2006

PUTUSAN NOMOR : 355 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. WAHID bin SAHABAT , bertempat tinggal di Kp. Picung Rt. 01/05 Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang; 2. Hj. SUTINAH binti SUTIMAN, bertempat tinggal di Kampung Kedaung RT. 03/02 Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; 3. AGUS SALIM ANDIKA SATRA bin SUTIMAN; 4. TINTARSIH binti SUTIMAN; 5. MUHAMMAD SUGANDI bin SUTIMAN, Nomor 3 sampai dengan 5 semuanya bertempat tinggal di bertempat tinggal di Gempol Sari, RT. 07/RW.04 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ; 6.

SAMINAH

binti

SANAN,

bertempat

tinggal

di

Kebon

Kelapa

RT.02/RW.04 Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SUMARDI, S.H., 2. DEDDY SURYADI, S.H., 3. DADI WALUYO, S.H., 4. SYAHRUDIN, S.H., 5. SABRI NURDIN, S.H., Advokat pada Kantor SUMARDI & PARTNER, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok AR No.28, Tangerang

Banten,

para

Pemohon

Kasasi

dahulu

sebagai

para

Penggugat/para Pembanding; melawan: 1. Hj. SATIAH binti SAMAAN; 2. Hj. ZAENAB binti ADUL, keduanya bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa RT.04/RW.04, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang; 3. SUPANGKAT bin SUTIMAN, bertempat tinggal di Kampung Pelonco, Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang; 4. SUPANGKAT bin SUTIMAN; 5. SUPERAK binti SUTIMAN, nomor 4 dan 5 keduanya bertempat tinggal di

Gempol

Sari,

RT.

07/RW.04

Kecamatan

Sepatan,

Kabupaten

Tangerang; Hal.1 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

6. APANG bin SUTIMAN, bertempat tinggal di Kampung Bambu, Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang; 7. RINGGIT binti SUTIMAN, bertempat tinggal di Kampung Kebon Lonceng, Desa Tegal Agus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang; 8. JAWAN bin ANANG, bertempat tinggal Kp. Kebon Kelapa RT.04/ RW.04, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang; 9. ANAH binti ANANG, bertempat tinggal Kp. Kebon Kelapa RT.04/ RW.04, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa

SAMAAN

(pewaris

meninggal

1969)

telah

menikah

dengan

perempuan bernama TINDAK (meninggal tahun 1972) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama; 1. SATINAH binti SAMAAN (perempuan); 2. SAHABAT bin SAMAAN (laki-laki); 3. Hj. SATIAH binti SAMAAN (perempuan); 4. SUPINAH binti SAMAAN (perempuan); bahwa SATINAH binti SAMAAN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1994 di pasar Kemis Tangerang, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Jaseran almarhum serta tidak dikaruniai anak; bahwa SAHABAT bin SAMAAN telah meninggal dunia di Tangerang pada tahun 1966, dan telah menikah dengan SAMINAH binti SANAN serta telah meninggalkan soerang anak yang bernama WAHID bin SAHABAT (Penggugat I) bahwa

Hj.

SATIAH

Binti

SAMAAN

telah

menikah

dengan

ADUL

(almarhum) serta telah dikaruniai seorang anak bernama Hj. JAENAB binti ADUL (Tergugat II); bahwa Hj. JAENAB binti ADUL telah menikah dengan ANANG dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

