2006

irvanag

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006 PERIHAL SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA (SKLN) ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

ACARA JAWABAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, MENDENGAR KETERANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO DAN KPUD KABUPATEN POSO (III)

JAKARTA RABU, 14 FEBRUARI 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006 PERIHAL Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah PEMOHON Drs. S. Pelima dkk. (Ketua DPRD Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah) TERMOHON Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ACARA Jawaban Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Mendengar Keterangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Dan KPUD Kabupaten Poso (III) Selasa, 14 Februari 2007 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. MARUARAR SIAHAAN, S.H. SOEDARSONO, S.H.

Wiryanto, S.H., M.Hum

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

2

HADIR: Kuasa Hukum Pemohon : • • • • • •

H. Achmad Michdan, S.H. Rita, S.H. Karmila Dewi, S.H. Geleroy Abdul Rahim Rido

Termohon : • • •

Usman Suhudin (Kepala Biro Hukum Pemda Sulteng) Dede Lubis (Staf Biro Hukum Pemda Sulteng) Rais Lamangkuna (Asisten Pemerintahan Pemda Sulteng)

Pihak Terkait : • • • • • • • • • • • • • • •

Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. (Wakil Bupati Poso) M. Yasin Mangun, S. Sos. (Ketua KPUD Poso) Drs. Hari Kabi (Plt. Sekda/Asisten I Kabupaten Poso) M.L.R. Tandawiya (Kabag Hukum Pemda Kab. Poso) Yahya petiro, S.H. (Ketua Forum Persaudaraan Masyarakat Kristen Poso) Ibrahim (Ketua Himpunan Pemuda Al-Khairat Kab. Poso) Pendeta Dra. Lies Sigilipu, M.Si. (Sekretaris Forum Persaudaraan Masyarakat Kristen Tanah Poso) Udin Ojobolo (Pengurus Forum Masyarakat Poso Pesisir Bersatu, Tokoh Pemuda Islam Kab. Poso) I Ketut Nutre Busana (Ketua Parisada Hindu Dharma Kab. Poso) Fritz Sampurnama (Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Kab. Poso) Sodalemba Bintiri, B.A. (Anggota KPU Kabupaten Poso) Erwin Husein (Anggota KPU Kab. Poso) Rusli Suaeb, S.Sos. (Anggota KPU Poso) Eempi Gembo, B.A. (Anggota KPU Poso) Drs. J. Santo (Ketua Lembaga Adat Kab. Poso)

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pemeriksaan atas perkara ini, yaitu Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X Assalamu’alaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, atas nama Mahkamah Konstitusi saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua. Sebelum kita mulai, saya persilakan semua yang hadir dalam ruang sidang ini untuk memperkenalkan diri dulu, mulai dari Pemohon, silakan. 2. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera, kami dari Kuasa Pemohon DPRD Poso, sebelah kiri saya Ibu Karmila Dewi, kemudian saya Achmad Michdan, sebelah kanan saya Rita, kemudian Geleroy dan Abdul Rohim serta Rido dan yang lain adalah asisten, terima kasih. 3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Pemohon Prinsipal tidak hadir ya? Baik, kita teruskan dahulu sebelah kiri dari mana? Silakan. 4. TERMOHON : USMAN SUHUDIN

Assalamu’alaikum wr. wb. Kami dari Pihak Termohon mewakili kuasa hukum dari Gubernur Sulawesi Tengah, sebelah kanan saya Bapak Rais Lamangkuna, saya sendiri Usman Suhudin dan sebelah kiri saya Dede Lubis, terima kasih. 5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Jabatan apa?

4

6. TERMOHON : USMAN SUHUDIN Kepala biro hukum. 7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, kepala biro hukum. Pak Lubis? 8. TERMOHON : DEDE LUBIS, S.H. Staf biro hukum. 9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Bapak ini? 10. TERMOHON : RAIS LAMANGKUNA Asisten pemerintahan. 11.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Asisten pemerintahan, asisten satu ya. Terus silakan. 12.PIHAK TERKAIT : ABDUL MUTHALIB RIMI (WAKIL BUPATI POSO) Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang saya muliakan, persidangan yang terhormat. Kami dari pihak yang terkait Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, saya sendiri Pak. Di samping saya pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Poso juga sebagai asisten satu Drs. Hari Kabi, di samping kiri saya Ibu MLR. Tandawiya, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, terima kasih. 13.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, jadi dengan kata lain DPRD Poso diwakili oleh kuasa, kemudian Pemda provinsi hadir dan juga Pemda Kabupaten Poso dalam hal ini kepala daerah, wakil kepala daerah, Bapak Bupati sendiri ada suratnya ini, boleh dibaca sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Bupati atau wakil sama saja mewakili resmi Pemerintah Daerah Poso, jadi lengkap begitu, sayang DPRD-nya Pemohon Prinsipal tidak hadir sendiri. Karena dalam persidangan ini, di samping masalah hukum, bagus sekali kalau dimanfaatkan untuk ketemu, tapi DPRD sebagai Pemohon Prinsipal tidak

5

memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga hanya mengirim kuasa saja dan itu sah juga secara hukum. Baik kita teruskan dulu, di samping pihak Pemohon dan pihak Termohon, dalam perkara ini juga ada permohonan yang diajukan oleh pihak terkait. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang berkirim surat secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi ingin juga ikut di dalam proses persidangan dan biasa Mahkamah Konstitusi ini sejak Mahkamah konstitusi berdiri, biasa kita terima, karena semua perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan pengadilan biasa. Semua perkara di sini menyangkut kepentingan umum. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terlibat/terkait kepentingannya boleh ikut. Dalam hal ini ada beberapa orang yang mengajukan permintaan untuk ikut hadir dalam sidang ini dan nanti juga diharapkan memberi keterangan kami izinkan untuk ikut juga. Sekarang saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, namanya kemudian mungkin organisasi atau apa? Silakan. 14.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Selamat pagi, Majelis Hakim yang kami muliakan, kami tokohtokoh masyarakat Kabupaten Poso mengucapkan terima kasih atas dikabulkannya permohonan kami untuk menjadi pihak terkait dalam perkara ini. Dan untuk itu pada saat persidangan ini kami yang hadir kami akan perkenalkan sebagai berikut. Kami sendiri adalah Johanes Santo, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Poso, yang kedua Bapak Yahya Petiro, S.H., Ketua Forum Persaudaraan Masyarakat Kristen Tanah Poso, yang ketiga, di belakang kami sana Bapak Ibrahim, adalah Ketua Himpunan Pemuda Al-Khairat Kabupaten Poso, yang keempat di samping Bapak Ibrahim, Ibu Pendeta Dra. Lies Sigilipu, M.Si., tokoh perempuan Kabupaten Poso juga adalah Sekretaris Forum Persaudaraan Masyarakat Kristen Tanah Poso dan beliau ini adalah salah seorang calon wakil bupati dalam pemilihan yang lampau. Kemudian, di samping beliau yang kelima Saudara Udin Ojobolo, adalah Pengurus Forum Masyarakat Poso Pesisir Bersatu, tokoh Pemuda Islam Kabupaten Poso. Selanjutnya di samping beliau adalah Bapak I Ketut Nutre Busana, adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Poso, sedangkan yang ketujuh Bapak Fritz Sampurnama, S.H. Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Kabupaten Poso, tokoh pemuda dan sebenarnya ada seorang lagi teman kami tapi berhalangan hadir ialah Bapak Ustad Gani Israel, Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Poso, sekian terima kasih. 15.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, terima kasih, selamat datang Saudara-saudara dan di samping itu ada lagi pihak terkait. Pihak terkait itu bisa atas inisiatif yang 6

bersangkutan mengajukan permohonan untuk ikut dalam sidang, bisa juga atas inisiatif Mahkamah Konstitusi, bisa juga. Dalam hal ini ada juga pihak terkait yang berkaitan erat dengan persoalan ini yang kami anggap sangat terkait KPUD Poso, saya persilakan, siapa yang hadir? 16.PIHAK TERKAIT : YASIN MANGUN, S.Sos.(KETUA KPUD POSO) Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami perkenalkan bahwa yang di samping kanan kami adalah Bapak Sodalemba Bintiri, B.A., anggota KPU Kabupaten Poso. Di samping kiri kami adalah Bapak Erwin Husein, anggota KPU Kabupaten Poso. Kemudian di belakang samping kanan saya adalah Bapak Rusli Suaeb, S.Sos, anggota KPU Kabupaten Poso, di belakang saya Bapak Eempi Gembo, B.A., anggota KPU Kabupaten Poso. Kemudian kami juga dilengkapi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Poso, Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Poso dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Poso, ada di belakang di luar area persidangan, dan saya sendiri adalah Muhammad Yasin Mangun, Ketua KPU Kabupaten Poso, jadi kami hadir lengkap, terima kasih. 17.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, selamat datang terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon maaf bagi yang tidak kebagian tempat duduk di dalam, nanti kalau gedung Mahkamah Konstitusi sudah jadi di sebelah insya Allah, mudah-mudahan tidak berperkara lagi, tapi kalau misalnya terpaksa berperkara mudah-mudahan sudah ada tempat duduknya nanti. Baik, Saudara-saudara sekalian. Saya ingin sebelum kita mulai menjelaskan sedikit banyak mengenai Mahkamah Konstitusi dulu ya. Ini mumpung semestinya kami yang datang ke Poso menjelaskan Mahkamah Konstitusi itu apa? Untuk mensosialisasikan Mahkamah Konstitusi dan segala hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun nanti ada kaitan dengan kepentingan kita semua sebagai warga negara dan kita semua sebagai penyelenggara negara di daerah, sedikit saja. Pengadilan di Mahkamah Konstitusi ini agak lain, bukan agak, memang lain dengan pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa puncaknya di Mahkamah Agung, sedangkan di Mahkamah Konstitusi ini pengadilan yang tidak biasa. Di luar itu semua, Mahkamah Konstitusi sederajat dengan Mahkamah Agung kedudukannya dan pengadilan yang diperkarakan di sini adalah perkara yang sifatnya itu first and final, pertama dan terakhir. Kalau di pengadilan biasa ada tingkat I, tingkat II, banding, tingkat III, kasasi, lalu ada PK (Peninjauan Kembali) lagi, jadi empat kali, empat 7

tahap, tiga tahap plus satu ada PK (Peninjauan Kembali). Kalau di sini hanya satu kali, pertama dan terakhir dan karena itu putusannya final mengikat, tinggal dilaksanakan saja. Lalu yang diperkarakan di sini hanya lima macam/lima hal: 1. Soal konstitusionalitas undang-undang. 2. Soal sengketa kewenangan konstitusional/lembaga negara. Kalau lembaga negara bersengketa bderkenaan dengan kewenangan konstitusional, bahasa sehari-hari rebutan kekuasaan, tapi kekuasaan yang berkenaan dengan kekuasaan konstitusional, itu di sini memutuskannya. 3. Perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Sementara ini rezim hukum kita membedakan antara Pemilu dengan Pilkada. Kecuali kalau suatu hari nanti Pilkada itu didefinisikan sebagai termasuk pengertian perluasan pengertian Pemilu, itu terserah pembentuk undang-undang. Kalau misalnya Pilkada juga merupakan Pemilu, maka boleh jadi sengketa hasil Pilkada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi bukan sekarang, sekarang hanya Pemilu saja, Pilkada tidak. 4. Perkara yang diadili di sini adalah pembubaran Parpol. Kalau ada partai politik mau dibubarkan, di sini membubarkannya, tidak boleh di tempat lain. 5. Perkara impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden. Jikalau warga negara yang menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar atau melakukan hal-hal yang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan misalnya dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden atau Wakil Presiden, berubah dia, maka dia boleh diberhentikan oleh MPR atas tuntutan DPR. Namun sebelum diajukan ke MPR, diperkarakan dulu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi-lah nanti yang akan membuktikan apa betul dia salah atau betul sebagaimana dituduhkan oleh DPR. Kalau terbukti, baru dibawa ke MPR untuk pemberhentian. Jadi cuma lima ini yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian khusus untuk yang pertama, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang. Yang boleh mengajukan ada empat, yang boleh menggugat undang-undang atau mengajukan permohonan pengujian. 1. Perorangan warga negara. Perorangan warga negara ini ada dimana-mana, walaupun hanya satu orang boleh asal dia bisa membuktikan ada hak konstitusional dia dirugikan oleh undang-undang itu. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat dimana saja, termasuk mungkin di Poso. Kalau ada undang-undang yang dianggap oleh kesatuan 8

