2006

P U T U S A N No. 13 PK/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : SUMARNO alias DARMOWIJOYO, bertempat tinggal di Pingitan Sumber Arum Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAHARUDDIN ABDI, SH., dk., Advokat, berkantor di Jalan Tangguk Damai 4 No. 283/284 Blok I Pesona Laguna Medan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

melawan 1. KEPALA KELURAHAN TANJUNG GUSTA, KECAMATAN MEDAN HELVETIA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN, berkedudukan di Jalan Gaperta Ujung, Kotamadya Medan ; 2. PONIMIN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 83 Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan, Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I-Tergugat II Intervensi/Terbanding I-Terbanding II Intervensi ; Mahkamah Agung tersebut ; Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu

ternyata

sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 357 K/TUN/2001 tanggal 27 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Tergugat I-Tergugat II Intervensi/Terbanding I-Terbanding II Intervensi dengan posita perkara sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah anak kandung Martorejo almarhum yang meninggal dunia pada tahun 1985, yang menikah dengan Tinah alias Dinah almarhumah dan telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Medan ; Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, almarhum dan almarhumah ada meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah yang terletak dahulu disebut Kampung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang setempat dikenal Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Medan Helvetia, Daerah Tingkat II Kotamadya Medan, atas nama Tinah alias Dinah sebagaimana yang dimaksud dengan surat : a. Surat ganti rugi tanggal 10 Juli 1969 antara Karso kepada Tinah dan telah ditingkatkan surat haknya menjadi Surat Keterangan Tanah No. 59453/A/I/9 tanggal 10 Juli 1974 atas nama Tinah, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang seluas 5.508 m2 (lima ribu lima ratus delapan meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli/Pardi : 98 m ; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tambun

: 98 m ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kampung

: 98 m ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tinah

: 98 m ;

b. Surat Keterangan Tanah No. 6388/A/I/9 tanggal 30 Juni 1973 atas nama Ponisah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, seluas 3.080 m2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah persawahan Basir

: 87 m ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah persawahan Basir : 38-9-93 m ; - Sebelah Timur berbatas dengan parit

: 33 m ;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kampung

: 37 m ;

c. Surat Keterangan Tanah No. 5111/A/I/9 tanggal 20 Juni 1973 atas nama Suardi P yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, seluas 3.827 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan telah diganti rugi dengan surat ganti rugi tanggal 22 Pebruari 1974 antara Suardi P. kepada Tinah seluas 3.827 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponisih

: 38-9-43 m ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sembiring : 89 m ; - Sebelah Timur berbatas dengan parit

: 50 m ;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kampung

: 36 m ;

Bahwa sejak orang tua Penggugat meninggal dunia (Tinah alias Dinah) semua surat-surat tersebut di atas dipegang oleh Warno (Abang kandung Penggugat) dan tanah tersebut dikuasai dan diusahai dengan menanam padi dan tanam-tanaman palawija ; Bahwa pada awal bulan Januari 1999 Penggugat datang ke Medan menjumpai abang kandung Penggugat (Warno) menanyakan tentang tanah warisan almarhumah Tinah alias Dinah yang dikuasai, diusahainya dan sekaligus meminta agar terhadap harta warisan tersebut dibagi-bagi dan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

ternyata abang kandung Penggugat (Warno) tidak mau membagi-bagi harta warisan tersebut, dengan tanpa alasan sehingga Penggugat merasa keberatan dan kesal atas sikap abang kandung Penggugat (Warno) tersebut ; bahwa oleh karena Penggugat telah menghubungi abang kandung Penggugat (Warno) dengan tidak mendapat perlakuan yang wajar, maka Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan dengan No. 127/Pdt.G/1999/PA-MDN. tanggal 20 Maret 1999 dengan pihak-pihak : Sumarno alias Darmowijoyo bin Martorejo, agama Islam, pekerjaan Petani/peternak, bertempat tinggal di Pingitan Sumber Arum, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

melawan

1.

Warno

bin

Martorejo,

agama

Islam,

pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 69 Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat, 2. Suwardi bin Martorejo, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kalidam Utara RT. 02/RW.VIII

No.

37/52-B,

Kelurahan

Karang

Mekar,

Cimahi,

Bandung,

selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I, 3. Santoso Bowo Priyatno bin Suparno, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 41, Kelurahan Padang Sari, Kecamatan Banyumanik (Semarang Selatan), Semarang, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat II, 4. Tri Yuliati binti Suparno, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 41, Kelurahan Padang Sari, Kecamatan Banyumanik (Semarang Selatan, Semarang, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat III, 5. Didik Hindrianto bin Suparno, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di

Jalan

Merbau

No.

