPERUM-PNS kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
b.
pertemuan secara berkala dengan Kepala BAPERTARUM-PNS;
c.
pemberian saran masukan dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam rangka investasi dana TAPERUM-PNS;
d.
pelaksanaan tugas lain di bidang investasi dana TAPERUM-PNS dari Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
Pelaksana Sekretariat Tetap
BAB III PENETAPAN GAJI POKOK DAN PENGHASILAN LAIN . Pasal 19 (1)
Seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS berhak menerima gaji pokok dan/atau penghasilan lainnya.
(2)
Penetapan besaran dan perubahan struktur gaji pokok, diatur dan ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS setelah dibahas dan mendapat persetujuan dalam rapat anggota BAPERTARUM-PNS. Dalam hal belum dikeluarkan ketetapan yang baru, maka besaran dan struktur gaji pokok tetap menggunakan aturan yang berlaku sekarang.
(3)
Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi ; tunjangan representatif, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan transport, tunjangan kesehatan dan kenaikan gaji berkala ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada.
(4). Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 20 Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Pasal 21 Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 23/KPTS/M/2003 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Agustus 2006
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Selaku KETUA HARIAN BAPERTARUM-PNS ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI
Lampiran : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS. Nomor : 13 / KPTS/M/2006 Tanggal : 8 Agustus 2006
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS.
KETUA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS
KOMITE INVESTASI
KETUA / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
KEPALA PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
KEPALA DIVISI PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
KEPALA DIVISI KEUANGAN DAN PENYALURAN DANA
KEPALA DIVISI UMUM
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Selaku KETUA HARIAN BAPERTARUM – PNS ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI
