MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/M/Kp/VIII/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOOLOGI TAHUN 2005-2009 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa pembangunan Iptek merupakan proses yang berkelanjutan, dan dalam pelaksanaannya bersifat lintas instansi/lembaga melalui koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi; b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Iptek yang berkelanjutan tersebut, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Republik Indonesia, sebagaimana
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005-2009.
PERTAMA
:
Rencana Strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2005-2009 yang selanjutnya disebur RENSTRA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005-2009 sebagaimana terdapat dalam lampiran ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUA
:
Renstra Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 08 Agustus 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
KUSMAYANTO KADIMAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005 - 2009
Jakarta 2006
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Perkembangan sejarah kemanusiaan membuktikan bahwa dari sejak dahulu kala hanya bangsa-bangsa yang dapat menguasai dan memberdayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) lah yang dapat mempertahankan harkat hidup dan harga diri kebangsaan dan kenegaraannya. Penguasaan dan pemberdayaan Riset Iptek mensyaratkan pandangan yang jauh ke depan. Riset Iptek hanya akan dapat dikuasai dan diberdayakan jika aspek-aspek persyaratan
sustainabilitas
rantai-aktifitas
dan
kondusifitas
lingkungan
pertumbuhannya mendukung. Aktifitas Riset Iptek sangat rentan pada jebakan yang dapat memutus seluruh kegiatan jika aktifitas penguasaan tidak menciptakan keterhubungan dengan aktifitas
pemberdayaan.
pemborosan
sumberdaya.
Dan,
pada
Transformasi
gilirannya
menumbuhkan
penguasaan
Riset
Iptek
kesan perlu
diupayakan agar dapat mencapai nilai ambang batas yang dapat memicu dan memacu tumbuhnya kemandirian dalam upaya menciptakan pembaharuan sumber-sumberdaya Riset Iptek secara keseluruhan. Untuk mencapai tingkat itu memang dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabailitas yang dapat “membuktikan” bahwa aktifitas penguasaan dan pemberdayaan Riset Iptek akan memberikan sumbangsih bagi kehidupan bangsa. Pada ranah ini diperlukan penyadaran pada seluruh elemen bahwa eksistensi dan harga diri bangsa ini hanya akan bisa dipertahankan jika Riset Iptek sebagai elemen dasar kehidupan berbangsa di masa depan terkuasai dan dapat diberdayakan. Untuk mencapai tingkat penyadaran pada seluruh elemen masyarakat bangsa, maka persoalan Riset Iptek perlu digeser menjadi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
persoalan politik bangsa. Dalam konteks ini, Soekarno sebagai Presiden pertama menyebutnya sebagai Politik Teknologi. Perkembangan di masa mendatang akan semakin membuktikan bahwa Riset Iptek
akan
merupakan
bagian
yang
tak
terpisahkan
dalam
derap
pembangunan bangsa Indonesia. Beberapa faktor yang dapat disebut sebagai kendala dalam mewujudkan hal tersebut antara lain: rendahnya perhatian pemerintah terhadap Riset Iptek dalam kurun empat tahun terakhir ini, tidak adanya mekanisme intermediasi Riset Iptek, kerangka konsep pembangunan jangka panjang baik sebagai visi maupun kebijakan strategis, dan lemahnya tingkat sinergi berbagai kelembagaan Riset Iptek, sedikitnya produk legislasi dalam kaitannya dengan Riset Iptek. Di dalam berbagai pertemuan internasional maupun pada tingkat regional sangat diakui bahwa peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong Iptek menjadi pilar pembangunan nasional. Peran “key driver” di dalam mempertahankan dan memfasilitasi keterhubungan antara riset dan inovasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: insentif (fiskal maupun penelitian), pendorong “purchasing power” bagi produk-produk riset di dalam negeri, pemberi “seed funding” dan fasilitator proses “spinning-off”. Oleh karenanya, penting peran Iptek dalam penumbuhan keunggulan kompetitif, ditujukan pada, paling tidak ada tiga hal: (1) penumbuhan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan negara bangsa (resource advantage), (2) penguatan rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk dalam negeri meningkat ditopang oleh hasil penelitian anak bangsa yang mampu berdaya saing di pasar global (positional advantage) dan dapat meningkatkan pendapatan negara, (3) upaya untuk mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar bangsa, sehingga secara berkelanjutan memperbaharui sumber-sumber
keunggulan bangsa (regenerating advantage). 1.2.