1. JAWAN bin ANANG (Tergugat VIII): 2. ANAH binti ANANG (Tergugat IX); 3. BASKARA bin ANANG; 4. RENIH binti ANANG; 5. SURYATI binti ANANG; bahwa SUPINAH binti SAMAAN telah meninggal tahun 1990, dan semasa hidupnya telah menikah dengan SUTIMAN bin LEMBENG, serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak: 1. HJ. SUTINAH Binti SUTIMAN (Penggugat II); 2. SUPANGKAT Bin SUTIMAN (Tergugat III); 3. AGUS SALIM ANDIKA SASTRA Bin SUTIMAN (Penggugat III); 4. TINTARSIH Binti SUTIMAN (Penggugat IV); 5. MUH. SUGANDI Bin SUTIMAN (Penggugat V); 6. AGUSTIA Bin SUTIMAN (Tergugat IV); 7. SUPERAK Binti SUTIMAN (Tergugat V); 8. APANG Bin SUTIMAN (Tergugat VI); 9. RINGGIT Binti SUTIMAN (Tergugat VII); bahwa almarhum SAMAAN semasa hidupnya juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 5.400 M2, atas nama SAMAAN dan di atasnya berdiri 3 bangunan rumah tempat tinggal dan sebuah rumah kontrakan sebanyak 10 (sepuluh) pintu, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan; bahwa harta peninggalan tersebut saat ini dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat dan sebagian telah dijual kepada orang lain, sebagaimana dalam posita gugatan; bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut (conservatoir beslag); bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar majelis hakim memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sita jaminan / conservatoir beslag yang telah diletakkan adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum bahwa almarhum SAMAAN adalah Pewaris; 4. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum bahwa orang-orang yang tersebut di bawah ini : Hal.3 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

1. WAHID bin SAHABAT, Penggugat I sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SAHABAT bin SAMAAN; 2. Hj. SATI’AH Binti SAMAAN (Tergugat I); 3. HJ. SUTINAH Binti SUTIMAN (Penggugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 4. SUPANGKAT Bin SUTIMAN, Tergugat III sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 5. AGUS SALIM ANDIKA SASTRA Bin SUTIMAN, Penggugat III sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 6. TINTARSIH Binti SUTIMAN, Penggugat IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 7. MUH. SUGANDI Bin SUTIMAN, Penggugat V sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 8. AGUSTIA Bin SUTIMAN, (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 9. SUPERAK Binti SUTIMAN, Tergugat V sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 10. APANG Bin SUTIMAN Tergugat VI, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 11. RINGGIT Binti SUTIMAN Tergugat VII, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SUPINAH binti SAMAAN; 12. SAMINAH binti SANAN, Penggugat VI janda almarhum SAHABAT bin SAMAAN; 5. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum bahwa harta benda berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah tempat tinggal dan rumah kontrakan sebanyak 10 (sepuluh) pintu, atas nama SAMAAN seluas 5.400 M2 dengan bukti surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tertanggal 31 Desember 1964 No. 76/VIII/Insp.C/50/64 dan sertifikat Nomor 26 tertanggal 31 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, yang terletak dan dikenal beralamat di kampung Kebon Kelapa Rt. 04/Rw.04 Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara dengan tanak milik INENG dan milik SUMARNIH; Sebelah Timur dengan tanah camat Mochtar Lutfi; Sebelah Selatan dengan tanah milik SUDARJO dan A. HARA; Sebelah barat dengan tanah milik SUTONO dan milik SAHURI; Hal.4 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

adalah sebagai harta warisan peninggalan almarhum SAMAAN; 6. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum bahwa hasil pemanfaatan harta warisan oleh Tergugat I, berupa: 6.1.

1 (satu) bangunan rumah kontrakan sebanyak 10 (sepuluh) pintu yang dikontrakan kepada orang lain sejak tahun 1992, hingga sekarang atau kurang lebih selama 10 tahun 6 bulan dengan asumsi harga kontrakan per pintu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga diperoleh hasil dengan kalkulasi 126 (bulan) x Rp. 50.000,- x 10 (pintu) = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

6.2.

Hasil penjualan tanah oleh Tergugat I kepada H. DARMIN seluas kurang lebih 10 M2, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6.3.

Hasil penjualan tanah urug yang dilakukan oleh Tergugat I kepada orang lain seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengupas tanah warisan tersebut;

6.4.

