PERIZINAN PENELITIAN ASING DI INDONESIA (PP 41/ 2006) Mekanisme Perizinan Peneliti Asing Denpasar, 22 September 2016
SEKRETARIAT TKPIPA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN DIKTI
Kebesaran dan Kedaulatan Indonesia
DARATAN
:
± 1.900.000 km²
LAUT
:
± 5.800.000 km²
JUMLAH PULAU
:
± 17.480
YANG BERNAMA
:
± 5.707
GARIS PANTAI
:
± 95.181 km (Ke empat Terpanjang)
± 92 PULAU TERLUAR (BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)
Produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas: • kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), • kakao (no. 2), • timah (no. 2), • nikel (cadangan no. 4) • bauksit (cadangan no. 7) • komoditas unggulan lainnya: besi baja, tembaga, karet dan perikanan.
Alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu: • Selat Malaka (merupakan SLoC), • Selat Sunda (ALKI 1), • Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan • Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya
Indonesia merupakan “Laboratorium Alam “ Geologi • Klimatologi • Bencana alam: gempa bumi, tsunami, badai (iklim) • Biodiversity • Biology (marine biology, Zoology, primatology) • Kehutanan/ Konservasi • Kelautan • Ekologi • Geografi • Kesehatan • Antropologi • Sosial • Agama •
Alasan Perizinan Penelitian •
• •
•
→
→
Pengembangan Iptek harus didukung oleh penelitian Persaingan penguasaan Iptek semakin ketat Penelitian lintas negara semakin banyak (globalisasi) Minat peneliti asing ke Indonesia semakin meningkat (keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bencana alam, sosial budaya) Pengendalian atas SDA dan keamanan Nasional Perlu pengaturan perizinan bagi peneliti asing
Kemanfaatan Penelitian Asing •
•
•
Peningkatan Kerjasama Internasional khususnya bidang Iptek → Pertukaran data dan informasi iptek → Peningkatan kemampuan dan pengalaman peneliti Indonesia -> transfer teknologi. Peningkatan peran Indonesia dalam penanganan isu-isu global Peningkatan Capacity Building: misal studentship, lectureship, pembentukan Research Centre, pelatihan untuk penduduk lokal, dsb
1)
Dasar Hukum
2)
3)
4)
Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Pasal 17
Pembentukan Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
Perundang-Undangan Terkait •
• •
•
UU Keimigrasian dan turunannya: – UU no. 06/2011) – PP no. 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan – Permenkumham no 27/2014 tentang izin Tinggal – Peraturan Dirjen Imigrasi no. F434.IZ.0.1.10/2006 UU no. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI Permendagri no. 49/ 2010 tentang Pengawasan Orang Asing di Daerah PP No 9 of 2014 tentang Pelaksanaan UU No 9 / 2014 tentang Informasi Geospacial
Perundang-Undangan Terkait •
• • •
•
UU no 11 of 2013 tentang Ratifikasi Nagoya Protocol tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian yang adil dan seimbang t Terhadap Keuntungan yang Ditimbulkan dari Pemanfaatannya terhadap CBD UU no. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi CBD UU No.4/2006 tentang Ratifikasi International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture PP No 8/1999 tentang Pemanffatan TSL
ASPEK PENILAIAN PERIZINAN • • • • • • • • • •
Kemanfaatan Iptek Hubungan Luar Negeri Kelestarian Lingkungan Hidup Politik Pertahanan & Keamanan Sosial Budaya Agama Ekonomi Komposisi peneliti Asing dan Ind
Kelengkapan Dokumen Permohonan 1 Surat permohonan untuk melakukan penelitian di Indonesia, ditujukan kepada SESMEN RISTEK 2 Surat Rekomendasi dari Perwakilan RI 3 Proposal Penelitian 4 Daftar Riwayat Hidup Peneliti 5 Surat Rekomendasi dari Profesor/ Peneliti Senior & Instansi asal peneliti 6 Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja di Indonesia 7 Surat Rekomendasi dari Lembaga Penjamin di Indonesia 8 Surat Keterangan Jaminan Biaya Riset 9 Surat Keterangan Sehat
