2006

P U T U S A N No. 104 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Gunanegara, SH. M. Hum, Pj. Kepala Sub. Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, 2. Henry R.B., SH., Kepala Seksi Penyelesaian Perkara pada Sub. Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, 3. Edison Lumban Batu, SH., 4. Suharno, SH.,

keduanya Staf pada Sub Direktorat

Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2004, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding ; melawan: LIE KIM KUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Green Ville B.I/15 Rt.010/Rw.014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; dan: 1. NY. SITI AISYAH NOER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Tangerang PPI

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Gunung Guntur Rt.05, Rw.06, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren ; 2. JM. SABIRIN NOER, 3. SITI NURAISYAH NOER, keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan

Partikulir,

bertempat

tinggal

di

Tangerang PPI Gunung Guntur III B.4/11, Rt.05, Rw.06, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren ; 4. I. MOCH FIRDAUS NOER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan partikulir, bertempat tinggal di Tangerang Pondok Pucung Indah II Rt.05, Rw.06, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren ; 5

INCE MOCH. ICHSAN NOER, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan partikulir, bertempat tinggal di Tangerang, Kompleks Inkopad Rt.03, Rw.05, Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Bojong Gede ;

6. SITI NURHAYATI NOER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Mesjid II/25A Rt.008, Rw.001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ; 7. MOH.

BURHANUDDIN

NOER,

Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Bukit Indah Blok J-4/16, Rt.002, Rw.006. Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang ; Kesemuanya adalah ahli waris almarhum MOCH NOER DAENG PABETA, yang telah meninggal dunia di Ujung Pandang sesuai dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Oktober 2000, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu sebagai

Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi

di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : DASAR GUGATAN : Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11-VI-2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.784/Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta yang isinya : PERTAMA : a. Membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal 2 Juni 1996 No.Peta 7/D/87/1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Mas Abdurachman, SH. dan Pendaftaran Pertama Hak Guna Bangunan No.405/Petojo atas nama Mas Abdurachman, SH. serta membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 27 September 1966 No.SK.1400/HM/66 tentang Pemberian Hak Milik kepada

Mas

Abdurachman, SH. dan Pendaftaran Pertama Hak Milik No.151/Petojo atas nama Mas Abdurachman, SH. dan perubahan selanjutnya menjadi Hak Milik No.794/Petojo Selatan serta peralihannya menjadi atas nama Lie Kim Kung, Surat Ukur No.11/2002 tanggal 12 Juni 2002 luas 850 M2 terletak di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta ; b. Membatalkan Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung asal Hak Guna Bangunan No.405/Petojo yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No.151/Petojo dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti Hak Atas Tanah yang sah serta menyatakan status tanahnya kembali pada status semula yaitu tanah Negara bekas Erfach Verponding No.2204 ; KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat untuk :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

a. Mencatat batalnya Surat Keputusan tersebut pada Diktum pertama dalam register yang tersedia untuk itu ; b. Mencatat batalnya Sertifikat sebagaimana Diktum Pertama pada Buku Tanah yang bersangkutan dan daftar umum serta daftar isian lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah, dan mematikan buku tanah yang bersangkutan ; c. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung dan apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian yang beredar/ terbit diwilayah Kota Jakarta Pusat mengenai isi diktum Pertama dan diktum Kedua keputusan ini atas biaya Pemohon ; KETIGA : Mempersilahkan kepada ahli waris almarhum Mokhamad Noer Daeng Pabeta untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas Hak Erfpach Verponding No.2204 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan/kesalahan dalam

penetapannya keputusan ini akan dicabut/ditinjau kembali sebagaimana mestinya ; Bahwa foto copy Surat Keputusan Tergugat No.11-VI/2004 tanggal 5 Agustus 2004 diperoleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2004 dari staf Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat, karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa keputusan Tergugat adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional dan telah memenuhi Pasal 1 butir 3 ; RIWAYAT ASAL-USUL TANAH : Bahwa awalnya tanah dimaksud berasal dari Hak Erfacht Verponding No.2204 yang dimiliki Ny. Carolina Wilhelmina Augustina Loos selaku isteri