Hasil dari menyewakan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada orang lain seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris SAMAAN;

7. Menyatakan, menetapkan sebagai hukum tentang pembagian harta warisan almarhum SAMAAN sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) dan 6 (enam) di atas kepada para ahli waris yang berhak menurut hukum Islam (faraidl); 8.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menyerahkan hal bagian warisan para Penggugat Tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun juga;

9.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan harta warisan tersebut dengan cara membongkar seluruh bangunan-bangunan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII dan Tergugat IX, setelah putusan ini memperoleh/mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair : Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Hal.5 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan tuntutan balik yang pada pokoknya atas dalil-dalil: Dalam Eksepsi. I. Mengenai Kurang Pihak: - Bahwa dalam surat gugatan yang pertama yang ditanda-tangani oleh Wahid bin Sahabat Cs. telah mencantumkan nama H. DARMIN selaku Tergugat X, namun dalam perbaikan yang ditanda-tangani kuasa hukumnya H. Darmin dikeluarkan dari para pihak, sedangkan dalam perbaikan tersebut, dalam positanya masih mencantumkan atau mengaitkan H. Darmin dalam hubungan jual beli tanah sengketa seluas 10 M2, dengan demikian maka H. Darmin masih ada kaitannya dengan obyek sengketa tersebut; II. Masalah Kompetensi. - Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat persengketaan tanah antara H. Darmin dengan H. Satiah selaku ahli waris dalam hubungannya jual beli tanah waris seluas 10 M2; - Bahwa pada tahun 1988, Penggugat I selaku ahli waris pengganti dari Sahabat bin Samaan telah menerima barang perak senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tergugat I (Hj. Satiah binti Samaan) yang dalam hubungannya untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat I mengenai hak atau bagian dari orang tua Penggugat I; - Bahwa kemudian tanggal 29 Juni 1991 Penggugat I telah menerima uang lagi dari Tergugat I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), guna menyelesaikan tuntutan Penggugat I, mengenai hak atau bagian dari orang tua Penggugat I dengan catatan Penggugat I tidak akan menuntut haknya lagi; - Bahwa pada tahun 1991 telah diadakan musyawarah keluarga di rumah ibu Satiyah dengan dihadiri : 1. Hj. Satiyah binti Samaan; 2. Hj. Jaenab binti Adul; 3. Jawan bin Anang; 4. Supangkat bin Sutiman; 5. Agus Salim bin Sutiman; 6. Sutinah binti Sutiman; 7. Wahid bin Sahabat; yang menegaskan bahwa tanah sengketa seluas 5.400 M2 adalah milik Hj. Satiyah binti Samaan, dan dibuat surat pernyataan; III. Obscuur Libel. -Bahwa dalam gugatan Penggugat pertama Agustia bin Sutiman dan Superak binti Sutiman dinyatakan sebagai Tergugat IV dan V, namun dalam perubahan gugatan

kedua orang

tersebut

sebagai Penggugat IV

dan

V,

padahal

kedudukan yang benar adalah sebagai Tergugat IV dan V;

Hal.6 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

-

Bahwa penjelasan dalam posita halaman 6 dan 7 sangat bertentangan dengan halaman 7 dan 8 poin a dan poin b, mengenai peninggalan dari Samaan berupa bangunan rumah dan tempat kontrakan; bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi tersebut, mohon

agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi para Tergugat; 2. Menyatakan surat gugatan nomor : 308/Pdt.G/2003/PA.Tgrs., adalah masalah persengketaan tanah dan obscuur libels; 3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; Bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan

putusan sela nomor : 308/Pdt.G/2003/Pa.Tgrs, yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3.

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;

4.

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara yang timbul akibat perkara ini hingga putusan akhir;

Dalam Rekonvensi. bahwa Tergugat I dalam rekonvensi yang telah menerima barang perak senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1988 dan tahun 1991, sebagai penggantian atas haknya selaku ahli waris Samaan dalam obyek sengketa; bahwa berkaitan dengan penerimaan barang dan uang tersebut, maka apabila para Tergugat Rekonvensi ingin mengajukan gugatannya Tergugat I Rekonvensi harus ikut digugat dan masuk dalam kelompok Tergugat Konvensi; bahwa berdasarkan uraian di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di

Kp. Picung Rt.01/Rw.05 Desa Pasar Kemis,

Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang; 3.

