RESUME PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 025/PUU-IV/2006
I.
PARA PEMOHON 1. Fathul Hadie Utsman. Jabatan Direktur ACC/SERGAP 2. Dr.Abd.Halim Suebahar, MA Jabatan Dosen 3. DR. H. Abd Kholiq Syafaat, MA Jabatan Pengurus Yayasan 4. DR. M. Hadi Purnomo, MPd Jabatan Kepala SM Unggulan 5. Dra. Sumilatun, MM Jabatan Guru MTs 6. Dra. Hamdanah, M.Hum Jabatan Dosen 7. Drs. Zainal Fanani Jabatan Kepala SMP Plus 8. Dra. Makmulah Harun, MPD. I Jabatan Kepala MTs 9. Sanusi Afandi, S.H., MM Jabatan Guru SMK 10. Dra. Nurul Qomariyah, SP. MP Jabatan Guru SMA 11. Ir. Darimiyyah Hidayati, MP Jabatan Calon Dosen Adalah perorangan (sekelompok) warga negara RI yang terdiri dari wali murid, guru, dosen, Kepala sekolah, Komite sekolah dan penyelenggara pendidikan (ACC/SERGAP) sebagai Pemohon dan Kuasa dari para Pemohon.
III. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 Pasal 9 ”Kualifikasi akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4 (empat)” Pasal 10 (1)”Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi” (2)”Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”. Pasal 15 ayat (2) dan (3) (1)”Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (2)”Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselnggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”
Pasal 17 ayat (1) dan (2) (1)”Pemerintah dan / atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (2)”Pemerintah dan / atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 b ”Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.” Pasal 24 ayat (1) dan (4) (1)”Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. (4)”Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselengarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru– tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompentensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Pasal 25 ayat (2) dan (3) (2)”Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah” (3)”Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 46 ayat (2) a Lulusan program magister untuk program diploma sarjana; dan Pasal 47 ayat (1) c ”Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.” Pasal 52 ayat (2) dan (3) (2)”Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
(3)”Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselengarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”. Pasal 54 ayat (1) dan (2) (1)”Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah”. (2)”Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Pasal 60c ”Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.” Pasal 80 ayat (1) a dan b (1)”Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.” Pasal 82 ayat (2) ”Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagai mana dimaksud pada undang-undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pasal 28D ayat (1) dan (2) (1)”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (2)”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28H ayat (2) dan (3) (2)”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. (3)”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat”. Pasal 28I ayat (1), (2) dan (3) (1)”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. (2)”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersipat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (3)”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pasal 31 ayat (1) dan (2) (1)”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. (2)”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. IV. ALASAN Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena: A. Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diharapkan guru dan dosen secara teoritis akan berkualitas, berkompeten, profesional dengan gaji yang tinggi. B. Bahwa menurut para Pemohon, Pemerintah dan DPR serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan selama ini selalu beranggapan faktor gurulah yang menentukan mutu pendidikan, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ditengarai karena masih rendahnya mutu guru dan tidak relevannya guru dengan
bidang studi yang diajarkan sehingga dengan adanya uu diharapkan segala permasalahan yang menyangkut kualitas pendidikan akan segera teratasi. C. Bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20b, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) c, Pasal 60 c, Pasal 80 ayat (1) a dan b, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut akan mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon, karena para Pemohon sebagai guru yang sebelumnya sudah dianggap memenuhi persyaratan, dengan berlakunya pasalpasal tersebut, dianggap tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai guru dan harus mencari sertifikat pendidikan serta mengikuti pendidikan diperguruan tinggi untuk kualifikasi akademik atau profesi melalui pendidikan profesi.
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
D. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 52 ayat (2) dan (3), Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berhak diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan serta penghasilan lainya. Sedangkan guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat digaji oleh masyarakat/penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama, pemerintah hanya sekedar memberi subsidi tunjangan fungsional saja.
Bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
E. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 24 ayat (1) dan (4), Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sangat tidak adil manakala pemerintah hanya memenuhi kebutuhan guru pada sekolah negeri saja seperti yang selama ini terjadi, padahal sekolah-sekolah swasta yang pinggiran yang mayoritas siswanya kurang mampu yang seharusnya juga
menjadi perhatian yang utama dari pemerintah, tanpa harus bertindak diskriminasi terhadap sekolah swasta.
Bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
V.
PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: a. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 b, Pasal 46 ayat (2) a Pasal 47 ayat (1) c, Pasal 60 c, Pasal 80 ayat (1) a dan b Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. b. Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 52 ayat (2) dan (3), Pasal 54 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. c. Pasal 24 ayat (1) dan (4), Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Psal 28I ayat (2) dan Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 b, Pasal 46 ayat (2) a, Pasal 47 ayat (1) c, Pasal 60 c, Pasal 80 ayat (1) a dan b, Pasal 82 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 52 ayat (2) dan (3), Pasal 54 (1) dan (2) serta Pasal 24 ayat (1) dan (4), Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