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

dari Melville France Morgan sesuai Surat Hak Tanah tertanggal 9 September 1941, No.1400 ; Bahwa oleh karena Ny. Carolina Wilhelmina Augustina Loos adalah Warga Negara Asing (WNA) dan surat-suratnya belum pernah diperbaharui sampai tahun 1966, karenanya menurut Undang-undang No.5 Tahun 1960 tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara cq. Departemen Agraria dan berhak menjualnya kepada masyarakat Indonesia ; Bahwa

karenanya

almarhum

permohonan kepada Penguasa Perang

Abdoerachman,

SH.

mengajukan

Daerah Swatantra I Djakarta Raya

sesuai Surat No.119/A.11/TPHDBR/II.59 tanggal 26 Pebruari 1959 ; Bahwa kemudian Kepala Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raya Cq. Kepala Urusan Perumahan berdasarkan Surat No.1547/3068 tanggal 20 April 1959 memberikan Surat Ijin Penghunian (SIP) kepada almarhum Abdoerachman, SH. untuk masuk dan bertempat tinggal di tanah/bangunan rumah di Jalan Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; Bahwa pada tanggal 23 Desember 1965 almarhum Abdoerachman, SH. mengajukan permohonan untuk membeli tanah/bangunan rumah Jalan Kesehatan No.14 Jakarta Pusat tersebut kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Pelaksana Penguasa Milik Belanda (P3MB) berdasarkan Undang-undang No.3 Prp. Tahun 1960 jo PP No.233 tahun 1961 dan dikabulkan berdasarkan Surat No.280/PH/P3MB/VI/66 tanggal 21 Maret 1966 yang ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepala Direktorat Pengurusan Hak-Hak ; Bahwa karena itu Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi menerbitkan Surat No.SK.1400/H.M/66 tentang Pemberian Hak Milik kepada almarhum Abdoerachman, SH. atas sebidang tanah terletak di Jalan Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, oleh karena itu terbit Sertifikat Hak Milik No.151/Petojo atas nama almarhum Abdoerachman, SH. ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Bahwa selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta Cq. Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta menerbitkan Surat Ijin Pembebasan Pemakaian Penggunaan Perumahan No.01650/001561 tanggal 18 September 1980 kepada almarhum Abdoerachman, SH. ; Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2002 para ahli waris almarhum Abdoerachman, SH. menjual tanah Jl. Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kepada Lie Kim Kung (Penggugat) ; DUDUK SOAL : Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah terletak di Jalan Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik No.151/Petojo, seluas 850 m2 tertulis atas nama Abdoerachman, SH. dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No.09/Gambir/2002 tanggal 11 Pebruari 2002, dihadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo di Jakarta ; Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No.151/Petojo yang masih tertulis atas nama Abdoerachman, SH., telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung (Penggugat) oleh karena adanya perubahan kelurahan sehingga blangko harus diganti ; Bahwa setelah menjadi Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan, lalu Penggugat jaminkan ke PT. Bank Central Asia Tbk. sesuai Hak Tanggungan No.1150/2002 tanggal 22 Agustus 2002 ; Bahwa tiba-tiba sekitar awal bulan Oktober 2004 PT. Bank Central Asia Tbk. menghubungi Penggugat dan menyampaikan Informasi bahwa Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat telah mengirim surat yang isinya meminta Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan yang dijadikan jaminan untuk ditarik ; Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat khawatir, karenanya langsung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, ternyata jawaban yang diterima Penggugat adalah benar bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan dimaksud, kemudian menyerahkan foto copynya kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Bahwa karenanya Penggugat menulis surat keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat No.18/X/M&R tanggal 13 Oktober 2004 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat ; Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat, Tergugat belum menanggapi surat keberatan Penggugat, karenanya Penggugat sangat khawatir Tergugat akan melanjutkan pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut, karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat beralasan apabila diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping alasan lainnya antara lain : 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan milik dari Penggugat masih dalam status Sita Jaminan dan perkaranya masih dalam proses kasasi ; 2. Apabila Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan ditarik dari PT. Bank Central Asia Tbk. oleh Tergugat, Penggugat akan dimintai melunasi seluruh kewajibannya dan/atau meminta jaminan baru ; 3. Tergugat akan meneruskan tindakannya menerbitkan sertifikat baru ; Bahwa dalam Surat Keputusan No.11-VI-2004 tanggal 5 Oktober 2004 Tergugat pada butir 1 mempertimbangkan : “bahwa

berdasarkan hasil

penelitian lapangan yang dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 2003 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas No.073.554/422/00-01/PMP/2003 tanggal 18 Maret 2003 secara phisik tanah terletak di Jalan Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah dikuasai oleh ahliwaris almarhum Moehamad Noer Daeng Pabeta” ; Bahwa alasan pertimbangan tersebut di atas bukan merupakan alasan hukum hanya alasan yang dicari-cari karenanya tidak terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan

Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo Selatan milik

Penggugat, karena tanah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat serta dalam Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana saat ini masih

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

dalam proses ditingkat kasasi serta tetap dalam penguasaan sampai sekarang walaupun pengumuman Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih berdiri di atas tanah tersebut yang berbunyi : “Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No.407/1956 tanggal 15 Pebruari jo putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No.28/1957/PT. Pidana tanggal 25 September 1957 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan/eksekusi putusan tersebut pada tanggal 17-9-2002 Penyerahan Kembali Barang Bukti berupa Rumah di Jalan Kesehatan No.14 kepada ahli waris Mochamad Noer Daeng Pabeta ; Bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melarang Penggugat menguasai tanah miliknya, Penggugat telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.162/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Pst. dan telah diputus Pengadilan Negeri Jakata Pusat dalam perkara No.162/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Agustus 2003, memutus sebagai berikut : Mengadili : DALAM KONPENSI : TENTANG EKSEPSI : - Menolak eksepsi pihak Tergugat I dan II sampai dengan VIII untuk seluruhnya ; TENTANG POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan pihak

Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan

bangunan obyek perkara yang terletak di Jalan Kesehatan No.14 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.794/Petojo ; - Menyatakan pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan penguasa yang melawan hukum (onrecht matige overheids daad/OOD) yang merugikan pihak Penggugat ; - Menyatakan Surat Penunjukkan No.247 tanggal 25 Januari 1955 kepada almarhum MOEHAMAD NOER DAENG PABETA sebagai pihak pembeli Hak Ertpacht Verponding No.2204 tidak merupakan bukti pemilikan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

terhadap tanah obyek perkara Jalan Kesehatan No.14 Jakarta Pusat dan surat penunjukkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; - Menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.407/1956 tanggal 15 Pebruari 1957 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.28/195/PT. Pidana tanggal 25 Nopember 1957 sepanjang yang ada hubungannya dengan tanah dan bangunan obyek perkara yang terletak di Jalan Kesehatan No.14 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ; - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ; - Menghukum pihak Tergugat II sampai dengan VIII atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan obyek perkara yang terletak di Jalan Kesehatan No.14 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek perkara tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesehatan No.14 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dalam keadaan baik serta terpelihara kepada pihak Penggugat ; - Menghukum pihak Tergugat I dan II sampai dengan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan VIII untuk mematuhi isi putusan ini ; - Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan VIII untuk membayar ongkos sebesar Rp.1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ; - Menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya tidak dapat di terima ; DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

- Menghukum pihak Tergugat I dalam Konpensi dan Tergugat II sampai dengan VIII dalam Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara No.99/Pdt/2004/ PT.DKI tanggal 13 Mei 2004 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ; Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan tersebut, karena tanah sengketa masih dalam perkara dan disita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai penetapan No.162/Pdt/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2003 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 23 Juli 2003 No.162/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Pst. dalam status quo ; Dengan demikian Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum,

melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa disamping itu proses asal usul kepemilikan dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.405/Petojo yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No.151/Petojo Selatan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No.3 Prp Tahun 1960 melalui Panitia Pelaksana Penguasa Milik Belanda (P3MB) sehingga berakibat : a. Surat persetujuan tertanggal 2 Mei 1966 No.Peta D.6/d/20/66 ; b. Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal 2 Juni 1966 No.7/D/87/1966 ; c. Sertifikat HGB No.405/Petojo atas nama almarhum Abdoerachman, SH. ; Dimana almarhum Abdoerachman, SH. dan/atau ahliwarisnya telah memiliki dan menguasai tanah tersebut selama + 43 (empat puluh tiga) tahun, sebelum dijual kepada Penggugat pada tahun 2002 ; DALAM PENUNDAAN : Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat yang dapat merugikan Penggugat lebih lanjut, sehingga tidak dapat dikembalikan lagi keadaan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

