2006

P U T U S A N No. 207 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. – Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHALLIS, S.SiT., dkk., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; 2. Ir. SISKA MARA BINTANG, bertempat tinggal di Jalan Hertasning No. 28 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HASMAN USMAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Talasalapang BTN Minasa Upa Blok F 16/16 Kota Makassar, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Terbanding ;

melawan 1. HERAWATI JAFAR ; 2. ANDI MASRI SAING, keduanya bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru, RT. 0003/RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi

dahulu sebagai

Tergugat dan Tergugat

Intervensi di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa lelaki Madang almarhum ada memiliki tanah sawah seluas 0,15 ha, dahulu terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, sekarang masuk Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanah mana dibeli dari Narri pada tahun 1977 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 286/KT/1977, tanggal 30 Juli 1977, diatas persil 6 SI, Kohir 534 CI, dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara

: Sawahnya Sabang Sese ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 207 K/TUN/2006

- Timur

: Sawahnya B.DG. Sila ;

- Selatan

: Sawahnya Tjalli ;

- Barat

: Sawahnya DG. Buang ;

Bahwa tidak lama kemudian setelah Madang membeli tanah sawah tersebut pada butir 1 diatas, maka Madang bersama dengan anaknya yang bernama Kamaruddin Daeng Sikki menggarap dengan cara menanami padi demikian seterusnya setiap musim tanam setiap tahun, dan setelah Madang meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan para ahli warisnya Hajja Hajarah (isteri almarhum Madang), Sendong, Muliati dan Mantasiah (anak), sedangkan Kamarudiin Daeng Sikki (anak dari isteri pertama Madang almarhum) ; Bahwa para ahli waris almarhum Madang dimana pada waktu itu Sendong, Muliati dan Mantasia selaku anak dari isteri ke-II masih kecil-kecil sehingga Kamaruddin Daeng Sikki tetap melanjutkan penggarapannya, demikian keadaannya secara terus menerus setiap tahunnya sampai pada tahun 2001, para ahli waris dari isteri kedua yaitu Hajja Hajarah (isteri almarhum),

Sendong,

Muliati

dan

Mantasia,

memberi

kuasa

kepada

Kamaruddin Daeng Sikki yang juga kedudukannya selaku ahli waris untuk menjual tanah persil 6 SII, Kohir 534 CI, seluas 1500 m2, sesuai dengan surat kuasa/mufakat No. 225/XII/2001 tanggal 30 Nopember 2001, yang diketahui oleh Lurah Borong ; Bahwa pada tahun 2001 Kamaruddin Daeng Sikki menjual tanah sawah kepada Penggugat I sampai seluas 320 m2, sesuai dengan akta jual beli No. 170/KR/XII/2001, tanggal 5 Desember 2001, yang dibuat dihadapan Camat Rappocini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanah mana dikenal dengan persil 6 SI, kohir 534 CI, yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut : - Utara

: Dengan tanahnya Manjong ;

- Timur

: Dengan tanahnya Ir. Amir Hayat ;

- Selatan

: Dengan tanahnya Andi Masri Saing ;

- Barat

: Dengan rencana jalan ;

Bahwa Kamaruddin Daeng Sikki menjual pula tanah sawah kepada Penggugat II sampai seluas 240 m2, sesuai dengan akta jual beli No. 171/KR/XII/2001, tanggal 5 Desember 2001, yang dibuat dihadapan Camat Rappocini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanah mana dikenal dengan


persil 6 SI, kohir 534 CI, yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sekarang adalah : - Utara

: dengan tanahnya Herawati Fajar ;

- Timur

: dengan tanahnya Ir. Amin Hayat ;

- Selatan

: dengan tanahnya H. Madang ;

- Barat

: dengan rencana jalan ;