Landasan
Beberapa referensi yang melandasi kebijakan pembangunan di bidang Iptek secara ringkas mengamanatkan beberapa hal sebagai berikut : UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5 Iptek merupakan salah satu amanah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Amandemen 4 pada pasal 31 ayat 5 menyatakan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas P3 IPTEK) Agar usaha-usaha pengembangan Iptek lebih efektif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, menghasilkan kemanfaatan yang nyata, serta tidak hanya terpusat di daerah-daerah tertentu, maka telah di sahkan Undangundang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 IPTEK). Tujuan undang-undang ini adalah membentuk kerangka hukum yang diperlukan untuk menanamkan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa perkembangan kemampuan Iptek hanya dapat terjadi secara berkelanjutan apabila semua elemen sistem nasional Iptek dapat tumbuh dengan baik dan berinteraksi membentuk jaringan yang memungkinkan terjadi pendayagunaan sumber daya Iptek secara lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu perkembangan kemampuan Iptek tidak dapat hanya dibebankan kepada para pelaku
pendidikan dan pelaku Litbang, namun juga merupakan tanggung jawab Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai melalui undangundang No. 18/2002 adalah :
Membentuk kerangka hukum bagi perkembangan tatanan kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan Iptek.
Membangun kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat, khususnya dunia usaha, dalam memperkuat sistem nasional Iptek, sehingga akan terbentuk kemampuan yang berakar dikalangan masyarakat dan dapat secara nyata mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan peradaban
bangsa,
serta
memperkuat
posisi
negara
kita
dalam
perkembangan global.
Meletakkan rambu-rambu tentang hak dan kewajiban yang dapat menjamin
perimbangan
antara
perlunya
perlindungan
kepentingan
perorangan dan badan usaha dalam melakukan upaya di bidang Iptek, dengan perlunya jaminan bahwa kepentingan perorangan dan badan usaha tersebut harus merupakan bagian dari kepentingan masyarakat luas.
Memberikan
landasan
hukum
bagi
pemerintah
untuk
membentuk
lingkungan yang kompetitif, memacu perkembangan dan sinergi elemenelemen sistem nasional Iptek, serta mengatasi berbagai bentuk hambatan dan kesenjangan yang tidak dapat diatasi secara sendiri-sendiri oleh setiap elemennya. Untuk segera mengefektifkan UU No. 18/2002 tersebut saat ini sedang dipersiapkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang akan memberikan dasardasar operasionalisasi kegiatan Iptek yaitu : 1. Penggunaan Pendapatan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dari Hasil Alih Teknologi dan Jasa Pelayanan Iptek;
2. Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, dan Orang Asing dalam melakukan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek di Indonesia; 3. Perizinan untuk Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi; 4. Alokasi Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Produksi serta Kemitraan dengan Lembaga Litbang. Arah kebijakan Peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi difokuskan pada enam bidang prioritas yaitu : (i) pembangunan ketahanan pangan, (ii) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (iii)
pengembangan
teknologi
dan
manajemen
transportasi,
(iv)
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (v) pengembangan teknologi pertahanan, dan (vi) pengembangan teknologi kesehatan dan obatobatan; yang dijabarkan ke dalam program-porgram pembangunan sebagai berikut : 1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahun dan Teknologi Sistem Produksi Inpres No.4 tahun 2003 Kebijaksanaan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek), berfungsi sebagai pedoman nasional dalam implementasi program riset dan perakitan teknologi di semua sektor. Jakstranas Iptek diformulasikan guna memfasilitasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Iptek dalam pola kemitraan antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pengguna Iptek, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jakstranas Iptek menggariskan bahwa Tujuan Strategis Pembangunan Iptek ditujukan sebagai landasan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program, seperti dibawah ini : 1. Pemberdayaan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan: Memperkuat dan meningkatkan keefektifan dukungan iptek untuk mendukung upaya mengatasi dampak krisis serta memanfaatkan peluang yang terbuka untuk memulihkan kegiatan ekonomi nasional; serta meningkatkan insentif bagi industri, dunia usaha dan masyarakat di pusat dan
daerah untuk
memperkuat sistem produksi nasional secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Pemantapan Tatanan Sosial Politik : mengkaji kelemahan struktural dan kelembagaan yang perlu dalam rangka mengurangi dampak kesenjangan sosial politik serta mendukung upaya kesetaraan jender dalam suasana harmonis untuk memperkokoh landasan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 3. Reposisi Kelembagaan Iptek : Memfungsikan lembaga iptek agar dapat memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. 4. Pembentukan Kemandirian dan Keunggulan: Meningkatkan daya serap kemajuan iptek dan menumbuh-kembangkan kemampuan inovasi sebagai landasan
pembentukan
kemandirian
dan
keunggulan
iptek
yang
menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak atas kekayaan intelektual. 5. Penyelarasan dengan Perkembangan Global: Menyediakan dukungan iptek untuk
meningkatkan
perkembangan global. 1.3.
