PUTUSAN NOMOR : 178 K/AG/2006
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa
perkara
perdata
AGUNG
agama
dalam
tingkat
kasasi
telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara : Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; melawan para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
dari
surat-surat
tersebut
ternyata
bahwa
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari almarhumah yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 18 Januari 1962 dan menikah di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1987 dengan, sesuai dengan
Kutipan
Akta Perkawinan No. 2490/I/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta,
selanjutnya dari perkawinan tersebut mempunyai
seorang anak perempuan yang diberi nama
lahir pada tanggal 2 Oktober
1997, tetapi meninggal dunia di Singapura pada tanggal 29 September 2004 menyusul kematian mantan suaminya almarhum yang meninggal dunia sebelumnya ; Bahwa perkawinan
Penggugat
lagi
perkawinannya
antara dengan
dan
keluarga
almarhum Sdr.,
tetapi
tidak
dengan setelah
pernah
siapapun
juga
Penggugat
penyelidikan, didapat kenyataan hukum bahwa
mengetahui semenjak
mengadakan
dihadapan dan oleh
Tergugat II selaku Pejabat Pencatatan Perkawinan, telah dilangsungkan dan diterbitkan Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan seorang perempuan bernama, pada tanggal 19 Juli 2000 dengan Akta Nikah Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
No.352/45/VII/2000, namun terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti pada Pencatatan Nikah tertulis dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000 sementara akad nikahnya dilangsungkan esok harinya, yaitu pada tanggal 19 Juli 2000 dan melihat foto mempelai wanita pada fotocopy Kutipan Akta Nikahnya betul adalah foto anak perempuan Penggugat, tetapi nama yang tertera tertulis, sedangkan nama almarhumah anak Penggugat adalah, selanjutnya status mempelai wanita tidak disebutkan, padahal apabila mempelai wanita yang dimaksud dalam akte tersebut adalah anak perempuan Penggugat almarhumah, yang bersangkutan baru bercerai kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang waktu tunggu, begitu pula dalam buku akta nikahnya tidak ditanda tangani, baik oleh kedua mempelai maupun saksi-saksi ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan/oleh Tergugat II antara Tergugat I dengan yang apabila tersebut adalah yang dimaksud almarhumah, anak perempuan Penggugat pada tanggal 18 Juli 2000 atau
19
Juli
2000,
selanjutnya
tercantum
pada
akta
nikah
No.352/45/VII/2000 adalah batal demi hukum, setidak-tidaknya pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 3. Memerintahkan
Tergugat
II
untuk
menghapus
catatan
adanya
perkawinan yang dilangsungkan dihadapan/oleh Tergugat II antara Tergugat I dengan apabila tersebut adalah Lineke anak perempuan Penggugat Akta Nikah No.352/45/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 atau 19 Juli 2000 dari daftar perkawinan yang disediakan untuk pencatatan perkawinan tersebut ; SUBSIDAIR ; -
Memberikan putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa
selanjutnya
terhadap
gugatan
tersebut
para
Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :
Halaman 2 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
1. Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan karena sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditentukan yang dapat berperkara di Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam, dan bagi mereka yang beragama lain tidak dapat berperkara di Pengadilan Agama dan karena mengingat Penggugat bukanlah umat muslim yang menganut agama Islam, maka Penggugat tidak dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak yang paling berkepentingan dalam permasalahan ini selain Tergugat I yaitu, padahal yang merasakan dan mengalami semua yang terjadi, termasuk kehidupan perkawinannya dengan Tergugat
I
bukan Penggugat, keluarga Penggugat atau pihak lainnya, dan pada kenyataannya telah meninggal dunia, karenanya adalah tidak mungkin untuk membatalkan perkawinan dari orang yang telah tidak ada didunia ini, tetapi mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan atas perkawinan Almarhumah dengan Tergugat I, karena faktanya perkawinan tersebut telah berlangsung selama ± 5 tahun (kurang lebih lima tahun), selanjutnya Penggugat juga tidak mengikut sertakan istri Penggugat yaitu dalam perkara ini, padahal kalaulah memang orangtua almarhumah adalah Penggugat dan, maka gugatan seharusnya diajukan oleh Penggugat beserta selaku ayah kandung dan ibu kandung almarhumah, oleh karenanya gugatan yang dimaksud kurang pihak ; 3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscur libel karena Penggugat sendiri selaku pihak yang menggugat merasa ragu-ragu terhadap dalilnya, dimana
Penggugat mengungkapkan keraguannya apakah
yang menjadi pihak istri dalam perkawinan yang akan dibatalkan, benar “anak perempuan Penggugat”, dimana kalaulah “bukan anak perempuan Penggugat” maka pasangan suami istri dan Tergugat I akan menderita kerugian yang tidak terkira besarnya, baik kerugian moril maupun kerugian materil, akibat gugatan Penggugat yang penuh keraguan dan ketidak pastian, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi
Halaman 3 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
kabur/tidak jelas/obscur libel, baik mengenai isi maupun pihak yang dituju ; Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
di
atas,
para
Tergugat
memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar memutuskan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I didalam jawabannya pada perkara ini, untuk seluruhnya ; 2. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2004 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima ; 3. Menetapkan biaya perkara ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan Nomor : 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm. tanggal 9 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1426 H.