Bahwa setelah Penggugat I dan II membeli tanah kapling tersebut diatas, maka Penggugat I dan II melanjutkan penggarapan diatas tanah sawah seluas 560 m2 dengan cara menanami padi setiap musim tanam secara terus menerus tanpa putus, demikian pula keadaannya setelah musim panen Penggugat I dan II tidak pernah mendapat gangguan atau teguran ; Bahwa tidak lama kemudian setelah Penggugat I dan II membeli tanah kapling tersebut, pemerintah sudah mulai melakukan penimbunan Jalan Hertasning Baru, maka pada bulan Januari 2002 Penggugat I dan II membangun pondasi setiap sudutnya sebagai pembatas tanah kapling satu dan lain hal supaya jelas batas-batas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan pembangunan pondasi inipun tidak pernah ada gangguan atau teguran ; Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 Penggugat II mendapat panggilan dari kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (Polwiltabes Makassar) dalam perkara tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 Subs 385 KUHPidana, dan Penggugat II diperiksa pada tanggal 29 Maret 2004, dimana dalam pemeriksaan tersebut pihak penyidik memperlihatkan dua lembar Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang dan Sertipikat Hak Milik No. 32/Kelurahan Gunung Sari atas nama Normi Palaguna ; Bahwa ternyata didalam Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang, terhisap pula tanah milik Penggugat I seluas 320 m2 dan tanah milik Penggugat II seluas 240 m2 ; Bahwa setelah Penggugat II selesai diperiksa oleh penyidik, maka pada hari itu pula langsung memberitahukan kepada Penggugat I bahwa diatas tanah kapling yang dibeli dari Kamaruddin DG. Sikki telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang ;


Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang, diatas tanah milik Penggugat I dan II adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang lahir sebagai akibat tidak diindahkannya asas kecermatan, asas pertimbangan dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. paal 53 ayat (2) a, b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa Penggugat I dan II merasa telah dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang, dan dengan ini menuntut supaya Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa oleh karena Penggugat I dan II baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang, pada tanggal 29 Maret 2004, sehingga tenggang waktu 90 hari belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat I dan II ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat oleh karena itu untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997, seluas 11.000 m2, atas nama Ir. Siska Mara Bintang dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; 4. Memerintahkan pula kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau:


-

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat

Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut : EKSEPSI TERGUGAT : Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat

kepada Tergugat Kepala Kantor

Pertanahan Kota Makassar berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, atas nama pemegang hak Ir. Siska Mara Bintang, tidak beralasan dan salah dalam mengajukan gugatan karena obyek yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan, yang berarti bahwa gugatan para Penggugat

yang ditujukan terhadap Tergugat

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak sah dan tidak beralasan karena apabila dicermati secara detail apa yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapi jelas merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Absolut) ; Bahwa gugatan para Penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya jelas-jelas telah daluwarsa sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan alasan bahwa para Penggugat

telah lama mengetahuinya adanya

sertipikat tersebut, jadi oleh karenanya alasan para Penggugat yang diakuinya baru mengetahui sejak tanggal 29 Maret 2004 sesuai dengan dalil para Penggugat pada hal. 4 poin 8, dimana jelas hanyalah merupakan suatu alasan yang dibuat-buat oleh para Penggugat untuk menghindar dari ketentuan pasal 55 tersebut diatas, jadi jelas dalil-dalil para Penggugat hanyalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan hanya merupakan siasat para Penggugat belaka untuk menghindar dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ; Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena lokasi atau obyek yang digugat jelas-jelas terdapat perbedaan persil dimana para Penggugat mendalilkan bahwa lokasi yang dibeli dan atau dimiliki adalah persil


6 SI Kohir 534, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari berasal dari bekas tanah milik Indonesia persil 5 SII kohir 38 CI ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI : Bahwa para Penggugat salah alamat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena para Penggugat

telah mendalilkan sengketa hak milik, seharusnya gugatan para

Penggugat

tersebut diajukan pada pengadilan Negeri dan bukan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, untuk itu amat mendasar jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa melihat dalil gugatan para Penggugat pada persil 6. SI, kohir No. 534, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, berasal dari bekas tanah milik Indonesia persil No. 5 SII, kohir No. 38 CI. Memperhatikan perbedaan persil tersebut menunjukkan gugatan para Penggugat salah alamat persoalan kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Umum ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/G.TUN/2004/ P.TUN.MKS. tanggal 16 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan para Penggugat ;

-

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.383.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I

dan Penggugat II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 53/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tanggal 8 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/para Pembanding ;


2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 21/G.TUN/2004/PTUN.MKS. tanggal 16 Maret 2005 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding I dan II ; 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997 GS. No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997 seluas 11.000 m2 atas nama Ir. Siska Mara Bintang ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997 GS. No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997 seluas 11.000 m2 atas nama Ir. Siska Mara Bintang dari buku tanah yang sudah ada pada Kantor pertanahan Kota Makassar ; 4. Memerintahkan pula pada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi/paraTerbanding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2006 dan 27 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat

Intervensi/para

Terbanding

dengan

perantaraan

kuasanya,

berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 13 Juli 2004 dan 25 Agustus 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Maret 2006 dan tanggal 5 April 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi masing-masing

No. 21/GTUN/2004/P.TUN.Mks. jo. No.