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (Pra Kedatangan Di Indonesia) RISTEKDIKTI Pemohon Izin Dokumen Aplikasi Riset
On Line
Sekretariat TKPIPA Rapat TKPIPA Data Permohonan Izin Penelitian
KBRI/KJRI Rekomendasi
Update Data Permohonan Pemberitahuan ke Pemohon
Siap Masuk ke Indonesia
Permohonan Otorisasi VISA VISA No 315
Salinan Teleks Otorisasi Visa
Ditolak
Disetujui
Ditjen Imigrasi
Teleks Otorisasi Visa
Waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan izin penelitian paling lama 2 minggu terhitung sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi semua persyaratan sedangkan proses penerbitan otorisasi visa paling lama 10 hari kerja terhitung sejak data diinput
Anggota Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)
Jangka Waktu Izin dan Perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masingmasing jangka waktu paling lama 12 bulan
Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3); diajukan selambatnya 30 hari sebelumnya
Persyaratan Permohonan Perpanjangan •
• • •
•
Surat permohonan disertai alasan mengapa harus diperpanjang Proposal Perpanjangan Laporan Kemajuan Penelitian Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja Sbg persetujuan permohonan Perpanjangan Kajian /Evaluasi singkat dari Mitra ttg penelitian yg telah dilakukan
Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan di Indonesia Aktivitas Pemohon (peneliti) yg telah disetujui datang ke Indonesia; melapor ke Ristek
Pemohon
RISTEK
Pelaksana POLRI
Kantor Lain
Output
Pembayaran biaya izin penelitian sesuai jabatan dan status pemohon
passpor, arrival card, pass foto, formulir
Penerbitan surat izin Peneliti (SIP) dan surat pengantar untuk melapor ke Mabes POLRI/ Mapolda, Kantor Imigrasi lokal, Kemendagri, dan PHKA
Penelitii Asing lapor ke Mabes POLRI
SIP
1 hari
Menerima SKJ dari Mabes POLRI
1 hari
Peneliti Asing lapor ke Kantor Imigrasi lokal, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri Memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi, dan SPP dari Kantor Kemdagri
SIP
3-10 hari
Surat Keterangan Jalan (SKJ) KITAS
1 hari
SPP (pusat)
Peneliti Asing melaporkan diri ke Kantor Kepolisian Daerah
SIP
7-14 hari
SKLD
Jika akan memasuki kawasan Konservasi, Peneliti Asing melapor ke Kantor PHKA
SIP
7-14 hari
Simaksi
Peneliti Asing melapor ke Kantor Kesbang Linmas, membawa SPP
SIP, SPP (pusat)
7 hari
SPP (daerah)
Siap untuk melakukan penelitian
Ditjen Imigrasi
Mutu Baku Kelengkapan Waktu
24 jam
bukti pembayaran SIP, Surat Pengantar lainnya
DIHAPUS SEJAK JANUARI 2014
Dalam praktek, total waktu dpt mencapai 4 minggu
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja Lembaga Penjamin Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9) Mitra Kerja Lembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja (cont..) Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2)
Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15 Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16 Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17
MITRA KERJA •
Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa: – – –
•
Peran: – –
•
Pemerintah/ Swasta Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta Lembaga Ilmiah lainnya
Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian
Wajib – – –
menunjuk pendamping untuk bersama-sama melakukan penelitian di lapangan melaporkan kepulangan Peneliti Asing kepada RISTEK membuat perjanjian (MoU) dan MTA yang mengatur sharing data atau HKI
Kewajiban Peneliti Asing
Pemantauan - Pelaporan •
Pasal 19 PP 41/2006: •
•
Pasal 2 (2) Permen 8/2007: •
•
Perguruan Tinggi asing, lembaga litbang asing, BU asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala Laporan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian.
