2006

PUTUSAN NOMOR: 113 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF N.S., S.H, Advokat, berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro, Kabupaten Pekalongan,; melawan: TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Pekalongan; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil: Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 1 Januari 1970 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah No. KK.11.19.1/PW.01/25/2004 tanggal 27 September 2004; Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak; Bahwa ketika Pemohon menikahi Termohon, pada waktu itu Termohon berstatus janda anak dua yaitu bernama : ANAK PERTAMA, umur 3 tahun dan ANAK KEDUA, umur 1 tahun; Bahwa selama dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon (rumah warisan dari orang tua Pemohon) di Kota Pekalongan, Bahwa pada awal perkawinan sampai dengan tahun 1998 pada dasarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun; Bahwa selama berumah tangga usaha bersama berupa pangkalan minyak tanah diserahkan pengelolaan dan penghasilannya kepada Termohon, dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

Termohon tidak pernah memberitahukan perkembangan keuangannya kepada Pemohon; Bahwa selama berumah tangga telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yaitu tanah berikut bangunan rumah yang di atas namakan Termohon atau anakanaknya serta kendaraan pribadi dan niaga serta sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut: A. Tanah dan bangunan: 1. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Podosugih, Pekalongan Barat, senilai Rp. 150.000.000,2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perumahan

Gama

Asri,

Kota

Pekalongan,

type

36

senilai

Rp.

150.000.000,3. 10 (sepuluh) kapling bidang tanah terletak di Slamaran, perkaplingnya seluas 160 m2, luas seluruhnya 1.600 m2; 4. 1 (satu) buah kios Pasar Grogolan, Kota Pekalongan; 5. 1 (satu) buah kios di Pasar Banyuurip, Kabupaten Pekalongan; 6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 300 m2 terletak di Kuripan, senilai Rp. 150.000.000,7. 1 (satu) buah bangunan rumah seluas 17 x 25 m2 terletak di Kuripan Kota Pekalongan senilai Rp. 150.000.000,8. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Slamaran seluas 250 m2; B. Kendaraan: 1. 6 (enam) buah truck colt diesel, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam permohonan; 2. 1 (satu) buah Colt Pick up L 300; 3. 1 (satu) buah Minibus Colt Station L 300; 4. 1 (satu) buah mini bus angkota jurusan Pelabuhan – Pekalongan; 5. 2 (dua) buah angkutan Minibus Colt Diesel (Engkel jurusan ComalPekalongan; 6. 1 (satu) buah minibus Toyota Kijang Kapsul warna abu-abu metalik; 7. 1 (satu) buah mobil Pick Up T – 120 SS; 8. 1 (satu) buah mobil sedan Honda Ferrio warna merah;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

9. 4 (empat) buah sepeda motor, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam permohonan (BPKB dan STNK dan seluruh kendaraan dikuasai Termohon); C. Uang Hasil Usaha. 1. Pangkalan Minyak Tanah, sejumlah Rp. 2.160.000.000,- (dua milyard seratus enam puluh juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam permohonan; 2. Angkutan Bus jurusan Pekalongan – Comal, sejumlah Rp. 396.000.000,(tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah); 3. Sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam permohonan; 4. Angkutan truck, sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah); 5. Sewa rumah di perumahan Gama Asri, sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam permohonan; Bahwa semua harta bersama tersebut diatas namakan Termohon dan anak-anaknya dan hasil usaha bersama dikuasai Termohon, lalu Termohon melalaikan kewajibannya selaku isteri baik lahir maupun batin. Pada tahun 2001 Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan dan dalam sidang Termohon menyatakan akan merubah sikapnya lalu Pemohon mencabut permohonan tersebut; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcokan di muka umum ketika menghadiri acara keluarga di Semarang sekitar tahun 2002 dikarenakan sikap Termohon yang keterlaluan dan kasar; Bahwa sejak peristiwa itu hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yaitu sering timbul pertengkaran, perselisihan dan percekcokan terus menerus dan sulit rukun kembali lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan menikah lagi dengan perempuan lain di bawah tangan; Bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak tercapai maka Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

harta

bersama/objek

sengketa

dan

selanjutnya

menuntut

kepada

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Kota

Pekalongan

untuk

menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Resmi Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kota Kudus untuk dicatat dan didaftar bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah No. KK. 11.19.1/PW.01/25/2004 tertanggal 27 September 2004 putus karena perceraian; 4. Menyatakan barang-barang dan sejumlah uang sebagai hasil usaha sebagaimana disebutkan dalam butir 7 permohonan ini merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan bagian sebesar 1/2 (setengah) dari seluruh jumlah harta bersama tersebut; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang-barang dan sejumlah uang yang merupakan harta bersama tersebut; 6. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari seluruh jumlah harta bersama tersebut yang menjadi hak Pemohon kepada Pemohon dengan seketika dan tunai; 7. Menyatakan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sulawesi No. 6 Kergon R.T. 06, R.W. 03, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah merupakan harta bawaan/asal milik pribadi Pemohon; 8. Menghukum

dan/atau

memerintahkan

kepada

Termohon

supaya

mengembalikan/menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sulawesi No. 6, Kergon R.T. 06, R.W. 03, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan kepada Pemohon dalam keadaan baik dan aman; 9. Menghukum Termohon supaya membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkat peradilan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya pada poin 7 A, B dan C mengenai harta bersama adalah obscure libel (kabur/tidak jelas) karena disamping Pemohon tidak bisa menunjukkan identitas objek harta sengketa juga barang-barang sengketa tersebut sebagian besar sesungguhnya tidak ada hanya karangan Pemohon belaka; Bahwa tuntutan Pemohon

untuk meminta hasil usaha jualan minyak,

angkutan kota dan angkutan truck sewa menyewa rumah juga tidak benar dan hanya impian Pemohon; Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa menunjukkan harta sengketa dan uang hasil usaha yang dituntut, maka mohon