53/Bdg/TUN/2005/PT.TUN.Mks. yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 6 April 2006 dan 18 April 2006 ; bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang masingmasing pada tanggal 11 April 2006 dan 25 April 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 26 April 2006 dan 8 Mei 2006 ;


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi

dalam memori kasasinya tersebut

masing-masing pada pokoknya ialah : ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I : Keberatan menyangkut Eksepsi : 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil pertimbangan hukum tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cermat, benar dan adil serta obyektif, tetapi lebih dilandasi pada pendapat yang sangat subyektif dan lebih bersifat apriori, oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970, hal ini disebabkan dalam putusannya sangat tidak teliti dan kurang cermat melihat apa yang menjadi dasar gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat serta kompetensi untuk mengadili perkara a quo hal ini dapat kita lihat dari bukti yang diajukan para Termohon Kasasi/para Penggugat ; 2. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo sama sekali tidak membuat pertimbangan tapi mengikuti saja pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil dan bukti baik yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat maupun oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi yang menunjukan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepemilikan, jadi jelas merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, perlu ditegaskan bahwa dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah berdasarkan tanah milik Indonesia persil No. 6 kohir 534 CI sedangkan yang menjadi dasar kepemilikan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi adalah Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/MSR/TMT/II/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 yang berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia persil No. 5 SII kohir No. 38 CI yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan sepanjang Akta Jual Beli tersebut tidak dibatalkan oleh peradilan umum, maka akta tersebut harus dianggap sebagai akta otentik yang sah dan legal menurut hukum, demikian pula sertipikat in litis merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat jelas bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak


berwenang mengadili sengketa in litis, karena menyangkut kompetensi absolut ; 3. Bahwa berdasarkan point dua tersebut diatas maka sangat jelas bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 yang menyatakan meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata bukankah dengan adanya dua bukti kepemilikan (vide tanah milik Indonesia persil No. 5 SII kohir No. 38 CI versi Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi) yang berbeda pada satu obyek menunjukkan bahwa sengketa tersebut adalah sengketa perdata ; 4. Bahwa alangkah kelirunya Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara in litis yang dengan serta merta mengakui bahwa para Termohon/para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah sengketa dengan berdasarkan bukti P.1 II-1 s/d P1 II-19 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dan disisi lain tidak mempertimbangkan bukti T-1 s/d T-7 serta TInv-1 s/d T-Inv-19 yang nota bene dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Bukankah ini merupakan suatu pertimbangan hukum yang melampaui kewenangannya, sangat aneh pertimbangan tersebut ; 5. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Hakim Banding, yang menyatakan bahwa pihak para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan menyangkut tenggang waktu 90 hari (vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) dianggap dihitung secara kasuistik, mengapa dikatakan demikian, karena : 1. Bahwa bagaimana mungkin para Termohon Kasasi/para penggugat dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang dituju dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sementara para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak ada kepentingan maupun kualitas atas penerbitan

sertipikat-sertipikat

in

litis,

hal

ini

terbukti

semenjak

diterbitkannya sertipikat in litis para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang bukan bezitter atas tanah terserap kedalam sertipikat in litis, jadi kepentingan apa dan kualitas apa para


Termohon Kasasi/para penggugat atas tanah in litis, lalu mengapa baru sekarang para Termohon Kasasi/para Penggugat mempermasalahkan penerbitan sertipikat in litis, yang nyata-nyata telah dikuasai baik secara juridische maupun secara feitelijk oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi ; 2. Bahwa sudah sangat jelas para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dimungkinkan