yang
amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; 2. Menyatakan
Pengadilan
Agama
Tasikmalaya
berwenang
untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pernikahan a quo ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung. dengan putusannya Nomor : 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo’dah 1426 H. ; Bahwa
sesudah
Penggugat/Pembanding
putusan pada
terakhir
tanggal
30
ini
diberitahukan
Januari
2006
kepada kemudian
terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan permohonan sebagaimana
surat
kuasa
kasasi
khusus tanggal
secara
ternyata
2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm.
dari
lisan akta
pada
27
Januari
tanggal
permohonan
2
2006, diajukan Februari
kasasi
2006
Nomor
:
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Tasikmalaya permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang Halaman 4 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
memuat
alasan-alasannya
yang
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama tersebut pada tanggal itu juga ; Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 Februari 2006 telah
diberitahu
tentang
memori
kasasi
dari
Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 15 Februari 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima : Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat
dalam
memori
kasasinya
tersebut
pada
pokoknya
adalah : 1. Bahwa apabila memang telah terjadi perkawinan antara anak Pemohon Kasasi
dengan
Termohon
Kasasi
I,
maka
seharusnya
hubungan
perkawinan itu didasarkan atas nilai-nilai, manfaat serta adanya hak dan kewajiban suami-istri yang telah diatur menurut ajaran Isalm, tetapi pergaulan hidup seperti inilah yang tidak pernah tampak dari hubungan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, karena Termohon Kasasi I tidak pernah membuktikan dirinya telah menyantuni anak Pemohon Kasasi I, baik secara materiil maupun immaterial, karena pada faktanya setelah anak Pemohon Kasasi bercerai dengan suami pertama, pada tanggal 13 Juni 2000, anak Pemohon Kasasi masih tinggal bersama dengan suami pertamanya tersebut sampai suami pertamanya itu meninggal dunia (vide lampiran I), Termohon Kasasi I tidak pernah keberatan ataupun membantah istrinya tinggal bersama suaminya yang terdahulu, padahal apabila mereka adalah suami-istri maka pergaulannya haruslah layaknya suami-istri. Pemohon Kasasi dan Pihak Keluarga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui bahwa anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I mempunyai hubungan suami-istri.
Hal
ini
karena
baik
anak
Pemohon
Kasasi
maupun
Termohon Kasasi I tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga dan tidak pernah menunjukkan hubungan layaknya suami-istri. Bahkan, Halaman 5 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
ketika tanggal 14 Januari 2004, yaitu saat anak Pemohon Kasasi sakit, Termohon Kasasi I tidak bertindak layaknya seorang Bapak/Suami yang baik, karena yang mengantar ke rumah sakit dan mengurus segala keperluan anak Pemohon Kasasi adalah ibu dari anak Pemohon Kasasi (vide lampiran II). Selain itu, saat pihak keluarga mengumumkan di koran-koran berskala nasional mengenai kematian suami pertama anak Pemohon Kasasi (vide lampiran I), Termohon Kasasi I dan anak Pemohon Kasasi juga tidak pernah keberatan nama anak Pemohon Kasasi dimasukkan dalam Pengumuman dengan status istri dari suami pertamanya. Begitu pula saat anak Pemohon Kasasi di kremasi
(vide
lampiran III), Termohon Kasasi I tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan Surat Annisa ayat 19 yang dalam Bahasa Indonesia kami kutip sebagai berikut : “ Hai suami bergaullah kamu dengan istri kamu secara pergaulan yang ma”ruf” Bahwa
istilah
Ma”ruf
adalah
istilah
pokok
yang
dipakai
untuk
menerangkan itikad baik atau kejujuran (tergoeder trouw) atau sebagai bapak yang baik yang biasa kita temui dalam istilah-istilah hukum perdata, baik mengenai hubungan orang dengan orang yang sekaligus menyangkut harta kekayaan (lihat : Hukum kekeluargaan Indonesia, Penerbit
Universitas
Indonesia
1986,
halaman
73).
