2006

PUTUSAN No. 210 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : nama

: SUYATMAN, BA ;

tempat lahir

: Bantul ;

umur / tanggal lahir : 46 tahun / 27 Agustus 1958 ; jenis kelamin

: Laki-laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Dsn.Godegan Rt.05, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;

agama

: Islam ;

pekerjaan

: Lurah Desa Tamantirto ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan : yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa : Dakwaan : KESATU: Bahwa Terdakwa SUYATMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

lagi dalam bulan September 2003 sampai dengan Desember

2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di kantor Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu yaitu tanah lungguh saksi SUMINI selaku Kepala Dukuh Gonjen Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul yang terletak di Dukuh Tempuran, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul seluas 4000 (empat ribu) meter persegi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang merasa tanah lungguh saksi SUMINI Kadus Gojen dan tanah lungguh staf

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

Kabag Kesra AHMAD SUBARI yang letaknya berdampingan kurang produktif karena tidak bisa dialiri irigasi tehnis berencana akan membangun perumahan sewa dan rumah toko di atas lahan tersebut

yang pelaksanaannya akan

diserahkan kepada perusahaan pengembang dengan system sewa, pemerintah desa yang memiliki tanah sedangkan pembangunan dan pengelolaan perumahan ruko tersebut diserahkan ke pihak penyewa atau perusahaan pengembang sedangkan kepada pemilik tanah lungguh tersebut akan diganti dengan tanah lungguh yang lebih produktif. Rencana ini telah dibahas dalam rapat antara BPD dengan para pamong desa tetapi Kepala Dukuh Gojen yaitu saksi SUMINI yang mempunyai tanah lungguh tersebut tidak hadir, Dan dalam hal ini investor yang telah mengajukan permohonan menggunakan tanah kas desa tersebut adalah HERAWATI, dengan kesepakatan disewakan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan besarnya uang sewa Rp.500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. Untuk dapat menyewakan tanah kas desa harus ada izin tertulis dari Gubernur, namun ijin tertulis dari Gubemur DIY belum turun pembangunan telah dimulai yakni dengan adanya tumpukan material dan pemasangan pondasi serta pembabatan tanaman kayu jati milik saksi SUMINI. Adapun penyewaan tanah lungguh Kadus Gojen ini tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yaitu saksi SUMINI selaku Kadus Gojen ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 4e KUHPidana. ATAU KEDUA : Bahwa Terdakwa SUYATMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah atau mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang merasa tanah lungguh Kadus Gojen dan tanah lungguh staf Kabag Kesra AHMAD SUBARI yang letaknya berdampingan kurang produktif karena tidak bisa dialiri irigasi teknis berencana akan membangun perumahan sewa dan rumah toko di atas lahan tersebut yang pelaksanaannya akan diserahkan kepada perusahaan pengembang dengan system sewa, pemerintah desa yang memiliki tanah sedangkan pembangunan dan pengelolaan perumahan

dan

ruko tersebut diserahkan ke pihak penyewa atau perusahaan pengembang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

sedangkan kepada pemilik tanah lungguh tersebut akan diganti dengan tanah lungguh yang lebih produktif. Rencana ini telah dibahas dalam rapat antara BPD dengan para pamong desa tetapi Kepala Dukuh Gojen, tetapi tanpa kehadiran saksi SUMINI yang mempunyai tanah lungguh. Dalam hal ini perusahaan pengembang yang telah mengajukan permohonan menggunakan tanah kas desa tersebut HERAWATI, dengan kesepakatan disewakan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan besarnya uang sewa Rp.500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Untuk dapat menyewakan tanah kas desa harus ada ijin tertulis dari Gubemur, namun ijin dari Gubemur DIY belum turun pembangunan telah dimulai yakni dengan adanya tumpukan material dan pemasangan pondasi serta pembabatan tananam kayu jati milik saksi SUMINI. Adapun penyewaan tanah lungguh Kadus Gojen ini tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yaitu saksi SUMINI selaku Kadus Gojen ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin yang Berhak atau Kuasanya. Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 Oktober 2005 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SUYATMAN, BA. bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang

diketahuinya

bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu melanggar pasal 385 ke-4 e KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYATMAN, BA

dengan pidana

penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : -

1 (satu) bongkah batu putih dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa

dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No.69/Pid.B/2005/PN.Btl. tanggal 5 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -

Menyatakan Terdakwa SUYATMAN, BA.

tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

dan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum ; -

Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Vrijspraak) ;

- Memulihkan hak Terdakwa sebagaimana tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. - Menetapkan barang bukti berupa : .