Pasal 4 Permen 8/2007 : •
Laporan terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir hasil pelaksanaan litbang
Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: a) teguran lisan; b)teguran tertulis; c) pemberhentian sementara kegiatan; d)pembatalan dan/atau pencabutan izin. Sanksi pembatalan dan/ atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat (3) Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundangundangan – Pasal 25
Material Transfer Agreement
Material Transfer Agreement PeraturanMenteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, materi biologi dan muatan informasinya Keputusan Menteri kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang pendoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan; Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang pendoman penyusunan perjanjian pengalihan material (MTA) Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Materiak di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Total Number of Foreign Researches that were granted for Permit
Top 10 Bidang Penelitian yang Diminati Peneliti Asing 2014
Top 10 of Field Study 2015
Top 10 Mitra Kerja Peneliti Asing 2014
Top 10 Negara Asal Peneliti Asing 2014
Top 10 Daerah Penelitian 2014
TN Gunung Palung: primatology Suaq Balimbing; primatology
CIMTROP, Sebangau; Ecology/ Forestry Joloi River: Biology Bukit Raya Expedition: Botany
TN Kutai; Zoology
TN Danau Sentarum: Ecology, Health
Coral Reef: Nantu: Ecology Donggala; Poso: Oceanography Forestry TN Bantimurung; Konserv. Lindu, Lore: primatology primatology, AgroEcology
ICBG: Mekongga Lambusango Project: Wakatobi
SM Lambusango: Forestry Rajaampat: Biology
TN Batang Toru; primatology Bioresource in Tropical Forest: Resources Management Mangrove; ecology
Siberut; Mentawai primatology Sumatran Plate Boundary: Paleoseismology TN Hutan Harapan, TN Bukit Duabelas: Forestry TN Berbak: Ecology TN Bukit Tigapuluh; primatology
TN Gn Salak: Forestry
FISH-DIVA: Aqua-Culture & Zoology TN Gn Halimun, Gn Gede: Primatology
CRD-ERID: MicroBiology
Timika: Health
Flores: Geology
TN Bali Barat; primatology Bali Menjangan Island Merapi: VulcanologyReef: Marine Biology
Paserine Birds: Zoology TN Komodoi: Ecology
Forestry
Beberapa HOT-SPOTS Penelitian Asing
Ferns Diversity: Botany
Contoh Kasus
Kerjasama Penelitian Perikanan antara IRD-KKP
• Penelitian antara Balitbang KP-IRD membuahkan 2 patent atas nama IRD, yang diterbitkan di Perancis, tanpa menyebutkan kontribusi peneliti Indonesia • Sample ikan Indonesia ada yang masih disimpan di Perancis tanpa kejelasan apakah akan dikembalikan • MoU antara Balitbang KP-IRD akan berakhir dan belum jelas penandatangan MoU yang baru, namun IRD sudah mengajukan perpanjangan bagi penelitinya • Sementara itu salah satu peneliti IRD meminta pembatalan suatu proyek dengan Puslitbang Budidaya Perikanan, dan mengusulkan permohonan dengan bermitra dengan LIPI, sedangkan MoU antara LIPI-IRD pada saat itu belum ditandatangani
Tarif Perizinan Peneliti Asing (PP no. 13/ 2014); IDR CATEGORIE
New
New
New
Extensio
Extension
Extension
New
Extension
S
(<1
(<6
(6 – 12
n
(<6
(6-12
Travel
Travel
month)
months)
months)
(<1
months )
months)
month )
Docume Document nt for
for
Spouse
Spouse &
&
Dependen
Depend
t
ent Registratio
100
100
100
100
100
100
100
-
University
1.750
2.500
5.000
750
1.250
2.500
1.000
500
R&D
1.750
2.500
5.000
750
1.250
2.500
1.000
500
3.000
5.000
10.000
1.750
2.500
5.000
1.000
500
750
1.300
1.500
500
650
750
1.000
500
n Fee
Institution Company Individuals
TERIMA KASIH
*Tarif dalam ribuan
Terima kasih ….
Alamat Sekretariat
Contoh Kasus (2) 3. Kerjasama Penelitian Biodiversity antara UC Davies-LIPI 1. Telah dipagari dengan MoU dan MTA yang mengatur kepemilikan
hasil-hasil penelitian, patent, publikasi, ketentuan pengiriman sampel, dsb. 2. Salah seorang peneliti LIPI menemukan tawon raksasa yang merupakan spesies baru, dan dia yang memberi nama dan akan dimintakan ke Presiden RI untuk meresmikan dan mengumumkannya. 3. Sementara Presiden belum menjadwalkan event tsb, salah seorang PA telah mempublikasikan temuan tersebut di
Jurnal Internasional tanpa menyebutkan peneliti Indonesianya.