semula, maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon ditunda pelaksanaan Surat Keputusan No.11-VI2004 tanggal 5 Agustus 2004 sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai penguasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2004 No.11-VI-2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung terletak di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta ; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan No.11-VI-2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung terletak di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta tersebut ; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara i.c. Surat Keputusan Tergugat tanggal 5 Agustus 2004 No.11-VI-2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung terletak di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi : “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; Bahwa penerbitan Surat Keputusan tanggal 5 Agustus 2004 No.11-VI2004 adalah berdasarkan dan merupakan pelaksanaan tindak lanjut dari : a. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 13 Pebruari 1957 No.407/1956 yang amarnya berbunyi : - Menyatakan tidak lengkap bukti dan tidak bulat keyakinan bahwa tertuduh disebut di atas Moehamad Noer Daeng Pabeta salah terhadap tuduhan ; - Menyatakan dia bebas dari tuduhan itu ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada tertuduh, rumah di Jalan Kesehatan No.14 ; b. Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 25 Nopember 1957 No.28/1957/PT. Pidana

yang amarnya berbunyi : “Menyatakan bahwa

permohonan Djaksa untuk banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dalam perkara terdakwa tersebut bernama Moehamad Noer Daeng Pabeta tertanggal 13 Pebruari 1957 No.407/1956 tidak dapat diterima ; Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2002 No.B-936/0.1.10/Eks.1/08/2002 dan sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 17 September 2002 No.Print-88/0.1.10/Fuh.2/09/2002 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 17 September 2002 tanah rumah a quo telah dikembalikan

kepada ahliwaris

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

almarhum Moehamad Noer Daeng Pabeta yang kuasakan oleh Camat Gambir dkk. ; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan tanggal 5 Agustus 2004 No.11-VI-2004 adalah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagai obyek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian mohon dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 angka 5, 6 dan 7 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2004 tersebut dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan dengan suratnya tanggal 13 Oktober 2004 No.18/X/M&R yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat dan tembusannya kepada Badan Pertanahan Nasional/Tergugat yang sampai sekarang

Tergugat belum menerima

tembusannya dan atas hal tersebut tentu Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat tersebut, yang dua hari setelah tanggal surat itu yaitu tanggal 15 Oktober 2004 Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sekarang ini ; Bahwa Penggugat yang menyatakan masih berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus tanggal 11 Agustus 2003 No.162/Pdt/ G/2003/PN.Jkt.Pst. yang mana Tergugat maupun Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tidak pernah menjadi pihak dalam perkara dimaksud dan perkembangan perkara tersebut tidak pernah diberitahukan atau dilaporkan kepada Tergugat, sehingga Badan Pertanahan Nasional tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut, sehingga layak secara hukum apabila Badan Pertanahan Nasional tidak mempertimbangkan perkara tersebut ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.158/G.TUN/2004/PTUN,JKT. tanggal 7 April 2005 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 5 Agustus 2004 Nomor : 11-VI-2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung terletak di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta ; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut

Keputusan Tergugat No.11-VI-2004

tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung terletak di Kelutahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta tersebut ; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya No.125/B/2005/PT.TUN.JKT.tanggal 19 September 2005 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.101/KAS-2005/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding Nopember 2005

yang pada tanggal 1

telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan putusan Judex factie yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.11-VI-2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung ; 2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan suatu Surat Keputusan berikut urutannya yaitu Surat Keputusan No.11-VI-2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang merupakan tindak lanjut dari : - Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 13 Pebruari 1957 No.407/1956 yang amarnya berbunyi : - Menyatakan tidak lengkap bukti dan tidak bulat keyakinan bahwa tertuduh disebut di atas

Moehamad Noer Pabeta salah terhadap

tuduhan ; - Menyatakan dia bebas dari tuduhan itu ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada tertuduh, rumah di Jalan Kesehatan No.14 ; - Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 25 Nopember 1957 No.28/195/PT.Pidana yang amarnya : “Menyatakan bahwa permohonan Djaksa untuk banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dalam perkara tedakwa tersebut bernama Moehamad Noer Daeng Pabeta tertanggal 13 Pebruari 1957 No.407/1959 tidak dapat diterima ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2002 No.B-936/0.1.10/Eks.1/08/2002 dan tanggal 15 Agustus 2002 No.B-936/0.1.10/Eks.1/08/2002 dan sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 17 September 2002 No.Print-88/0.1.10/09/2002 yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 17 September 2002, tanah rumah a quo yang terletak di Jalan Kesehatan No.13, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah dikembalikan kepada ahliwaris almarhum Moehamad Noer Daeng Pabeta yang dikuasakan oleh Camat Gambir dkk. ; 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1986