masyarakat hukum adat tentu yang memenuhi syarat ada ketentuannya dianggap undang-undang itu merugikan hak tradisionalnya, hak konstitusionalnya, maka kesatuan masyarakat hukum adat juga boleh menggugat undang-undang, istilah resminya mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 3. Badan hukum. Badan hukum publik atau perdata, termasuk yayasan-yayasan, koperasi-koperasi, termasuk juga yayasan yang ada di Poso sana. Kalau ada undang-undang yang merugikan dia, boleh dia mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 4. Lembaga Negara. Lembaga negara, yang bisa membuktikan dia punya hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dia boleh juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jadi mungkin saja Saudara-saudara, baik pejabat maupun warga negara yang ada di Poso, ada saja kepentingan konstitusionalnya, misalnya. Karena itu mengenal Mahkamah Konstitusi jadi sesuatu yang perlu. Jadi saya gembira Saudara-saudara datang ke sini dan pada hakikatnya memang setiap konflik dalam negara hukum demokratis kita setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh dibiarkan sengketa itu berlarut-larut, tidak boleh konflik itu berubah menjadi konflik sosial. Itu kita harus atasi, jangan sampai konflik perbedaan pendapat di bidang politik tidak tersedia mekanisme penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan oleh para pejabat, para pemimpin bagus sekali. Rakyat kita sudah banyak sekali penderitaan terlalu banyak masalah, kita terlalu banyak bencana, mari kita atasi dengan bersatu, tapi sekiranya tidak bisa ditempuh langkah-langkah dengan hukum maka tersedia langkah hukum melalui pengadilan, maka sekali proses hukum itu kita lakukan kita pilih, ya kita hormati. Hanya saja nanti kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti ini, ya tidak usah emosi. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Siapa tahu dengan cara penyelesaian hukum begini maka seluruh masalah-masalah sosial, masalah konflik politik itu bisa juga kita selesaikan bersama. Jadi Saudara-saudara, bukan soal menang kalahnya itu yang penting. Lain misalnya dengan pengadilan perdata, yang penting menang kalah. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini bukan yang penting itu solusi ya bukan? Solusinya itu apa? Itu yang penting, jadi saya harapkan dari perkara ini mudah-mudahan ada solusi, karena itu saya sangat berharap kami semua sebetulnya berharap, DPRD-nya hadir sendiri sebagai Pemohon. Ketuanya, wakil ketuanya, apa masalahnya? Karena masalahnya bukan hanya technicalities hukum, masalahnya ini ada di balik masalah hukum itu ada soal-soal yang boleh jadi lebih substantif, ya mari kita selesaikan, tapi sebelum itu semua coba kita kita dengar dulu masalahnya apa? Boleh jadi ini mudah menyelesaikannya, jadi untuk itu Saudara Pemohon, coba ya Kuasa Pemohon untuk menjelaskan 9

masalahnya ini masalah apa dan yang diminta oleh Pemohon ini apa dari perkara ini? Apa permintaannya? Dengan dalil-dalilnya, dengan argumen-argumennya bagaimana? Nanti setelah itu saya akan persilakan, baik dari Pemda provinsi atau nanti Pemda Poso dulu, kemudian Termohon, gubernur, kemudian juga nanti pihak terkait KPUD maupun juga tokoh-tokoh masyarakat kita beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai soal ini. Baik, sekarang giliran Saudara menyampaikan. 18.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Terimakasih Majelis yang terhormat, Permohonan ini kita sudah sampaikan melalui permohonan dan uraian-uraian sudah kami sampaikan, namun demikian untuk mempersingkat hal-hal yang menjadi dasar daripada permohonan ini diajukan adalah ada tiga hal pokok yang menjadi bagian daripada kenapa permohonan ini diajukan oleh Pemohon? Hal yang pertama, adanya tindakan daripada Gubernur Sulawesi Tengah mengusulkan pengesahan sekaligus dan mengangkat calon bupati atau bupati terpilih serta melakukan tindakan pelantikan bupati yang tidak dilakukan dalam sidang paripurna adalah telah melampaui batas. Batas kewenangan karena sesuai dengan bunyi Pasal 42 ayat (1) Butir d jo. Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 78 ayat (1) huruf d tentang Pemerintahan Daerah. Pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian bupati dan wakil bupati adalah merupakan tugas dan wewenang Pemohon—DPRD dalam hal ini. Ini kami uraikan beberapa hal lain juga ada, bahwa selain tindakan dimaksud ada tindakan gubernur yang telah melampaui batas kewenangan juga, sebagaimana disebutkan pada butir a di atas, yakni Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) mengabaikan aspirasi masyarakat dalam proses demokratisasi serta tidak menghormati hukum atau due process of law yang sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yakni satu adanya aspirasi kami uraikan aspirasi dan tindakan protes dari masyarakat Poso kepada KPUD Kabupaten Poso agar proses penetapan ditunda sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dua, adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat Poso kepada DPRD Kabupaten Poso agar menunda pengusulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso C. Bahwa pemilihan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Poso juga telah melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 10

1945 jo. Pasal 65 ayat (3) huruf f, Pasal 100 ayat (2), Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPRD karena di samping pemilihan dan pengangkatan dilakukan oleh Termohon yang telah melampaui wewenangnya, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tidak dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut, ”pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD”. Saya pikir itu yang menjadi permasalahan sehingga klien kami DPRD mengajukan permohonan untuk diuji tentang keabsahan pelantikan dewan tersebut, terima kasih Majelis. 19.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Petitum-nya coba? 20.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Petitum-nya kami meminta, yang pertama tentu mengabulkan permohonan yang kami ajukan ini. Kedua, menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah tidak berwenang mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan telah melampaui batas kewenangannya yang tidak sesuai serta bertentangan dengan: A. Pasal 65 ayat (3) huruf f, Pasal 100 ayat (2), dan 109 ayat (2) dan (4), serta Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. B. Pasal 78 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. C. Pasal 18 ayat (3) dan (4) jo Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian permohonan yang kami ajukan. Terima kasih. 21.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara, Pemohon dan sekarang giliran saya persilakan kepada Termohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili untuk memberikan tanggapan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan saya rasa yang tertulis pun sudah dipelajari dengan sebaik-baiknya di samping apa yang tadi dibacakan. Saya persilakan, bagaimana?

11

22.TERMOHON : USMAN SUHUDIN (KEPALA BIRO HUKUM PEMDA SULTENG)

Asalamu’alaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan ini, saya langsung membacakan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara DPRD Kabupaten Poso melawan melalui Kuasa Hukumnya dari law office Michdan and partner sebagai Pemohon, melawan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Biro Hukum dan Perundang-undangan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Termohon. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 027/SKLN.IV/2006 Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat Yang bertandatangan di bawah ini adalah Kuasa Hukum Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon beralamat di jalan Dr. Samratulangi Nomor 101 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor 180/16/Rokumdang-GST.ST/2007, masing-masing: 1. Nama : Drs. Raislamakonang, M.T. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101 Pekerjaan/jabatan :Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah 2. Nama : H. Usman Suhudin, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101, Palu Pekerjaan/jabatan : Kepala Biro Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah 3. Nama : Misbar H.M. Kasim, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101, Palu Pekerjaan/jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 4. Nama : Usman, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101, Palu Pekerjaan/jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro 12

Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 5. Nama : Abraham, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101, Palu Pekerjaan/jabatan : Kasubbag Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 6. Nama : D.D. Lubis, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Samratulangi No. 101, Palu Pekerjaan/jabatan : Staf Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diajukan oleh Drs. S.P. Lima selaku Ketua DPRD Kabupaten Poso, H. Abdul Munim Liputo Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso, Heri M. Sarumpet Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso melalui Kuasa Hukum dari Law Office Michdan and partner, selanjutnya disebut Pemohon. Berdasarkan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Januari 2007 di bawah register perkara Nomor 027/SKLN.IV/2006, hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia izinkanlah kepada kami selaku kuasa hukum Gubernur Sulawesi Tengah dalam kedudukan sebagai Termohon perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara mengajukan jawaban atas permohonan dalam perkara a quo. Adapun pokok bantahan Termohon sebagaimana terurai di bawah ini; 1. Kelemahan dasar dan alasan objek sengketa kewenangan dari Pemohon Bahwa ada beberapa alasan yang mendasar yang harus ditekankan dalam mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Harus lembaga negara, Pemohon harus lembaga negara. 2. Lembaga negara tersebut harus disebut atau dimuat dalam UndangUndang Dasar 1945. 3. Lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan. 4. Kewenangan tersebut harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. 13

5. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 menegaskan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Bahwa melihat isi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Pasal 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pasal 22D. Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 dan Pasal 5. Mahkamah Agung, Pasal 24 dan Pasal 24A. Mahkamah Konstitusi, Pasal 7B dan Pasal 24C. Komisi Yudisial, Pasal 24A dan Pasal 24B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 23E dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 22E ayat (5). Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten Poso bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2005 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4480. 2. Termohon tidak melampaui batas kewenangannya Bahwa Pasal 78 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 jo. P.42 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan, “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan, “Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam 14

pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan Kabupaten dan Kota”. Bahwa khusus menyangkut kata “melalui Gubernur” dalam konteks Pasal 42 ayat (1) huruf D jo. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus diartikan atau dimaknai bahwa Gubernur/Termohon berwenang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, hal ini dikarenakan tanggungjawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota berada pada Gubernur. Dalil tersebut searah dengan maksud yang terkandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, yaitu tanggung jawab pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Bahwa sesungguhnya arti gramatikal dan yuridis yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 memberikan makna bahwa Gubernur mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya Pilkada Kabupaten/Kota, sedangkan Menteri Dalam Negeri hanya menerima laporan tentang pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini kewenangan konstitusionalnya melekat kepada Gubernur adalah kewenangan artributif. Bahwa untuk memenuhi proses Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pihak KPUD Kabupaten Poso telah mengajukan kepada DPRD Kabupaten Poso untuk diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun pihak DPRD Kabupaten Poso menolak menerima penetapan pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Poso hasil Pilkada langsung tahun 2005 di KPUD Kabupaten Poso. Sesuai suratnya nomor 170/445/DPRD tanggal 19 Juli 2005 perihal penjelasan DPRD Kabupaten Poso. Bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Poso menolak untuk menerima penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana disebutkan di atas maka Gubernur Sulawesi Tengah/Termohon dengan Surat Nomor 131.52/246/ROPEM.G.ST tanggal 2 Agustus 2005 menyampaikan usul pengesahan pengangkatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso masa jabatan 2005-2010 kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Poso dengan suratnya Nomor 270/230/KPU.PSO/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi, 15

Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal penyampaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana secara tegas dikatakan bahwa apabila ketua dan wakil ketua DPRD tidak melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPUD Kabupaten/Kota. Bahwa, Gubernur/Termohon dalam melaksanakan kewenangan artributif yang melekat padanya, telah dilakukan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, algemene beginselen van behoorlijk bestuur dan tidak melampaui batas kewenangannya, onrechtmatig overheid dat/willekeur. 3. Pemohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai undangundang Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 KPUD Kabupaten Poso mengirimkan surat penetapan pasangan calon ke DPRD Kabupaten Poso dengan Nomor 270/224/KPU.PSO/VII/2005 tanggal 16 Juli 2005 perihal penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso, namun DPRD Kabupaten Poso tanggal 19 Juli 2005 menolak untuk menerima berkas penetapan hasil Pilkada Kabupaten Poso disertai penjelasan tentang penolakan itu. Surat tersebut diterima KPUD Kabupaten Poso pada tanggal 25 Juli 2005. Bahwa atas penolakan tersebut KPUD Kabupaten Poso mengirim surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 270/230/KPU.PSO/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 perihal penyampaian proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005. Gubernur Sulawesi Tengah/Termohon menindaklanjuti surat tersebut kepada Presiden RI u.p. Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 131.52/246/ROPEM/-G.ST tanggal 2 Agustus 2005 perihal usul pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Poso masa jabatan 2005-2010. Bahwa DPRD kabupaten Poso/Pemohon melalui suratnya tanggal 19 Juli 2005 yang baru diterima KPU Kabupaten Poso tanggal 25 Juli 2005 Nomor 170/455/DPRD perihal penjelasan DPRD kabupaten Poso ditujukan kepada Ketua Kabupaten Poso menyampaikan dua alasan prinsip, sehingga DPRD menyatakan menolak untuk menerima penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso hasil Pilkada langsung tahun 2005 dari KPU Kabupaten Poso. Adapun alasan tersebut adalah: a. adanya penyampaian aspirasi masyarakat sebagai gabungan masa koalisi bersatu, empat kandidat calon bupati/wakil bupati (keberatan publik) untuk menolak hasil Pilkada langsung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2005,

16

b. keberatan publik tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Poso melalui keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa keputusan yang diambil oleh DPRD Poso/Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat (4) yang menyebutkan, “pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut di atas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tiga hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya penetapan berita acara dari KPUD. Ketentuan konstitusional tersebut di atas dipertegas lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 tentang penyampaian hasil pemuilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya dalam angka dua disebutkan, “DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga hari sejak berkas hasil pemilihan tersebut diterima dari KPU Kabupaten/Kota harus sudah menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan seluruh berkas hasil pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota”. Bahwa kalau kita menelaah secara cermat dua landasan hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata kedua ketentuan tersebut di atas dilaksanakan tanpa ada pilihan lain, karena ketentuan tersebut tidak bersifat fakultatif. Bahkan kalau memberikan interpretasi atas tindakan DPRD Kabupaten Poso (Pemohon) dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, onrechtmatig overheid dat. Bahwa selain itu, Ketua Pengadilan Negeri kelas satu B Poso, dalam suratnya Nomor W 26.DD.UM.02.02-503 tanggal 16 Juli 2005 perihal penyampaian penetapan hasil penghitungan suara ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Poso secara tegas menjelaskan, hingga saat ini tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri Kelas satu B Poso, sehubungan dengan hasil penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso tahun 2005. Dari isi surat Pengadilan Negeri Poso di atas jelas bahwa dalil penolakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso atau Pemohon adalah mengada-ada dan karenanya patut dikesampingkan. Bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Poso atau Pemohon tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, maka Gubernur Sulawesi Tengah/Termohon menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Poso kepada Menteri 17

Dalam Negeri. Hal ini searah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 tentang penyampaian hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dimana dalam angka empat ditegaskan, “apabila Ketua/Wakil Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihannya yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada fundamentum petendi angka empat memang benar bahwa DPRD Kabupaten Poso adalah Pemohon adalah juga penyandang kewenangan atributif secara konstitusional, tapi persoalannya adalah DPRD kabupaten Poso atau Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas wewenang artributif yang melekat padanya tersebut. Oleh karena itu, maka Gubernur sebagai penanggung jawab Pilkada Kabupaten/Kota sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2005-2010 mengusulkan calon Bupati/Wakil Bupati Poso hasil Pilkada tahun 2005. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dalil Pemohon pada fundamentum petendi maupun petitum-petitum khususnya menyangkut sengketa kewenangan yang menyatakan bahwa Gubernur/Termohon tidak berwenang dan atau telah melampui batas kewenangannya tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan. 4. Ruang lingkup keabsahan Bupati Kabupaten Poso yang diusulkan Bahwa Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya. Sebab di satu sisi DPRD Kabupaten Poso menolak pengusulan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Poso kepada Menteri Dalam Negeri, tetapi di sisi lain DPRD Kabupaten Poso telah mengakui keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati Poso dengan menetapkan bersama-sama beberapa peraturan daerah tahun 2006 bagi pelaksanaan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 seperti tersebut di bawah ini: 1. Peraturan Daerah Poso tahun 2006 Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJN Kabupaten Poso tahun 20052010. Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2006. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 2 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 tahun 2006.