Kenyataan-
kenyataan yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I menunjukkan dengan jelas bahwa keluarga tidak pernah mengetahui apabila pergaulan yang ma’ruf tidak pernah terjadi diantara mereka ; 2. Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Termohon Kasasi I pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong untuk merubah tanggal lahir Linneke dalam Akta Nikah yang dirubah dari tahun 1965 menjadi tahun 1962 (vide bukti P-4B). Hal ini sangatlah aneh karena apabila Termohon Kasasi I benar-benar suami yang benar dan baik maka seharusnya dari awal perkawinan ia mengetahui kapan istrinya lahir ; 3. Bahwa selain itu ketika anak Pemohon Kasasi dalam kondisi sakit kritis, Termohon Kasasi I tidak megetahui dimana anak Pemohon
Kasasi
Halaman 6 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
dirawat inap. Hal ini terbukti dari Surat (pengacara Termohon Kasasi I) kepada Direktur R.S tanggal 21 Oktober 2004 yang menanyakan keberadaan dari anak Pemohon Kasasi (vide bukti P-9), fakta ini diperkuat dengan adanya Surat dari R.S. tertanggal 27 Oktober 2004 (vide bukti P-9) yang ditujukan kepada keluarga almarhumah anak Pemohon Kasasi berikut lampirannya, bahwa ada orang yang mengakungaku sebagai suami dari anak Pemohon Kasasi yang bernama (Termohon Kasasi I) sebulan setelah anak Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 ; 4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Bapak dan Ibu (vide bukti lampiran IV) tertanggal 13 September 2005, kehadiran Termohon Kasasi I di Belanda hanyalah sebatas membantu keluarga untuk mengirim dan mengangkat barang-barang. Pada saat itu anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tidak pernah menunjukan perilaku layaknya suami-istri ; Bahwa menurut anak Pemohon Kasasi, sewaktu anak Pemohon Kasasi pulang
dari
Belanda
ke
Indonesia
dalam
satu
pesawat
dengan
Termohon Kasasi I, namun faktanya tidak satupun dari Pihak keluarga Pemohon Kasasi yang melihat keberadaan Termohon Kasasi tersebut dalam pesawat itu (vide bukti lampiran V/Surat Pernyataan) ; Bahwa ketika meninggal dunia, Termohon Kasasi I tidak datang (vide bukti lampiran V/Surat Pernyataan) ; Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam bagian ini menunjukkan hubungan antara anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I memang penuh dengan rekayasa. Hubungan tersebut tidak pernah diketahui keluarga sampai anak Pemohon Kasasi meninggal dunia dan oleh karena itu sudah sepatutnyalah hubungan perkawinan yang penuh rekayasa ini menjadi batal demi hukum. 5. Bahwa dalam Minuta Akta Nikah (vide bukti P-5) antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I
terlihat
kejanggalan-kejanggalan
sebagai berikut : a. Kolom bagian keterangan mengenai istri pada poin “status sebelum menikah” dikosongkan, padahal pada kenyataannya sebelum adanya perkawinan dengan Termohon Kasasi I, anak Pemohon Kasasi baru melangsungkan perceraian dengan suami sebelumnya pada tanggal Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
13 Juni 2000. Penulisan status adalah hal sangat esensial untuk menentukan
bisa
tidaknya
dilaksanakan
suatu
pernikahan/
perkawinan. Seharusnya dalam akta tersebut dicantumkan bahwa status istri adalah Janda (sesuai pula dengan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I, yang menyatakan bahwa sewaktu menikah dengan Termohon Kasasi I statusnya adalah Janda Cerai) ; b. Kolom-kolom tanda tangan tidak ditandatangani oleh suami, istri, para saksi, wali nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Wakil PPN. Oleh karenanya Akta Nikah No. 352/45/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000 tersebut cacat hukum karena tidak ditanda tangani oleh para pihak dan Termohon Kasasi II sebagai pejabat umum ; c. Terdapat
