KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 09 / SB / 2006 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT YANG DISEBUT BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Menimbang
:
a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) telah ditetapkan sebagai Prakarsa DPRD dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 16/SB/2005 tanggal 8 September 2005; b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 23 Februari 2006, maka tingkat-tingkat pembicaraan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilaksanakan oleh Panitia Khusus; c. bahwa Pasal 86 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Anggota Panitia Khusus dan bentuk lainnya terdiri dari Komisi yang terkait; d. bahwa berdasar hasil Rapat Gabungan Pimpinan DPRD tanggal 20 Februari 2006 dan hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 23 Februari 2006 telah disepakati bahwa Komisi terkait yang duduk dalam Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Derah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai Komisi yang terkait; e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT);
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-667 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-32 Tahun 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/SB/2006, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Memperhatikan : 1.
Hasil keputusan Rapat Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 27 Februari 2006;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan pendapat anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna tanggal 2 Februari 2006. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT YANG DISEBUT BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT). Pasal 1 Menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang Disebut Bank Nagari dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
3
Pasal 2 Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, mempunyai tugas: a. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD; b. mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya yang terkait untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. c. merumuskan dan menyiapkan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna. Pasal 3 Pimpinan dan anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, akan bubar dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya. Pasal 5 Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di P a d a n g Pada tanggal 28 Februari 2006 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT K E T U A,
H. LEONARDY HARMAINY
4
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 09/SB/2006 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2006
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT YANG DISEBUT BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) NO.
NAMA
KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN KETUA
1.
MURDANI, SE. MM
2.
ZULKENEDI SAID, S.Sos
WAKIL KETUA
3.
DR. Ir. Hj. RUSDA KHAIRATI IDRUS, M.Si
SEKRETARIS
4.
TASLIM, S.Si
ANGGOTA
5.
SULTANI, S.Pt, M.Si
ANGGOTA
6.
H. FETRIS OKTRI HARDI, SE
ANGGOTA
7.
ELDI SUTRISNO DT. INTAN BATUAH
ANGGOTA
8.
H. ZAILIS USMAN
ANGGOTA
9.
Ir. YOSMERI YUSUF
ANGGOTA
10.
HILMAN SYARIFUDDIN, SE
ANGGOTA
11.
H. YULMAN HADI, B,Sc
ANGGOTA
12.
ARDIANSYAH DS, SS
ANGGOTA
13.
Hj. ISNA YULIS
ANGGOTA
14.
ENDARMY
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT K E T U A,
H. LEONARDY HARMAINY
5