18

3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso tahun 2006 Nomor 3 tentang Pembentukan Kecamatan Lore Barat di Wilayah Kabupaten Poso, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 tahun 2006. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 5 tentang Sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Poso, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 tahun 2006. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 6 tentang Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Poso, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 tahun 2006. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 7 tentang Hari Ulang Tahun DPRD Kabupaten Poso, Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2006. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 8 tentang Daerah Aliran Sungai dan Danau, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2006. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 9 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintahan Daerah Poso, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 tahun 2006. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 10 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2006. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 11 tentang Organisasi Badan Pengelola Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2006. 5. Dasar Hukum Termohon 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 37 ayat (1) tentang Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah yang karena jabatannya menentukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. 2. Dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), “Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”. Selanjutnya kami mohon dilanjutkan oleh teman saya yang (...) 23.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan, silakan.

19

24.TERMOHON : DEDE LUBIS, S.H. (STAF BIRO HUKUM PEMDA SULTENG) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 38 ayat (1), “Gubernur dalam kedudukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang: a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. b. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di daerah dan Kabupaten/Kota. c. Koordinasi pemerintah dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah propinsi Kabupaten /Kota”. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 78 ayat (1) huruf d, “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat (4), “Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 2 ayat (2) disebutkan, “tanggung jawab pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri”. 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ/20 Juni 2005 tentang penyampaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikatakan, “penyampaian usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota: 1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih beserta berkas pemilihan dengan melampirkan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. 2. DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga hari sejak berkas hasil pemilihan tersebut diterima dari KPUD, KPU Kabupaten/Kota harus sudah menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri

20

Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan seluruh berkas hasil pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota. 3. Usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota disampaikan oleh ketua DPRD dan apabila DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, usul dimaksud disampaikan oleh salah satu wakil ketua DPRD. 4. Apabila ketua dan wakil ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan, pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan pemilihan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Berdasarkan alasan hukum di atas, izinkan kami Kuasa Hukum Termohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. menolak permohonan para Pemohon. 2. menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah berwenang untuk mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak melampui batas kewenangannya atau onrechtmatig overheid dat/willekeur. Demikian jawaban ini disampaikan seraya memohon putusan yang seadil-adilnya. Palu, 15 Februari 2007. Hormat kami, Kuasa Hukum Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Rais Lamakona M.T. (ditanda tangan); H. Usman Suhudin S.H., M.H., (ditanda tangan); Misbar H.M. Kasim, S.H. (di tanda tangan); Usman, S.H., (di tandatangan); Abraham, S.H. (tidak ditanda tangan); Dede Lubis (di tanda tangan). Terima kasih. 25.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, terima kasih. Sudah didengar. Itu yang tertulis sudah ada dua belas rangkap? Ada? Berapa rangkap? Ambil petugas! Tolong surat kuasa juga ya? Termasuk kasih Pemohon satu. Baik, Saudara-Saudara sekalian. 21

Saya ingin persilakan dulu KPU, jadi setelah kita dengar Gubernur atau Kuasanya, sekarang kita dengar apa ada perbedaan ini? KPU bagaimana pendapatnya? Silakan. 26. PIHAK TERKAIT : M. YASIN MANGUN, S.Sos (KETUA KPUD POSO) Ya, terima kasih. Assalammu'alaikum, wr.wb. Sebelum kami membacakan, izinkan kami menyerahkan kepada wakil ketua berkas yang akan kami bacakan. 27.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Petugas! Dua belas rangkap atau satu? 28. PIHAK TERKAIT : M. YASIN MANGUN, S.Sos (KETUA KPUD POSO) Untuk sementara masih satu, karena yang aslinya. 29.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, hanya untuk diketahui berperkara di Mahkamah Konstitusi ini gratis, karena gratis, maka semua berkas harus dua belas rangkap foto kopi sendiri, ini jadi Saudara ada hutang ini. Oke, silakan. 30. PIHAK TERKAIT : M. YASIN MANGUN, S.Sos (KETUA KPUD POSO) Ya, terima kasih. Kami bacakan. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perihal: Keterangan KPU Kabupaten Poso mengenai kronologis Penolakan DPRD Kabupaten Poso terhadap penetapan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005 Memperhatikan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 042.027/PAN.MK/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang ditujukan kepada Ketua KPU kabupaten Poso, perihal panggilan sidang untuk dimintai keterangan pada sidang gugatan Drs. S. Pelima dan kawankawan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami berikan penjelasan mengenai kronologis penolakan DPRD Kabupaten Poso terhadap penetapan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005 sebagai berikut:

22

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2005 yang diikuti oleh lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing berdasarkan penetapan nomor urut sebagai berikut: 1. pasangan Dede K. Atmawijaya dan Drs. Lies Sigilipu S., M.Si. 2. pasangan Drs. Piet Ingkriwang M.M. dan A. Muhtalib Rimi, S.H., M.H. 3. pasangan Drs. H.A. Muin Pusadan dan Drs. Osbert Yusran Walenta 4. pasangan Frans L. Solino S.E., M.Si., dan Ir. Abdul Kahar Lacare M.Si. 5. pasangan Drs. F.E. Bungkun Dafu M.Si. dan Awat Alamri, S.H. 2. Setelah selesainya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Poso tanggal 9 Juli 2005, maka pada tanggal 12 Juli 2005 bertempat di kantor KPU Kabupaten Poso diadakan rapat Pleno KPU Kabupaten Poso untuk menetapkan perolehan suara sah, masingmasing suara calon dan penetapan pasangan calon yang terpilih Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005. Berdasarkan peringkat perolehan suara, maka pasangan calon yang memenuhi syarat terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso pada Pilkada tahun 2005 sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama, Drs. Piet Inkriwang M.M. sebagai Kepala Daerah dan A. Muthalib Rimi, S.H., M.H. sebagai wakil kepala daerah dengan suara terbanyak 42.718 suara atau 42,39 persen dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 16 tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang pasangan calon terpilih hasil Pilkada dan wakil kepala daerah Kabupaten Poso tahun 2005. 3. Berdasarkan ketentuan undang-undang, maka KPU Kabupaten Poso setelah penetapan memberikan waktu selama tiga hari yaitu, dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2005 untuk tanggapan keberatan pasangan calon yang lain terhadap hasil rekapitulasi, hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Poso pada semua pasangan calon dengan Surat Nomor 270/219/KPU.PSO/7/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso tahun 2005. Untuk meyakinkan ada tidaknya keberatan tersebut, maka KPU Kabupaten Poso menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso melalui Surat Nomor 270/223/KPU.PSO/7/2005 tanggal 16 Juli 2005 perihal penyampaian penetapan hasil penghitungan suara kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Poso dengan suratnya Nomor W26.DD.UNG.02.02-503 perihal penyampaian penetapan hasil penghitungan suara sudah menegaskan bahwa, sampai saat ini tanggal 16 Juli 2005 tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Poso sehubungan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 23

Kepala Daerah Kabupaten Poso tahun 2005, maka berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Poso tersebut, kemudian KPU Kabupaten Poso berkesimpulan bahwa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso tahun 2005 sudah dapat diserahkan kepada DPRD Kabupaten Poso untuk dilanjutkan proses pengesahan pengangkatannya dengan Surat KPU Nomor 270/224/KPU.PSO/7/2005 tanggal 16 Juli 2005 perihal penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005 bersama lampirannya, KPU Kabupaten Poso menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kabupaten Poso. Secara etika kelembagaan penyerahan dokumen tersebut seharusnya diserahkan dengan memakai berita acara serah terima pada forum yang dibuat untuk itu. 4. Pada tanggal 18 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso, ketua dan empat orang anggota bersama Sekretaris KPU Kabupaten Poso telah membawa dokumen hasil Pilkada tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Poso. Setelah menunggu dari pukul 11.20, pertemuan baru bisa dilaksanakan pada pukul 12.35 sampai selesai. Hasil pertemuan tersebut, dokumen belum dapat diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Poso dan oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso menyimpulkan, penyerahan dokumen akan dilaksanakan dalam rapat koordinasi dengan para anggota DPRD Kabupaten Poso pada besok hari tanggal 19 Juli 2005. Untuk pelaksanaannya KPU Kabupaten Poso menunggu undangan dari DPRD Kabupaten Poso. 5. Tanggal 19 Juli 2005 berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Poso, KPU Kabupaten Poso menghadiri rapat dengan membawa seperangkat dokumen hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005 yang akan diserahkan pada rapat koordinasi DPRD Kabupaten Poso bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Poso. Setelah Ketua DPRD Kabupaten Poso membuka rapat koordinasi kemudian menyerahkan kepada salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso untuk memimpin rapat tersebut. Selanjutnya memberi kesempatan kepada Ketua KPU Poso untuk memberi penjelasan dan menyerahkan dokumen hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005. Pada saat itu anggota DPRD Kabupaten Poso melakukan interupsi terhadap pelaksanaan acara tersebut yang berkembang pada munculnya perbedaan pendapat menerima atau menolak penyerahan dokumen hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005. Pada akhirnya dengan menempuh cara voting yang diperoleh hasil lima belas anggota DPRD Kabupaten Poso menolak dan tujuh anggota Kabupaten Poso menerima hasil KPUD Kabupaten Poso. Dengan demikian DPRD Kabupaten Poso menyimpulkan: 1. Menolak penyerahan hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005 sebagaimana nyata dalam surat DPRD Kabupaten Poso Nomor

24

170/445/DPRD tanggal 19 Juli 2005, perihal penjelasan DPRD Kabupaten Poso. 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Poso pada hari itu juga seusai sidang akan segera ke Palu untuk konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Atas kejadian tersebut, maka berkas dokumen hasil Pilkada Kabupaten Poso yang akan diserahkan KPU Kabupaten Poso pada rapat koordinasi tersebut tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Poso walau sesuai ketentuan undang-undang paling lambat tiga hari sesudah penetapan hasil Pilkada KPUD Kabupaten Poso sudah harus menyerahkan kepada DPRD Kabupaten Poso. 6.

7.

Pada tanggal 20 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso yang terdiri dari ketua, empat orang anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Poso berangkat ke Palu dalam rangka konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk memohon petunjuk penyelesaian atas penolakan DPRD Kabupaten Poso yang tidak menerima hasil Pilkada Kabupaten Poso dengan membawa Surat Nomor 270/226/KPU.PSO/7/2005 tanggal 20 Juli 2005, perihal mohon petunjuk hasil penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso. Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2005 bertempat di ruang Despilkada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Poso diterima oleh Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Hasi pertemuan tersebut adalah: 1. Penjelasan proses hasil Pilkada oleh KPU Kabupaten Poso kepada DPRD Kabupaten Poso sudah sesuai petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Penyerahan copy surat Mendagri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005, perihal penyampaian hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dipedomani. 3. Pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Poso harus tetap jalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 4. Disarankan agar KPU Kabupaten Poso melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso menghadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh direktur pejabat negara di daerah untuk melaporkan dan meminta petunjuk penyelesaian tahapan Pilkada Kabupaten Poso dengan hasil sebagai berikut: 1. Tahapan Pilkada supaya jalan terus sesuai dengan jadwal. 2. Proses penyerahan hasil oleh KPU Kabupaten Poso supaya mengacu pada Surat Mendagri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005, perihal penyampaian hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

25

8.

9.

Sesuai dengan Surat Mendagri pada huruf B angka 1 bahwa KPU Kabupaten Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih beserta berkas pemilihan dengan melampirkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada DPRD Kabupaten Kota dengan tembusan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso sesuai penjelasan pada poin 4 dan 5 tersebut di atas. Selanjutnya pada huruf B ayat (4) dari Surat Mendagri tersebut dinyatakan bahwa apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya Gubernur menyampaikan usul pengesahan, pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota kepada Mendagri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Atas petunjuk yang diperoleh KPU Kabupaten Poso baik dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari pihak Mendagri serta mengacu kepada Surat Mendagri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005, maka pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2005 KPU Kabupaten Poso menyerahkan secara resmi berkas penetapan hasil Pilkada Kabupaten Poso kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 270/230/KPU.PSO/7/2005 tanggal 26 Juli 2005, perihal penyampaian proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih hasil Pilkada Kabupaten Poso tahun 2005. Setelah selesai penyerahan berkas maka Gubernur Sulawesi Tengah c.q. Biro Pemerintahan menugaskan kepada KPU Kabupaten Poso untuk melengkapi berkas pasangan calon sebagai bahan pengusulan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso kepada Mendagri sebanyak sepuluh rangkap. Sesuai Keputusan Mendagri Nomor 131.52-733 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Mendagri Nomor 132.52734 Tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 30 Agustus 2005 telah dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso periode 2005-2010 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di gedung pertemuan Torulemba Poso. Demikian surat ini kami buat sebagai keterangan penjelasan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Ketua Yasin Mangun, S.Sos.