yang berbunyi : “Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana” dengan demikian adalah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagai obyek

gugatan Pengadilan Tata

Usaha Negara, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 40 alinea ke 3, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-udangan dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak teliti dalam menjatuhkan putusan, sehingga sangat merugikan bagi kewibawaan dan keadilan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; 4. Bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara ini Judex factie telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 3 alinea ke 2 sedangkan pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf d, dengan demikian maka

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak teliti dalam menjatuhkan putusannya, sehingga putusan yang telah dijatuhkan tersebut sangat merugikan bagi kewibawaan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dengan sengaja bertindak tidak cermat dan bersikap memihak/berat sebelah (tidak fair) ; 5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak sependapat atau menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 39 alinea ke 3 dan halaman 40 alinea ke 1 yang menyatakan bahwa Tergugat di pesidangan tidak mengajukan bukti asli surat T.9 dan surat kuasa dari ahli waris almarhum Moch Noer Daeng Pabeta dan seharusnya Tergugat tidak menerima surat kuasa dari Tergugat II Intervensi tersebut adalah tidak benar karena sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan pada tanggal 10 Maret 2005 dalam acara pembuktian Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.9) juga menunjukkan asli surat kuasa tersebut dalam persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah telah bertentangan dengan

peraturan

perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak teliti dalam menjatuhkan putusannya, sehingga putusan tersebut sangat merugikan kewibawaan

Pemohon

Kasasi/Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; 6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak sependapat atau menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 40 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa dari dasar dan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Majelis tidak menemukan adanya bukti atau dasar yang menjadi perintah dan landasan yang menyebutkan penerbitan Keputusan Tergugat atas dasar ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau peraaturan perundangan lain yang bersifat

hukum pidana adalah tidak benar karena Tergugat di dalam

menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah untuk melaksanakan putusan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

pidana Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.407/1956 tanggal 13 Pebruari

1957

jo

putusan

Pengadilan

Tinggi

Istimewa

Jakarta

No.28/1957/PT.Pidana tanggal 25 Nopember 1957 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Print.88/01.10/Fuh.2/09/2002 tanggal 17 September 2002 dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung Judex factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alinea ke 4 dinyatakan “bahwa keputusan Tergugat tanggal 5 Agustus 2004 No.11-VI-2004 (obyek sengketa) diterbitkan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2003 No.162/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Pst. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta

dengan

putusannya

tanggal

13

Mei

2004

No.95/Pdt/2004/PT.DKI (bukti P-15 dan P.16) ; - Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 alinea ke 2 dinyatakan : “menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-15, P-16 tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan atas nama Lie Kim Kung merupakan tindakan tergesa-gesa/prematur dan tidak memperhatikan adanya putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; - Bahwa terhadap perkara perdata tersebut di atas, berdasarkan putusan kasasi No.491 K/Pdt/2005 tanggal 6 Oktober 2006 telah diputuskan telah membatalkan putusan Judex factie dan mengadili sendiri, antara lain dalam pokok perkara : “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya” ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

- Bahwa dengan telah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan bidang tanah yang terletak di Jalan Kesehatan No.14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.11-VI2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No.794/Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta tersebut adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.125/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 19 September 2005 yang

menguatkan

putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

No.158/G.TUN/2004/PTUN.JKT. tanggal 7 April 2005 serta

Jakarta

Mahkamah

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004

dan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.125/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 19 September 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158/G.TUN/2004/PTUN. JKT. tanggal 7 April 2005 ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2006 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. MH.,

Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Muda

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Karim Manap, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

ttd. Widayatno Sastrohrdjono, SH. M.Sc.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006

Panitera-Pengganti : ttd. A. Karim Manap, SH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i……………

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i……………

Rp.

1.000,-

3.Administrasi……….…..

Rp. 493.000,-

Jumlah

:

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara

( ASHADI, SH ) NIP. : 220 000 754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.104 K/TUN/2006