41,

Kelurahan

Padang

Sari,

Kecamatan

Banyumanik (Semarang Selatan), Semarang, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IV, 6. Wiwik Widiyastuti binti Soemardi alias Warsino, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merbau No. 41, Kelurahan

Padang

Sari,

Kecamatan

Banyumanik

(Semarang

Selatan),

Semarang, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat V, 7. Agus Pratomo bin Soemardi alias Warsino, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma No. 95, Desa Gebrak Kidul, Kecamatan Giri Woyo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VI, 8. Wahyu Retno binti Soemardi alias Warsino, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma No. 95 Desa Gebrak Kidul, Kecamatan Giri Woyo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VII, 9. Herry Hardianto bin Soemardi alias Warsino, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma No. 95,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Desa Gebrak Kidul, Kecamatan Giri Woyo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VIII ; Bahwa

setelah

perkara

No.

127/Pdt.G/1999/PA-Mdn.

digelar

di

persidangan Pengadilan Agama Medan, maka masuk gugatan intervensi yang diajukan oleh Ponimin bin Kartowikromo, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 83, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta yang menyatakan dirinya sebagai suami dari ibu Tinah alias Dinah (ibu kandung Penggugat dan Warno) padahal bukan suami ; Bahwa setelah acara jawab-menjawab, dimana Penggugat dalam perkara No. 127/Pst.G/1999/PA-Mdn. mengajukan eksepsi terhadap gugatan intervensi (Ponimin), maka pada tanggal 21 Juli 1999, Penggugat Intervensi mengajukan alat-alat bukti dimana diantara alat-alat bukti tersebut adalah merupakan obyek dalam sengketa yaitu : a. Surat Keterangan Tanah No. 593/206/SKT/IX/1998 tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Daerah Tingkat II Medan ; b. Surat Keterangan Tanah No. 593/207/SKT/IX/1998 tanggal 23 September 1998, atas nama Ponimin yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, Daerah Tingkat II Medan ; Bahwa terhadap kedua surat yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Gusta tersebut di atas Penggugat merasa keberatan dan dirugikan dimana Ponimin ingin merampas harta warisan dari almarhumah Tinah alias Dinah yang dibantu Tergugat hal tersebut Penggugat mengetahui tentang keberadaan tanah warisan almarhumah Tinah alias Dinah yang selama ini sejak almarhumah Tinah alias Dinah meninggal dunia, tanah warisan tersebut dikuasai dan diusahai oleh abang kandung Penggugat (Warno) sehingga tindakan

dari

Tergugat

yang

menerbitkan

kedua

surat

tersebut

adalah

merupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa Tergugat entah dasar apa menerbitkan kedua surat tersebut (obyek dalam sengketa ini) dimana Tergugat patut mengetahui bahwa tanah itu dikuasai dan diusahai oleh abang kandung Penggugat begitu juga dengan surat-surat tanah tersebut berada ditangan Warno ; Bahwa Penggugat patut juga mengetahui antara Warno dan Ponimin telah berperkara sejak tahun 1996 dimana Ponimin telah mengajukan Istabat Nikah (Pengesahan Nikah) di Pengadilan Agama Medan dalam perkara No.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

015/Pdt.P/1997/PA-Mdn., tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 25/Pdt/1998/PTA-SU. Tanggal 2 Juli 1998 ; Bahwa

Tergugat

juga

patut

mengetahui

terhadap

tanah

warisan

almarhumah Tinah alias Dinah telah terjadi sengketa yaitu dalam perkara No. 238/Pdt.G/1996/PN.Mdn.,

yang

saat

ini

dalam

proses

di

tingkat

kasasi

(Mahkamah Agung RI) dan perkara No. 214/Pdt.G/1998/PN-Mdn. dan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Medan, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas kedudukan status Ponimin bukanlah suami dari Tinah alias Dinah karena permohonan Istabat Nikah yang diajukan oleh Ponimin sedang diproses dalam tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI) dengan No. 05-K/AG/1999, tanggal 15 Maret 1999 ; Bahwa oleh karena surat-surat warisan almarhumah Tinah alias Dinah berada di tangan abang Penggugat (Warno) dan juga status/kedudukan Ponimin bukan sebagai ahli waris almarhumah Tinah alias Dinah dan terhadap tanah warisan almarhum Tinah alias Dinah telah terjadi sengketa antara Ponimin dan Warno maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat-surat tersebut (obyek sengketa ini) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat ; Bahwa alas hak penerbitan surat-surat (obyek sengketa ini) tidak benar, maka secara yuridis obyek perkara ini cacat hukum dan untuk itu harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah dibenarkan Undang-Undang dan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) sub a, b dan c dari No. 05 Tahun 1986 yang berbunyi : -

Pasal 53 ayat (1), berbunyi : Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