26

31.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Terima kasih. Nah, jadi masih ada dua lagi tapi sudah terang ya? Keterangan baik dari Gubernur maupun dari KPU sudah jelas, nanti saya akan minta kepada bupati dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tapi sebelum itu ada baiknya saya kasih kesempatan kepada Pemohon barangkali ada yang perlu diklarifikasi atau direspon beberapa poin tadi misalnya, ”ini kenapa DPRD bisa mempersoalkan hasil Pilkada?”, misalnya begitu. Dan apa tadi ada perkara yang masih di pengadilan tinggi itu perkara apa? Apa hubungannya dengan ini? Coba silakan. 32.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Terima kasih, Majelis. Sebelum kami menanggapi sedikit jawaban yang disampaikan oleh Termohon barangkali ada beberapa poin yang ingin kami ketahui bahwa apakah Termohon II, pihak gubernur terwakili di sini? Ya, jadi sekaligus begitu. 33.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Termohon II itu maksudnya gubernur? Nah, ini gubernur hanya ada surat kuasa kepada asisten 1 dan biro hukum. 34.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Maksud kami Mendagri. 35.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, Mendagri. 36.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Iya. 37.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Terkait dia?

27

38.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Terkait, untuk jawaban yang kami dapatkan dari Termohon pada prinsipnya ada masalah yang kami anggap sebagai koreksi, bahwa tidak konsistennya klien kami sebagai Pemohon dimana menolak bupati terpilih, tetapi di dalam kegiatan kegiatan kesehari-hariannya beliau justru bekerja sama, artinya lahir beberapa keputusan tadi. Itu sesuatu hal yang juga memang sempat kami tanyakan langsung kepada Prinsipal dan Prinsipal menjawab bahwa kehadiran kami anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat juga bertugas untuk masyarakat. Jadi meskipun ada perseteruan antara kami Dewan Perwakilan Rakyat dengan bupati, jadi kepentingan rakyat harus jalan sehingga lahirlah beberapa keputusan tadi. Itu barangkali beberapa peraturan yang disampaikan kepada kami, hanya kami ingin mengoreksi sedikit bahwa tidak konsistennya Termohon tadi mengatakan bahwa kami tidak layak, tapi di bagian berikutnya tidak diatur sebagai lembaga yang punya kapabilitas tapi di akhir dinyatakan memang diatur di dalam undang-undang. Jadi itu juga tidak konsisten di dalam jawabannya, namun demikian ada beberapa hal yang paling pokok yang mendasar di sini adalah perkembanganperkembangan yang disampaikan oleh Prinsipal kepada kami ada beberapa hal yang memang nantinya pada tahapan pembuktian. Oleh kesaksian atau dokumen-dokumen yang akan kita uji di Majelis karena memang ada perkara yang sedang diajukan. Sementara ada keterangan dari Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa pemilihan sudah tidak ada yang complaint lagi. Jadi ini ada bukti yang berbeda yang mungkin nanti akan kita uji, begitu. Selebihnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unsur elemen masyarakat Poso yang hadir di sini karena ini akan membuat terang permasalahan, khususnya kita tahu bahwa di Poso itu sesuatu sedang terjadi di sana. Jadi kalau pemerintahan daerah, eksekutif dan legislatifnya tidak berfungsi, bagaimana rakyat di Poso bisa berfungsi dengan baik? Saya pikir ini saya salut dan appreciate terhadap kehadiran Bapak-bapak dari Poso dari semua unsur supaya bersamasama memberikan keterangan untuk kepentingan Poso melalui Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan Majelis yang terhormat, terima kasih supaya bersama-sama memberikan keterangan untuk kepentingan Poso melalui Mahkamah Konstitusi, saya pikir ini yang saya bisa sampaikan Majelis yang terhormat, terima kasih 39.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, jadi ada semangat yang baik dari pihak Pemohon dan Termohon juga bahwa jangan sampai, ini begini ya, kalau orang di luar, di luar Sulawesi Tengah sekali bicara Poso itu ngeri kita. Jadi jangan 28

pulalah perkara ini menambah-nambah itu rasa ngeri rakyat Indonesia itu. Jangan sampai ini dikait-kaitkan atau kalaupun tidak dikait-kaitkan berdampak pada makin rumitnya konflik sosial yang semua orang juga ngeri melihatnya itu dan sangat berharap mudah-mudahan itu tidak terulang lagi begitu. Jadi ini soal yang sangat serius, jadi kalau ada semangat baik dari Saudara-Saudara dari DPRD maupun juga dari Pemda supaya konflik di tingkat elite ini jangan berpengaruh ke tingkat yang masyarakat di grass root, itu sebabnya tadi saya menyebutkan kita berharap DPRD-nya yang hadir, hadir sendiri karena ini ibarat orang satu keluarga mau cerai, kalau yang mau dicerai ini misalnya diwakili oleh advokat, advokat-nya di Jakarta ada nuansa yang hilang. Jadi kalau menyangkut soal lembaga negara sebaiknya memang advokat mendampingi bukan mewakili, tapi memang di dalam ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ditegaskan begitu sehingga sah kehadiran advokat mewakili lembaga itu sah adanya, ini contoh saja, tidak apa-apa ya. Contoh misalnya waktu perkara perselisihan hasil Pemilu yang lalu tahun 2004. KPU Pusat itu mewakilkan kepada advokat, padahal yang diperdebatkan kalkulator, angka-angka yang di daerah, harusnya KPUD yang dipanggil bukan diwakili oleh advokat, tapi ini adalah bagian dari pelajaran kita karena lembaga inipun baru. Ini nanti untuk seterusnya kita mudah-mudahan kalau ada sengketa lembaga negara, advokat datang mendampingi sehingga Pimpinan DPRD-nya hadir sendiri, sehingga juga Bupati dan Wakil Bupati itu juga bisa mendengar sendiri masalah-masalahnya. Kadang-kadang apa yang benar menurut perspektif kita sebagai pejabat ada kebenaran yang kita tidak dengar dari perspektif orang lain, jabatan di sebelah kita. Inilah gunanya sidang-sidang seperti ini supaya kita terbuka, saya ucapkan terima kasih Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon statement-nya baik untuk memberi penghargaan juga pada Saudara-Saudara tokoh masyarakat. Saya kira begitu ya! Tapi nanti kita dengar bagaimana? Anda punya alat bukti nanti kita lihat bukti-buktinya, ini ada bukti, nanti kita cross biar nanti kami menilainya. Jadi ada informasi yang saling bertentangan, dari sini bilang dibilang begini dari sini, ternyata ada maksud baik juga. Jadi DPRD ya ikut teken itu Perda-perda karena Perda itu diperlukan oleh rakyat, itukan bagus juga itu. Nanti kita lihat, ya! Nah, sekarang saya persilakan Saudara-Saudara sebelum ke Bupati karena Saudara pengantin, jadi saya rasa lebih baik kita dengar, bagaimana ya? Apa atau Saudara dulu bagaimana? Masyarakat dulu saya rasa ya? 40.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Pak Ketua, saya mohon karena sebetulnya DPRD ini mohon maaf, berkenan untuk hadir setiap saat, baru kali ini kebetulan berhalangan

29

karena ada yang harus dikerjakan, pokoknya kami akan meminta datang. 41.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Pimpinan DPRD ada berapa orang? Lima? Tiga? Ya, tiga-tiga berhalangan, saya persilakan dulu, berapa orang ini tokoh masyarakat ini? Satu saja ya dan mudah-mudahan Saudara juga semangatnya. 42.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Tujuh orang. Pak. 43.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Saya rasa beberapa orang saja tidak usah semua saya minta nanti kalau bisa Ibu itu yang tadi, mana tadi supaya dia bicara nanti, yang mantan calon pengantin, silakan-silakan. 44.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Perkenankanlah kami selaku Pihak Terkait dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Poso akan menyampaikan pendapat kami melalui persidangan yang mulia ini dan izinkanlah kami dapat mengemukakan pendapat-pendapat masyarakat kami secara berturut-turut sesuai dengan unsur masyarakat yang kami wakili pada saat ini. Pertama, kami akan memohon berkenan agar tokoh pemuda kami akan menyampaikan pendapat masyarakat pemuda. Kemudian tokoh masyarakat Kristen, selanjutnya tokoh masyarakat Islam. Kemudian tokoh masyarakat agama Hindu, kemudian perempuan yang tadi Bapak telah memintanya, dan ada tokoh masyarakat suatu masyarakat yang khusus di Poso, yaitu masyarakat Poso Pesisir Bersatu, dan terakhir kami sebagai tokoh adat Kabupaten Poso akan menutup. 45.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Berarti semua dong itu ya! Ya, sudahlah saya kira tadi disebutnya beberapa, mudahmudahan tidak terlalu panjang ya! Silakan-silakan. 46.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Kami akan memulai dengan tokoh pemuda kami Pak, kami silakan.

30

47. PIHAK TERKAIT : KETUA PEMUDA POSO

Assalamu’alaikum wr. wb. Syalom, yang kami muliakan Ketua Majelis bersama seluruh anggota, yang kami hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Kuasa Hukum dari Pemohon yang kami cintai semua Saudara-Saudara kami masyarakat Kabupaten Poso yang bisa hadir pada kesempatan ini. Majelis yang kami muliakan, masih begitu segar di dalam ingatan kita semua bahwa Poso baru saja mulai keluar dari persoalan yang sangat luar biasa yang bukan hanya diketahui oleh masyarakat nasional tetapi sudah diketahui oleh masyarakat internasional bahwa di Poso ada konflik. Dan ketika Pilkada dilaksanakan ada begitu banyak prediksi orang bahwa Pilkada di Poso akan gagal, tetapi kami bersyukur ketika Pilkada dilaksanakan tidak ada satupun bunyi tembakan, tidak ada satupun bunyi dentuman senjata atau bom yang meledak, semua bisa berjalan dengan aman dan baik. Di dalam Pilkada itulah kemudian telah melahirkan pemimpin daerah Kabupaten Poso lima tahun ke depan, yaitu Bapak Drs. Piet Kiriwang dan Bapak Abdul Mutholib Rimi. Harapan yang begitu besar dari kami masyarakat khususnya generasi muda bahwa dari kedua tokoh inilah nanti akan mampu kembali membangun, merajut kembali benangbenang yang telah kusut. Harapan begitu luar biasa kami berikan kepada mereka. Tetapi ketika tiba pada saat pelantikan, kemudian roda pemerintahan telah berjalan dua tahun, kami sangat kecewa karena DPRD menggugat persoalan ini. Kami tahu ini persoalan hukum, tetapi kami tahu juga bahwa persoalan hukum mempunyai bias kemana-mana dan ini seharusnya dipertimbangkan matang-matang oleh DPRD sebagai wakil kami yang ada di sana. Kebijakan ini kami butuhkan, biasnya terlalu luar biasa dan ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kami baru melihat, mendengar beberapa waktu yang lalu bahkan sudah mulai ada kelompok-kelompok yang akan melakukan percobaanpercobaan aksi tapi kami katakan, menyelesaikan pesoalan dengan aksiaksi seperti itu sudah bukan waktunya lagi. Kami generasi muda kita hentikan persoalan-persoalan yang bisa menimbulkan kekerasan dan mari kita lakukan ini penyelesaian di depan hukum yang hanya kami inginkan. Dan yang berikut kami berterima kasih kepada Kuasa Pemohon yang tadi sebenarnya tadi membuka peluang yang sangat luas dan lebar untuk bisa dibicarakan antara Bapak Gubernur dengan Pemohon. Kami sangat berharap sengketa ini bisa dicabut, kalau ingin Poso aman dan damai sejahtera sengketa ini dicabut. Permohonan kami yang paling tulus masyarakat Kabupaten Poso, ini yang hanya bisa disampaikan kepada sidang yang mulia pada saat ini. Yang berikut saya berpikir apa sih untungnya seandainya Pemohon menang? Seandainya Bapak berikan, penuhi tuntutan mereka apa untungnya? Bupati mau dilantik lagi? Ya kalau Bupati mau dilantik lagi lima tahun dong jabatannya lagi bertambah dua tahun lagi, undang-undang bilang seperti 31

itu dan ini menimbulkan persoalan yang sangat panjang dalam ketatanegaraan kita, maka jadi aneh ketimbang bangsa ini sampai terjadi. Ketatanegaraan kita akan menjadi tata negara yang amburadul. Nah, untuk itulah saya sebagai generasi muda minta kepada Saudara Kuasa Pemohon tolong diberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada Pemohon materiil demi tanah air kita, Poso yang kita cintai, sintu maroso, kami katakan sintu maroso, hidup membangun gotong royong secara bersama-sama berdampingan bersama-sama Islam, Kristen bersama-sama bisa jalan dengan baik. Tolong sampaikan, kalau dapat, masyarakat yang meminta agar ini segera dicabut dan saya juga berpikir bahwa perkara ini dicabut semua masyarakat akan memberikan hormat dan salut kepada pimpinan DPRD, terima kasih. Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr. wb. Tuhan memberkati kita! 48.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, terima kasih. Silakan. 49.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Selanjutnya tokoh agama Kristen. 50.PIHAK TERKAIT : YAHYA PATIRO, S.H. (KETUA FORUM PERSATUAN MASYAAKAT KRISTEN TANAH POSO) Terima kasih, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan baik ini kami akan pergunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut pendapat kami juga merupakan suatu sharing untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami jelaskan kami ini dari Forum Persaudaraan Masyarakat Kristen Tanah Poso, saya sebagai Ketua dan Ibu Lies Sigilipu sebagai sekretaris. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Poso penduduknya 72,28 persen Kristiani. Kemudian selebihnya Saudara dari Muslim, Katolik, Budha, dan Hindu. Bapak Ketua Majelis Mahkamah dan seluruh anggota, Bapak-Ibu dan sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pemohon dan hal lainnya oleh Kuasa Pemohon kami berterima kasih, kalau kami salah tangkap ada tiga alasan mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Pertama, adanya tindakan Gubernur Sulawesi Tengah yang melampaui kewenangan mengenai pengusulan dan permintaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada bulan Mei 2005. Kedua, adanya keberatan masyarakat tentang hasil Pilkada. Ketiga, pelantikan Bupati tidak dilaksanakan melalui sidang DPRD, hanya 32

