2006

irvanag

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 024/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, UU NO. 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI, DAN UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI. TERHADAP UUD 1945 ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN (II)

JAKARTA

RABU, 6 DESEMBER 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 024/PUU-IV/2006

PERIHAL Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD 1945

PEMOHON Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H. (anggota DPD-RI)

ACARA Pemeriksaan Perbaikan (II) Rabu, 6 Desember 2006 Pukul 11.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. 2) Prof. H.ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S 3) SOEDARSONO, S.H. Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.

Ketua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : Drs. H.M Sofwat Hadi, S.H. Pendamping/ Penasihat Hukum : 1. Ir. Listianto 2. Ahmad Fuad

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Nomor 024/PUU-IV/2006 dengan ini saya buka dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X

Pemohon didampingi atau sendirian saja ini? Oh dua penasihat hukum silakan memperkenalkan diri dulu dengan para penasihat hukumnya, silakan. Silakan di depan ya dua-duanya ya? Nah, ini nanti dijelaskan apakah sebagai kuasa atau mendampingi begitu ya? Karena ada perbedaan antara yang mendampingi dengan kuasa hukum dan harus mengajukan nanti kepada Mahkamah ya? Silakan. 2.

PENASIHAT HUKUM : Ir. LISTIANTO

Assalammuakaikum wr.wb

Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan saya Ir. Listianto dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum Bapak M. Sofwat Hadi S.H., terima kasih 3.

PENASIHAT HUKUM : AHMAD FUAD Yang terhormat Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi, perkenalkan nama saya Ahmad Fuad, saya adalah penasihat hukum dari Bapak Sofwat Hadi, Terima kasih Pak.

4.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jadi ada dua istilah atau dua hal yaitu apakah sebagai penasihat hukum atau sebagai pendamping ataukah kuasa hukum. Jadi bedanya kalau pendamping itu nanti yang aktif adalah prinsipal ya? Kalau kuasa hukum yang aktif kuasa hukum dan dua-duanya nanti harus baik sebagai penasihat hukum maupun sebagai pendamping harus dilengkapi dengan surat kuasa dan surat keterangan permintaan khusus pada Mahkamah, jadi itu bisa disusulkan 3

saya kira. Jadi statusnya sebagai apa? Pendamping saja nanti dibuat suatu keterangan khusus bahwa kedua Bapak-bapak ini adalah sebagai pendamping dari Bapak Pemohon prinsipal ya? Baik, dalam sidang yang lalu telah ditentukan bahwa Pemohon telah diberikan waktu 14 hari, dua minggu untuk memperbaiki permohonannya. Apakah perbaikan permohonannya itu sudah selesai? Kalau sudah selesai saya minta di kemukakan hal-hal bagian-bagian mana yang diperbaiki. Silakan secara singkat saja tidak usah dibaca ya? Silakan 5.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Baik, terima kasih Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim. Perbaikan permohonan hak uji materil sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Panel yang lalu mengenai materi pasal dalam undang-undang yang dimohonkan tetap sama tidak ada perubahan. Kemudian mengenai Kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional, Pemohon tambahkan empat alat bukti yaitu : 1. surat tanda penduduk Republik Indonesia atas nama saya sendiri. 2. surat tanda anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 3. surat permohonan berhenti atau permohonan pensiun dini atas nama saya dari dinas polisi aktif. 4. surat kepala kepolisian daerah Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada pimpinan Polri di Jakarta untuk meneruskan permohonan mengundurkan diri dari kepolisian. Pemohon beranggapan dan/atau merasakan kerugian konstitusional langsung bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang Pemohon ajukan dalam judicial review atau uji materil sidang pada hari ini. Pasal-pasal dalam undang-undang tetap, undang undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, sehingga Pemohon atau sekelompok warga negara yang kebetulan kelompok warga negara yang mempunyai pekerjaan sebagai anggota TNI dan Polri hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam undangundang tersebut yaitu, kerugian tidak boleh atau tidak bisa mengikuti kegiatan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Kedua, bahwa untuk mengajukan diri menjadi calon anggota DPD-RI Pemohon harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari anggota Polri (Bukti P-8), sebagai syarat untuk mengikuti proses pencalonan calon anggota DPD-RI.

4

Pengunduran diri ini Pemohon rasakan sebagai kerugian konstitusional dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum dan dihadapan pemerintahan sebagai warga negara. •

Pemohon mendalilkan : 1) Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf A Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon menyampaikan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 yaitu : a) Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :’’Di dalam Pemilu tahun 2004 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya”. b) Pasal 102 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbunyi,’”Dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya’’. c) Pasal 230 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, ’’anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang’’. d) Pasal 28 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, ‘”anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih’’. e) Pasal 39 angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berbunyi, ’’Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya’’.