Menyatakan secara

hukum Tergugat I Rekonvensi telah menerima berupa Hal.7 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

barang dari perak dan sejumlah uang dari Penggugat I Rekonvensi; 4. Menyatakan secara hukum Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji; 5. Menghukum kepada Tergugat I Rekonvensi agar menyerahkan/memberikan bagian haknya atas tanah waris alm. Samaan kepada Penggugat I Rekonvensi; 6. Menyatakan secara hukum Tergugat I Rekonvensi telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat I Rekonvensi; 7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi Wahid bin Sahabat untuk membayar ganti rugi materiil seluruhnya berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi; 8.

Menyatakan secara hukum telah terjadi musyawarah keluarga pada tahun 1991 dan hasilnya dinyatakan sah dan berharga;

9. Menyatakan secara hukum kepada para Tergugat 2 s/d 6 Rekonvensi/ Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi untuk melepaskan hak waris tanah atas warisan alm. Samaan terletak di Kp. Kebon Kelapa, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Kepada Penggugat I Rekonvensi; 10. Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama/tanggung renteng; 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi; 12. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa

telah

menjatuhkan putusan Nomor : 308/Pdt.G/2003/PA.Tgrs., tanggal 8 Januari 2004 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa’dah 1424 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi para Tergugat; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI: - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.162.000,- (satu juta seratus Hal.8 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

enam puluh dua ribu rupiah); Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor : 79/Pdt.G/2004/ PTA.Bdg., tanggal 7 April 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1426 H. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; - Membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 308/Pdt.G/2003/PA.Tgrs., Tanggal 08 Januari 2004 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa’dah 1424 H.; Dengan Mengadili Sendiri : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi para Tergugat; DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONVENSI : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); DALAM REKONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum

dan

memerintahkan

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah); - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Penggugat/para terhadapnya

sesudah

putusan

Pembanding

oleh

para

terakhir

pada

ini

tanggal

Penggugat/para

24

diberitahukan Agustus

Pembanding

kepada

2005,

dengan

para

kemudian

perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2003, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2005, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi

Nomor : 308/Pdt.G/2003/PA.Tgrs.,

yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 September 2005; Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, yang pada tanggal 14 Oktober 2005, telah

diberitahu

tentang

memori

kasasi

Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang

dari para diterima

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Oktober 2005; Menimbang,

bahwa

permohonan

kasasi

a quo

beserta

alasan-

alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima: Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah: 1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum

keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak

mencerminkan keadilan. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama

Bandung

dalam

memberikan

pertimbangan

hukum

sebagaimana tersebut dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa namun demikian ternyata gugatan Penggugat telah kekurangan pihak, yang mana dalam perbaikan gugatannya Penggugat telah mengeluarkan H. Darmin sebagai pihak, padahal meskipun H. Darmin itu bukan ahli waris dan pewaris tetapi ada kaitannya dengan perkara tersebut karena sebagai pembeli sebagian tanah sengketa". Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut: a.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara a quo pada bagian Pokok Perkara dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak, karena H. Darmin dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

b.

Bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Agama

Bandung

dalam

putusannya menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pertama pada bagian eksepsi dan rekonvensi, sehingga mengambil alih dijadikan sebagai pendapat sendiri; c.