Tujuan Renstra
kompatibilitas
pembangunan
nasional
dengan
Menjadi panduan dan arah kegiatan bagi segenap unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam menyusun dan melaksanakan program-program secara terpadu dan komprehensif dalam rangka peningkatan peran Kemenneg. Ristek di masa yang akan datang. Sebagai instrumen dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengukuran kinerja Kementerian Negra Riset dan Teknologi baik dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) maupun peningkatan pengawasan internal. 1.4.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan Renstra mencakup latar belakang, landasan (referensi dasar kebijakan Iptek), analisis faktor internal dan eksternal, tantangan dan peluang, tupoksi, visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 2.1.
Perkembangan Lingkungan Strategis
Adanya tuntutan perubahan yakni bergesernya peran pemerintah dari pelaku utama menjadi fasilitator dalam pembangunan di bidang Iptek. Hal itu berarti, peran pemerintah lebih diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman, serta menekankan pada upaya-upaya yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan inovasi dan difusi teknologi, terutama untuk dunia usaha, dengan memperbesar masukan, mengayomi penjalinan kemitraan, memodali pencetusan pengetahuan baru, memperlancar arus informasi, menyediakan kemudahan dan apabila diperlukan akan menata rambu-rambu. Sekalipun hal ini merupakan aspirasi yang sudah lama dicetuskan dari pihak pemerintah namun dorongan perubahan kali ini adalah akibat dari meningkatnya tuntutan terhadap transparansi pemerintahan serta semakin terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembiayaan di bidang Iptek. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah perlunya pendekatan kebijakan baru, yang
lebih
banyak
memperbesar
menerapkan
masukan,
skema-skema
mengayomi
penjalinan
insentif
yang
kemitraan,
dapat
memodali
pencetusan pengetahuan baru dan memperlancar arus informasi, serta menyediakan kemudahan, di samping instrumen anggaran untuk membiayai penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Semangat Reformasi Semangat
reformasi
dapat
dijadikan
momentum
yang
tepat
untuk
mengadakan perubahan mendasar di segala bidang, termasuk dalam upaya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Iptek.
Penerapan Otonomi Daerah Penerapan undang-undang tentang otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya. Hal ini tidak hanya membuka kesempatan luas bagi pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Iptek, tetapi juga dapat mendorong perkembangan kelembagaan Iptek di daerah serta menumbuhkan jaringan Iptek yang lebih merata di seluruh wilayah nusantara. Perkembangan Iptek Kepesatan kemajuan iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan Iptek yang bisa didayagunakan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi, industri dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia (lihat Lampiran A untuk beberapa bidang pilihan utama di berbagai negara). Kecenderungan global perkembangan Iptek perlu secara terus menerus dipantau dan diantisipasi melalui teknik-teknik pengkajian, pemantauan dan peramalan teknologi. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia dapat menyeleksi, mengadaptasi, dan memfokuskan program-program Iptek dalam rangka penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Meningkatnya Tuntutan Konsumen Dengan terbukanya sumber informasi modern, masyarakat Indonesia telah dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di luar negaranya. Sebagai akibatnya tuntutan untuk dapat menikmati barang dan jasa yang diproduksi dengan teknologi modern ikut pula meningkat. Disamping itu dorongan
liberalisasi sistem perdagangan telah menciptakan insentif pasar bagi pendayagunaan kemajuan teknologi untuk memperbaiki QCD (Quality, Cost & Delivery) kegiatan produksi dengan nilai tambah optimum. 2.2.