1 (satu) bongkah batu putih haruslah dikembalikan ke lokasi tanah desa Tamantirto, yang terletak di Bulak Randukuning Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

-

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.69/Akta.Pid/

2005/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Desember 2005 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 5 Desember 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Desember 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bantul dalam pembuktian unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu : Pasal 385 ke 4e KUHP tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dimana Hakim keliru dalam mengambil kesimpulan tentang menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, yaitu salah satu unsur dari Pasal 385 ke 4e KUHP. Dalam membuktikan unsur tersebut Hakim cenderung mendasarkan pada keterangan Terdakwa dan saksi Jumali, saksi Sri Kuandito, saksi Madiyana, saksi Suharto, saksi. Wiji Wiyono yang nota bene adalah pamong desa yang secara struktur organisasi berada dibawah kekuasaan Terdakwa yang mempunyai loyalitas terhadap atasan sehingga secara psikis berada dibawah pengaruh Terdakwa, sehingga keterangannya menguntungkan Terdakwa yang menyatakan bahwa beberapa tanah kas desa termasuk tanah lungguh saksi Dra. Sumini akan dialih fungsikan karena kurang potensial dan rencananya akan dibuat ruko dan perumahan yang

nantinya

akan

disewakan

dengan

investor

Herawati

belum

dilaksanakan atau sebatas wacana dan tanah yang dibangun pondasi, diberi material adalah tanah kas desa bukan di tanah lungguh saksi Dra. Sumini dan mengabaikan keterangan saksi korban Dra. Sumini dan saksi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

Sarbini serta saksi Siswo Pranoto yang juga merupakan pamong desa yang memberikan keterangan bahwa tanah yang dibangun pondasi dan diberi material adalah tanah lungguh saksi Dra. Sumini serta keterangan saksi Wiryono yang adalah konsultan dari Herawati selaku investor dalam. Pertimbangan Hakim tidak dicantumkan keterangannya yang mengatakan bahwa saksi mengetahui ada penyerahan uang dari Herawati kepada saksi Andreas Suratno untuk biaya kontrak tanah serta keterangan saksi Wiryono selaku

yang mengedrop material dan membangun

pondasi yang

mengatakan bahwa kegiatan pasang pondasi karena sudah mendapat ijin atau sepengetahuan pemerintah desa Tamantirto walaupun saksi juga mengetahui ijin tertulis dari Gubernur DIY belum ada. Dengan demikian telah terjadi pelaksanaan perbuatan dari sebuah kesepakatan/persetujuan sebagaimana Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang mana oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUHPerdata) ; 2.

Bahwa mengingat pasal 28 (1) UU RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan menurut hemat kami Hakim tidak melaksanakan ketentuan pasal 28 (1) UU RI No.4 tahun 2004 atau tidak berusaha menemukan soal hukumnya (Rechtvinding) ;

3.

Bahwa dalam perkembangan penegakan supremasi hukum dalam era Reformasi yang transparan selau dapat diikuti maupun dinikmati oleh masyarakat dan dalam suasana politik yang semakin berkuasa sudah sewajarnya kalau setiap pendapat hukum selain berdasarkan ketentuan undang-undang juga didasarkan kepada rasa keadilan didalam masyarakat yang mana prinsip umum dalam pengajuan upaya hukum kasasi secara kasuistis dapat disimpangi demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat tersebut ;

4.

Berhubung pendapat Hakim bisa menjadi Yurisprudensi yang menjadikan pegangan Hakim dalam kasus ataupun perkara berikutnya yang sejenis (presedent), maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat ingin mendapatkan keyakinan maupun kepastian hukum yang nantinya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

akan kami jadikan dasar untuk perkara berikutnya mengenai kasus semacam ini ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 April 2006 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 oleh Ketua Majelis beserta M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006

tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota

Ketua :

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./Soedarno, SH.

Panitera – Pengganti : ttd./Made Suweda, SH.MH Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana

ZAROF RICAR, SH.S.SOS.M.HUM NIP : 220 001 202

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No210 K/Pid/2006