lagi

untuk

menggugat

sertipikat-sertipikat

in

litis

sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, mengapa demikian, hal ini disebabkan oleh karena keberadaan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi diatas tanah sengketa kalau dihitung-hitung sejak tahun 1997 yakni sejak beralihnya dari pemilik pertama yaitu Andi Mappatunru Kr Timbuseng, artinya sejak ± 9 tahun yang lalu para Termohon Kasasi/para Penggugat sudah mengetahui adanya penguasaan baik secara juridische maupun secara feitelijk oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi dan dari sinilah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya, karena Hakim in litis tidak menggali secara dalam substansi sejak kapan para Termohon Kasasi/para Penggugat tahu keberadaan sertipikat-sertipikat in litis, bukankah asas hukum menyatakan hakim wajib menggali dan mencari fakta-fakta hukum yang terjadi baik yang tersurat maupun yang tersurat, jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tidak dapat diberlakukan pada perkara in litis, mengapa ? Jika penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 selalu dijadikan acuan oleh Hakim dalam memutus perkara terutama menyangkut penerbitan sertipikat yang mempunyai dua subtansi yaitu disatu pihak adalah merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dilain pihak merupakan bukti kepemilikan (kompetensi absolut), maka bagaimana lagi wajah kepastian hukum, kepastian hak kepemilikan

berupa

dan perlindungan

sertipikat

dimasa

hukum

yang

akan

terhadap bukti datang

(bisa

dibayangkan suatu sertipikat yang terbit bertahun-tahun lamanya dan sepanjang itu dianggap sah, kemudian dibatalkan dengan pertimbangan Yurisprudensi tersebut), ini sangat ironis, sedangkan menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sangat jelas surat keputusan yang digugat keputusan


tersebut diterbitkan dan diketahui (baik tersurat maupun tersirat), lalu bagaimana jika ada pihak yang merasa berkepetingan atas penerbitan surat keputusan tersebut, tentunya adalah sarana hukumnya melalui peradilan umum, karena sudah tentu substansi yang digugat tersebut bukan lagi merupakan pengujian administrasi prosedural tetapi pengujian menyangkut status kepemilikan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994) ; Bahwa seyogyanya, penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 harus berbarengan secara proporsional dengan penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ; Hal tersebut sudah sangat jelas dalam perkara in litis, dimana tidak satu dalil hukum maupun bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat yang membuktikan telah adanya kelalaian maupun kesalahan prosedur yang dilakukan Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara in casu sertipikat in litis, tetapi yang menjadi fakta riil yang dimunculkan selama persidangan berlangsung, menunjukkan semua bukti yang diajukan oleh para Termohon

Kasasi/para

Penggugat

kesemuanya

merupakan

bukti

kepemilikan yang harus diperiksa di peradilan umum ; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas menunjukkan telah terjadi secara nyata kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara in litis, sehingga pertimbangan hukum tersebut yang kemudian dituangkan dalam putusannya harus dinyatakan batal demi hukum, karena sudah sangat jelas bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970, maupun peraturan perundangan lainnya yang terkait ; MENYANGKUT POKOK PERKARA : 1. Bahwa bukti-bukti maupun fakta-fakta yang timbul selama persidangan adalah kesemuanya mengarah pada satu titik yang jelas yaitu diatas tanah obyek sengketa terdapat dua bukti kepemilikan, baik bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi, artinya Hakim tidak boleh berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya karena sudah sangat jelas bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat semuanya merupakan bukti kepemilikan, bukan bukti yang


menunjukkan kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam penerbitan sertipikat in litis ; 2. Bahwa sangatlah tidak masuk akal jika Majelis Tingkat Banding menyatakan dengan adanya akta jual beli PPAT sebagai dasar hak oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, adanya penguasaan fisik oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat maka para Termohon Kasasi/para Penggugat dianggap mempunyai kepentingan yaitu : 1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat Intervensi menguasai lokasi tersebut juga didasari oleh Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang tentunya sebelum akta tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sepanjang itu akta tersebut adalah sah dan legal ; 2. Bahwa menyangkut penguasaan para Termohon Kasasi/para Penggugat diatas tanah sertipikat in litis perlu dipertanyakan, oleh karena keberadaan para Termohon Kasasi/para Penggugat diatas tanah in litis sekarang adalah merupakan penguasaan secara melawan hukum, oleh karena sudah jelas tanah in litis telah terdaftar/bersertipikat karena para Termohon Kasasi/para Penggugat juga menyerobot, oleh sebab itulah para Termohon Kasasi/para Penggugat dilaporkan pidana oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi. Bukankah sertipikat hak atas tanah adalah satu-satunya alat bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepanjang sertipikat tersebut belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang maka siapapun yang menguasai tanah yang telah bersertipikat tanpa ijin dari pemegang hak sertipikat tersebut maka dianggap sebagai penyerobotan hak yang diancam dengan pidana ; 3. Bahwa berdasarkan poin 2.1 dan 2.2 tersebut diatas menunjukkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga dengan serta merta menyatakan para Termohon Kasasi/para Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah in litis tanpa meneliti secara mendalam asal muasal keberadaan/penguasaan para Termohon Kasasi/para Penggugat tanah in litis padahal sudah sangat jelas posisi para Termohon Kasasi/para Penggugat atas tanah in litis adalah secara melawan hukum, oleh karena itu sangat beralasan jika pertimbangan hukum tersebut dinyatakan batal dan atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Hakim Agung yang memeriksa perkara in litis demi


tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di Republik Indonesia ini ;

