PUTUSAN NOMOR : 477 K/AG/2006
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Surabaya; melawan: TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Moh. SISWOYO, SH., dan M. SAIFUDDIN, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “ Adil “ berkantor di Jl. Merdeka, Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E-16 (atas) Jombang; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Nopember 1988, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/3/1988, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis yang disebabkan karena antara Termohon dan Pemohon tidak ada kesamaan pandangan hidup, tidak ada keserasian dalam pola pikir dan tidak ada keselarasan dalam setiap gerak langkah di dalam rumah tangga, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sejak dua tahun terakhir; bahwa dengan uraian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan lagi; Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya c.q. majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan hari sidang dan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak; 3. Menetapkan berdasarkan hukum perwalian terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan antara Pemohon dan Termohon; 4. Biaya perkara menurut hukum; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor : 1106/Pdt.G/ 2005/PA.Sby., tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H., yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: 3.1. Nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,-; 3.2. Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,-; 3.3.
Nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua orang yang ada pada pihak Termohon, setiap bulan minimal Rp. 800.000,- sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor : 119/Pdt.G/ 2006/PTA.Sby., tanggal 24 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Tsani 1427 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI Menyatakan
bahwa,
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima; Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan
dengan tanggal 23 Shafar 1427 H, Nomor : 1106/Pdt.G/
2005/PA.Sby., sehingga bunyi amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 4.2. Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 4.3. Nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua orang setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); Membebankan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
kepada
Termohon/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2006, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 1106/Pdt.G/2005/PA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Agustus 2006; Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 01 September
2006,
telah
diberitahukan
tentang
memori
kasasi
dari
Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2005, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2006; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
I. Bahwa yudex facti Pengadilan Agama Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang: 1. Bahwa cara pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Surabaya) in casu perkara ini adalah tidak tepat sebab dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Surabaya) telah lalai cara pembuktiannya yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak keluarga antara lain orang tua Pemohon Kasasi maupun orang tua Termohon Kasasi serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “gugatan tersebut dalam ayat (1) diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu menurut hukum yang berkeadilan Pengadilan Agama Surabaya harus diperintahkan membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak serta orang-orang dekat suami isteri dalam hal ini orang-orang dekat Pemohon kasasi dan orangorang dekat Termohon kasasi (antara lain orang tua, saudara suami isteri dan lain-lain), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 K/AG/1980 tanggal 3 Juni 1981 yang menyatakan bahwa "Karena ternyata pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut belum didengar (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka Mahkamah Syari’ah harus diperintahkan membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak serta orang yang dekat dengan suami isteri untuk memberikan pendapat tentang percekcokkan dari ada tidaknya kemungkinan untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi.
Jo Nomor 06 K/AG/1980 tanggal 24 Maret 1982 yang
menyatakan bahwa untuk memenuhi Pasal 2 (2) PP. 9 Tahun 1975, Cabang Mahkamah Islam Tinggi harus memeriksa kembali perkara ini dengan mendengarkan saksi-saksi keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan selanjutnya memutus perkaranya dalam tingkat banding. Dengan demikian judex facti telah lalai tidak melakukan langkahlangkah perdamaian secara maksimal demi untuk mempertahankan/ menyelamatkan
rumah
tangga
Pemohon
kasasi/Termohon
dengan
Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
Termohon Kasasi/Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang. Untuk itu cukup alasan menurut hukum apabila Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H. Nomor 1106/Pdt.G/2005/PA.Sby. dibatalkan; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983. Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
45
Tahun
1990
Tentang
Perubahan
Peraturan
Pemerintah Nomor 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidnagan diperoleh bukti bahwa Termohon Kasasi/Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PT. Telkom) dan dalam mengajukan permohonan cerai in casu perkara ini belum memperoleh izin dari pejabat yang bersangkutan (Pejabat PT. Telkom) dan andaikata benar Pemohon telah melampirkan surat keterangan dari PT. Telkom yang intinya menerangkan bahwa PT. Telkom sebagai perusahaan perseroan (Persero) mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai perusahaan umum telekomunikasi tidak menundukkan diri lagi kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 akan tetapi karena surat keterangan tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Direktur PT Telkom, dan lebih-lebih surat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1983 maka surat keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Termohon Kasasi/Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian mengingat ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 yang pada intinya PT. Telkom tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak merujuk adanya dasar hukum lain yang jelas dan tegas, sehingga ketentuan ijin pejabat tersebut suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi dan mengikat terhadap Termohon Kasasi/Pemohon dalam Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