tadi kami mohon maaf, kami tidak mendengar penjelasan, apa sebab DPRD tidak melakukan sidang itu? Padahal menurut Konstitusi itu ialah perintah undang-undang. Mestinya DPRD harus melakukan itu, tetapi daripada penjelasan yang disampaikan Bapak Gubernur dan juga tadi dari KPU sudah jelas, sebenarnya kata ketidakmampuan melaksanakan menurut pendapat saya bukan tidak mampu, sangat mampu karena didukung oleh undang-undang, tapi memang tidak mau melaksanakan, menghambat pelaksanaan daripada sidang paripurna. Dan Bapak Ketua Mahkamah dan Majelis Anggota, kami yang mengamati dari dekat terus terang saja sangat prihatin. Di sini ada hadir Bapak pejabat Sekretaris Kabupaten Poso yang pada waktu itu selaku ketua panitia pelantikan. Beliau menghubungi pihak DPRD mengenai gedung tempat pelantikan dikunci tidak dibuka, mereka tinggalkan. Meminjam saja tiang-tiang bendera untuk acara upacara pelantikan tidak diberikan, meminjam meja saja untuk berita acara tidak dikasih. Ini fakta-fakta, jadi kami juga selaku rakyat bertanya apa maunya DPRD? Kemudian Bapak Ketua yang berikut, dikatakan tadi bahwa Gubernur melampaui kewenangan. Kami kira Mahkamah Konstitusi yang mulia punya kompetensi untuk memutus itu, tetapi yang ketiga adanya keberatan masyarakat tentang hasil Pilkada. Bapak Ketua dan para anggota Majelis, kami ingin sampaikan di sini saya pernah menghubungi Ketua Pengadilan Negeri Poso Bapak Lakuku, S.H., sekarang sudah pindah di sana. Saya mempertanyakan itu, Pak apa pernah datang kelompok-kelompok tertentu yang tidak menang Pilkada itu mau mengajukan perkara? Oh, pernah memang, katanya tetapi kepadanya saya jelaskan perkara hanya akan diproses apabila gugatan Anda itu signifikan, artinya kalau sekarang pasangan Bapak Bupati Piet Ingkriwang dengan Wakil Bupatinya empat dua puluh ribu lebih, kemudian pemenang kedua hanya kurang lebih dua puluh dua ribu, hanya separuh. Kemudian penggembungan suara yang sudah digugat hanya lima ribu, mungkin saja barangkali Anda menang, menang di pengadilan akan tetapi Pilkada tetap kalah. Begitu juga Anda mengajukan lagi gugatan kedua sepuluh ribu, katakan sepuluh ribu, kita sidang kita proses. Anda menang lagi, belum kita mempersoalkan apakah Anda punya gugatan sepuluh ribu atau tidak, tetapi baiklah Anda menang, menang di pengadilan, tapi hasil Pilkada kalah juga. Setidak-tidaknya Anda menangkan dua kali lipat yang Anda peroleh sekarang ini, baru bisa melampaui Bupati terpilih dan demikian akhirnya dapat kita mengerti mengapa mereka tidak mengajukan gugatan itu dan berarti legitimated, harus diproses, terus terang Bapak Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, kami juga bertanya-tanya mengenai DPRD ini. Sebenarnya kewenangan DPRD jelas itu, memang antara lain fungsi kontrol tetapi di samping itu dia juga adalah unsur pemerintahan daerah yang mestinya bertanggung jawab memelihara stabilitas pemerintahan. Sebab kalau tidak stabilitas pemerintahan tentu juga stabilitas sosial masyarakat akan terganggu. 33

Akan terjadi polarisasi yang kemudian berkotak-kotak lagi yang dikatakan oleh pemuda itu, ya bisa konflik baru timbul. Jadi terus terang Bapak Ketua kami sudah menulis surat kepada Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur nanti Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi akan kami serahkan siang ini. Kami meminta supaya DPRD Kabupaten Poso itu dibina, dijelaskan apa tugas fungsinya? Kami terus terang kecewa masyarakat ini yang mendukung mereka duduk di sana, sebab kita belajar hukum tata negara apa kewenangan kita, apa fungsi kita. Terus terang saja saya menganggap DPRD Kabupaten Poso kehilangan idealisme pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Jadi kami Bapak Ketua kami mohon benar agar supaya dalam gedung rakyat ini kami bertanya-tanya ini Pemerintah digugat. Presiden, Menteri Dalam Negeri, bersama Gubernur. Andaikata katakanlah Mahkamah yang mulia ini meluluskan permintaan mereka, masyarakat akan lebih bingung lagi akan bertanya sebetulnya siapa sebetulnya Pemerintah yang sadar republik ini? Presiden, Menteri Dalam Negeri bersama Gubernur, atau DPRD Poso di RI ini? Sebentar surat kami akan sampaikan kepada Bapak Ketua, kami mohon harusnya mereka diberikan pencerahan seperti wakil kami, sebenarnya tidak ada pertikaian apa yang disampaikan kuasa kami sangat sambut, supaya ada interplay yang bagus antara legislatif dan eksekutif supaya roda pemerintahan berjalan dengan baik stabil pembangunan berjalan. Pak Bupati ini saya pernah tanya, Pak Bupati Bapak bertikai? Saya tidak pernah, saya hanya tinggal diam-diam diserang. Siapa yang bertikai di sini? Tidak ada. Kami mempertanyakan sampai sekarang ini mengenai masalah itikad baik daripada DPRD ini. Oleh karena itu pada akhirnya Bapak Ketua dan para anggota Mahkamah yang mulia kami mohon agar supaya permohonan Pemohon ditolak demi untuk Poso ke depan. Kemudian kami menjelaskan tadi bahwa mungkin ini juga masalah ruang lingkup kompetensi di sini barangkali mungkin perkara ini belum wajar dibicarakan di Mahkamah Konstitusi sebab sekarang yang sudah sesuai dengan undang-undang itu hasil pemilihan umum, tapi namun demikian kita menghormati kami ajukan di sidang ini. Kami juga siap datang di sini, kami datang banyak Pak di sini karena kami cinta tanah Poso, supaya berhenti dan kami minta diberikan petunjuk kepada DPRD Poso supaya jangan lagi melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif terhadap niat baik Pemerintah untuk memulihkan tanah Poso. Sekarang sudah mulai kondusif, jangan ada lagi itu. Saya kira demikian Bapak Ketua atas kesempatan, kami ucapkan terima kasih. 51.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ya, terima kasih, terus!

34

52.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Kami lanjutkan dengan tokoh agama Islam, silakan. 53. PIHAK TERKAIT : IBRAHIM (HIMPUNAN PEMUDA AL-KHAIRAT KAB. POSO)

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu’alaikum wr. wb. Yang mulia izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal dan yang kami hormati Saudara kami Pemohon. Kami kira dari unsur pemuda atau masyarakat Muslim yang ada di Poso sangat menaruh harapan bahwa apa yang telah masuk dalam pengadilan Konstitusi ini bisa berakhir damai. Ini harapan besar masyarakat dan kami juga bersyukur bahwa Pemohon yang alhamdulillah menurut kami tidak hadir yang bersangkutan dan diwakili oleh advokat atau pengacara yang menyampaikan koreksinya kepada beliau kepada DPR selaku Pemohon, dimana beliau mestinya harus juga melihat realitas yang ada di masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan untuk mengajukan ini kepada Mahkamah Konstitusi dan yang paling penting untuk kami sampaikan bahwa hadirnya kami dari masyarakat Poso dari semua komunitas elemen yang ada ini adalah wujud nyata bahwa kami sangat rindu kedamaian. Kami tidak ingin bahwa persoalan ini kembali akan membuat kami sebagai masyarakat tercabik-cabik lagi oleh persoalan ini. Saya ingin juga menyampaikan kronologis kalau KPU dengan kronologisnya dan juga Pemohon diwakili oleh pengacaranya dan juga Yang Mulia sangat memahami kondisi psikologis masyarakat yang ada di Poso, di saat Pilkada berlangsung umur konflik Poso kurang lebih lima tahun saat itu dan pada saat itu kami masyarakat sangat menaruh harapan bahwasanya Pilkada kali ini akan sanggup melahirkan pemimpinpemimpin yang benar-benar sanggup menampung aspirasi masyarakat kami di Poso dan alhamdulillah Allah memberkati bahwa yang terpilih adalah pasangan yang idealis menurut kami, pasangan Bapak Piet Inkriliwang dan Bapak Thalib Primi, S.H. Hari ini kami takut persoalan ini akan mengemuka dan akan terwacana tidak baik oleh para kelompokkelompok yang tidak bermaksud baik untuk Poso. Kehadiran Bapak yang terhormat Pemohon, secara pribadi kami menyebut nama beliau, Bapak Achmad Michdan oleh kami di Poso kami sangat mengenal beliau, tetapi munculnya atau bersedianya beliau mendamping proses ini ini juga kami khawatirkan akan menjadi konsumsi yang kemudian berakibat tidak baik bagi hubungan antar umat beragama kami di Poso. Kebijakan Mahkamah Konstitusi kami sangat mohon dan ketulusan hati Bapak Achmad Michdan yang terhormat kami juga mohonkan agar perkara ini kalau bisa sedapat mungkin ditarik, diselesaikan secara damai, terima kasih. 35

Wallahu musta’an, wassalamu’alaikum wr. wb. 54.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Lanjut! 55.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Selanjutnya, dipersilahkan tokoh agama Hindu Darma. 56. PIHAK TERKAIT : I KETUT NUTRIA DUSANA (KETUA PARISADA HINDU DHARMA KAB. POSO)

Assalamu’alaikum wr. wb., Ohm swati astu, syalom. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi karena mengingat waktu, saya langsung saja saya menyikapi daripada pembicaraanpembicaraan Bapak-bapak, dari Bapak Gubernur, dari Bapak Bupati, dari KPU tadi, dari Bapak Pemohon. Saya akan memberikan secara rohani Pak, secara rohani permasalahan ini kalau kita menyelesaikan suatu masalah kalau dengan gengsi tidak akan selesai Pak, sampai langit ketujuh pun tidak akan sampai, maka dari itu kalau kita menggunakan pandangan rohani sekarang, benci dibalas dengan benci tidak ada suatu penyelesaian, tetapi benci dibalas dengan kasih sayang pasti ada penyelesaian. Maka dari itu mari kita jawab Poso ini dengan hati nurani, jangan dengan akal. Karena kami juga termasuk anggota Pokja, sudah jungkir balik juga mengerjakan itu sebagai melaksanakan rekonsiliasi dari semua unsur agama Pak dan kami rasa warga Bali di sana Pak juga pernah sudah terhambur ke sana, sorong sana sorong sini, tinggal di emper-emper rumah orang, mengungsi Pak, saya sudah rasakan Pak. Jadi saya berikan tiga kerangka ini Pak untuk mencapai kesucian, untuk mencapai kebaikan damai kita. Yang saya katakan damai di hati, damai di dunia, damai di akhirat. Jadi pertama itu adalah pintar Pak, yang kedua adalah bijak, yang ketiga adalah suci Pak. Untuk mencapai kesucian ini tentunya, sebab kebenaran di dunia ini menurut saya ada empat Pak, benar menurut pribadi sendiri, benar menurut agama, benar menurut orang banyak, benar menurut guru. Benar menurut orang banyak Pak ini kadangkala belum tentu diterima oleh orang lain, sesudah itu kalau bisa kita mencari dalam kebenaran agama kitab suci kita masing-masing. Kalau kebenaran menurut guru ada juga, “hei nak terbelakang juga kamu pulang!”, karena ini dari tadinya sudah main mata sehingga murid pulang terjadilah 284 KUHP. Ini Pak kalau kebenaran guru, justru itu Pak sekarang saya minta ibaratnya kita di Poso ini sekarang sebagai telaga dewa, maka di pinggir-pinggir kolam itu tumbuh bunga merah, bunga putih, bunga kuning dan sebagainya, sekarang kita lihat ikannya di dalam itu termasuk dari Muslimnya dan 36

sebagainya, Hindunya ada Pak kita ingin bersatu, Pak. Sudah itu tumbuh bunga putih, bunga kuning, maka turunlah sang bidadari bermandikan di sana Pak, alangkah asyiknya Pak, sejuk Pak, justru itu Pak sekarang kita kembalikan. Kita jawab Poso ini dengan senyum, senyum itu juga modal. Ketemu di jalan angkat tangan senyum persahabatan, dibalas tidak senyum itu mungkin dengan senyum raksasa up to you terserah dia ya. Sekarang bagaimana kita menjawab ini sekarang Pak? Semua itu termasuk ibadah, Pak. Kasihan Pak, kami ini sudah jangan tolong ini jangan ada yang mengeliminir lagi permasalahan-permasalahan Poso ini, tolong kita jawab dengan hati Pak, sekarang kita lihat ikannya di dalam, itu termasuk dari muslimnya, Hindunya ada Pak, kita ingin bersatu Pak. Sesudah itu tumbuh bunga putih, bunga kuning, maka turunlah sang bidadari bermandikan di sana Pak. Alangkah asyiknya Pak, sejuk Pak. Nah, justru itu Pak sekarang kita kembalikan, kita jawab Poso ini dengan senyum Pak. Senyum itu juga modal, ketemu di jalan, angkat tangan, senyum persahabatan. Dibalas atau tidak senyum itu dengan senyum raksasa up to you, terserah dia. Sekarang bagaimana kita menjawab ini sekarang? Semua itu termasuk ibadah Pak. Kasihan Pak, kami ini sudah, tolong ini jangan ada yang mengeliminir lagi permasalahan-permasalahan Poso ini, tolong kita jawab dengan hati Pak. Sekian Pak, wa billahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum wr.wb. Ohm santi, santi