-

Pasal 53 ayat (2) sub a, berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-

pasal 53 ayat (2) sub b, berbunyi :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -

Pasal 53 ayat (2) sub c, berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tanah No. 593/206/ SKT/IX/1998, tanggal 23 September 1998, atas nama Ponimin dan Surat Keterangan Tanah No. 593/207/SKT/IX/1998 tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keterangan Tanah No. 593/206/SKT/IX/1998, tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin dan Surat Keterangan Tanah No. 593/207/SKT/IX/1998, tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin ; 4. Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut : EKSEPSI TERGUGAT I : Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; Bahwa Penggugat (Sumarno alias Darmowijoyo) adalah sama sekali bukan penduduk Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dan Tergugat tidak mengenal Penggugat. karena itu diragukan atas kebenaran adanya gugatan ini, dan diduga terciptanya/dibuatnya gugatan ini adalah rekayasa oknum tertentu (diduga orangnya fiktif/tidak ada orangnya) ; Bahwa Penggugat mengatakan dimana bulan Januari 1999 datang ke Medan menjumpai abang kandungnya Warno, tetapi adanya gugatan tanggal 28 Oktober 1999 hal ini tentunya meragukan ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Bahwa

selama

ini

yang

berperkara

adalah

Sdr.

Warno

(abang

kandungnya Penggugat) yang beralamat di Jalan Cempaka No. 69 Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta Medan. Kenapa sekarang yang berperkara Sumarno alias Darmowijoyo yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan lagi Sdr. Warno yang berada di Medan sedangkan obyek perkaranya di Medan ; Bahwa keberadaan maupun identitas Penggugat tidak jelas untuk mengajukan gugatan ini, maka oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI : Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

menyatakan

dimana

abang

kandung Sdr. Warno yang menempati yang menguasai tanah terperkara sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah datang ke Medan dan bukan penduduk Kotamadya Medan ; Bahwa Tergugat II Intervensi (Ponimin) tidak kenal sama sekali dengan Penggugat, karena itu diragukan atas kebenaran adanya gugatan ini yang diduga hanya hasil rekayasa Sdr. Warno saja abang kandungnya Penggugat yang tinggal di Medan, sehingga terciptanya gugatan ini dalam arti kata Penggugatnya tidak ada (fiktif) ; Bahwa selama ini yang berperkara adalah Sdr. Warno dengan Ponimin kenapa yang sekarang berperkara Sdr. Warno alias Darmowijoyo yang berada di Yogyakarta bukan lagi Sdr. Warno yang berada di Medan sedang obyek perkaranya di Medan ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/G/1999/PTUN.MDN. tanggal 24 Mei 2000 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

tersebut

telah

dikuatkan

oleh

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 66/BDG/ G.MD/PT.TUN.MDN/2000 tanggal 7 Desember 2000 ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 357 K/TUN/ 2001 tanggal 27 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : -

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Sumarno alias Darmowijoyo tersebut ;

-

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap in casu putusan Mahkamah Agung RI No. 357 K/TUN/2001 tanggal 27 Juli 2004 diberitahukan kepada

Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon

Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa

peninjauan

khusus tanggal kembali

secara

24

Nopember

lisan

pada

2005 diajukan permohonan

tanggal

14

Desember

2005,

permohonan mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Desember 2005 ; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama

pada tanggal 15

Desember 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Januari 2006 ; Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah : I.

ADANYA KEKELIRUAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG DIMAJUKAN : 1. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia yang dahulunya

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Desa Tanjung Gusta sesuai dengan Surat Tanah No. 59453/A/I/A tanggal 10 Juli 1974 sesuai dengan bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali majukan (bukti P.21) dan surat ganti rugi tanggal 21 Oktober 1975 sesuai dengan bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P.22) surat ganti rugi tanggal 22 Pebruari 1974 (bukti P.23) ketiga bukti tersebut atas nama Tinah ; Bahwa tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali II memohon agar diterbitkan surat atas namanya dengan alasan surat atas nama Tinah hilang yaitu maka Termohon Peninjauan Kembali I berdasarkan buktibukti yang telah direkayasa Termohon Peninjauan Kembali I dengan menerbitkan surat keterangan : 1. Surat Keterangan Tanah No. 593/206/SKT/IX/1998 tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin ; 2. Surat Keterangan Tanah No. 593/207/SKT/IX/1998 tanggal 23 September 1998 atas nama Ponimin ; Bahwa dari kedua surat tersebut inilah yang menjadi permasalahannya, maka seharusnya Hakim menilai dan meneliti dengan benar ; 2. Bahwa apa sebab atau dasar penerbitan surat tersebut ke atas nama Ponimin surat obyek sengketa adalah atas nama Tinah. Disini terlihat jelas kejanggalan yang ada, seolah-olah hakim menutup mata, menukar surat obyek sengketa seperti membalikkan telapak tangan dari nama Tinah ke atas nama Ponimin walaupun dasar yang disebutkan oleh Termohon Peninjauam Kembali I laporan hilang tentu saja laporan hilang tersebut dibuat berdasarkan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali I kepada Kelurahan (Termohon Peninjauan Kembali II) seharusnya hakim menilai dan meneliti bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah disampaikan di persidangan yaitu : 1. Bukti putusan Pengadilan Agama No. 015/Pdt.P/1997/Pa.Mdn., tanggal 17 Maret 1998 (bukti P.13), hal tersebut dapat dilihat pada hal.