Lingkungan Internal a.
Kekuatan :
Visi dan misi yang jelas;
Jumlah
SDM,
anggaran,
sarana
dan
prasarana
yang
mendukung kewenangan merumuskan kebijakan bidang riset Iptek;
Kewenangan perumusan kebijakan bidang riset Iptek;
Kewenangan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di lingkungan riset dan Teknologi;
b.
Kewenangan koordinasi kebijakan pelaksanaan pengawasan;
Komitmen dan kemauan politik pimpinan.
Kelemahan :
Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan di bidang riset Iptek;
Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas;
Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan kebijakan;
Belum
lengkapnya
prosedur
operasi
Operating Procedure);
2.3.
Belum optimalnya perumusan kebijakan;
Lemahnya pelaksanaan koordinasi.
Lingkungan Eksternal
baku
(Standard
a.
Peluang :
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
2004-2009;
Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
Tuntutan kebutuhan adanya sistem inovasi Iptek;
Kerjasama Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan LPND di lingkungan riset dan teknologi.
Tuntutan kebijakan di bidang riset Iptek;
Dukungan
kerjasama
dengan
berbagai
pihak
(lembaga
penelitian dan pengembangan (Litbang), masyarakat dan dunia usaha) dalam negeri dan luar negeri. b.
Ancaman :
Lemahnya
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pengembangan, pengusaan dan penerapan Iptek;
Rendahnya kemampuan SDM Iptek;
Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
2.4.
Tantangan
Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Kemenneg Ristek) merupakan unsur pemerintah
yang
memiliki
fungsi
utama
merumuskan
kebijakan
dan
mengkoordinasikan program-program pembangunan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Riset Iptek). Keberhasilan Kemenneg Ristek diukur dari kemampuannya dalam membentuk iklim dan meningkatkan program-program
yang memungkinkan setiap elemen yang terkait dengan kegiatan Riset Iptek berkembang
dan
berinteraksi
secara
produktif
untuk
mempercepat
pelaksanaan pembangunan melalui produk-produk kebijakan dan aktifitas koordinasi. Sesuai dengan UU No. 18/2002, stakeholders Kemenneg Ristek adalah masyarakat pelaksana dan pengguna Riset Iptek baik yang berada di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan, pendidikan tinggi, dunia usaha/industri, dan lembaga pendukung termasuk pemerintah daerah. Keempat lembaga Iptek tersebut perlu diupayakan agar secara sinergis mampu mendorong percepatan perubahan dalam masyarakat terutama dalam kaitannya dengan penerimaan Iptek sebagai mind-set bangsa. Dalam era globalisasi maka mekanisme pasar menjadi dasar pengaturan berbagai aspek hubungan antar bangsa. Dalam hal ini, kemampuan inovasi dan mendifusikan hasil-hasil Riset Iptek merupakan aset yang sangat berharga ketimbang pemilikan sumber daya alam yang berlimpah. Perkembangan teknologi
informasi
yang
mendasari
perkembangan
global
tersebut
memunculkan berbagai isu, antara lain: bentuk kerjasama antara pelaku Iptek, pengguna Iptek dan pembuat kebijakan harus difasilitasi, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan kebebasan dalam mengakses informasi yang dihasilkan oleh aktifitas Riset Iptek. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan Riset Iptek merupakan salah satu faktor penyebab dangkalnya struktur kegiatan produksi dan tingginya terhadap ketergantungan impor, yang berakibat rapuhnya perekonomian nasional. Kompleksitas persoalan semakin rumit mengingat terbatasnya anggaran dan cepatnya laju perkembangan Iptek. Terlebih lagi di dalam kaitannya dengan laju perkembangan Iptek yang
membutuhkan fasilitas penelitian dan pengembangan. Tantangan tersebut meningkatkan ketergantungan dalam sistem inovasi dan memerlukan adanya suatu arah yang jelas bagaimana Iptek dapat menunjang pertumbuhan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu pada umumnya pelaku ekonomi nasional belum terdorong untuk
melakukan
investasi
yang
bermakna
untuk
mengakumulasikan
kemampuan Riset Iptek bagi pembentukan kemandirian dan keunggulan bangsa.