57.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa’alaikum salam. Ohm swasti astu. Jadi, terima kasih Pak. Jadi orang Hindu berapa Pak di Poso itu? Berapa persen, banyak ya? Transmigrasi kontan dan (...) 58.PIHAK TERKAIT : I KETUT NUTRIA DUSANA (tidak jelas terdengar!) 59.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, jadi ini untuk pengetahuan kami juga, karena satu dari sembilan Hakim Konstitusi itu orang Bali, siapa tahu ingin ke Poso juga. Baik Saudara-saudara sekalian manis dan indah sekali pernyataan dari Pak Ketut, kebetulan hari ini tanggal 14 Februari, valentine day, ini kan hari kasih sayang. Jadi boleh jadi kita tidak terlalu percaya dengan valentine day, tapi ini terkenal di kalangan anak-anak remaja jadi 37

memang hari ini bagus sekali pesan kasih sayangnya, itu tepat dengan valentine day itu. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua. Saya persilakan dulu, masih ada beberapa lagi. 60.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Kami lanjut dengan tokoh masyarakat Poso Pesisir Bersatu 61.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Kalau boleh ditambah apa ini pesisir bersatu ini? Supaya kita tahu. 62.PIHAK TERKAIT : UDIN OJOBOLO (KETUA FORUM POSO PEISISR BERSATU/PEMUDA ISLAM)

Assalamu’alaikum wr. wb. Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati, Bapak pihak mewakili Pemohon dan Bapak yang mewakili Termohon serta pihakpihak terkait yang hadir pada persidangan siang hari ini. Barangkali yang mau kami sampaikan seperti apa yang dimintakan oleh Pak Ketua apa itu masyarakat pesisir bersatu? Poso pesisir adalah sebuah wilayah yang mengalami konflik terparah di Poso, itu yang pertama. Hal yang kedua, yang paling cepat pemulihannya, yang paling cepat rekonsiliasinya juga masyarakat Poso pesisir. Ketiga, FKAUB itu lahir di Poso pesisir. FKAUB adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan itu lahir sebelum konflik terjadi di Poso yang mengakibatkan konflik itu tidak sampai merambah ibukota Kecamatan Poso Pesisir Utara saat ini. Organisasi masyarakat pesisir bersatu terlahir karena sebuah kesadaran, bahwa energi konflik terbesar di Poso itu ada pada wilayah Poso Pesisir. Selama ini berbagai aksi, baik itu aksi kekerasan maupun aksi-aksi damai, energi Poso Pesisir ada di dalamnya. Berangkat dari kesadaran ini, beberapa masyarakat berkumpul dan berbicara bahwa selama ini kita orang Poso Pesisir ini selalu diajak ke sana diajak ke sini, tetapi sesungguhnya bukan untuk kepentingan kita. Pada tanggal 10 Agustus 2006 dibentuklah organisasi itu. Organisasi yang terlahir dari keinginan rakyat yang kemudian kami sosialisasikan kepada Bapak Bupati Poso bahwa, ”Pak kami di Poso Pesisir sudah lelah, sudah kecapaian menghadapi situasi ini!”. Yang dalam kecapaian dan kelelahan itu melahirkan sebuah kesadaran bahwa pentingnya hidup berdampingan, pentingnya hidup berdamai karena di wilayah kami adalah satu-satunya wilayah yang di dalamnya di sana ada agama Islam, ada agama Hindu, di sana ada agama Kristen dan kalau kondisi ini akan tercabik-cabik lagi akibat kepentingan para elit, kamilah wilayah yang paling mungkin terjadi sebuah malapetaka besar karena tidak akan sempat terjadi isolasi-isolasi karena kami sangat membaur, Pak. Kami berharap kepada Pemohon, dalam hal ini Bapak Michdan bisa 38

kiranya menggugah hati Bapak Ketua DPRD Poso untuk, saya ibaratkan bahwa kami masyarakat Poso Pesisir adalah ibarat semut. Ketika dua buah gajah besar bertarung jangan katakan kakinya menginjak pada kami Pak, dengusan nafasnya yang marah Pak akan membuat kami terlempar, ini barangkali yang mau kami sampaikan pada Kuasa Pemohon agar kiranya bisa menggugah hati beliau. Marilah kita sama-sama membangun Poso yang damai, kelelahan umat sudah terlalu lama, berilah kesempatan kepada masyarakat Poso untuk membangun dirinya, untuk memberdayakan dirinya, agar dikemudian hari akan terlahir pemimpin-pemimpin yang besar dari tangan Poso. Jadi barangkali inti yang kami sampaikan bahwa pengalaman konflik yang berkepanjangan di Poso telah melahirkan sebuah semangat damai, sebuah semangat keinginan hidup bersama untuk membangun kesejahteraan di Poso. Sekali lagi kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Bapak yang mewakili Pemohon berkomunikasilah dengan hati yang setulus-tulusnya meminta kepada Ketua DPRD Poso islahlah Pak, sudah capek kita orang. Terima kasih banyak. 63.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Selanjutnya Pak tokoh perempuan, silakan. 64. PIHAK TERKAIT: LIES SIGILIPU (TOKOH WANITA) Majelis Hakim dan Bapak Ketua yang terhormat, saya orang yang terakhir biasalah di Indonesia perempuan dikasih kesempatan belakangan. Biarlah menjadi the last but not least, saya akan bicara sebagai tokoh perempuan Poso dan kemudian sebagai mantan kandidat wakil bupati 2005 dalam forum yang terhormat ini. Hal yang pertama sebagai tokoh perempuan Poso mewakili perempuan-perempuan Poso dan anak-anak orang Poso yang selama ini banyak menderita selama delapan tahun konflik Poso. Kami sudah lelah Pak dengan segala macam konflik dan hanya merindukan satu saja, yaitu perdamaian bagi masa depan Poso. Kami sangat menyesalkan adanya sengketa kewenangan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif yang notabene mereka adalah wakil rakyat dan pemerintah pimpinan rakyat yang seharusnya mereka adalah orang pertama yang mengawal perdamaian, karena itu saya merasa bahwa sengketa itu adalah sengketa yang naif. Kalau saya sebagai pihak yang kalah, menggugat, itu masuk akal Pak karena saya rugi. Sengketa ini jika berlarut-larut akan memperburuk situasi Poso yang sudah mulai kondusif dan akan sangat meresahkan masyarakat dan bisa menimbulkan konflik baru dan masyarakat Poso bisa kembali ke titik nol. Saya lihat ada gejala seperti itu kalau tidak diatasi.

39

Oleh karena itu saya hadir di sini sebagai Pihak Terkait, sebagai unsur masyarakat, khususnya unsur perempuan merindukan penyelesaian sengketa ini secara bersama. Kalau dapat secara damai demi masa depan Poso. Yang kedua saya ingin berbicara sebagai mantan kandidat wakil bupati, tadi di sebutkan oleh KPU nomor urut pertama, tapi menjadi yang terakhir. Mungkin ini untuk pertama kali di Indonesia, seorang kandidat berdiri di belakang pemenang, mungkin orang-orang bertanya mungkin dikasih uang? Saya adalah orang independen yang tidak pernah bertemu Bupati, apalagi Bapak Wakil Bupati dalam suasana di belakang layar. Saya hanya bertemu dalam forum resmi, tetapi saya hadir di sini saya pertaruhkan diri saya demi Poso. Saya hadir dengan nurani yang bersih. Pendapat saya sebagai mantan kandidat Wakil Bupati Poso 2005 yang pernah menjadi rival dan berkompetisi dengan pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih sekarang, saya dan Bapak Bupati adalah dari wakil dari partai yang sama, tetapi meminta izin pada partai untuk menjadi kandidat dengan perahu yang berbeda. Saya menerima, sebelum dilantik ada kesempatan untuk melakukan gugatan dan keberatan terhadap bupati terpilih dan itu kami serahkan pada proses hukum yang berlaku, tetapi sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih Drs Piet Ingkriwang M.M. dan Wakil Bupati Abdul Mutholib Primi S.H., M.H. secara de facto secara pribadi menerima mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati pilihan rakyat dan saya tahu mereka dilantik secara sah menurut undang-undang. Saya dan pasangan saya tidak keberatan dengan hal itu kiranya ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan Bapak Ketua yang terhormat, terima kasih. 65.PIHAK TERKAIT : Drs. J. SANTO (KETUA LEMBAGA ADAT POSO) Yang terakhir Pak, saya selaku ketua lembaga adat Poso. Perkenanlah saya mau menyampaikan pendapat adat Poso tentang perkara seperti ini Pak. Masyarakat Poso menganut falsafah hidup yang disebut sintuhu maroso, bersatu kita teguh. Kalau kita bercerai, pasti kita jatuh. Masyarakat Poso adalah pendamba-pendamba persatuan dalam segala hal, termasuk kesatuan Negara Republik Indonesia atas dasar falsafah Poso, sintuhu maroso ini Pak, segala perkara yang timbul dalam masyarakat adat Poso diselesaikan secara damai dengan musyawarah. Pertanyaan kami, apakah Pemohon sebagai warga masyarakat adat Poso sudah pernah memusyawarahkan masalah yang diperkarakan sekarang ini secara adat orang Poso? Jika belum, perkenankan kami selaku Ketua Majelis Adat Poso memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya dalam perantara Bapak sesuai adat dan budaya Poso dapat mempertemukan Pemohon dan Termohon agar bersedia melakukan perdamaian karena perdamaian itu yang diusahakan dan dirindukan oleh masyarakat Poso saat-saat sekarang ini. Izinkan Bapak Ketua yang kami 40

muliakan menyampaikan bahwa usaha perdamaian Poso yang dilahirkan di pertemuan Malino yang diprakasai oleh yang terhormat Bapak Jusuf Kalla ketika itu selaku Menko Kesra. Kami sendiri menghadiri pertemuan itu dengan segala rendah hati kami yang mengikuti pertemuan itu, merendahkan hati kami masing-masing segala pihak agar kami suka berdamai kembali dan ketika kami kembali, kami usahakan perdamaian itu melalui sosialiasi dan rekonsiliasi yang diusahakan kelompok kerja Deklarasi Malino, dimana kami dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Pokja Kabupaten Poso. Usaha ini telah melahirkan keadaan yang telah disaksikan oleh teman-teman kami tadi. Sudah semakin kondusif, apakah dengan perkara ini bisa membantu lebih mengkondusifkan perdamaian yang sudah tercipta itu Pak? Atau kita mau kembali lagi ke nol seperti yang dikatakan tadi, kami tidak demikian. Kami ini pencinta-pecinta tanah Poso. Dan untuk itu kami jauh-jauh datang ke sini untuk memohon kiranya Pemohon dalam hal ini juga sama seperti kami menurut hukum yang berlaku di sini Pak, adalah menarik kembali gugatan Pemohon dan duduk bermusyawarah untuk menciptakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan terutama bagi masyarakat Kabupaten Poso. Atas perkenaan Bapak Ketua dan Majelis Hakim kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Tuhan kiranya memberkati sekian dan terima kasih banyak. 66.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian suara bertujuh ya mudah-mudahan ini sudah menggambarkan sungguhsungguh suara dari tokoh-tokoh masyarakat yang akrab dengan kegiatan sehari-sehari di masyarakat dan apa yang disuarakan di sini suara profetik, pesan-pesan kedamaian, pesan kasih sayang dan saya rasa itu menjadi harapan kita semua termasuk juga untuk Pemohon termasuk Pemohon prinsipal tentu saja semua karena mencintai Poso, dan saya rasa kalau boleh saya memberi sedikit catatan dari semua yang SaudaraSaudara sampaikan tadi mulai dari yang pertama sampai yang ketujuh terus terang kami merasa terkesima, nomor satu cara Anda semua itu bicara menarik sekali dan bagus, isinya pun substansinya sangat baik dan kemudian logikanya juga bagus sekali dan saya rasa ini gambaran masyarakat Poso. Kalau begitu kesimpulannya ialah bahwa poso ini sungguh-sungguh bermutu Poso adalah bermutu tinggal satu saja lagi Poso perlu bersatu. Kalau Poso sudah bermutu dan Poso pun bersatu maka insya Allah saya rasa cepat majunya ini Poso bagian dari harapan kita semua sebagai bangsa. Dan Saudara-Saudara setelah kita dengarkan keterangan Pihak Terkait dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat tentu bupati juga harus kita dengar, ini pengantinnya ini, Nah saya persilakan Pak wakil bupati untuk memberikan keterangan yang mungkin yang tidak perlu yang tambah menimbulkan masalah tidak usah, yang kira-kira dianggap perlu dalam rangka memberikan 41

tambahan pendapat atau keterangan sehubungan dengan perkara ini, silakan. 67.PIHAK TERKAIT : ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H., M.H (WAKIL BUPATI POSO) Baik terima kasih. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, yang saya hormati Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, Termohon yang diwakili oleh kuasa dan Saudara-Saudara yang terkait dalam perkara konstitusi ini. Yang pertama bahwa kehadiran kami selaku wakil bupati dan tadi kami sudah menyerahkan bahwa ketidak hadiran bupati sudah ada secara tertulis, berdasarkarkan panggilan sidang pada tanggal 29 Januari 2007 yang salah satunya, atau yang terpenting akan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam perkara ini berdasarkan surat panggilan ini. Majelis Hakim yang saya hormati, selaku, ya kalau dikatakan saya sebagai orang yang sedang duduk pengantin memang hati saya berbunga-bunga sekarang Pak, tapi itu yang mungkin tidak perlu tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dijelaskan dan disampaikan secara rinci oleh pihak Termohon dan yang terkait KPUD Kabupaten Poso bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2005 yang dilantik bupati, wakil bupati sudah orangnya bernama Abdul Muthalib sudah saya Pak. Kemudian dalam SK pelantikan dan penganbilan sumpah saya lihat juga telah diajukan oleh salah satu kelengkapan dari KPUD Kabupaten Poso ada dibelakang terlampir Pak, sehingga saya mengangap bahwa itu yang sangat penting saya sampaikan dan dibutuhkan kelengkapan daripada jawaban-jawaban yang disampaikan oleh KPUD maupun pihak Termohon, Terima kasih Mejelis Hakim ini yang bisa kami sampaikan. 68.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-Saudara sekalian, sekarang sudah pukul 12.15 biasanya kita ini di MK ini kalau jam 12.00 kita stop untuk istirahat makan siang, sholat dzuhur begitu nanti biasanya kita buka lagi pukul 14.00, tapi saya rasa melihat perkembangan persidangan ini mungkin hari ini sudah cukup ya, tapi sebelum itu saya persilakan dulu Pemohon untuk menyampaikan bagaimana tanggapannya setelah mendengar sendiri berbagai keterangan baik pihak terkait langsung maupun pihak terkait dalam masyarakat, silakan.