14

poin

menyatakan

2. surat

Ponimin asli

(Termohon

tanah

berada

Peininjauan pada

Kembali

abang

II)

Pemohon

Peninjauan Kembali (Warno), sedangkan isi putusan tersebut juga menyatakan

menolak

gugatan

Ponimin

(Termohon

Peninjauan

Kembali II) dalam putusan permohonannya ; 2. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 214/Pdt.G/1998/PN.Mdn. tanggal 17 Maret 1998 (bukti P.11) dapat dilihat pada hal. 14 poin 2 Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II) menyatakan surat asli

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

tanah berada pada abang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Warno) ; Dari kedua putusan di atas jelas-jelas menyatakan surat obyek sengketa tersebut tidak hilang dengan begitu dasar penerbitan surat keterangan tanah yang menjadi permasalahan jelas cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan ; 3. Bahwa selanjutnya penerbitan surat keterangan tanah ke atas nama Ponimin mungkin tidak diketahui Lurah (Termohon Peninjauan Kembali I). Padahal Termohon Peninjauan Kembali II sendiri mengetahui surat tanah berada pada warganya (Warno) abang Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi Suyitno, SH. yang menerangkan bahwa pada tahun 1996 Warno yang diwakili oleh Suyitno, SH. dipanggil oleh Kelurahan untuk diajak berdamai, dan Suyitno, SH. memperlihatkan surat-surat aslinya dihadapan Kepala Kelurahan (Termohon Perninjauan Kembali I) dan ditambah lagi dengan bukti-bukti pemberitahuan yang Pemohon Peninjauan Kembali jadikan bukti yaitu (bukti P.25, P.35, P.10), yang jelas setelah putusan Pengadilan Agama No. 015/Pdt.P/1998 tanggal 17 Maret 1998 (bukti P.13) dan langsung kuasa hukum dari Warno memberitahukan kepada Lurah Tanjung Gusta, disini jelas terlihat pengeluaran surat keterangan atas nama Ponimin jelas cacat hukum dengan alasan seolah-olah Lurah (Termohon Peninjauan Kembali I) tidak mengetahui hal itu ; 4. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, surat tanah yang semula atas nama Tinah yang aslinya dipegang oleh abang Pemohon Peninjauan Kembali

(Warno),

hal

tersebut

diketahui

oleh

Lurah

(Termohon

Peninjauan Kembali I) dan diakui oleh Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II) seenaknya saja dinyatakan hilang oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan ditukar nama Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II), seharusnya hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meneliti dengan cermat dan bersifat arif dan bijaksana, agar tercapai keadilan di Negara RI, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi maupun Tingkat Pertama yang menghilangkan/mengesampingkan persidangan

dengan

tidak

fakta-fakta

meneliti

siapa

yang

terungkap

sebenarnya

di

Termohon

Peninjauan Kembali II tersebut. Dari fakta dan bukti-bukti yang ada jelas Termohon peninjauan

Kembali

II

bukan suami

dari Tinah dapat

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

dibuktikan adanya putusan Pengadilan Agama No. 015/Pdt.P/1997/ PA.Mdn. tanggal 17 Maret 1998 (bukti P.13), diperkuat lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 23/Pdt.G/1998/PTA.SU. tanggal 27 Juli 1998 (bukti P.14), perkara penetapan perkawinan Ponimin telah mendapat putusan tetap dari Mahkamah Agung RI No. 05 K/AG/1999 dari sini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali II dengan Tinah (ibu Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ada, oleh karena itu jelas perpindahan surat tanah dari Tinah kepada Termohon Peninjauan Kembali II cacat hukum. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II ada mengajukan bukti-bukti yang direkayasanya sendiri termasuk surat nikah sementara dan surat keterangan-keterangan yang dikeluarkan KUA Sunggal seharusnya jika Hakim menilai dengan benar dan menerapkan hukum yang berlaku, dan KUA Sunggal telah mengeluarkan surat penjelasan No. k.21/PW.01/ 05/1998 tanggal 14 Januari 1998 dapat bukti yang Pemohon Peninjauan kembali ajukan (P.19) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II katanya menikah dengan Tinah tahun 1961 tidak terdaftar di KUA tersebut yang berwenang untuk itu yaitu KUA Sunggal, dengan begitu surat-surat dari Termohon Peninjauan Kembali II harus dikesampingkan karena tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Bab XIII pasal 39 (bukti P.17) dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 7 (bukti P.18), jadi berdasarkan (bukti P.17) yaitu peraturan Menteri Agama, No. 3 Tahun 1975 pasal 39 ayat (4) berbunyi : “Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talaq, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan”. Menghunjuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena

permohonan

Termohon

Peninjauan

Kembali

II

tentang

pernikahan (Isbad Nikah) yang diajukan di Pengadilan Agama Medan telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI, maka secara hukum surat-surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan karena adanya rekayasa batal dengan sendirinya dan begitu pula dengan surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah setelah adanya penetapan (Isbad Nikah) yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali II batal dan cacat hukum ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

5. Bahwa selanjutnya Kelurahan Tanjung Gusta baru berdiri tahun 1980 yang dahulu disebut-sebut Desa Tanjung Gusta dipecah menjadi 2 bagian : 1. Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia ; 2. Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang ; Bahkan Lurah Tanjung Gusta ada menerangkan bahwa Warno abang Pemohon Peninjauan Kembali anak kandung dari Tinah alias Dinah, padahal benar anak kandung Tinah alias Dinah dapat dilihat pada bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P.4) dan Lurah Tanjung Gusta yang bernama Sutrisno bukan penduduk asli Tanjung Gusta, manalah mungkin mengetahui status Tinah alias Dinah ; 6. Bahwa Mahkamah Agung RI jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak meneliti secara cermat, sebenarnya surat (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gusta (Termohon Peninjauan Kembali I) dari nama Tinah alias Dinah yang dibalik namakan ke atas nama Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II), jelas-jelas suatu kerugian bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali tanpa lebih dahulu meneliti apakah Tinah alias Dinah tidak mempunyai ahli waris, sedangkan Tinah alias Dinah jelas mempunyai ahli waris dan hal ini diketahui oleh Lurah terbukti Lurah sendiri mengeluarkan surat keterangan bahwa Warno (abang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah anak kandung Tinah alias Dinah, hal tersebut dapat dilihat pada bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat : 1. Bukti P. 4 yang menerangkan abang Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah anak dari Tinah alias Dinah ; 2. Bukti P.20 yang menerangkan bahwa Tinah alias Dinah adalah suami Martorejo dan anaknya adalah Warno (abang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) ; 3. Bukti P.5 surat wasiat tanggal 1 Nopember 1975, yang menerangkan mewasiatkan tanah terhadap Warno ; 4. Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 697/Pdt.G/1998/PA.CMI. tanggal 18 Pebruari 1999, petunjuk menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu ahli waris Tinah alias Dinah ; 5. Bukti P.24 yang menerangkan bahwa Tinah mempunyai beberapa orang anak ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Bahwa dari bukti-bukti yang dikemukakan jelas Tinah mempunyai anak yaitu

salah

satunya

adalah

Pemohon

Peninjauan

Kembali.

Dari

keterangan di atas jelas-jelas pertimbangan Mahkamah Agung RI jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan salah dan melanggar hukum ; 7. Bahwa obyek sengketa dikuasai dan diusahai oleh abang Pemohon Peninjauan Kembali (Warno) sampai dengan saat ini, hal ini terlihat dan terdapat dalam bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan : 1. Bukti P.24 bahwa Tinah menyerahkan penguasaan tanah (obyek sengketa) kepada abang Pemohon Peninjauan Kembali (Warno) dan sebagian diserahkan kepadanya, sebagai salah satu anak Tinah alias Dinah ; 2. Bukti P.27 seluruh tanah dibayar PBB nya oleh abang Pemohon Peninjauan Kembali (Warno) dari semenjak itu hingga sampai sekarang atas nama warno ; 3. Bukti

seluruh

saksi-saksi

baik

saksi

Pemohon

Peninjauan

Kembali/Penggugat maupun Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi mengatakan abang Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai tanah tersebut ; Bahwa berdasarkan hal tersebut terbit pengeluaran surat (obyek sengketa) adalah cacat hukum ; 8. Bahwa sebagaimana yang telah diutarakan di atas yang berdasar kepada bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dari Tinah alias Dinah dapat dibutkikan : 1. (Bukti P.24) yaitu surat keterangan No. 475/572/1999 tanggal 29 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabar Arim, Kecamatan Moyudan tanggal 4 Nopember 1998 No. 475/123/1998, yaitu surat yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari Tinah alias Dinah ; 2. (Bukti

P.2)

yaitu

putusan

Pengadilan

Agama

Cameki

No.

