P U T U S A N No. 57 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa
perkara
Tata
Usaha
AGUNG
Negara
dalam
tingkat
kasasi
telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 4, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Martini, SH., dan 2. Fatmawati, SH., keduanya Karyawan Departemen Keuangan
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Pajak,
Sumatera Selatan dan Kepulauan Babel, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 4, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.
SKU-02/WPJ.03/KP.02/2005,
tanggal
30
Nopember 2005; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan: H. ROSIHAN NUCH BAYUMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Rambang Kramajaya, bertempat tinggal di Jalan Bay Salim No.1, Kelurahan 20 Ilir I, Palembang; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/207/03/301/04,
tanggal
29
Oktober
2004
yang
diterima
oleh
Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2004 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan secara tegas mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (Willekeur) oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur;
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Bahwa Surat Keputusan a quo ditinjau dari Pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 nyatanyata memenuhi criteria Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kompetensi Absolutnya dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini bukan menyangkut perselisihan jumlah pajak
yang
dikenakan
kepada
Penggugat,
melainkan
kesewenang-
wenangan (Willekeur) yang dilakukan oleh Tergugat dan telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; Bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi criteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang meliputi sebagai berikut : 1. Penetapan Tertulis : Keputusan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang mempunyai kewenangan/membebaskan Pajak Pertambahan Nilai, maka tanggung jawab atas Keputusan a quo tersebut sepenuhnya ada pada Tergugat; 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan a quo merupakan keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam bidang perpajakan; 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Landasan Hukum yang dilakukan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa ini adalah Surat Direktur PPN dan PTLL No. S-684/PJ.51/2004 tanggal 5 Agustus 2004, hal ini bertentangan dengan : -
Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 4A ayat (1), Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 16;
-
Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Pasal 1 ayat 4, Pasal 5 ayat 1 huruf f dan Pasal 5 ayat 2 huruf d, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 huruf g dan Pasal 15 ayat 1,2,3 dan 4;
-
Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Keadilan dengan alasan masih banyak Perusahaan yang bergerak dibidang yang sama tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dikenakan kepada Penggugat;
Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
4. Bersifat Konkrit, Individual dan Final. Sifat konkrit dan Individual Keputusan a quo terlihat pada obyek sengketa ini, dimana sudah nyata Surat Keputusan tersebut dan telah ditujukan langsung
kepada
Perusahaan
yang
Penggugat
Pimpin
serta
menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi PT. Bumi Rambang Kramajaya. Surat Keputusan a quo tersebut sudah bersifat final artinya sudah definitif tidak lagi memerlukan persetujuan atasan; 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/207/03/301/04 tanggal 20 Oktober 2004 telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan yang Penggugat pimpin serta nama baik PT. Bumi Rambang Kramajaya karena Penerbitan Obyek Sengketa tersebut : a. Tidak melalui prosedur hukum yang tepat dan benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Tanpa pertimbangan faktual dan hukum yang benar dan adanya kesewenang-wenangan; Bahwa dengan demikian jika ditinjau dari segi substansi materilnya dan juga segi prosedurnya telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 sehingga sudah sewajarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 menyatakan batal atau tidak sah; Bahwa Penggugat selaku Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak, telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan Laporan Penggugat dan hasil pemeriksaan rutin Tergugat sebelumnya; Bahwa
Perusahaan
Penggugat
pimpin
(PT.
Bumi
Rambang
Kramajaya) memiliki Perkebunan Karet di Daerah Ogan Ilir dan memiliki pekerja/buruh; Bahwa dari hasil tersebut PT. Bumi Rambang Kramajaya (Penggugat) langsung menjual ke Pembeli tanpa mengolah bahan baku karet, merubah bentuk atau sifat dari barang yang dihasilkan menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru; Bahwa Penggugat selaku Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak pada bulan Maret 2004 mendapat informasi dari Tergugat akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan baku karet yang Penggugat hasilkan;
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Bahwa
pada
tanggal
15
Maret
2004
Tergugat
melakukan
Pemeriksaan Rutin pada PT. Bumi Rambang Kramajaya berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No. PRIN-07/WPJ.03/KP.0307/2004 yang diterbitkan oleh Tergugat; Bahwa
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
tersebut,
Tergugat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 yang jumlahnya sebagai berikut : 1. PPN yang kurang bayar ............................................ Rp. 2.081.016.400,2. Sangsi Administrasi berupa : -
Bunga Pasal 13 (2) KUP ..................................... Rp.