Bahwa pada bagian dalam eksepsi, Para Termohon Kasasi/para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang "gugatan kurang pihak" sehubungan dengan dikeluarkannya H. Darmin sebagai pihak dalam perkara a quo (mohon dibaca eksepsi Para Tergugat). Selanjutnya, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang pada pokoknya eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak seluruhnya;

d.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Hal.10 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Bandung tersebut menjadi "kontradiktif”, karena pada satu sisi mengenai hal "gugatan kurang pihak" sehubungan dikeluarkannya H. Darmin sebagai pihak Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membenarkan dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, di sisi lain pada bagian Pokok Perkara, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kekurangan pihak karena H. Darmin dikeluarkan sebagai pihak Tergugat; e.

Bahwa selain itu, susunan arnar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga keliru, karena menempatkan Dalam Konvensi sebagai bagian Dalam Pokok Perkara, seharusnya Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara merupakan bagian Dalam Konvensi;

f.

Bahwa dengan uraian tersebut, maka dapat dinilai bahwa putusan Majelis Hakim Banding tersebut telah keliru atau tidak benar, baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga karenanya putusannya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruhnya;

2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum

keliru

dan

karenanya

putusannya

menjadi

salah

dan

tidak

mencerminkan keadilan. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagai mana tersebut dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa namun demikian ternyata gugatan Penggugat telah kekurangan pihak, yang mana dalam perbaikan gugatannya Penggugat telah mengeluarkan H. Darmin sebagai pihak, padahal meskipun H. Darmin itu bukan ahli waris dari Pewaris tetapi ada kaitannya dengan perkara tersebut karena sebagai pembeli sebagian tanah sengketa". Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Bahwa putusan Hakim banding yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan Penggugat

kekurangan

pihak"

karena

hukum bahwa "gugatan

dalam

perbaikan

gugatannya

Penggugat telah mengeluarkan H. Darmin sebagai pihak adalah suatu putusan yang keliru, karena : -

bahwa fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa dalarn perkara ini yang disengketakan adalah Hal.11 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

"gugatan harta warisan peninggalan almarhum SAMAAN berupa hartaharta sebagaimana tersebut dalam gugatan" bukan mengenai sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga; -

bahwa

H.

Darmin

adalah

bukan

merupakan

ahli

waris

almarhum SAMAAN tetapi merupakan pihak ketiga; b. Bahwa oleh karena ternyata H. Darmin bukan ahli waris almarhum SAMAAN, sedangkan pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan warisan peninggalan almarhum SAMAAN, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa H. Darmin tidak ada urgensi dan relevansinya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; c. Bahwa dengan demikian, mengenai tidak dicantumkannya H. Darmin sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan kekurangan pihak; 3.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum

keliru

dan

karenanya

putusannya

menjadi

salah

dan

tidak

mencerminkan keadilan, Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung

dalam

memberikan

pertimbangan

hukum

tersebut

sebagaimana tersebut dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang bahwa, dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi cacat formal sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 8 Rv. sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaart). Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut : a.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi sebagai berikut : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru dan salah menafsirkan Pasal 54 yang menjadikan dasar dan alasan bahwa gugatan Penggugat menjadi cacat formal sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard); Hal.12 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

b.

Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah jelas hanya menetapkan tentang Hukum Acara apa yang berlaku di Peradilan Agama. Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. (Pasal 118 sampai dengan pasal 245 HIR dan Pasal 142 sampai dengan Pasal 314 RBg.) dan Hukum Acara yang secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 54 sampai dengan pasal 91;

c.

Bahwa ketentuan Pasal 8 Rv sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Banding tersebut dapat dikemukakan bahwa pasal 8 Rv tersebut tidak mengatur tentang "gugatan kekurangan pihak", tetapi diatur tentang posita gugatan (middelen van de eis atau fundamentum petendi) dan petitum gugatan (onderwerp van den eis);

d.

Bahwa dikeluarkannya H. Darmin sebagai pihak dalam perkara (sebagai Tergugat) karena H. Darmin bukan ahli waris almarhum SAMAAN sedangkan

perkara

ini

menyangkut

sengketa

warisan

peninggalan

almarhum SAMAAN, bukan sengketa milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, sehingga karenanya hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formal dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima serta dapat diperiksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya; e.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 8 Rv yang dijadikan dasar dan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

adalah tidak relevan untuk dikaitkan dengan dikeluarkannya H. Darmin sebagai pihak dalam perkara a quo, dan karenanya gugatan Penggugat sudah benar; 4.

Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan. Bahwa

kekeliruan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

dalam

memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 20 yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli Waris Pengganti adalah merupakan

pembaharuan

hukum

Islam

di

Indonesia,

oleh

karena

itu

penerapannya harus disesuaikan dengan memperhatikan keadilan, yang hidup di masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hal.13 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Hukum Islam". Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dikoreksi dan disalahkan oleh Majelis Hakim Banding yang menyebutkan sebagai berikut : “.............pendapat itu

Hakim

pertama

keliru, karena pelaksanaan pembagian harta warisan atas perkara a quo

belum dilaksanakan, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan peradilan agama, kedua peraturan tersebut dapat diterapkan sekalipun peristiwa meninggalnya pewaris sebelum ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam" Namun demikian, untuk memperkuat pertimbangan atau pendapat Hakim Banding tersebut, perlu dikemukakan dasar dan alasanalasan keberatan dari para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan

Agama

Tigaraksa,

seharusnya

Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Tigaraksa menggaris bawahi kata “bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli Waris Pengganti adalah merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia". b.

Bahwa pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli Waris Pengganti yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai pembaharuan Hukum Islam di Indonesia itulah yang seharusnya dijadikan landasan dalam memeriksa dan memutus gugatan waris para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam lebih banyak melindungi hak-hak para ahli Waris atau ahli Waris Pengganti;

c.

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka di Indonesia telah ada unifikasi di bidang Hukum Islam dan hal tersebut didukung dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman dan Sumber Hukum, sehingga adalah sudah tepat dan benar jika gugatan waris tersebut diajukan di Peradilan Agama dan secara kompetensi relatif ke Pengadilan Agama Tigaraksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang kompetensi Pengadilan Agama dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli Waris Pengganti;

d.

Bahwa oleh karena telah ada unifikasi dibidang Hukum Islam, yakni tentang Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989) yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 49 ayat 1 mengatur tentang kewenangan dari Pengadilan Agama dan didukung oleh Kompilasi Hukum Islam terutama Hal.14 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Pasal 185 tentang ahli Waris Pengganti, maka sudah tepat dan benar apabila gugatan waris para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, karena memang hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk rnemeriksa dan memutus perkara tersebut ; 5.

Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan. Bahwa

kekeliruan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

dalam

memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 20 yang berbunyi sebagai berikut : "Karena peristiwa hukum kewarisan yang terjadi dalam perkara ini sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan dan atau pembagian harta warisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 dari Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum ………" Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dikoreksi dan disalahkan oleh Majelis Hakim Banding yang menyebutkan sebagai berikut : '.............pendapat Hakim pertama itu keliru, karena pelaksanaan pembagian harta warisan atas perkara a qua belum dilaksanakan, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan Peradilan Agama, kedua peraturan tersebut dapat diterapkan sekalipun peristiwa meninggalnya pewaris sebelum ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompdasi Hukum Islam. Namun demikian, untuk memperkuat pertimbangan atau pendapat Hakim Banding tersebut, perlu dikemukakan dasar dan alasanalasan keberatan dari para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa jelas telah keliru dalam menilai fakta hukum maupun bukti-bukti selama persidangan, karena : - para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat membuktikan baik dengan akta maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan telah ada penetapan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMAAN dan istrinya TINDAK. - para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat membuktikan baik dengan akta maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan bahwa terhadap harta warisan almarhum SAMAAN dan istrinya almarhumah TINDAK telah Hal.15 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam (faraid); b.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan

"…...pembagian

warisan

yang

telah

terjadi,"

adalah

pertimbangan yang tidak benar dan keliru, karena harta warisan in litis almarhum SAMAAN dan istrinya TINDAK belum pernah sekalipun dibagi, sebaliknya justru para Pemohon Kasasi/para Penggugat mempertanyakan hak bagiannya atas warisan almarhum SAMAAN dan istrinya TINDAK yang sejak meninggal dunia hingga sekarang belum pernah sekalipun ditetapkan siapa-siapa saja ahli warisnya maupun ahli waris penggantinya dan berapa besar hak bagiannya masing-masing atas harta warisan tersebut ; c.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan : "karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan dan atau pembagian harta warisan yang telah terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 dari Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam" Adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru dan tidak relevan dengan pokok perkara ini karena mamang tidak terbukti telah terjadi pembagian harta warisan almarhum SAMAAN dan istrinya TINDAK sebelum berlakunya UndangUndang Nornor 7 Tahun 1989, yang terjadi dalarn perkara ini adalah setelah SAMAAN dan istrinya TINDAK meninggal dunia dan harta warisan SAMAAN dan istrinya TINDAK yang saat ini menjadi obyek sengketa in litis, belum pernah sekalipun ditetapkan atau diputus menurut hukum faraid tentang Pewaris, Harta Warisannya, para Ahli Warisnya, Ahli Waris Penggantinya dan besarnya hak bagian para ahli waris tersebut, maka untuk

menentukan

dan

Kasasi/para Penggugat warisan dengan

memastikan

hukumnya

para

Pemohon

mengajukan tuntutan hukum pembagian harta

memasukan

gugatan

ke

Pengadilan

Agama

yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa; 6.

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyatakan keberatan dan menolak dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 8 Januari 2004 baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, yang telah

dibuat

dan

disusun

secara

tidak

lengkap

dalam

memberikan

pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Hal tersebut terlihat Hal.16 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada halaman 20 yang tertuang dalam putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; "Menimbang bahwa Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berwenang memeriksa dan memutus perkara waris adalah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mulai berlaku pada tanggat 29 Desember 1989, dengan demikian maka Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebelum tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian, maka Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebelum tanggal 29 Desember 1989 tidak berwenang memeriksa, memutus perkara waris*. Dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti, adalah tidak tepat apabila diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kewarisan almarhum SAMAAN dan istrinya (TINDAK), karena peristiwa kewarisan yang terjadi Pengadilan Agama Tigaraksa sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas posita maupun petitum para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyangkut materi pokok perkara dalam gugatan tersebut. dalam perkara ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dari Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan dan atau pembagian harta warisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam dapat digugat berdasarkan pada Pasal 185 dari Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 225 Kompilasi Hukum Islam". Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dikoreksi dan disalahkan oleh Majelis Hakim Banding yang menyebutkan sebagai

berikut : “……….. pendapat Hakim pertama itu keliru,

karena pelaksanaan pembagian harta warisan atas perkara a quo belum dilaksanakan, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan Peradilan Agama, kedua peraturan tersebut dapat diterapkan sekalipun peristiwa meninggalnya pewaris sebelum ada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam". Namun demikian, untuk memperkuat pertimbangan atau pendapat Hakim Banding tersebut, perlu dikemukakan dasar dan alasan-alasan keberatan dari para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara waris yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para

Penggugat,

namun

dalam

amar

putusannya

tidak

menunjuk

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan waris yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat; b.

Bahwa apabila dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan tidak berwenang, memeriksa dan memutus perkara waris, maka amar putusannya pun harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus dan bukan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya";

c.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang tertuang dalam putusan tertanggal 8 Januari 2004 hanya menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama dan tidak memberikan pertimbangan hukum menyangkut materi pokok perkara dalam gugatan tersebut;

d.