3. Bahwa salah satu kesalahan fatal Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara in litis adalah pada satu amar putusannya hal. 22 yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 28 Agustus 1997 GS No. 3733/1997 tanggal 9 Juli 1997 seluas 11.000 m2 atas nama Ir. Siska Mara Bintang, padahal sudah sangat jelas dasar gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan tanahnya terhisap kedalam sertipikat in litis masing-masing Termohon Kasasi I/Penggugat I mendalilkan seluas 320 m2 sedangkan Termohon Kasasi II/Penggugat II mendalilkan seluas 240 m2, jika dihitung keseluruhannya adalah seluas 560 m2, lalu mengapa Majelis Hakim Tinggi dengan serta merta membatalkan sertipikat milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi seluas 11.000 m2, bukankah hal ini menunjukkan telah terjadinya Ultra Petitum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi in litis, hal ini jelas-jelas telah melanggar hukum acara yang berlaku (vide pasal 178 HIR dan pasal 189 RBg) yang menyatakan gugatan dalam suatu perkara menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil satu putusan, maka hakim dilarang untuk memberi putusan tentang hal-hal yang tidak digugat/memberi lebih banyak dari pada yang digugat, sebaliknya ia harus memberi putusan atas semua bagian dari gugatan itu ; 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini litis tidak bisa dengan serta merta menyatakan bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat in litis tidak cermat, tidak teliti hanya dengan mempertimbangkan alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, padahal alat bukti tersebut tidak pernah diuji secara materiil di peradilan umum yang berkompeten untuk hal tersebut, dan lagi pula tidak ternyata ada satu alat bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menunjukkan telah adanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis, karena sejak dilakukan pengukuran sampai dengan penerbitan sertipikat in litis para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah sekalipun menyatakan keberatan maupun sanggahannya, bukankah itu berarti bahwa penerbitan sertipikat ini litis adalah sah dan prosedural ; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah ternyata penerbitan sertipikat in litis yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat telah sangat prosedural dan sah adanya, karena tidak ada satu tahap prosedur


yang terlampaui maupun terlewati pada saat penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut, dan lagi seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini litis, lebih memfokuskan pemeriksaan secara prosedural atas penerbitan sertipikat in litis bukannya malah konsentrasi pada pembuktian kepemilikan atas tanah obyek sengketa (hal ini sangat jelas tertuang dari pertimbangan hukumnya pada hal. 15 s/d hal. 22 putusannya) ; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah wajar jika apa yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara in litis kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, karena sudah ternyata pertimbangan Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukumnya ; ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini sungguh telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum dan sama sekali telah mengabaikan kebenaran dan keadilan, oleh karena memutuskan obyek perkara yang sama sekali tidak diminta oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat, hal ini jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengkonstatir dan melampaui batas kewenangannya, sehingga beralasan hukum Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan dalam perkara No. 53/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. tersebut ; Bahwa posita gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ini menuntut pembatalan SHM sepanjang tanah milik Termohon Kasasi I/Penggugat I seluas 0,15 ha (1500 m2), dan Termohon Kasasi II/ Penggugat II seluas 240 m2 (mohon Majelis Hakim Agung memperhatikan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat. sedangkan didalam petitum atas amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus dan membatalkan atas tanah seluas 11.000 m2 (mohon diperiksa kembali vide putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hal. 22). Padahal pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat. hal ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut Ultra Petitum Partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum para Termohon Kasasi/para Penggugat, hal ini telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Dan putusan seperti ini harus