mengajukan permohonan perceraian. Dengan demikian menurut hukum permohonan cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka menurut hukum seharusnya Pengadilan Agama Surabaya menyatakan permohonan Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi justru sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tetap melanjutkan pemeriksaan dan bahkan dalam putusannya mengabulkan permohonan Termohon Kasasi/Pemohon dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus in casu perkara ini telah nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 maka seharusnya putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H. Nomor 1106/Pdt.G/2005/PA.Sby, dibatalkan; 3. Bahwa bertalian hal-hal yang terurai dalam angka 1 dan 2 di atas ternyata Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga tidak cukup mempertimbangkan terhadap kelalaian dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut bahkan cenderung membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, maka hanya dipandang menurut hukum bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk itu sudah seharusnya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul 'Tsani 1427 H, nomor : 119/Pdt.G/ 006/PTA.Sby., juga dibatalkan; 4. Bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon yaitu saksi Bambang Siswanto, Rachmat dan Bandi bin Abdurrachman ketiganya dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
saksi-saksi
tersebut
tidak
mengetahui
sendiri
adanya
percekcokkan/pertengkaran antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon, maka oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah dan karenanya haruslah dikesampingkan karena hal tersebut bertentangan dengan asas de auditu testimony, sehingga tidak mempunyai kualitas hukum untuk menjadi saksi. Dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon yaitu saksi Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
Sumiarti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebagai tetangga serta sebagai Pembantu di rumah Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon menerangkan kalau terjadi pertengkaran saksi tidak tahu. Untuk itu berdasarkan hal tersebut maka tidak cukup bukti bahwa antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon telah terjadi pertengkaran/percekcokkan terus menerus. Dengan demikian adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya hal 14, sebab sekalipun
andaikata benar
mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon pertengkaran tersebut disebabkan adanya pihak ke 3 yaitu seorang bernama Masnia Indar Tutik sebagai wanita idaman lain yang sampai sekarang tanpa disadari oleh Termohon Kasasi/Pemohon dan menurut Pemohon Kasasi/Termohon pertengkaran tersebut masih dalam batas kewajaran dan merupakan bumbunya cinta serta sampai saat inipun hidup bersama dalam satu rumah bersama anak-anak tercinta dengan rukun dan damai, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian sebab pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
1975
dan
sejalan
dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993. Dengan demikan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H. Nomor 1106/Pdt.G/2005/PA.Sby dibatalkan; 5. Bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
Agama
Surabaya
juga
tidak
mempertimbangkan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya bahkan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lalai dalam memenuhi syarat-syarat yagn diwajibkan oleh Undang-Undang. Untuk itu putusan Pengadilan tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1427 H. Nomor : 119/Pdt.G/2006/PTA.Sby. juga dibatalkan; II. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru dalam penerapan hukumnya: 1. Bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon yaitu saksi Bambang Siswanto, Rachmat dan Bandi bin Abdurrachman ketiganya dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
saksi-saksi
tersebut
tidak
mengetahui
sendiri
adanya
Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
percekcokkan/pertengkaran
antara
Termohon
Kasasi/Pemohon
dengan
Pemohon Kasasi/Termohon, maka oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah dan karenanya haruslah dikesampingkan karena hal tersebut bertentangan dengan asas de auditu testimony, sehingga tidak mempunyai kualitas hukum untuk menjadi saksi. Dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon yaitu saksi Sumiarti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebagai tetangga serta sebagai Pembantu di rumah Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon menerangkan kalau terjadi pertengkaran saksi tidak tahu. Untuk itu berdasarkan hal tersebut maka tidak cukup bukti bahwa antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon telah terjadi pertengkaran/percekcokkan terus menerus. Dengan demikian adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya hal 14, sebab sekalipun pertengkaran
antara
Pemohon
andaikata benar mengakui adanya
Kasasi/Termohon
dengan
Termohon
Kasasi/Pemohon pertengkaran tersebut disebabkan adanya pihak ke 3 yaitu seorang bernama Masnia Indar Tutik sebagai wanita idaman lain yang sampai sekarang tanpa disadari oleh Termohon Kasasi/Pemohon dan menurut Pemohon
Kasasi/Termohon
pertengkaran
tersebut
masih
dalam
batas
kewajaran dan merupakan bumbunya cinta serta sampai saat inipun hidup bersama dalam satu rumah bersama anak-anak tercinta dengan rukun dan damai, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian sebab pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993. Dengan demikan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H. Nomor 1106/Pdt.G/ 2005/PA.Sby dibatalkan; 2. Bahwa terhadap kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Surabaya) tersebut ternyata sekalipun Pengadilan Tinggi Agama memberikan tambahan pertimbangan, akan tetapi sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 3 dan 4 yang pada prinsipnya Pengadilan Tinggi agama hanyalah menyatakan bahwa hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
terungkap di persidangan serta tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon. Maka menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah keliru dalam menerapkan hukumnya harus dibatalkan; 3. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya dimana pertimbangan hukum judex facti telah menguatkan dan memperbaiki putusan selebihnya terhadap pertimbangan hukum yang menguatkan
pertimbangan hukum Pengadilan