Sering
hal
itu
terkait
dengan
ketidaktersediaan
mekanisme
intermediasi baik dalam bentuk kebijakan, insentif maupun kelembagaan yang menjembatani antara riset dan inovasi. Oleh karenanya, secara makro orientasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kemenneg Ristek perlu mempertimbangkan unsur-unsur: teknologi, modal, informasi dan birokrasi. Lebih jauh lagi, dapat dicatat pula keengganan pihak praktisi untuk mengalokasikan pendanaan litbang. Investasi pemerintah di bidang Riptek sampai saat ini pada umumnya belum dirasakan
manfaatnya
secara
nyata
bagi
pelaku
ekonomi
yang
mentransformasi kemampuan Riset Iptek ke dalam berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa. 2.5.
Peluang
Disadari
bahwa
pemerintah
terutama
di
negara-negara
berkembang
merupakan unsur utama dalam mendorong dan meningkatkan keterhubungan antara penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan inovasi untuk dunia usaha/industri dan masyarakat. Fasilitasi pemerintah dapat berupa: peraturan, regulasi, kebijakan, jaminan pembelian, insentif, dlsb.
Saat ini aktifitas Riptek telah mempunyai dasar konstitusional yang cukup kokoh di dalam UUD’45 Pasal 31 Ayat 5 berkaitan dengan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tingkat perundang-undangan yang lebih rendah telah dikeluarkan pula UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Presiden melalui INPRES No. 4/2003 telah pula menginstruksikan agar Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Landasan konstitusional dan
hukum
seperti tersebut
di atas diperlukan
untuk
memperkuat langkah-langkah pembangunan di bidang Riset Iptek. Memang, perlu disadari pula bahwa Kemenneg Ristek belum sepenuhnya berperan selaku arsitek kebijakan Riset Iptek nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Perhatian Kemenneg Ristek masih terfokus pada program-program Riset Iptek yang dibiayai oleh pemerintah dan kurang memperhatikan instrumen insentif yang diperlukan untuk membentuk iklim dan suasana yang kondusif bagi para pelaku Riset Iptek. Masih lemahnya kelembagaan sistem nasional inovasi, memperlemah determinasi aktifitas Riset Iptek ke dalam skala ekonomi. Kelompok kerja regional seperti APEC, ASEAN dan NAM banyak sekali memberi perhatian tentang lemahnya mekanisme intermediasi di negara-negara anggotanya. ”Science and Technology Intermediary Mechanism (STIM)” ini dirasakan sangat penting oleh negara-negara tersebut dengan pertimbangan : Di dalam era globalisasi dan knowledge based economy, penyebab terjadinya kegagalan tidak diperolehnya dukungan program-program kegiatan Iptek di suatu negara pada umumnya terletak pada ketidakmampuan masyarakat Iptek (policy makers dan peneliti) mengartikulasikan hasil-hasil kegiatan Iptek ke dalam aktifitas berskala nilai ekonomi;
Aktifitas penelitian, pengembangan dan rekayasa serta komersialisasi ternyata bukan tahap yang mudah untuk dilalui karena munculnya fenomena death
valley. Fenomena ini terjadi karena seringnya terjadi kemandekan ketika aktifitas penelitian hanya berhenti pada laporan dan tidak berdampak pada di sisi komersial atau pemanfaatan lanjut (sustain); a. Di sepakati bahwa fungsi utama STIM di suatu negara: i.
Transformer – dalam konteks komersialisasi dan produktivitas;
ii. Catalyst
or
enzyme
–
mendorong
dan
mempercepat
proses
pengembangan; iii.
Impartial assessor or evaluator – melakukan kajian yang tidak memihak, teliti dan adil;
iv.
Productivity Enhancer – meningkatkan produktifitas agar produk Iptek dapat dipasarkan secara efektif; Market
v.
Enabler
–
mengembangkan
platform
agar
terjadi
transaksi; vi.
Agar industri melakukan R&D
vii.