dinyatakan cacat (invalid) oleh karena akan merusak tatanan hukum dan keadilan ; Sehubungan dengan itu sekiranya tindakan ultra petitum itu dilakukan Hakim Tinggi Makassar berdasarkan itikat baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal, karena melanggar prinsip The Rule Of Law (the principal of the rule of law), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itupun ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak melaksanakan (melanggar) atau salah melakukan peraturan hukum yang berlaku ; Bahwa ridak ada bukti akurat terhadap keberadaan letak persil di Wilayah Kecamatan Rappocini, data yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini serta Kelurahan Gunung Sari adalah data pajak bukan data kepemilikan, sehingga jika ada data yang dimiliki oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah data rekayasa dan tidak benar, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung untuk mengesampingkan segala data yang berhubungan dengan letak persil. Tanah obyek perkara adalah persil No. 5 dan kemudian bukti kepemilikan yang paling sempurna terhadap tanah adalah sertipikat. Sedangkan obyek Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari tanggal 28 Agustus 1997, GS No. 3733/1997 berasal dari persil No. 5. Sehingga kepemilikan para Termohon Kasasi/ para Penggugat sangat jelas dan akurat baik letak maupun kedudukan persil berada pada obyek yang sebenarnya yakni berkedudukan dan bertempat diatas Sertipikat Hak Milik No. 33 Kelurahan Gunung Sari. Sedangkan kedudukan Akta Jual Beli para Termohon Kasasi/para Penggugat berada di tempat lain, obyek sertipikat tersebut adalah persil No. 5 SII. Jadi tidak ada tanah persil No. 6 diatas tanah hak milik para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi. Artinya tidak terdapat persil No. 6, sehingga upaya hakim tinggi menafsirkan bahwa obyek sengketa adalah persil No. 6 adalah penafsiran dan fakta yang tidak benar. Sehingga persoalan ini juga termasuk ruang lingkup tindak pidana pemalsuan, dan ruang lingkup kepemilikan atau perdata. Ula pundasi yang ada diatas obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan penyerobotan hak, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi diatas tanah hak milik para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi ;


3. Bahwa tindakan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ; Bahwa tak satupun bukti yang ditunjukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah termasuk dalam persil No. 5, sedangkan persil para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah persil No. 6. Obyek sengketa bukan persil No. 6 tetapi merupakan persil No. 5, sehingga para Termohon Kasasi/para Penggugat yang dibebankan membuktikan persil tersebut, namun tak satupun bukti berupa data rincik/gambar rincik. Mohon memperhatikan bukti para Termohon Kasasi/ para Penggugat sehingga hakim tingkat pertama menambah/meluruskan kepentingan para Termohon Kasasi/para Penggugat ; Bahwa hasil pemeriksaan setempat (ps) yang mendasari persangkaan Judex Factie tingkat pertama tidak seperti keadaan dan fakta yang ditemukan di lokasi ; Bahwa sejak pelaksanaan pemeriksaan setempat kuasa hukum Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi sudah keberatan, karena Judex Factie hanya menerima keterangan dari para Termohon Kasasi/para Penggugat tanpa mendengar keterangan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi ; Bahwa pertimbangan Majelis tersebut diatas telah dikonstatir dan tidak menunjukkan sikap adil kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi tetapi semata-mata untuk kepentingan para Termohon Kasasi/para Penggugat. Sesungguhnya keterangan saksi A. Mappatunru, mengatakan memang terdapat kapling diatas tanah milik seluruhnya seluas 17,20 ha, tetapi bukan diatas tanah yang telah dijual seluas 11.000 m2 keatas nama Ir. Siska Marabintang, hal ini terbukti setelah tanah tersebut dibeli oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah melakukan pemagaran atas tanah tersebut, dan tidak ada yang mengkomplain nanti pada tahun 2003 lalu para Termohon Kasasi/para Penggugat mengadakan pondasi diatas tanah hak milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi dan hal itu dilakukan pada malam hari kasus penyeborotan ini telah dilaporkan pada Polres Makassar Timur dan saat ini dalam proses penyidikan ; 4. Bahwa pada mulanya penguasaan fisik atas obyek sengketa dikuasai dan diduduki oleh Andi Mappatunru lalu di jual ke Ir. Siska Marabintang. Sehingga secara hukum baik secara de jure maupun secara de facto merupakan hak sepenuhnya para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat Intervensi meskipun tanah obyek jual beli tersebut tidak mesti harus secara langsung diduduki atau dikerjakan, tetapi merupakan hak milik dari Ir. Siska