bentuk
tulisan
dan
alat
tulis
yang
berbeda
antara
keterangan-keterangan yang tertera dalam Akta Pernikahan dimana dapat dilihat jelas dalam Akta Pernikahan tersebut adanya tulisan yang menggunakan alat tulis dengan cetak tebal, dan alat tulis dengan cetak tipis pada akta yang sama dengan bentuk tulisan yang berbeda ; 6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Fatie Tingkat Banding yang telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut ; a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea kedua karena Judex Factie telah memperlihatkan kekeliruannya
dalam
menilai
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya yang menyatakan bahwa anak
Pemohon Kasasi
bercerai dari suami pertamanya yang sah, yaitu Almarhum sejak dijatuhkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2004 sebagaimana diuraikan pada pertimbangan Judex Factie di atas. Fakta yang terdapat dalam berkas
pemeriksaan
di
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Barat
menunjukkan bahwa bukti P.3A adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Juni 2000 (vide Bukti P-3A) bukan tanggal 13 Juni 2004 sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas ;
Halaman 8 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
Bahwa kekeliruan ini menunjukkan bahwa Judex Factie Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan menilai fakta fakta yang ada, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea kedua patut untuk dikesampingkan ; b. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding dalam halaman 4 alinea keenam yang menyatakan Pemohon
pada
Kasasi
pokoknya dengan
bahwa
suami
perceraian
pertama
adalah
antara
anak
sejak
anak
Pemohon memeluk agama Islam. Hal ini sangat tidak tepat, karena pada
dasarnya
perceraian
dihitung
sejak
saat
perceraian
itu
dinyatakan di depan sidang Pengadilan (vide Pasal 18 PP 9 Tahun 1975). Dalam perkara a quo, perceraian antara anak Pemohon Kasasi
dengan
suami
pertamanya
adalah
sejak
dijatuhkannya
putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2000, Nomor: 184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR (vide Bukti P-3A), bukan pada tanggal 25 Mei 2000 pada saat anak Pemohon Kasasi masuk Islam ; c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 5 alinea kedua dan alinea ketiga antara lain mengenai digunakannya Madhab Hanafiah dan Syafi’iyah yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islammy Waadilatuh juz 7 halaman 668, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan umat Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Bahwa dalam bagian Penjelasan Umum No. 5 KHI telah disebutkan dengan jelas bahwa KHI dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya . Menurut H. Abdurrahman S.H.,M.H., dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia halaman 55 (Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta 1995),
kata-kata
“dapat
dijadikan
pedoman”
pada
dasarnya
bertentangan dengan latar belakang lahirnya KHI, oleh karena itu menurutnya kata-kata “ dapat dijadikan pedoman” harus bermakna
Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan ; Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, maka seharusnya Judex Factie Tingkat Banding menggunakan KHI dalam menyelesaikan perkara a quo.