Bahwa bunyi amar putusan yang dalam Pokok Perkara menyatakan "Menolak

Gugatan

Penggugat

seluruhnya"

tidak

disertai

dengan

pertimbangan hukum yang memadai, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sama sekali tidak memberikan hukum atas posita maupun petitum para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyangkut materi pokok perkara dalam gugatan tersebut; e.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa kurang lengkap

dalam

memberikan

pertimbangan

hukum

(onvoldoende

gernotiveerd), maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa a quo harus dibatalkan seluruhnya; Contohnya: 1) Agung

Republik

Indonesia

Nomor:

1604

K/Pdt/

Putusan Mahkamah 1984

September 1985; 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987; 3)

tanggal

26

Indonesia

Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor; 1250 K/Pdt/ 1986, tanggal 20 Juli 1989; 7.

Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd). Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada bagian Dalam Pokok Perkara yang berbunyi: "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya*. Bahwa apabila diteliti dan dicermati kembali pertimbangan hukum yang dibuat atau disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya hanya mengemukakan tentang ketidak berwenangnya Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memeriksa dan mengadili gugatan ini, sedangkan mengenai pokok perkara dan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hal.18 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga karenanya putusan Majelis

Hakim

dikatagorikan

Pengadilan sebagai

Agama

putusan

Tigaraksa

yang

yang

kurang

demikian

memberikan

dapat

motivasi

(onvoldoende gemotiveerd). Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa putusan yang kurang diberikan motivasi (onvoldoende gemotiveerd) dinyatakan batal. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang demikian harus dibatalkan seluruhnya ; Menimbang,

bahwa

atas

alasan-alasan

tersebut

Mahkamah

Agung

berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 7: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum; Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 79/Pdt.G/2004/ PTA.Bdg., tanggal 7 April 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1426 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 308/Pdt.G/ 2003/PA.Tgrs., tanggal 8 Januari 2004 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa’dah 1424 H., harus diperbaiki dalam hal redaksi dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa pihak Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat

(1)

HIR,

biaya

perkara

pada

tingkat

banding

dibebankan

kepada

Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi WAHID bin SAHABAT dkk.,

tersebut harus ditolak dengan perbaikan seperlunya

mengenai pembebanan biaya perkara dalam tingkat banding, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa

oleh

karena

permohonan

kasasi

ditolak,

maka

para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. WAHID bin SAHABAT; 2. Hj. SUTINAH binti SUTIMAN; 3. AGUS SALIM ANDIKA SATRA bin SUTIMAN; 4. TINTARSIH binti SUTIMAN; 5. MUHAMMAD SUGANDI bin SUTIMAN; 6. SAMINAH binti SANAN tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 79/ Pdt.G/2004/ PTA.Bdg., tanggal 7 April 2005 M. bertepatan dengan

tanggal 28

Shafar 1426 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: -.

Menerima permohonan banding Pembanding;

-. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 308/Pdt.G/ 2003/PA.Tgrs., Tanggal 08 Januari 2004 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa’dah 1424 H., Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi : -. Menolak eksepsi para Tergugat; Dalam Pokok Perkara : -. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); Dalam Rekonvensi : -. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah); -. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Menghukum para Pemohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Agung pada hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2007 SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung

yang

Mahkamah

dengan Drs. H. ditetapkan

oleh

ANDI Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., dan DR. RIFYAL KA’BAH, MA., Hakim Agung sebagai anggota dan dalam sidang

terbuka untuk umum

2007 oleh Ketua

Majelis

dengan

pada dihadiri

hari Rabu Tanggal 12 oleh

Hakim

Anggota

diucapkan September tersebut

Hal.20 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006

dan H. NAHISON DASA BRATA, S.H., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak; Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a;

ttd.

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.,

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

ttd DR. RIFYAL KA’BAH, MA.

Biaya kasasi

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i …..

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i……

Rp.

1.000,-

ttd. ttd.

3. Administrasi kasasi:

Rp. 493.000,- H. NAHISON DASA BRATA, S.H., M. Hum.

NJumlah……………

Rp. 500.000,-

H.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. H. HASAN BISRI, S.H. M. Hum) N.I.P.: 150 169 538

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.355 K/AG/2006