697/Pdt.G/1998/Pa.CMI. tanggal 18 Pebruari 1999 ; 3. (Bukti P.24) yaitu menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali salah satu anak dari Tinah alias Dinah ; 4. (bukti P.5) yaitu menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali salah satu anak dari Tinah alias Dinah ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Dari hal di atas jadi Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan anak atau sebagai anak kandung dari Tinah alias Dinah ; 9. Bahwa Tinah alias Dinah sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan Tinah alias Dinah adalah isteri dari Martorejo yang menikah tahun 1932 di Batu Retno, Wonogiri dapat dilihat dari : 1. (Bukti P.1) Penetapan Pengadilan Agama Sleman No. 29/Pdt.P/1998/ Pa.Smn. tanggal 31 Maret 1999 ; 2. (Bukti P.20) Kartu Keluarga tahun 1979 yang menerangkan Tinah alias Dinah adalah suaminya Martorejo ; Bahwa jadi apa yang dikatakan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada hal. 53 poin terakhir bersambung ke hal. 54 yang menyebutkan : ………. “dapat disimpulkan bahwa tanah terperkara bukan harta peninggalan orang tua Penggugat yaitu almarhum Martorejo yaitu almarhumah Tinah, maka Majelis berpendapat adalah Penggugat tersebut tidak berdasarkan menurut hukum, dengan demikian tanah terperkara adalah tanah peninggalan almarhum Tinah atau Dinah ….” ; Dari pertimbangan ini dapat dilihat kerancuan dan ketidaksempurnaan pertimbangan tersebut, yang jelas-jelas menyatakan tanah tersebut adalah tanah peninggalan dari almarhumah Tinah alias Dinah, dari hal ini nampak terlihat pertimbangan yang berat sebelah, apakah dapat secara drastis sebagaimana yang dikatakan diatas surat tanah dari atas nama Tinah langsung berpindah keatas nama Termohon Peninjauan Kembali II tanpa suatu dasar hukum yang jelas, seolah-olah seperti membalikkan telapak tangan, tanpa menuruti prosedur hukum yang berlaku ; Bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali II suami Tinah alias Dinah (padahal itu tidak pernah terjadi) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Medan dan dikuatkan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (bukti P.13 dan P.14) jo putusan Mahkamah Agung RI yang akan dijadikan bukti baru dalam perkara ini, dan tidak seenaknya saja surat tanah dari nama Tinah alias Dinah berpindah ke atas nama Termohon Peninjauan Kembali II tanpa ijin ahli warisnya, jadi jelas surat-surat yang dikeluarkan aparat tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku ; Bahwa kemudian lagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak melihat putusan (bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukti

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

P.2, P.5, P.20 dan P.24) yang menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu ahli waris dari Tinah alias Dinah ; Bahwa lagi pula tanah tersebut dikuasai Warno dengan cara/dasar sebagian dari Hibah sesuai surat keterangan tanggal 15 Agustus 1975 (bukti P.24), tanpa dibatalkan lebih dahulu surat hibah tersebut. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan

putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

mempertimbangkan hal demikian, tidak seenaknya saja menyatakan memori banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, disini terlihat jelas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak adil menerapkan hukum diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Penetapan Perkawinan Termohon Peninjauan Kembali II, jika beginilah sifat hakim yang tidak menilai data-data yang ada hancurlah pihak-pihak yang mencari keadilan, karena tidak ada lagi keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali tutup saja pengadilan tersebut ; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut salah dan keliru, yang menyatakan Tinah tidak mempunyai keturunan, padahal Pengadilan meneliti bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sudah cukup jelas sekali dan Pengadilan tidak melihat bukti P.20 suami Tinah adalah Martorejo dan disamping itu bukti P.24 yang diakuinya sendiri semuanya berada di Jawa dengan anaknya yang lain yang menjelaskan bahwa Tinah alias Dinah adalah isteri Martorejo, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru, lagi pula saksi-saksi

yang

oleh

Termohon

Peninjauan

Kembali

II

ajukan

dipersidangan tersebut wajar tidak mengetahui karena ia tinggal di Medan, Jawa dengan Medan tidak dekat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang mana bukti P.20 (Penetapan Pengadilan Agama Sleman) sewaktu menjadi bukti di persidangan di dalam penetapan tersebut jelas tercantum saksi-saksi yang disumpah dengan begitu bukti penetapan tersebut tidak begitu saja dapat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

dikesampingkan tanpa data yang jelas dan pasti ; 10. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo. putusan Mahkamah Agung RI salah dan keliru sekali yang mengatakan Tinah alias Dinah tidak punya anak, padahal bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan telah cukup dan jelas ; Bahwa Tinah alias Dinah mempunyai anak yaitu dapat dilihat pada bukti Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P.20, P.5, P.2, P.24) ditambah lagi dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi yang mengatakan ahli waris Tinah

termasuk

Pemohon

Peninjauan

Kembali,

oleh

karena

itu

pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangat keliru sekali dalam meneliti perkara sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan pertimbangan dan jawaban dari Saudara Warno, dalam putusan-putusan Pengadilan yang ada misalnya (bukti P.30, P.13,