4. Disamping
itu atas dasar kepercayaan, peneliti LIPI memperbolehkan PA meminjam species tsb ke Amerika. Species tsb ternyata ditunjukkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan
•
Perizinan sebagai Pelayanan Publik Standar Pelayanan: (UU 25/ 2009) – –
• •
Maklumat Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Publik: –
• • •
Frekwensi sidang 2x perbulan hasil keputusan sidang disampaikan dalam waktu 2 hari
Registrasi Online
Biaya/ Tarif Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Sertifikasi ISO 9001: 2008 Penilaian Kinerja
STANDAR PELAYANAN FRP No. Layanan 1. Registrasi online aplikasi riset 2. Sidang TKPIPA
3.
Rekomendasi otorisasi VITAS 315 dan 317
4.
Penerbitan SIP
5.
Rekomendasi ITAS dan MERP Rekomendasi dokumen perjalanan Rekomendasi EPO
6. 7.
Persyaratan No. 1-15 1. Matrix data aplikasi riset 2. Abstrak riset 3. Proposal riset 4. CV Rekomendasi RISTEKDIKTI Surat jaminan sponsor visa CV Foto copy paspor 1. Paspor asli 2. Vitas 315 3. Materai 6000 4. Pass photo 1. Paspor asli 2. Vitas 315 1. Paspor asli 2. Vitas 315 Rekomendasi mitra kerja Tentative Final Report
Biaya Tidak ada biaya Tidak ada biaya
Produk Dokumen aplikasi riset Keputusan rapat terhadap aplikasi riset
Waktu 1 jam
Tidak ada biaya
Surat rekomendasi
1 jam
PP No. 13/2014
Surat Ijin Penelitian
2 jam
Tidak ada biaya Tidak ada biaya Tidak ada biaya
Surat rekomendasi Surat rekomendasi Surat rekomendasi
1 jam
3 jam (setiap dua minggu)
1 jam 1 jam
INDEKS KEPUASAN PELANGGAN 2016
Instansi
Layanan 1. 2. 3. 4.
Telex Otorisasi Visa Itas MERP EPO
SKJ
SPP
Rekomendasi Ilmiah Pengambilan Sampel Riset
1. 2. 3.
Simaksi SATDN SATLN
1. 2.
Security Clearance Security Officer
Persyaratan
Biaya
Waktu
Produk
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.
Rekomendasi Sponsor Surat Jaminan Copy Paspor CV Copy Visa 315 Finger Print Rekomendasi Ristekdikti Copy SIP Copy Paspor Copy Visa 315 Pass photo
PP No. 45/2014
Telex visa (14 hari) KITAS (4 hari) EPO (1 hari)
1. 2.
KITAS Exit Permit
Tidak ada biaya
SKJ (4 jam)
SKJ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.
Rekomendasi Ristekdikti Copy SIP Copy SKJ Copy Paspor Copy Visa 315 Pass photo Surat Permohonan Copy SIP Proposal Riset
Tidak ada biaya
SPP (4 hari)
SPP
Tidak ada biaya
15 hari kerja
Rekomendasi Ilmiah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Permohonan Rekomendasi ilmiah LIPI Proposal riset Copy SIP Copy SKJ Copy SPP Copy Paspor Copy Visa 315 Pass photo Rekomendasi RISTEKDIKTI SK ITAS Perairan CV Rencana operasi Gambar dan spek kapal
PP No. 12/2014
Simaksi (5 hari) SATDN (10 hari) SATLN (10 hari)
1. 2. 3.
Tidak ada biaya
14 hari
SC dan SO
Simaksi SATDN SATLN
Keterangan
•
Isu-isu Global dan Kerjasama Internasional Penggundulan Hutan; REDD+
•
Gas Rumah Kaca; Perlindungan Lapisan Ozon
•
Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah
•
Kyoto Protocol
•
•
Nagoya Protocol: – akses dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik. – persetujuan terlebih dahulu – ‘Prior Informed Consent’ dari negara pemilik. – berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis; Mutually Agreed Terms. Convention on Biodiversity (CBD) – hukum internasional yang mengikat dalam melindungi keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dan folklore dari penyalahgunaan dan pencurian.
Komunitas Ilmiah Internasional