597.620.731,-
-
Jumlah yang harus dibayar ................................. Rp. 2.678.637.131,-
(Dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah); Bahwa terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN dan Jasa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menerimanya. Oleh sebab itu Penggugat mengirim Surat Penolakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa SKPKB yang dikeluarkan oleh Penggugat (KPP Palembang Ilir Timur) adalah Penetapan sepihak yang tidak mengacu kepada UndangUndang No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 angka 14, 15, 16 dan Pasal 4A ayat 1 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000. Pasal 1 ayat 4, Pasal 5 ayat 1 huruf f dan Pasal 5 ayat 2 huruf d, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 huruf g dan Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4; 2. Bahwa
Penggugat
selaku
Wajib
Pajak
mempunyai
hak
untuk
mendapatkan pelayanan dan penjelasan yang seluas-luasnya atas ketetapan pajak yang dikenakan; 3. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 0003/207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat
menurut
hemat
kami
tidak
sesuai
dengan
jiwa
yang
diamanahkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2000; Bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat sesuai dengan Surat Tergugat No. S-819/WIJ.03/KP.0308/2004 tertanggal 25 Nopember 2004 untuk hadir pada tanggal 29 Nopember 2004 dan Penggugat telah memenuhi
undangan
tersebut
sekaligus
menjelaskan
alasan-alasan
keberatan Penggugat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Tergugat secara pribadi sependapat dengan alasan-alasan penolakan Penggugat
Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
tersebut akan tetapi masih harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada Direktur Jenderal Pajak; Bahwa landasan hukum yang dilakukan oleh Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ini adalah Surat Direktur PPN dan PTLL No. S-684/PJ.51/2004 tanggal 5 Agustus 2004. Hal ini bertentangan dengan : a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 4A ayat (1), Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 16; b. Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
545/KMK.04/2000
tanggal
22
Desember 2000 Pasal 1 ayat 4, Pasal 5 ayat 1 huruf f dan Pasal 5 ayat 2 huruf d, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 huruf g dan Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan 4; c. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Keadilan; Dengan demikian baik substansi maupun prosedural penerbitan Surat Keputusan a quo mengandung cacat hukum sehingga sudah sewajarnya pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 dinyatakan batal atau tidak sah; Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 mengandung cacat hukum sehingga segala tindak lanjut administratif berupa Surat Teguran yang diterbitkan Tergugat No. 0000999/WPJ.03/KP.0308/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tidak dapat diperlukan atau tidak sah; Bahwa untuk menghindari kerugian moril maupun materiil bagi Perusahaan Penggugat Pimpin (PT. Bumi Rambang Kramajaya) jika Surat Keputusan a quo tidak ditunda pemberlakuannya, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini berkenan mengeluarkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 67 (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004); Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 serta tindak lanjut Administrasinya;
Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
3. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya sengketa ini; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 20 April 2005 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara : a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b. Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00035/207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 serta tindak lanjut Administratifnya; c. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang No. 01/G/TUN/2005/PTUN-PLG tertanggal 19 Januari 2005 tentang penundaan pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00035/207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 menjadi kuat dan tetap dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dari Hakim yang menyatakan sebaliknya; d. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan
oleh
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 66/BDG/2005/PT.TUN.MDN. tanggal 11 Agustus 2005; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-02/WPJ.03/KP.02/2005 tanggal 30 Nopember 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2005 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/G.TUN/2005/PTUN-PLG jo. No. 09/KS/2005/PTUN-PLG. dibuat
oleh
Panitera
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
yang
Palembang,
Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut
pada tanggal 9 Desember 2005; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2005; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
dalam
pertimbangannya menyatakan : “bahwa ketentuan-ketentuan hukum bidang perpajakan adalah sangat spesifik dalam sistem hukum secara keseluruhan; Filosofi Hukum Perpajakan mengajarkan bahwa pungutan-pungutan dalam bentuk pajak, hanya bisa dilakukan negara atas persetujuan warga negara, yang implementasinya dilaksanakan lembaga perwakilan rakyat, dan tertuang dalam produk hukum berbentuk Undang-undang; Ratio hukum
tersebut di atas melahirkan konsekwensi bahwa
kewajiban pajak yang dibebankan pada warga negara wajib pajak dan kewenangan dari instansi serta aparatur perpajakan harus diatur secara tegas dan limitatif dalam perundang-undangan pajak guna mencegah
terjadinya
kontradiksi
interpretasi
hukum
perpajakan
antara aparatur perpajakan dengan wajib pajak, yang pada gilirannya akan berbahaya bagi tertib hukum perpajakan dan perlindungan bagi warga negara terhadap hak-hak dan propertinya” Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”.
Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Dengan demikian, telah jelas bahwa sepanjang menyangkut sengketa mengenai pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa : “Sengketa
Pajak
adalah
sengketa
yang
timbul
dalam
bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”; Dengan demikian, telah jelas bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN yang diterbitkan Tergugat No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 merupakan Keputusan Pejabat Berwenang yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur sehingga akibat dikeluarkannya Keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN yang diterbitkan Tergugat No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; Bahwa
berdasarkan
asas
hukum
yang
dianut
dalam
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” serta keadaan-keadaan yang ada sekarang (exnunc) yaitu telah ada Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perpajakan yang antara lain dalam hal kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pajak (Sengketa Pajak
adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) merupakan kewenangan Peradilan Pajak dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memperhatikan asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” serta keadaankeadaan yang ada sekarang (ex-nunc) yaitu telah ada Peraturan
Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Perundang-undangan
yang
secara
khusus
mengatur
masalah
perpajakan yang antara lain dalam hal kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pajak. 2. Bahwa
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
dalam
pertimbangannya menyatakan : “bahwa dalam sengketa a quo tindakan Tergugat/Pembanding yang menafsirkan
bahwa
kegiatan
menghasilkan
sadapan
langsung
usaha
Penggugat/Terbanding
berupa
latex
dan
slab
yang
merupakan bahan baku karet, sudah termasuk klasifikasi Obyek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 huruf m jo Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah merupakan Ekstensif Interpretasi terhadap Undangundang
Perpajakan,
yang
kewenangan
Aparatur
kepentingan
wajib
pada
Perpajakan
pajak
dengan
gilirannya dan
akan
disisi
memperluas
lain
mendesak
bertambahannya
kewajiban-
kewajiban pajak mereka ; penafsiran seperti ini apabila dikembalikan pada filosifi hukum perpajakan yang sangat legalitas pada tingkatan perundang- undangan adalah tidak tepat”. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu : -
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang
dan
jasa
sebagaimana telah
dan
Pajak
Penjualan
atas
barang
mewah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 18 Tahun 2000 antara lain diatur bahwa : Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : -
Angka 1, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud;
-
Angka
3,
barang
kena
pajak
adalah
barang
sebagaimana
dimaksud dalam angka 2, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini; -
Angka
14,
Pengusaha
adalah
Orang
Pribadi
atau
badan
sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, menyimpan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdangan dsb; -
Angka 16, menghasilkan dan atau melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut; Berdasarkan uraian tersebut di atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, pengertian Barang Kena Pajak juga berubah berdasarkan Pasal 1 angka 16, kegiatan pabrikan tercakup, kemudian perlu diketahui kriteria menghasilkan berdasarkan aturan ini adalah kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Salah satu sumber daya alam adalah tumbuhan. Jadi kegiatan mengolah sumber daya alam tumbuhan untuk diambil getahnya merupakan kegiatan
menghasilkan.
Dengan
demikian
PT.
Bumi
Rambang
Kramajaya yang mengolah sumber daya alam berupa tanaman karet termasuk kriteria menghasilkan dan PT. Bumi Rambang Kramajaya telah dikukuhkan
sebagai
Pengusaha
Kena
Pajak
maka
berkewajiban
memungut, menyetor dan melaporkan PPN; Bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UndangUndang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis diatur antara lain : -
Salah satu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
-
Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian,
perkebunan,
penangkapan,
kehutanan,
pengangkaran,
peternakan,
perburuan
penangkapan
atau
dan
budidaya
perikanan. Dengan demikian sudah jelas bahwa PT. Bumi Rambang Kramajaya tidak
termasuk
dalam
Perundang-undangan Kramajaya
kategori
yang
merupakan
Petani
berlaku
Badan
sesuai
karena
Hukum
yang
dengan
Peraturan
Bumi
Rambang
berbentuk
Perseroan
PT.
Terbatas dan tidak termasuk dalam kategori Petani sehingga patut dikenakan PPN meskipun PT. Bumi Rambang Kramajaya mengambil secara langsung Sumber Daya Alam yaitu sadapan langsung berupa latex dan slab yang merupakan bahan baku karet; 3. Bahwa
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
dalam
pertimbangannya menyatakan : “bahwa tindakan Tergugat/Pembanding seperti itu yang casus quo melahirkan kontradiksi interpretasi terhadap kewajiban pajak antara Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding,
menurut
Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah tidak lagi murni (pure) merupakan sengketa pajak yang merupakan Kompetensi Peradilan Pajak, melainkan merupakan Kompetensi
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
sebagai
Pengawas
Yudisial terhadap Administrasi Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang bersumber pada perundang-undangan”. Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang tidak lagi murni (pure) sengketa pajak tersebut adalah tidak tepat karena yang dipermasalahkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN yang diterbitkan Tergugat No. 00035/ 207/03/301/04 tanggal 29 Oktober 2004 dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa : “Sengketa
Pajak
adalah
sengketa
yang
timbul
dalam
bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 : Menimbang,
bahwa
terhadap
alasan-alasan
tersebut
dapat
dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : -
Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN No. 00035/207/03/301/04, tanggal 29 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir
Timur
atas
nama
Wajib
Pajak
PT.
Bumi
Rambang
Kramajaya/Penggugat/Termohon Kasasi; -
Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
termasuk
gugatan
atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 menyatakan
bahwa
:
“Pengadilan
Pajak
mempunyai
tugas
dan
wewenang memeriksa dan memutus sengketa Pajak”. -
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Pajak yang merupakan wewenang Pengadilan Pajak oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 66/BDG/2005/PT.TUN.MDN. tanggal 11 Agustus 2005 yang menguatkan putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
No.
01/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 20 April 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi
dikabulkan,
maka Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 66/BDG/2005/PT.TUN.MDN. tanggal 11 Agustus 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 01/G.TUN/2005/PTUN-PLG. tanggal 20 April 2005; MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua
Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
dan TITI
NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ketua: Ttd/PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.
Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.
Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………..
Rp.
1.000,-
3. Administrasi kasasi ……..
Rp. 493.000,-
Jumlah …………………...
Rp. 500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. : 220000754
Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 57 K/TUN/2006