42

69.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Terima kasih Majelis Hakim, kami gembira sekali mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan melalui kesempatan ini kami menghormati dan menghargai apa yang menjadi masukan-masukan dari semua unsur masyarakat di Poso, bahkan kami berniat untuk mendalami masukan-masukan ini dan juga mengusulkan kepada Majelis, andai kata bahwa secara peraturan dan perundang-undangan serta tugas yang Majelis emban ini memungkinkan untuk Majelis juga bisa mendapatkan masukan yang berarti langsung artinya kalau di pengadilan itu ada sidang lapangan barangkali ini kan input dari lapangan, kami sendiri sebagai Kuasa Pemohon akan menyampaikan kepada Pemohon Prinsipal tentang apa-apa yang disampaikan oleh para unsur-unsur elemen masyarakat Termohon juga untuk kita sampaikan langsung dan kami akan melakukan pengecekan lapangan, apa sebenarnya yang terjadi di Poso apakah demikian, dan kalau perlu juga melakukan pertemuanpertemuan dan usulan-usulan ini bisa juga menjadi acuan sebagai penyelesaian, kalau memang memungkinkan dan tidak melanggar dari ketentuan proses pengajuan ini, saya berharap Majelis juga mendukung andaikata memungkinkan untuk menunda persidangan berikutnya untuk tahapan-tahapan melakukan pengecekan di lapangan tadi, mencari datadata yang sesungguhnya, kemudian pola-pola apa untuk bisa dilakukan penyelesaian yang benar yang tidak meninggalkan aturan-aturan hukum yang sudah dibuat untuk Mahkamah Konstitusi di dalam persoalan ini. Karena memang sepengetahuan kami bahwa sengketa antar lembaga negara ini barangkali baru yang diajukan oleh DPRD Poso, sehingga ini bisa menjadi masukan yang berarti di dalam kasus-kasus sejenis ini nantinya, saya pikir begitu yang ingin kami sampaikan. Jadi kami memohon yang pertama kepada Majelis untuk memberikan penundaan waktu yang cukup panjang dan kami akan menanggapi apa yang diusulkan oleh masyarakat Poso dan kami minta dibuka pintunya andaikata kami ke sana kami akan coba mengadakan dialog untuk itu, Jika Majelis juga berkenan kami minta Majelis juga dilibatkan. Terima kasih Majelis. 70.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, jadi ada beberapa hal ya? Nomor satu, mengenai tadi kemungkinan kita memanggil presiden dan juga bahkan Menteri Dalam Negeri atau bahkan presiden, tapi memang dipermohonan baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri itu merupakan Pihak Terkait, jadi bukan Termohon langsung, yang Termohon langsung adalah gubernur sedangkan pihak Presiden dan Menteri Dalam Negeri pun hanya melalui prosedur yang sifatnya administratif saja, dan oleh karena itu menurut pertimbangan kami dalam persidangan pemeriksaan sengketa ini, kami tidak menganggap terlalu penting untuk memanggil, meminta 43

keterangan presiden ataupun Menteri Dalam Negeri. Jadi kami anggap sudah cukup, gubernur sebagai pihak Termohon itu dipanggil untuk memberi keterangan, lagi pula masalah ini jangan kita perluas menjadi masalah nasional, ini kan lebih masalah di daerah sekiranya dapat kita selesaikan di daerah, jauh lebih baik dan kalaupun dia menjadi masalah nasional kalau betul-betul terkait dengan persoalan konstitusionalitas ya ke Mahkamah Konstitusi sini, tapi diharapkan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi ini menjadi solusi, jangan menambah masalah seperti tadi digambarkan itu. Oleh karena itu kami tidak akan meminta keterangan dari Presiden ataupun Menteri Dalam Negeri, jadi sudah cukup ini. Nomor dua, mengenai pemeriksaaan lapangan pun, memang kalau ada hal-hal yang diperlukan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi prosedur beracara dimungkinkan itu, tapi sampai sekarang ini kami anggap belum perlu ini sudah cukup keterangan-keterangan yang Saudara-saudara berikan ini sudah sangat lengkap tinggal yang jadi masalah adalah nanti melengkapi bukti-bukti, jadi Saudara Pemohon juga sudah mengajukan tambahan bukti-bukti, P10 s.d. P18 itu yang belum kami sahkan, Nah sekarang bisa kita sahkan sekiranya pun nanti akan ada tambahan-tambahan lagi silakan ditambahkan secara tertulis termasuk dari pihak Termohon kalau mau menambahkan bukti-bukti sebaliknya, silakan biar kami menilai, karena semua ini Saudara-Saudara harus kita lakukan dalam rangka uji proses, jadi dalam rangka proses peradilan yang baik semua keterangan, semua bukti mesti kita pertimbangkan semua keterangan dari semua pihak itu harus kita ikut, pertimbangkan. Jadi dengan begitu nanti kalau ada putusan, putusan itu betul-betul sudah matang, karena Saudara-Saudara di Mahkamah Konstitusi ini putusannya pertama dan terakhir, jadi oleh karena itu tidak bisa main-main jadi harus betul-betul komprehensif mendalam dipertimbangkan seluruhnya, tentu saja waktu yang diperlukan mungkin agak panjang, ya tidak apa-apa tapi semua keterangan yang diperlukan itu dikumpulkan, jadi meskipun kami menganggap tidak perlu ke lapangan, ya tapi Saudara saya persilakan untuk memasukkan tambahan keterangan tertulis Pemohon, pihak Termohon maupun pihak terkait, terkait langsung dalam hal ini KPU dan bupati dan pihak terkait juga walaupun tidak secara langsung tapi kepentingannya langsung, terkait langsung karena ini kepentingan semua rakyat di Poso maka Saudara pun silakan mengajukan bukti-bukti, mungkin bukti-bukti yang memperkuat dalil pemohon bisa juga yang memperkuat dalil-dalil yang diajukan pihak termohon jadi sepanjang menyangkut pemeriksaan persidangan kami anggap sudah cukup tinggal kami nanti memeriksanya secara lebih mendalam persoalan sampai ke dalam sumur yang sangat dalam. Maka Saudara pun silakan mengajukan bukti-bukti, mungkin bukti-bukti yang memperkuat dalil Pemohon bisa juga yang memperkuat dalil-dalil yang diajukan pihak Termohon. Jadi, sepanjang menyangkut pemeriksaan persidangan kami anggap sudah cukup, tinggal nanti kami memeriksanya secara lebih mendalam persoalan ini, tapi sebelum itu 44

saya ingin memberikan kesempatan satu hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada KPU, silakan Pak Hakim Maruarar Siahaan. 71.HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira dari sudut sosial politik tadi sudah cukup banyak informasi kita, tapi satu dari teknis hukum Saudara KPU/KPUD, apakah dari keseluruhan proses penghitungan suara sudah diselesaikan dalam berita acara setiap keberatan mulai dari tingkat TPS, ke PPS itu ada keberatan yang belum diselesaikan, misalnya keberatan yang diajukan saksi-saksi. Memang di dalam yang Saudara lampirkan ini, ternyata tidak ada keberatan tetapi di tingkat KPUD tetapi di tingkat bawah itu sudah diselesaikan ada yang sampai pada Saudara belum diselesaikan. Itu pertanyaan kami dan itu saja yang kami inginkan dari KPUD, sementara kepada Pemohon berulang-ulang menyatakan ada perkara pidana, apakah ada bukti yang Saudara bisa Saudara ajukan dan itu mengenai apa, itu kalau bisa ditambahkan saja dan kemudian kapan itu diajukan? Karena perhitungannya tentu saja mekanisme ini adalah satu perkara cepat biasanya dan tidak merupakan sesuatu yang terlalu jauh bisa diajukan lagi, karena mekanisme ini ketatanegaraan sudah ada jarakjarak waktu yang harus dipenuhi. Saya kira ini yang harus saya minta Pak Ketua, terima kasih. 72.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Pak KPU silakan. 73.PIHAK TERKAIT : YASIN MANGUN, S. Sos (KETUA KPUD POSO) Iya, terima kasih. Yang pertama perlu kami jelaskan di sini, untuk setiap penghitungan kita mulai dari KPPS, dari TPS dulu, di tempat pemungutan suara itu berdiri juga saksi dari pasangan calon atau tim sukses. Setelah penghitungan di TPS itu kemudian diadakan penghitungan di PPS (Panitia Pemilihan), di situ juga ada namanya saksi pasangan calon. Rekapitulasi PPS itu kemudian diserahkan pada tingkat kecamatan (PPK), itu juga ada yang namanya saksi pasangan calon. Permasalahan pada tingkat TPS, permasalahan pada tingkat PPS, permasalahan pada tingkat PPK itu telah dilaporkan melalui jalur panitia pengawas Pilkada. Panitia pengawas Pilkada kemudian melihat apakah permasalahan itu bersifat administratif atau pidana. Jika administratif dikembalikan ke KPU, jika pidana diteruskan ke penyidik. Dalam hal proses sampai pada penghitungan di tingkat KPU, yaitu rekapitulasi penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan, mohon maaf ada tadi berkas yang 45

diberikan pada halaman 11, ada formulir model DB2-KWK, formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubung dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten Poso. Dari formulir ini tidak ada saksi yang mengisi keberatan, yang ada adalah nama saksi Rape Wado pasangan dari nomor urut 2 keberatan tidak ada. Kemudian, kejadian khusus atau peristiwa yang tidak wajar berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara, jalannya suara itu saksi yang mempunyai mandat dari pasangan calon nomor 5, masing-masing Ismet Talamoa, jabatan Wakil Sekretaris DPD Golkar dan Saflin Koengo, Jabatan Wakil Ketua PK Partai Golkar meninggalkan ruang rapat Pleno rekapitulasi hasil penentuan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat penghitungan akan dimulai, dengan tidak mengisi formulir pernyataan keberatan. Jadi berdasarkan ini, maka ada salah satu pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 6, “Jika saksi tidak menandatangani dan tidak mengisi formulir keberatan, maka dinyatakan penghitungan suara dianggap sah. Hingga keluarnya surat pengadilan yang semestinya, kami KPU itu tidak diwajibkan untuk meminta secara tertulis, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan kami menganggap bahwa itu perlu, kami keluarkan sebuah surat mempertanyakan tentang apakah ada keberatan sampai pada tanggal 15 pukul 00.00. Hingga tanggal 15 pukul 00.00 itu tidak ada, maka pada tanggal 16 pagi kami keluarkan sebuah surat mempertanyakan, kemudian pada tanggal 16 itu juga dikeluarkan surat dari Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa atau laporan yang mengenai penghitungan atau rekapitulasi hasil daripada KPU. Mengenai laporan pidana, money politik dan seterusnya itu merupakan kewenangan dari panitia pengawas pemilu yang kemudian di salurkan pada tingkat penyidik dan harus diproses melalui pidana umum, tetapi sampai proses penetapan itu tidak ada. DPRD Kabupaten Poso menginginkan bahwa, satu, tahapan Pilkada itu diberhentikan sampai pada proses penentuan itu, proses hukum itu diselesaikan baik money politic dan seterusnya. Pada UndangUndang Nomor 32 itu tidak ada diamanatkan pada Perpu Nomor 3, itu juga tidak diamanatkan, pada perubahan PP Nomor 17 itu juga tidak diamanatkan, bahwa persoalan hukum dapat memberhentikan masalah atau jadwal Pilkada, yang ada adalah tahapan Pilkada bisa diberhentikan atau ditunda jika ada kerusuhan, jika ada bencana alam atau hal-hal lain yang mengganggu. Perlu kami informasikan disini, pertama, kita tahu bersama bahwa tragedi bom Tentena yang menewaskan beberapa orang, statement dari DPRD pusat menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Poso seyogianya untuk diberhentikan, tetapi kami KPU menempuh jalan rapat koordinasi semua elemen masyarakat Kabupaten Poso, unsur terkait, pimpinan partai politik, pasangan calon dan seterusnya, pada ruang pertemuan 46

