GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/46/KPTS/013/2006
TENTANG TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN KEBIJAKAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, perlu membentuk Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan, PERTAMA
:
Membentuk Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
:
Menugaskan Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA, untuk : a. melakukan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan represif Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan BupatilWalikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. mengadakan rapatlpertemuan guna penelitian dalam rangka membahas materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan BupatilWalikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; c. memberikan usulan perbaikan baik dari segi teknis maupun yuridis terhadap materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan BupatilWalikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
Peraturan Pimpinan Kabupaten/Kota ;
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
d. memberikan rekomendasi hasil kajian tim yang dituangkan dalam berita acara yang memuat pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan BupatilWalikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; e. melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat menyangkut hal-hal yang belum jelas pengaturannya ; f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Program (02) Pembentukan Produk Hukum, Kegiatan (001) Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundangundangan dan Kegiatan (002) Peningkatan Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Baik Tertulis maupun Tidak Tertulis yang terkait dengan Isu hukum dan Hak Asasi Manusia, Kode Rekening 2.01.0313.2.1.07.01.1.
KEEMPAT
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2006 WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 15-02-2006 No. 46 Th. 2006/E2
SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL
: 15 PEBRUARI 2006
NOMOR
: 188/46/KPTS/013/2006
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN KEBIJAKAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1 2
Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua
3
a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
4
a. Anggota Tetap :
b. Anggota Tidak Tetap :
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Asisten Tatapraja Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Kepala Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur a. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur c. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur d. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur e. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur f. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur g. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur h. 6 (enam) orang Stat Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Dinas/Badan/Biro/lnstansi terkait
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
TGL 15-02-2006 No. 46 Th. 2006/E2
ttd SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth, : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Sadan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Siro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Siro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Tim Pengkajian dimaksud.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