Majelis Hakim menolak atau

menyatakan tidak menerima permohonan tentang pembagian harta bersama tersebut; Dalam Rekonvensi: Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut: - Nafkah lampau sejak bulan Mei 2002 s/d sekarang atau selama 34 bulan, setiap

bulannya

Rp.

5.000.000,-

sehingga

seluruhnya

berjumlah

Rp.

170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); - Uang mut’ah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah), karena usia perkawinan selama 35 tahun dan Tergugat Rekonvensi mampu karena telah menerima warisan dari orang tuanya sekitar Rp. 38.800.000.000,- (tiga puluh delapan milyard delapan ratus juta rupiah); Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa khawatir akan dipindah tangankan harta bersama dan uang hasil usaha tersebut maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi; Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor: 06/Pdt.G/2005/PA.Pkl, tanggal 22 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pekalongan ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan

gugatan

rekonvensi

dari

Penggugat

Rekonvensi

untuk

sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: a. Nafkah madliyah (nafkah lampau yang belum dibayar) selama 2 tahun seluruhnya berjumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); b. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); c. Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon

putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor: 144/Pdt.G/2005/PTA.Smg, tanggal 24 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1426 H.; Bahwa

sesudah

putusan

terakhir

ini

diberitahukan

kepada

Termohon/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Kasasi

06/Pdt.G/2005/PA.Pkl,

Nomor: yang

dibuat

144/Pdt.G/2005/PA.Smg, oleh

Panitera

jo.

Pengadilan

No. Agama

Pekalongan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Desember 2005; Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 29 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 11 Januari 2006; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; Menimbang,

bahwa

alasan-alasan

yang

diajukan

oleh

Pemohon

Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah: 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tidak mempetimbangkan mengenai standar kebutuhan hidup yang layak bagi Pemohon Kasasi. Bahwa jika diteliti

dan dicermati putusan

mengenai kewajiban memberikan nafkah lampau dan nafkah selama masa iddah yang diwajibkan kepada Termohon Kasasi, maka jika dirata-rata tiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan biaya hidup rutin (wajib/tidak bisa tidak) yang menjadi kebutuhan dari Pemohon Kasasi tiap bulannya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdiri atas uang makan, gaji pembantu, biaya telepon, listrik, PAM, biaya kesehatan, dan lain-lain. Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi dalam rekonvensi adalah rasional sesuai kemampuan Termohon Kasasi yang memiliki 4 (empat) armada angkutan kota, dan satu angkutan barang, yang pendapatan rata-rata dari Termohon Kasasi setiap bulan mencapai antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga apabila Pemohon Kasasi meminta agar diberi nafkah terutang dan nafkah lampau rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah wajar, layak dan tidak memberatkan Termohon Kasasi; Bahwa Termohon Kasasi terbukti lalai memberikan nafkah lampau sejak bulan Mei 2002 s/d sekarang (34 bulan), maka wajar dan berdasar hukum jika Termohon Kasasi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Pemohon Kasasi yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

sehingga untuk selama 34 bulan jumlah seluruhnya

sebesar Rp.

170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); 2. Putusan mengenai tuntutan uang mut’ah dirasakan tidak adil dan tidak bijaksana bagi Pemohon Kasasi; Bahwa tuntutan uang mut’ah yang telah Pemohon Kasasi minta dalam rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah) adalah wajar, beralasan dan berdasar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon Kasasi telah mengakui telah memberikan/membelikan dua unit rumah yang terletak di Kelurahan Noyontaan Kota Pekalongan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk isteri mudanya yang menikah siri selama + 3 tahun. Sedangkan Pemohon Kasasi adalah merupakan isteri yang sah yang telah melayani Termohon Kasasi selama 35 tahun apakah hanya akan diberikan uang mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,-, Apakah ini adil?’ b. Bahwa disamping itu Termohon Kasasi juga merupakan seorang milyader karena disamping Termohon Kasasi merupakan pengusaha angkutan yang penghasilannya kurang lebih 15 juta s/d 20 juta perbulan, Termohon Kasasi telah menerima/memiliki harta warisan dari orang tuanya sebesar + Rp. 38.800.000.000,- (tiga puluh delapan milyard delapan ratus juta rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 2: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

dalam

tanggal 11 Januari

sidang

terbuka

2007 oleh

untuk

Ketua

Anggota tersebut dan dibantu oleh

umum

pada

Majelis beserta

hari

Kamis

Hakim - Hakim

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a; ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. ttd. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai …………..

Rp.

6.000,-

2. Redaksi……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi…

Rp. 493.000,-

Jumlah

ttd. Drs. H. ABD. GHONI, S.H.

Rp. 500.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 113 K/AG/2006