P.11)

Peninjauan

yang Kembali

menjelaskan menjelaskan

bahwa bahwa

Warno Warno

abang abang

pemohon kandung

Pemohon Peninjauan Kembali biografi kehidupan dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Medan No. 015/Pdt.P/1997/PA.Mdn. tanggal 17 Maret 1998 pada hal. 4 poin-poin sampai dengan poin terakhir yang menjelaskan antara lain : Bahwa sewaktu kecil Warno (abang Pemohon Peninjauan Kembali) tinggal bersama dengan nenek yang bernama Suci, sampai sudah berumur enam tahun dan setelah nenek meninggal dunia, Warno diasuh oleh ibu Satinem dan disekolahkan Sekolah SR dan kemudian setelah tamat Warno disekolahkan ke SMP dan di Ijazah Warno tertulis ibunya yang bernama Sutinem, karena diasuh dan disekolahkan oleh ibu Sutinem, maka kemudian menjadi anggota Polri, maka itu ibu Warno tertulis ibu Sutinem, kenapa tidak dirubah karena antara Sutinem dengan ibu Tinah alias Dinah tidak keberatan. Pada hal ibu kandung (yang melahirkan Warno adalah Tinah alias Dinah) sesuai dengan bukti P.20, P.4, P.24 apabila kita kaitkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hal. 55 poin 1 yang pada intinya menerangkan saksisaksi tidak mengenal Martorejo ; Bahwa pertimbangan tersebut adalah jelas pertimbangan yang sepihak manalah mungkin saksi yang diajukan di Medan atau orang Medan yang

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

tidak mengetahui Jawa maka secara otomatis ia tidak kenal dengan Martorejo karena Martorejo bertempat tinggal di jawa, tetapi dalam perkawinan

seseorang

dengan

tidak

adanya

perceraian

apakah

perkawinan tersebut telah putus. Lagi pula yang dibicarakan dalam hal ini Martorejo yang meninggal tahun 1985 di Jawa dan Tinah alias Dinah meninggal dunia tahun 1988 di Medan, dengan fakta-fakta dalam perkawinan Tinah dengan Martorejo tahun 1932 yang telah melahirkan anak 5 orang disinilah kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini, tertera didalam surat-surat bukti yang diajukan termasuk bukti kartu keluarga antara Tinah dengan Martorejo jelas terlihat di dalam bukti P.20 ; Bahwa apabila dilihat kembali pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hal. 55 poin 2, yang pada intinya menjelaskan

karena

Termohon

Peninjauan

Kembali

II

membantah,

maka

bantahan tersebut tanpa alasan yang jelas dinyatakan Warno tersebut bukanlah anak kandung Tinah alias Dinah, seharusnya Hakim meneliti bantahan Termohon Peninjauan Kembali II tersebut apa didukung dengan surat-surat yang sah atau otentik hal itu adalah tidak, sedangkan bukti-bukti

yang

diajukan

Pemohon

Peninjauan

Kembali

cukup

menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak dari Tinah alias Dinah (bukti P.2, P.24, P.5, P.25) ditambah lagi dengan (bukti P.1) yang menerangkan bahwa Martorejo menikah dengan Tinah alias Dinah dan tidak pernah bercerai ; Bahwa

kemudian

kalau

kita

lihat

lagi

kekeliruan

hakim

dalam

mempertimbangkan perkara ini, pada hal. 55 poin 3 bersambung ke hal. 56 yang intinya karena adanya surat keterangan dari Kepala Desa Sejati, Kecamatan Giriwoyo dijadikan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah anak kandung dari Tinah alias Dinah, seharusnya Hakim meneliti surat yang dikeluarkan tersebut tahun berapa dan lurahnya diangkat tahun berapa sedangkan Martorejo meninggal tahun 1985 apakah ini tidak suatu kekeliruan di dalam hukum dan disamping itu masalah abang Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Warno sesuai dengan bukti yang diajukan T.2 Int.28 yang daftar riwayat hidupnya hal ini telah dijelaskan lebih dahulu di atas dan seharusnya hakim menilai dan melihat bukti yang diajukan putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Agama Medan No. 015/Pdt.P/1997/PA.Mdn. tanggal 17 Maret 1998 di dalam putusan tersebut tercantum riwayat abang Pemohon Peninjauan Kembali (Warno), apakah didalam hukum Islam anak yang diangkat orang lain putus hubungan dengan orang tua kandungnya, hal ini jelas tidak oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo putusan Mahkamah Agung RI sama sekali tidak meneliti bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di persidangan yang hanya menyebutkan memori banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tidak dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, hal tersebut jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Mahkamah Agung RI buta tentang sengketa tersebut yang tidak membaca dan meneliti memori banding Pemohon Peninjauan Kembali, terkesan adanya sesuatu kalau dilihat hanya mempertimbangkan