Agama Surabaya adalah teramat keliru dimana fakta-fakta yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum sejauh keterangan
saksi-saksi di muka
persidangan tidak didasarkan pada suatu analisa yuridis obyektif, akan tetapi meletakan hasil analogi subyektif judex facti Pengadilan Agama Surabaya, semua saksi yang dijadikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pemohon Asal yang dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya menerangkan sendiri tidak mengetahui percekcokan tersebut, sehingga layak dijadikan sebagai keterangan yang bersifat de auditu testimoni yang tidak mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna, sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya yang diadopsi oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya haruslah dibatalkan; 4. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan suatu kesesatan di dalam telah pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya mempertimbangkan dalam kehidupan di rumah tangga Pemohon Kasasi / Pembanding/Termohon Kasasi terjadi pertengkaran/percekcokan yang pada intinya disebabkan oleh pihak ketiga (wanita idaman lain) disini telah terjadi penafsiran atas makna jawaban
Pemohon Kasasi/Termohon/Termohon Asal
oleh judex facti, karena fakta yuridis yang sebenarnya bukanlah suatu pertengkaran
yang
terjadi
dan
memang
pada
kenyataannya
hanyalah
merupakan himbauan-himbauan Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon Asal kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon Asal agar tidak terpengaruh daya apapun terhadap pihak ketiga yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga
Pemohon
Kasasi/Pembanding/Termohon
Asal
dengan
Termohon
Kasasi/Terbanding/Pemohon Asal sebagai langkah menyelamatkan rumah tangganya,
sehingga
amat
naif
apabila
diartikan
sebagai
pertengkaran/percekcokan terus menerus dalam pertimbangan hukum
suatu judex
facti Pengadilan Agama Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Untuk itu sudah seharusnya Putusan Pengadilan Surabaya dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya in casu perkara ini dibatalkan; Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
III. Bahwa karena kekeliruan putusan judex facti Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan
Tinggi
Agama
Surabaya
dapat
menjerumuskan
Termohon
Kasasi/Terbanding/Pemohon Asal ke jurang neraka dan dapat menelantarkan anak-anak. Bahwa
di
samping
hal-hal
tersebut
di
atas
perlu
Pemohon
Kasasi/
Pembanding/Tergugat Asal sampaikan bahwa perceraian sekalipun sesuatu yang
halal
tetapi
dimurkai
Kasasi/Terbanding/Tergugat mempertahankan
oleh
Asal
keutuhan
Allah
berupaya rumah
SWT., semaksimal
tangga
maka
Pemohon
mungkin
dengan
untuk
Termohon
Kasasi/Terbanding/Pemohon Asal kerena dua anak yang masih belum dewasa untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. untuk itu Putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memberikan izin kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Pemohon Asal
untuk
menjatuhkan
talak
raj'i
terhadap
Pemohon
Kasasi/Pembanding/Termohon Asal adalah dapat dikatagorikan sebagai putusan yang dapat menjerumuskan Termohon Kasasi/Terbanding/Termohon Asal yang nota bene adalah suatu yang sangat Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon Asal
dengan
mengandung
masuk pengertian
neraka,
sebab dengan melakukan perceraian
Termohon
Kasasi/Terbanding/Pemohon
Asal
melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Bahwa dengan perceraian tersebut dapat menelantarkan anak-anak Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon Asal dengan Termohon Kasasi /Terbanding/ Pemohon Asal yang masih belum dewasa menjadi terlantar, sehingga Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya in casu merupakan putusan yang tidak berperikemanusiaan. Maka menurut hukum
yang
berkeadilan
dan
untuk
memberi
kesempatan
Pemohon
Kasasi/Pembanding/Termohon Asal dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Pemohon Asal beserta anak-anak untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, sudah seharusnya putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut dibatalkan; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke I sampai dengan ke III: Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum,
lagi pula hal ini mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang
Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004; Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 119/Pdt.G/ 2006/PTA.Sby., tanggal 24 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Tsani 1427 H., yang memperbaiki
putusan
Pengadilan
Agama
Surabaya
Nomor
:
1106/Pdt.G/
2005/PA.Sby., tanggal 23 Maret 2006 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H., harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya mut’ah dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan di bawah ini; -
Bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah serta mut’ah selama masa iddah kepada Termohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
-
Bahwa oleh karena jumlah nilai mut’ah yang telah ditetapkan oleh Judex facti belum memenuhi
kebutuhan
hidup
minimum,
kepatutan
dan
keadilan,
Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan; Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 119/Pdt.G/ 2006/PTA.Sby., tanggal 24 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Tsani 1427 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1106/Pdt.G/2005/ PA.Sby., tanggal 23 Maret 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1427 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: 4.1. Mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 4.2. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah); 4.3. Nafkah untuk dua orang anak yang bernama : ANFAZUL FARIMATUL AZIZAH, Umur 14 tahun dan AUFA IZZUDIN BAIHAQI, Umur 9 tahun, masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa); 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., dan DR. H. Abdul Manan, S.H., Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
S.IP.,M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota ;
K e t u a;
ttd. Ttd. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. MH. ttd. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum. Biaya-biaya :
Panitera Pengganti ;
1. M e t e r a i … Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i … Rp.
1.000,-
ttd. H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum.
3. Administrasi .. Rp. 493.000,Jumlah ……… Rp. 500.000,-
Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 477 K/AG/2006.