Cluster Builder – mendorong agar tumbuh kluster yang menggabungkan: jaringan industri, pakar, perusahaan dan lembaga penelitian yang terkait.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, diharapkan oleh berbagai pihak agar lebih proaktif mengambil prakarsa yang dapat
menstimulasi
perkembangan
dan
meningkatkan
efektifitas
pendayagunaan sumberdaya Riset Iptek. Berbagai prakarsa yang dilakukan oleh Kemenneg Ristek, dalam sistem insentif seperti Insentif Penelitian Dasar, Insentif Penelitian Terapan, Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan
Teknologi, Insentif Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS), Insentif Peningkatan Inovasi dan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Untuk itu Kemenneg Ristek perlu memiliki SDM dan Sistem Kerja yang lebih memadai untuk menganalisis perkembangan Riset Iptek, dinamika masyarakat serta merumuskan kebijakan Riset Iptek yang selaras dengan dinamika masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada. Sehingga kesepakatan pimpinan Kemenneg Ristek yang telah terbentuk tentang berbagai aspek keberhasilan yang mendasar, dapat ditindaklanjuti secara efektif. 2.6.
Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Kementerian Negara Riset dan Teknologi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Kementerian Negara Riset dan eknologi, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT
Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman terwujudnya visi dan misi. Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil
analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah : 1.Peningkatan profesionalisme SDM Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 2.Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 3.Peningkatan kinerja organisasi; 4.Peningkatan perumusan kebijakan Iptek dan sosialisasinya. Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut : 1.
Adanya pembinaan dan pengembangan SDM Kementerian Negara Riset dan Teknologi agar menjadi profesional;
2.
Dukungan sumber daya yang memadai;
3.
Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard
operating procedure) yang mendukung kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 4.
Adanya perumusan dan penerapan kebijakan riset Iptek yang konsisten.
BAB III VISI DAN MISI 3.1.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
b.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.
Pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi
tanggungjawabnya; d.
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e.
Penyampai laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
3.2.1.
Visi
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan kemampuan Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
Visi Kementerian Negara Riset dan Teknologi dirumuskan sebagai berikut : Menjadi lembaga yang efektif untuk mewujudkan Iptek sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa. 3.2.2.
Misi
Untuk mencapai visi tersebut diatas, ditetapkan misi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menetapkan arah, prioritas utama dan kebijakan bagi perkembangan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi: 2. Meningkatkan efektivitas koordinasi lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) dengan dunia usaha dan masyarakat 3. Mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Mengembangkan sistem inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. 3.4.
Nilai-nilai
Sesuai karakteristik tugas dan kegiatan yang dilaksanakan, maka nilai-nilai kehidupan organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang harus dikembangkan, adalah : 1. Visionary (berpandangan jauh kedepan) Pembangunan Iptek senantiasa dimaksudkan untuk memberikan solusi yang bersifat strategis atau jangka panjang, menyeluruh dan holistik (atau kait mengait). Pembangunan Iptek akan diupayakan untuk tidak bersifat sektoral dan hanya memberikan implikasi yang terbatas. Lebih
lanjut visionary juga berarti bahwa pembangunan Iptek dimasa kini akan diupayakan sebagai solusi taktis di masa kini sekaligus
bagian
integral dari solusi permasalahan dimasa depan. Atau dengan kata lain solusi pembangunan Iptek di masa kini jangan sampai menjadi sumber permasalahan baru di masa datang. 2. Accountable (dapat dipertanggung jawabkan) Hal ini berarti bahwa seluruh denyut nadi pembangunan Iptek berikut seluruh aspek di dalamnya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak. Pertanggungjawaban disini tidak hanya terbatas pada aspek finansial (seperti anggaran pembangunan Iptek) akan tetapi lebih dari itu, pertanggungjawaban disini mencakup aspek moralitas, dampak lingkungan, dampak budaya, dampak sosio-kemasyarakatan, dampak politis dan dampak ekonomis pada pembangunan nasional. 3. Excellent (prima) Kata ini dapat diartikulasikan sebagai terbaik, yang terbaik atau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pembangunan Iptek yang
excellent dapat diartikan bahwa keseluruhan tahapan pembangunan Iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan implikasinya pada masyarakat maupun bangsa ini, harus yang terbaik. Pembangunan Iptek, terutama perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya tidak boleh berkesan serampangan, akan tetapi harus berlandaskan pada tataran yang terbaik (excellent platform) guna memberikan hasil yang sempurna. 4. Innovative (inovatif) Kata inovatif berasal dari bahasa Latin ‘innovare’ yang artinya temuan baru. Nilai luhur Inovatif dalam pembangunan Iptek berarti bahwa pembangunan Iptek senantiasa berorientasi pada segala sesuatu yang
baru, mulai dari konteks upaya untuk perolehan temuan-temuan baru sampai dengan upaya untuk menginduksikan proses pembaharuan dalam dinamika kehidupan masyarakat, tentunya pembaharuan yang dimaksud di sini adalah dalam tataran yang positif dan bertanggung jawab. Lebih lanjut inovatif juga berarti bahwa pembangunan Iptek memberikan apresiasi yang tinggi pada segala bentuk upaya untuk memproduksi inovasi-inovasi baru serta segala aktifitas inovatif untuk meningkatkan produktifitas. 3.5.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Negara Riset dan Teknologi seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan strategis ( strategic goals ) organisasi. Tujuan
strategis
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan
visi
misi
organisasi.