Marabintang berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/MSR/TMT/II/1997, tanggal 19 Pebruari 1997 (bukti T.2), apakah seseorang yang membeli tanah terdapat ketentuan bahwa apabila membeli tanah harus dikuasai secara fisik, hal tersebut persepsi keliru, sebab kebanyakan orang telah membeli tanah tetapi tanah tersebut dibiarkan sampai pada waktunya akan dipergunakan, jadi tidak mesti harus seketika seseorang membeli tanah seketika itu pula harus dikuasai secara fisik, justru kenyataan pada obyek sengketa setelah Ir. Siska Marabintang membeli tanah tersebut terdapat tanda berupa batas-batas tanah dan papan pengumuman bahwa tanah tersebut adalah milik Ir. Siska Marabintang, namun celakanya para Termohon Kasasi/para Penggugat membuat surat-surat yang diduga palsu lalu menunjuk lokasi milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi ; Bahwa tanah hak milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi tersebut diatas telah ditinggalkan hak kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung Sari, Gambar Situasi No. 3733/1997, tanggal 9 Juli 1997, dahulu Kecamatan Tamalate, sekarang Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; Bahwa tanah yang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak-hak Indonesia persil No. 5 SII, kohir No. 38 CI, yang semula dikuasai oleh Imappaenre Karaeng Batupute dan selanjutnya dikuasai oleh ahli warisnya bernama A. Mappatunru bin Karaeng Timbuseng dan kemudian beralih kepada Ir. Siska Marabintang. Sebelum dimintakan penegasan hak menurut ketentuan konversi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, tanah tersebut mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian hak milik No. 520.1/1359/592/53-01/97 ke atas nama Ir. Siska Marabintang, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 33/Kelurahan Gunung ke atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi ; Bahwa sejak tanah tersebut dimohonkan haknya para Termohon Kasasi/ para Penggugat sama sekali tidak ada keberatan. Bahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 33/Kel. Gunung Sari diumumkan pada khalayak ramai melalui berita harian Fajar tanggal 11 Nopember 1997 dan tidak terdapat sanggahan/keberatan dari pihak siapapun juga termasuk para Termohon Kasasi/para Penggugat saat ini, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 33/Kel. Gunung Sari tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat, yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga karena diterbitkan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sangat jelas


Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi, tidak terbukti bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

khususnya

Peraturan

Pemerintah Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh hak milik dan sesuai dengan asas-asas dan garis kebijaksanaan

pemerintah,

sehingga

Majelis

Hakim

Agung

patut

mempertahan-kan sertipikat a quo milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi ; Menimbang, bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I dalam eksepsi 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa

para

Penggugat/para

Termohon

Kasasi

mendalilkan

tanah

tersengketa adalah miliknya dengan mendasarkan pada hak atas tanah milik Indonesia No. 6 kohir 534 C1, sedangkan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi adalah obyek gugatan SHM No. 33/Kelurahan Gunung Sari yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 69/MSR/TMT/II/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 yang dibeli dari Andi Mappatunru atas tanah bekas milik Indonesia persil No. SII Blok 24 kohir 38 CI ; -

Bahwa oleh karena itu terdapat sengketa kepemilikkan dalam perkara ini yang kewenangan untuk menentukan siapakah yang berhak selaku pemilik adalah peradilan perdata ; Menimbang, bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II ad. 3 dan 4 juga

dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : -

bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi telah memiliki sertipikat hak milik obyek gugatan atas dasar akta jual beli No. 69/MSR/TMT/II/1997, akan tetapi tanah tersengketa dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengklaim ada tanahnya yang terserap masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik obyek gugatan ;

-

bahwa untuk memastikan siapakah diantara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi I/Tergugat sebagai pemilik atas tanah a quo haruslah dilakukan dan/atau merupakan kewenangan peradilan perdata ;


Menimbang, bahwa oleh karena merupakan kewenangan Peradilan Perdata, maka seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Ir. Siska Mara Bintang

tersebut dan membatalkan

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 53/BDG.TUN/ 2005/PT.TUN.MKS. tanggal 8 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 21/G.TUN/2004/PTUN.MKS. tanggal 16 Maret 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan 2. Ir. SISKA MARA BINTANG tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 53/BDG.TUN/ 2005/PT.TUN.MKS. tanggal 8 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 21/G.TUN/ 2004/PTUN.MKS. tanggal 16 Maret 2005 ; MENGADILI SENDIRI -

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum para termohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim

Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung


sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

ttd. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ……………. Rp.

6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i …………… Rp.

1.000,-

Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi …………… Rp. 493.000,Jumlah

=

Rp. 500.000,===========

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


2006

Recommend Documents