Bupati Kabupaten Poso yang pada saat itu Bapak Andi Asikin Suyuti. Statement daripada pihak keamanan dalam hal ini Kapolres Bapak Sholeh Hidayat pada waktu itu, sekarang menjabat Kapolres Pati, sekarang Bapak Dandim Pak Harahap yang sampai sekarang masih menjabat, menyatakan kondisi keamanan Kabupaten Poso masih kondusif. Berdasarkan pernyataan penanggung jawab keamanan Kabupaten Poso, maka KPU menetapkan bahwa tidak ada alasan untuk menunda tahapan Pilkada. Menjadi salah jika pihak keamanan menyatakan tidak kondusif KPU meneruskan, tetapi dari statement itu mendapat kesepakatan bahwa tidak ada masalah berarti tahapan pilkada tetap kita jalankan. Segala sesuatu kami selalu lalui di dalam proses atau rapat koordinasi. Yang perlu kami juga di sini dari pemohon menyatakan bahwa ada penyelesaian hukum di pengadilan tingkat I provinsi itu tidak ada, yang ada hanyalah sepengetahuan kami KPU Tojo Una-Una yaitu pasangan Damsyik Jailani dan Ridwan DJ Saru, untuk KPU Kabupaten Poso kami tidak pernah dipanggil atau menghadiri gugatan di pengadilan tingkat I, karena surat di pengadilan negeri sudah cukup untuk kami. Jadi itu keterangan, Pak Hakim. Terima kasih. 74.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ada yang mau ditambahkan lagi, cukup ya? Baik Saudara-Saudara karena ini memenuhi prosedur persidangan, saya harus mengulangi sedikit ada alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang dalam sidang Pendahuluan, sidang Panel itu belum disahkan cara perolehannya. Ini saya ingin mengecek saja. P10, P11 sampai dengan P26, betul ya? Berarti ada tambahan sembilan ditambah tujuh, berarti enam belas bukti tulis yang sudah ada di dalam daftar alat bukti ini sebagai tambahan ini benar ya 16 ya? P10 itu notulen rapat tanggal 19 Juli 2005, betul ya? P11 surat Pemohon yang ditujukan kepada termohon 19 Juli betul ya? KETUK PALU 1X

P12 notulen, 22 Juli 2005, betul? KETUK PALU 1X P13, surat yang ditujukan kepada Termohon 170 tanggal 22 Juli 2005, laporan hasil rapat DPRD betul? KETUK PALU 1X 47

P14 surat pemohon yang ditujukan kepada Depdagri 22 Juli 2005 sama isinya Laporan hasil rapat DPRD KETUK PALU 1X P15 surat 131 tanggal 22 Agustus 2005 betul? KETUK PALU 1X

P16 Notulen rapat tanggal 26-27 Agustus ya? KETUK PALU 1X

P17 Surat pemohon kepada Termohon pernyataan sikap anggota DPRD KETUK PALU 1X

P18 Keputusan DPRD, 15 Januari 2007 KETUK PALU 1X P19 Kartu Tanda Anggota DPRD. KETUK PALU 1X

P20 Kartu tanda Anggota DPRD Abdul Munim. KETUK PALU 1X P21 Kartu Hery Sarumpaet.

48

KETUK PALU 1X P22 Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang terkait. KETUK PALU 1X P23 Undang-Undang Nomor 23 tentang Susduk.

KETUK PALU 1X P24 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. KETUK PALU 1X

P25 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. KETUK PALU 1X P26 Peraturan DPRD Kabupaten Poso tentang Tatib. KETUK PALU 1X Habis, baik seluruhnya sudah kami anggap sah dan kami nilai. Sekiranya masih ada tambahan kami persilakan juga dari Termohon dalam waktu 1 minggu ini, kami persilakan untuk disampaikan termasuk juga Pihak Terkait sebagaimana tadi saya kemukakan dan kami berharap karena Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka Saudara Pemohon harus siap dan melaksanakan putusan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga Termohon apapun isinya apapun akibat hukumnya, karena negara kita negara hukum, politik harus ikut bagaimana kata hukum, ekonomi juga begitu. Jadi supaya kita betul-betul bisa mempraktikkan kesepakatan kita sebagai bangsa membangun negara hukum. Tapi dengan demikian Saudara-Saudara nanti dalam sidang yang akan kita adakan nanti ditentukan waktunya, kami sangat berharap pimpinan DPRD hadir, tentu didampingi oleh Saudara-Saudara para kuasa. Terbuka kesempatan menurut Undang-Undang tentang 49

Mahkamah Konstitusi, untuk menarik perkara kapan saja dalam semua tahapan bisa ditarik dan kalau itu ditarik lagi perkaranya, maka kami bukan mengeluarkan putusan, kami mengeluarkan ketetapan. Maka ada dua produk yang mungkin lahir dari Mahkamah ini, putusan final dan mengikat atau ketetapan, final dan mengikat juga. Dua-duanya diharapkan bisa menjadi solusi. Jadi Saudara-Saudara, kita ini membangun negara hukum, tapi negara hukum itu berjiwa, negara hukum itu berjiwa. Jiwanya itu adalah jiwa kedamaian, jiwa keadilan, jiwa kasih sayang itu tadi, jadi ada maksud dan kebergunaan dari hukum itu, jadi jangan hanya hukum itu soal kata-kata, soal kata-kata, soal perdebatan kalimat, bukan soal itu saja. Tapi supaya baik putusan ataupun ketetapan jadi solusi penyelesaian masalah, Oleh karena itu tolong masing-masing harapan Anda merenungkan termasuk tadi harapan Saudara kuasa, ini bagus sekali pesan moral dari semua pihak, Saudara itu nanti bisa juga berkomunikasi, berdialog dengan Pemohon prinsipal mau bagaimana ini baiknya setelah mendengar ini ada logika hukum, ada logika macammacam, psikologi politik dirembugkan mana yang paling baik untuk solusi, kita siap. Nanti dalam sidang yang akan datang, dua kemungkinan putusan final dan mengikat atau ketetapan, masingmasing punya dampak hukum psikologis. Putusan bisa kalah bisa menang, dengan dampaknya, dihitung. Ketetapan itu bisa punya dampak juga, masing-masing ini tolong dipertimbangkan lalu Anda yang menentukan nanti mau ditarik dapat ketetapan atau terus dapat putusan dengan segala akibatnya. Sekali lagi hak untuk menarik itu Saudara-saudara ini hanya memberi saran, tapi seandainya Pemohon Prinsipal sampai kepada kesimpulan dengan pendekatan Saudara Kuasa, maka bisa terjadi, bila perlu nanti dalam sidang bisa begitu. Atau secara tertulis bisa juga, tapi kalau mungkin mau mempunyai dampak lebih luas, lebih bermakna dalam sidang yang dalam sidang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, DPRD pimpinannya hadir semua. Bupati dan Wakil Bupati hadir semua, Gubernur juga maka Saudara menyatakan itu menarik, boleh jadi itu nanti akan punya dampak yang jauh lebih substantif. Kalau mau ditarik, tapi kalau tidak mau ditarik proses hukum ini harus dihormati, walaupun Saudara-saudara mengusulkan ini ditarik, kalau misalnya tidak ditarik kesimpulannya harus dihormati, putusan yang akan dibacakan dalam sidang itu nantinya dan semua pihak harus menghormatinya, melaksanakannya, termasuk Presiden juga harus tunduk pada apa yang kita putuskan yang bersifat final dan mengikat. Jadi saya rasa Saudara Kuasa, Saudara-saudara para Termohon, Pak Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan, dan anggota KPU, dan Saudarasaudara tokoh masyarakat sekali lagi atas nama Mahkamah ini saya ucapkan terima kasih kehadiran Anda semua, jauh-jauh ini orang sekampung ini kumpulnya di gedung Mahkamah Konstitusi maksudnya tidak lain untuk mencari solusi yang damai dan konstitusional. Atas 50

semua masalah yang terjadi di sana dan jangan menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi. Sudah terlalu banyak kesulitan yang kita hadapi, saya rasa demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan segala gambaran yang baik yang kita peroleh di sidang ini. Itu menjadi catatan bagi kita semua, kami semua jadi saksi, insya Allah Poso terus bermutu dan Poso terus bersatu. Dari Gubernur? 75. TERMOHON : DEDE LUBIS, S.H. Terima kasih atas kesempatan sebelum diputus Majelis, kami minta tentang dua hal yang pertama yang pertama adalah apakah benar mengingat Mahkamah Konstitusi ini persidangannya tidak sama dengan yang lain dan hal baru jadi kami harus mempertanyatakan biar jelas begitu, yang pertama adalah apakah benar bahwa Rabu depan pengajuan bukti dari Termohon? Kemudian yang kedua, apakah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan Saksi/Ahli? Itu saja, terima kasih. 76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ya, kalau dipandang perlu, baik Pemohon maupun Termohon boleh mengajukan ahli bukan saksi. Jadi bisa saksi bisa juga ahli, ini untuk pengetahuan. Jadi di Mahkamah Konstitusi tidak ada saksi, ahli yang ada ahli saja, kemudian saksi saja, tapi itu kalau diperlukan. Namun untuk perkara ini kami berpendapat, ini bukti-bukti tertulis sudah cukup, keterangan-keterangan sudah cukup, sehingga kami anggap proses pemeriksaan bersidang sudah selesai tinggal nanti sidang terakhir, sidang terakhir ini membacakan dua hal atau putusan final dan mengikat atau ketetapan yang bersifat final dan mengikat. Jadi dengan demikian kami anggap sudah cukup karena sudah sangat lengkap buktibuktinya dan keterangan-keterangan dari Saudara semua sudah sangat baik sekali, saya kira demikian. Jadi mengenai bukti-bukti tambahan sekiranya diperlukan termasuk juga dari Saudara Pemohon kami minta menyampaikan kesimpulan, konklusi. Begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulan plus bukti tambahan counter bukti begitu, kalau ada. Silakan diajukan secara tertulis, dalam setiap persidangan selalu ada konklusi, konklusi bisa disampaikan lisan dalam sidang ini tapi ini belum bisa konklusi karena mereka harus berembuk dulu. Jadi konklusi ini diajukan oleh Pemohon dan juga oleh Termohon, saya minta konklusi ini disampaikan secara tertulis saja, kami beri waktu konklusinya itu bisa disusun dalam satu minggu ini, apakah cukup dalam satu minggu?

51

77.KUASA PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Kami minta waktu lebih Majelis? 78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Kalau dua minggu? 79.KUASA PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Kalau bisa tiga minggu. 80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Kalau tiga minggu, ya satu bulan saja kita buat, tiga puluh hari. Jadi berarti sama, termasuk Termohon juga kami beri waktu tiga puluh hari untuk menyusun konklusi, hanya memang ada pertimbangan ini makin cepat makin baik supaya ini jangan masuk angin. Kalau boleh tadi mintanya tiga minggu ya! Saya kurangi lagi dua minggu, bagaimana? Dua minggu saja, tapi Saudara harus segera harus ke sana bertemu dengan DPRD, nanti dalam waktu dua minggu mudah-mudahan sudah dapat itu konklusinya, maka konklusinya bisa Anda tulis dikirim ke sini disertai tambahan-tambahan bukti tertulis yang ada yang diperlukan, sama juga kepada Termohon, Anda diberi waktu dua minggu untuk menyusun konklusi tertulis disertai—kalau ada—tambahan bukti-bukti, bukti-bukti counter kalau ada, kalau tidak ada itu tidak perlu, yang wajib yang konklusi itu saja, yang tambahan itu sifatnya tambahan, saya kira begitu. 81.KUASA PEMOHON : H. ACHMAD MICHDAN, S.H. Majelis kami minta tiga minggu. 82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, kalau begitu ya sudah, ini Mahkamah ini enak ini minta tiga minggu ya sudah, tiga minggu tapi tidak boleh lebih dari tiga minggu yang berarti dua puluh satu hari, tapi ini paling lambat. Kalau seandainya Saudara sudah mencapai kata sepakat dalam waktu satu minggu asal cepatnya saja, sebab begini ya? Semakin cepat semakin baik, jangan sampai nanti isu ini beredar di masyarakat ini yang namanya komunikasi dari mulut ke mulut itu lebih hebat dampaknya dari televisi. Jadi saya rasa tiga minggu itu batas maksimum, kalau misalnya lebih cepat Anda segera sampaikan di sini supaya kami bisa menentukan tanggal persidangannya dan diharapkan sekali sidang terakhir itu nanti pimpinan 52

DPRD hadir, pimpinan Pemda sebab Anda akan memimpin Poso atau membangun Poso itu seterusnya, jangan sampai nanti Putusan Mahkamah Konstitusi itu atau ketetapan yang didapatkan di Mahkamah Konstitusi itu jadi masalah baru, ini harus menjadi solusi, jadi instrumen untuk menunjang kekompakan supaya Poso bersatu itu. Saya kira demikian, minta tolong sampaikan kepada Gubernur demikian. 83. TERMOHON : DEDE LUBIS,S.H Minta satu kesempatan, Pemohon punya alasan tersendiri untuk tiga minggu, tapi tolong juga dipertimbangkan bahwa kami Termohon utamanya masyarakat Kabupaten Poso yang ada, kami meminta dua minggu seboleh-boleh mungkin, seperti itu mengingat ada situasi yang kami pertimbangkan, terima kasih. 84.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Maka itu tadi saya bilang paling lama tiga minggu, kalau misalnya bisa dicapai satu minggu, ya satu minggu. Kuasa ini harus berembuk dulu dengan Pemohon Prinsipal, ini belum tentu mudah, biarlah kasih kesempatanlah dulu dan sementara itu kami mengharapkan Bapakbapak para tokoh masyarakat bisa membantu juga, jangan dikipas-kipas gara-gara perkara ini. Perkara ini lalu didorong-dorong juga misalnya orang mau menduduki DPRD, nanti dibalas lagi menduduki kantor Bupati ini akan jadi tambah ruwet. Ini konflik elit jangan melibatkan masyarakat dan memang mekanisme hukum itu disediakan untuk menyelesaikan konflik politik, jangan konflik politik dibiarkan sebagai konflik politik, apalagi berkembang menjadi konflik sosial yang sudah punya bibitnya banyak di sana. Jadi mekanisme hukum ini maksudnya untuk menyediakan jalan konstitusional, jalan hukum untuk menyelesaikan masalah politik, saya kira demikian. Baik dengan demikian Saudara-saudara dengan mengucapkan alhamdulillah dan sekaligus bismillah dengan niat untuk menyelesaikan masalah Poso ini secara permanen untuk kemajuan kita semua, kebaikan dan kedamaian kita semua, dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Assalamu’alaikum wr. wb. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

53