Untuk
itu,
agar
dapat
diukur
keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis
yang
ditetapkan
akan
memiliki
indikator
kinerja
( performance indicator ) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Memberikan arah program penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; 2. Meningkatkan kemitraan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) dengan dunia usaha dan masyarakat; 3. Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
lembaga
penelitian,
pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Meningkatkan sistem inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
Sedangkan sasaran strategis merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dlam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan strategis. Sasaran strategis Kementerian Negara Riset dan teknologi, adalah : 1. Meningkatnya kemampuan dan penemuan baru dalam dalam penguasaan, pemanfaatan dan pemajauan Iptek; 2. Meningkatnya sinergi, kerjasama, jejaring antar lembaga, komunitas dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mobilitas sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menguatnya kompetensi inti lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk nasional.
BAB IV STRATEGI PENCAPAIAN (KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, maka strategi organisasi yang dikembangkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan tertentu merupakan kumpulan keputusan untuk menentukan
bagaimana
strategi
dilaksanakan,
dan
mengatur
suatu
mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. 4.1.
Kebijakan
Secara umum, kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi mencakup kebijakan utama dan kebijakan operasional. Kebijakan utama Kementerian Negara Riset dan Teknologi diarahkan untuk peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi : Penetapan kebijakan bidang prioritas, Roadmapping, Komersialisasi, Apresiasi,
Resource Sharing, Sistem insentif, Pengembangan Open Source, Peningkatan Kandungan Local (Local Content). Sedangkan kebijakan operasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, pengelolaan sumber daya organisasi (sarana dan prasarana), keuangan (penggunaan sumber dana), SDM (personalia) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan utama.
4.2.
Program dan Kegiatan
Sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi tang telah disebutkan diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, maka ditetapkan serangkaian program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tujuan program ini adalah meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Riset Dasar. b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Program Utama Ristek (Fokus Program). c. Penyusunan
dan
Penyelengaraan
Kebijakan
Pengukuran,
Standardisasi, Pengujian dan Mutu. d. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Iptek Tepat Guna. e. Penyusunan dan Penyelenggaran Kebijakan Dukungan Iptek Untuk Kebijakan Pemerintah. f. Insentif Penelitian Dasar. g. Insentif Penelitian Terapan. 2.
Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tujuan program ini adalah mendorong proses diseminasi hasil litbang serta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Diseminasi Hasil Litbang. b. Penyusunan
dan
Penyelenggaraan
Kebijakan
Kemitraan
dan
Jaringan Kelembagaan Iptek. c. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pembudayaan Iptek. d. Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Teknologi. e. Penyusunan dan Penyelenggaraan Pendukung Kebijakan Difusi dan Pemanfaatan Teknologi. 3.
Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga iptek dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan
dan
Penyelenggaraan
Kebijakan
Revitalisasi
Kelembagaan Iptek. b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan serta Pengelolaan & Pengembangan Pusat-Pusat Iptek. c. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Manajemen Iptek Terpadu. d. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Insentif dan Pembiayaan Iptek.
e. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Partisipasi Profesi Ilmiah Dalam Perumusan Iptek. f. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Insentif dan Pembiayaan Iptek. g. Insentif Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) 4.
Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi Tujuan program ini adalah mendorong peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta peningkatan sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Iptek Untuk Dunia Usaha. b. Penyusunan
dan
Penyelenggaraan
Kebijakan
Pengembangan
Technopreneur. c. Penyusunan
dan
Penyelenggaraan
Kebijakan
Peningkatan
Kemampuan IKMK Berbasis Teknologi. d. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pelayanan Jasa Iptek. Insentif Peningkatan Inovasi dan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. e. Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Proses Transformasi Industri.