Oleh
karena
pertimbangan
itu
hukum
penggunaan
Putusan
Judex
madhab-madhab Factie
Tingkat
dalam Banding
menunjukan suatu salah penerapan hukum yang nyata dan oleh karenanya tidak tepat serta sudah sepatutnya madhab tersebut dikesampingkan ; d. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 5 alinea keempat dan alinea kelima, sebagai berikut : -
“ Menimbang, bahwa telah nikah kembali dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2000 ± 2 bulan setelah masuk Islam. Dengan demikian
masa
iddah
yang
harus
dijalaninya
telah
jauh
terlampaui”. -
“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, pernikahan dengan Tergugat I adalah sah, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak”. Bahwa pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan untuk menikahi perempuan mana saja. Namun perkawinan mempunyai suatu Muslim
pembatasan-pembatasan. dilarang
untuk
menikahi
Sebagai
pembatasan,
perempuan
dengan
laki-laki keadaan-
keadaan tertentu. Salah satu keadaan tersebut adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita yang masih dalam masa tunggu ; 7. Bahwa Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur’an Surat ke empat ayat 228 yang di dalamnya dijelaskan mengenai kegunaan masa Iddah antara lain adalah untuk mengetahui apakah si wanita sedang hamil atau tidak. Dengan demikian dapat diusahakan suatu ketegasan dan kepastian hukum mengenai Bapak si anak yang seandainya telah ada dalam rahim wanita bersangkutan ; Bahwa mengenai masa tunggu/masa iddah telah diatur dalam ketentuan
Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
yang termuat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan pada pokoknya bahwa seorang wanita yang masih berada dalam
masa
iddah
dengan
pria
lain
dilarang
melangsungkan
perkawinan. Sedangkan jangka waktu masa iddah ditentukan dalam pasal 153 KHI, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian untuk yang masih
haid
ditetapkan 3
(tiga)
kali
suci
dengan
sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ; 8. Bahwa
pasal
11
ayat
(1)
Undang-Undang
No.
1
Tahun
1974
menyatakan bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu” dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Selain itu dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : -
Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut : a. Apabila
perkawinan
putus
karena
kematian,
waktu
tunggu
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ; b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ; c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan ; 9. Dalam
perkara
a
quo,
perceraian
antara
anak
Pemohon
Kasasi
(Almarhumah) dengan suami pertamanya adalah sejak dijatuhkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni
2000,
Nomor
184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR.
tetapi
jika
dihubungkan dengan perkara a quo, dimana anak Pemohon Kasasi (Almarhumah)
bercerai dengan suami pertama yang bernama pada
tanggal 13 Juni 2000, sedangkan perkawinan antara anak Pemohon Kasasi (Almarhumah) dengan suami kedua dilangsungkan pada tanggal 19
Juli
2000
(vide
bukti
P-5),
maka
jangka
waktu
perceraian
Halaman 11 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
almarhumah dengan suami pertama untuk melangsungkan perkawinan keduanya dengan tidak memenuhi ketentuan tentang masa iddah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I mengandung cacat hukum, tidak sah dan karenanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain ; Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum, dan karenanya perkawinan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I harus dinyatakan dibatalkan ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 8 dan 9 : Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut : -
Bahwa Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong telah melanggar tentang
ketentuan
iddah,
syariah
sebagaimana
dan
undang-undang
diatur
dalam
yang
Pasal
11
mengatur ayat
(1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pendirian judex facti yang menyatakan bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya
dalam menjalani
masa iddahnya dihitung sejak masuk Islam adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena masa iddah (masa tunggu) bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian seharusnya
dihitung
sejak
jatuhnya
putusan
pengadilan
yang
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 3 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka pendirian judex facti tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; Halaman 12 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
Adapun petitum No. 3 tidak perlu dipertimbangkan karena perkawinan telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut,
dan
membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : tersebut ; Membatalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
Agama
No.
131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqodah 1426 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama No. 2085/Pdt.G/2004/PTA.Tsm. tanggal 9 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1426 H. ; MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan batal perkawinan Tergugat I dengan yang dilaksanakan pada
tanggal
19
Juli
2000
di
hadapan
Pejabat
Pencatat
Nikah
Kecamatan Cibalong dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong tanggal 19 Juli 2000 tercatat dalam register Akta Nikah No.352/45/VII/2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; 4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2007 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H.
ABDUL
MANAN,
S.H.,S.IP.,M.Hum., Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., DR. RIFYAL KA’BAH, MA., dan Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu,
tanggal
30
Mei
2007,
oleh
Ketua
Majelis
beserta
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EMPUD MAHFUDDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;
Ketua ; Hakim-Hakim Anggota : ttd. ttd. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. ttd. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. ttd. DR. Rifyal Ka’bah, MA. ttd. Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ; Biaya Kasasi :
ttd.
1. Meterai .………….….. Rp.
6.000,-
2. Redaksi …………..... Rp.
1.000,-
Empud Mahfuddin, S.H.,M.H.
3. Administrasi Kasasi …Rp.493.000,Jumlah ..……… Rp.500.000,-
Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama
Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum. NIP. 150169538
Halaman 15 dari 16 Hal. Put. No. 178 K/AG/2006
