2006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 15 /SB/2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

: a. bahwa ketentuan Pasal 79 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/SB/2006, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan bahwa tata cara pemilihan Anggota Badan Kehormatan diatur dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawataran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

1

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-667 Tahun 2004, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-32 tahun 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/SB/2006 tentang Peraturan Tata Tertib. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Memperhatikan : Pendapat akhir Fraksi-fraksi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 Mei 2006. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat; 4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 5. Fraksi adalah Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan perpanjangan tangan Partai Politik di DPRD; 6. Panitia Teknis Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah beberapa orang Anggota DPRD yang bertugas membantu kelancaran pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD.

2

BAB

II

BADAN KEHORMATAN Pasal 2 Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Pasal 3 Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. BAB III PROSES PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN Pasal 4 (1) Calon Anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh Fraksi. (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 1 (satu) orang calon. (3) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD, untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk dipilih dengan keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 5 Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat dibentuk Panitia Pemilihan. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang utusan Fraksi. (3) Pimpinan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. (4) Pimpinan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 7 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pasal 8 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim Sekretariat DPRD.

3

Pasal 9 (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri secara pisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) ditambah satu dari seluruh jumlah Anggota DPRD. (2) Apabila Anggota DPRD yang hadir pada waktu rapat dibuka belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan membuat berita acara penundaan. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, rapat ditunda untuk kedua kalinya paling lama satu jam lagi dengan membuat berita acara penundaan kedua. (4) Apabila rapat sudah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), namun quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan apabila telah mencapai ½ (setengah) tambah 1 (satu). Pasal 10 (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilakukan melalui pemberian surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dan dilakukan secara rahasia. (2) Setiap pemilih memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan dengan memberi tanda silang (x) pada kolom yang sudah tersedia dalam surat suara. (3) Seorang pemilih yang berhalangan memilih dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan. Pasal 11 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Kehormatan, Panitia Pemilihan menyediakan : a. surat suara yang di dalamnya memuat : 1) nama calon Anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih, disusun menurut urutan abjad. 2) kolom Fraksi, yang menunjukkan dari Fraksi mana calon Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berasal. 3) kolom tempat membubuhkan tanda pilihan. 4) pada bagian kanan bawah tertera tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap stempel DPRD. b. sebuah kotak suara yang dilengkapi dengan kuncinya. c. dua buah bilik suara. d. ball point warna hitam dalam bilik suara. (2) Bentuk serta model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Pasal 12 Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih untuk membuktikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel DPRD.

4

Pasal 13 (1) Pemilih yang akan memberikan suaranya diberi selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut sedemikian rupa, dan apabila ternyata ada kerusakan atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara baru, dengan menyerahkan surat suara yang rusak atau cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan untuk dimusnahkan. Pasal 14 (1) Pengisian surat suara dilaksanakan dalam bilik suara yang telah disediakan. (2) Pemilih mengisi surat suara dengan memberi tanda silang ( X ) pada kolom yang disediakan dibelakang 1 (satu) nama Calon Anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih, denganmenggunakanballpointwarna hitam yang tersediada lambilik suara. (3) Setelah surat suara diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih melipat surat suara sehingga tulisannya tertutup, dan selanjutnya memasukkan ke dalam kotak suara. (4) Pemilih yang merasa keliru atau salah mengisi surat suara, menyerahkan surat suara yang keliru atau salah tersebut kepada Panitia Pemilihan untuk dimusnahkan, maka Panitia Pemilihan menggantinya denganyang baru. (5) Permintaan surat suara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 15 (1) Setelah semua Pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara. (2) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh satu orang utusan dari masing-masing Fraksi. (3) Setelah para saksi hadir, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk. (4) Apabila surat suara yang masuk lebih besar jumlahnya dari pemilih, maka pemungutan suara diulang kembali, sampai jumlah surat suara tersebut sama atau kurang jumlahnya dari jumlah pemilih. (5) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara dan membacanya dengan jelas nama calon Anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara dan selanjutnya petugas yang ditunjuk untuk itu, mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh semua yang hadir dalam ruangan rapat. Pasal 16 (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : a. tidak memakai bentuk surat suara yang telah ditentukan; b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel DPRD pada surat suara; c. memuat tanda-tanda yang menunjukkan identitaspemilih; d. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan yang berhakdipilih; e. memuat nama calon lain selain dari nama calon Anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih; f. memberikan suara diluar dari kolom yang sudah disediakan dalam surat suara; g. tidak memberikan pilihan sama sekali.

5

(2) Apabila surat suara dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada pemilih pada saat itu juga dengan menyebutkan alasan-alasannya. (3) Sebelum pemilihan dimulai, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada para pemilih, surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemilihan. Pasal 17 (1) Calon Anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara dari urutan pertama sampai urutan kelima ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan terpilih. (2) Apabila terdapat suara yang sama pada urutan kelima, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap perolehan suara yang sama dimaksud, sampai terjadi perbedaan perolehan suara. Pasal 18 (1) Setelah penghitungan suara selesai, disiapkan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan Anggota Badan Kehormatan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, saksi-saksi dan diketahui oleh Pimpinan DPRD yang memimpin Rapat Paripurna. (2) Pimpinan Rapat Paripurna mengumumkan nama-nama Anggota Badan Kehormatan yang terpilih sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IV PENETAPAN BADAN KEHORMATAN Pasal 19 (1) Anggota Badan Kehormatan terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 17 ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan dengan Keputusan DPRD; (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan terpilih, dipilih dalam Rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Anggota Badan Kehormatan tertua dan termuda. (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan serta Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna. BAB V PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur sesuai keputusan Rapat Pimpinan DPRD. Pasal 21 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Padang Pada tanggal 8 Mei 2006. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Wakil Ketua,

MAHYELDI ANSHARULLAH 6

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 15/SB/2006 TANGGAL : 8 MEI 2006 Bentuk dan Model

SURAT SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO.

NAMA CALON

FRAKSI

TANDA PEMILIHAN *

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PADANG, ……………….

2006

PANITIA TEKNIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KETUA,

(

)

Note :  Tanda Pemilihan diisi dengan tanda Silang (X) sejajar dengan nama calon Yang dipilih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Wakil Ketua,

MAHYELDI ANSHARULLAH

7