bukti-bukti

yang

dibuat

sepihak

yang

tidak

mempunyai hubungan dengan ibu Pemohon Peninjauan Kembali (Tinah alias Dinah), dan lagi pula bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II adalah rekayasa dan melanggar peraturan yang berlaku ; Bahwa sebagaimana yang dijelaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah salah satu anak dari Tinah alias Dinah sesuai dengan bukti P.12, P.5, P.24 dan diperkuat lagi dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 697/Pdt-6-1998/PA.CMI. tanggal 18 Pebruari 1999 (bukti P.2), tiba-tiba saja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Mahkamah Agung RI mengemukakan Pemohon Peninjauan kembali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tinah alias Dinah yang seharusnya untuk menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Tinah alias Dinah bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetapi wewenang Pengadilan Agama ; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI u/p Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II, karena bukti-bukti tersebut diperbuat melanggar peraturan yang ada dengan demikian harus

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

dikesampingkan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 66/BDG-MD/ PT.TUN.MDN/2000 tanggal 7 Desember 2000 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 48/G/1999/PTUN.MDN. tanggal 24 Mei 2000 ; II. ADANYA BUKTI BARU SEWAKTU PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN : -

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di atas Termohon Peninjauan Kembali II yang mengaku-ngaku sebagai suami dari Tinah alias Dinah padahal tidak mempunyai bukti otentik sama sekali sehingga sesuai dengan

peraturan

yang

ada

Termohon

Peninjauan

Kembali

II

mengajukan permohonan Isbad Nikah (Penetapan Nikah) di Pengadilan Agama Medan, dan Pengadilan Agama Medan menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II tidak pernah menikah dengan Tinah alias Dinah. Dan

putusan

Pengadilan

Agama

Medan

tersebut

diperkuat

oleh

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 23/Pdt.G/1998/PTA.SU. tanggal 27 Juli 1998 (bukti P.14). Dan saat ini Mahkamah Agung RI telah memutus perkara Isbad Nikah Termohon Peninjauan Kembali II dengan menolak permohonannya berarti Termohon Peninjauan Kembali II secara hukum tidak ada hubungan dengan Tinah alias Dinah ; -

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan No. 05.K/AG/1999 tanggal 30 Mei 2000 (bukti PPK.1) ;

-

Bahwa dari data-data dan fakta-fakta yang ada diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dari Tinah alias Dinah ; 2. Bahwa Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II) bukanlah suami dari Tinah alias Dinah ; 3. Bahwa surat tanah asli adalah atas nama Tinah alias Dinah ; 4. Bahwa baik nama dari nama Tinah alias Dinah ke atas nama Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan

Kembali

I

adalah

cacat

hukum

karena

tidak

ada

hubungan hukum Tinah alias Dinah dengan Ponimin (Termohon Peninjauan Kembali II) ; 5. Bahwa tanah saat ini tetap dikuasai oleh Abang Pemohon Peninjauan Kembali (Warno) ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke- I : Bahwa

alasan-alasan

ini

tidak

dapat

dibenarkan,

karena

berupa

pengulangan fakta-fakta dan mengenai hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim terdahulu, sehingga hanya merupakan pendapat subyektif dari Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karena itu pada hakekatnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat semata yang tidak termasuk dan memenuhi sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata seperti dimaksud pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ; Mengenai alasan ke- II : Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat bukti baru yang diajukan berupa putusan Pengadilan Agama mengenai hari Pengesahan Nikah dari Sumarno alias Darmowijoyo tidak ada kaitannya dengan tanah terperkara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat bukti yang bersifat menentukan seperti ditentukan pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

diatas,

maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Sumarno alias Darmowijoyo tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SUMARNO alias DARMOWIJOYO tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya

perkara

dalam

pemeriksaan

peninjauan

kembali

ini

sebesar

Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. DR. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Prof. DR. Muchsan, SH.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ……………. Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i …………… Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………Rp. 2.493.000,Jumlah

= Rp. 2.500.000,============

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2006