5.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara
Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Sedangkan sasaran program
adalah
tersedianya
sarana
dan
prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit kerja. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian b. Pemberdayaan orsos/lsm dan organisasi profesi c. Pengumpulan, pengembangan informasi data dan statistik d. Pembinaan, perancangan, harmonisasi, kerjasama & publikasi, litigasi & fasilitasi perancangan Perda perUU e. Penyelenggaraan
pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas
pemerintah pusat dan daerah f. Peningkatan arus informasi antar lembaga negara dan pemerintah pusat g. Pengembangan sistem h. Pengadaan peralatan perlengkapan gedung i. Pengadaan kendaraan berat/alat besar j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan k. Kajian manajemen kebijaksanaan dan pelayanan l. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran m. Pengelolaan keuangan negara n. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi o. Perencanaan dan penyusunan program p. Peningkatan pengawasan barang beredar q. Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan r. Penyelenggaraan diklat aparatur negara s. Peningkatan kapasitas manajemen sarana dan prasarana aparatur negara
t. Pembinaan informasi publik 6.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas, jumlah dan kompetensi serta distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pemerintahan. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penting seperti penyusunan kebijakan dan berbagai peraturan perundangundangan dalam rangka meningkatkan remunerasi, kinerja dan pengelolaan SDM aparatur, penyusunan kajian dan pedoman dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan budaya kerja aparatur. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian
7.
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan
kepemerintahan.
Sedangkan
sasaran
program
ini
adalah
terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen dengan lancar. Kegiatan yang dilakukan meliputi :
a. Peningkatan
Manajemen,
Perangkat
Hukum
Profesionalisme
Sumberdaya Manusia dan Sarana b. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tatausaha,
rumah
tangga,
dan
pengolahan perlengkapan departemen c. Penyelenggaraan dan Pengkorordinasian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri d. Administrasi Umum e. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara yang Berasal Dari APBN dan APBD f. Pembinaan Pendapat Umum dan Koordinasi Humas-Humas antar Departemen/Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara g. Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan h. Pemantauan dan Evaluasi i. Pengembangan Sistem Informasi j. Pembinaan Administrasi dan Pengolahan Keuangan k. Perencanaan Program, Rencana Kerja dan Anggaran l. Penyusunan dan Penyelenggaran Kebudayaan Iptek m. Penyusunan dan Pengembangan Indikator dan Statistik Iptek Nasional n. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Iptek
8.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur dalam kerangka mewujudkan kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya sistem pengawasan
yang efektif serta mewujudkan aparatur yang akuntabel di lingkungan instansi pemerintah. Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan program ini antara lain adalah penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, pelaksanaan koordinasi pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi, penyusunan berbagai pedoman yang diperlukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi
pemerintah
serta
melakukan
evaluasi
dalam
rangka
meningkatkan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a. Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Keuangan Negara
BAB V PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Riset dan Teknologi tahun 2005 - 2009 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dokumen rencana strategis tersebut memuat visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT). Rencana strategis ini merupakan langkah
awal
untuk
melakukan
pengukuran
kinerja
dan
pelaporan
akuntabilitas kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
Dokumen rencana strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi tahun 2005 - 2009 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan transformasi iptek sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi: Penetapan kebijakan bidang prioritas, Roadmapping, Komersialisasi, Apresiasi, Resource
Sharing,
Sistem
insentif,
Pengembangan
Open
Source,
Peningkatan
Kandungan Local (Local Content), serta kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, pengelolaan sumber daya organisasi (sarana dan prasarana), keuangan (penggunaan sumber dana), SDM (personalia) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan utama.
Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, transformasi penguasaan riset Iptek perlu diupayakan agar dapat mencapai nilai ambang batas yang dapat memicu dan
memacu
tumbuhnya
kemandirian
dalam
upaya
menciptakan
pembaharuan sumber-sumber daya riset Iptek secara keseluruhan. Untuk mencapai tingkat itu memang dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang dapat “membuktikan” bahwa aktifitas penguasaan dan pemberdayaan riset Iptek akan memberikan sumbangsih bagi kehidupan bangsa.