Bahwa pemberlakuan kelima pasal-pasal undang-undang tersebut, berkaitan dengan larangan penggunaan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI/Polri dalam pemilihan umum anggota DPR , DPD dan DPRD , pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah. Pemberlakuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan konstitusi. Dan yang lain-lainnya sudah kami sampaikan kepada sidang terdahulu mungkin tidak perlu diulangi lagi, ini yang sebagai perbaikan dari kami. Terima kasih. 6.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Dari para hakim anggota akan ada, Pak Mukhtie, silakan

5

7.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Terima kasih Pak Ketua. Ini Saudara Pemohon, jadi di dalam perbaikan permohonan itu Saudara mengatakan dalam halaman tiga kalimat paling atas. “Bahwa untuk mengajukan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemohon harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari anggota Polri.” Anda melampirkan Bukti P8 sebagai syarat utama mengikuti proses pencalonan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pengunduran diri ini Pemohon rasakan sebagai kerugian konstitusional dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum sebagai warga negara. Kalau Saudara perhatikan di dalam pasal-pasal itu yang Saudara dalilkan dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, UndangUndang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Nah, di sana tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa calon anggota DPD yang dari Polri ini harus pensiun atau mengundurkan diri tidak ada undang-undangnya tidak ada, demikian juga di dalam UndangUndang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu mengapa di dalam rencana atau pemilihan kepala daerah di DKI ini tidak ada keharusan misalnya untuk Pak Adang Dorajatun untuk mengundurkan diri. Itu tidak ada ketentuannya ya? Tidak ada harus mengundurkan diri itu tidak ada. Nah, kemudian bukti P-8 yang Saudara lampirkan itu adalah permohonan pensiun yang alasan-alasannya adalah karena Pemohon ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun, karena masa kerjanya sudah 28 tahun lebih. Jadi tidak ada korelasi diantara bukti formal yang Saudara ajukan ini dengan dalil, pertama dalilnya saja sudah tidak tepat, karena tidak ada undang-undang yang melarang sebetulnya. Bahkan non aktif saja sebetulnya itu lebih merupakan policy-policy di tataran implementasi ini yang perlu anda rujukan. Kemudian yang kedua pasal-pasal yang didalilkan didalam kerangka hak pilih. Jadi ini juga harus dicermati bahwa hak pilih itu mencakup hak pilih aktif yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Pilpres itu adalah hak memilih bukan hak dipilihnya. apalagi sebagai anggota DPD itu di situ tidak ada larangan untuk hak dipilih yang dilarang adalah hak memilih. Jadi alat bukti yang Anda lampirkan ini dengan subtansi permohonan itu tidak cukup atau tidak ada korelasi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Anda terpaksa harus pensiun dini, tidak ada disitu ketentuan-ketentuan hukumnya tidak ada yang terakhir Nah, anda mempersoalkan Undang-undang TNI Nah, ini tentu andakan bukan Anggota TNI ya, Pensiunan TNI juga bukan, TNI aktif juga bukan sehingga atas dasar hak apa mempersoalkan perundang-undangan TNI, kecuali mungkin Undang-undang TNI yang menyangkut masyarakat banyak kalau inikan khusus untuk prajurit TNI

6

padahal Pemohon bukan prajurit TNI atau Purnawirawan TNI. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi ini perbaikannya ya, memang habis waktunya ya, sudah diberi kesempatan 2 minggu dan dulu juga kita sarankan untuk direnungkan kembali karena Undang-undang PEMDA misalnya tidak ada larangan untuk menjadi Gubernur, Bupati itu dan harus mundur, ini ternyata di dalam perundang-undangannya tidak ada termasuk untuk anggota DPD, coba Anda periksa seluruh pasal Undangundang Pemilu tidak ada larangan dan harus pensiun itu ya, mungkin yang ada itu pada edaran-edaran dari KPU mungkin di sana harus menunjukkan itu, tapi itu bukan undang-undang ya, saya kira itu Pak Ketua. 8.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terima kasih Pak Mukhtie, Barangkali Saudara Pemohon silakan.

9.

akan

memberikan

klarifikasi,

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Terima kasih Pak, Akan kami klarifikasi, memang di dalam undang-undang tidak disebutkan harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun, tapi kalau dikatakan bahwa, saya ambil substansinya saja anggota TNI Polri tidak boleh mengikuti Pemilu.

10.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H. ABDUL MUKHTIE F ADJAR, S.H., M.S Diundang-undangnya ngatakan apa, tidak menggunakan hak memilih.

11.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Di dalam Undang-undang Pemilu dikatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya berati, tidak menggunakan hak pilihnya.

12.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Undang-undang Pemilu ya.

7

13.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Pasal 145 Undang-undang tentang Pemilu, berbunyi ”di dalam Pemilu Tahun 2004 anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak memilihnya, ini masalah hukum dilarang atau dibolehkan? Ini ditafsirkan bahwa ini dilarang karena apa? Karena anggota TNI dan anggota Polri tidak boleh didaftar sebagai pemilih karena adanya pasal ini, maaf saja kadang-kadang kita ini bahasa orang timur masuk di dalam bahasa undang-undang. Polisi tidak menahan orang tapi mengamankan, orang itu tidak sampai tewas tapi dikesukabumikan, harga tidak naik tapi menyesuaikan. Ini kalau menurut saya adalah permainan kata-kata, sehingga untuk bisa menggunakan hak pilihnya maka Dia harus berhenti dulu sebagai anggota TNI Polri, kalau berhenti sebagai anggota TNI Polri maka boleh menggunakan hak pilih dan dipilihnya. Di dalam pasal yang lain ada Pasal 64, calon anggota DPD dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republlik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf A, harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan anggota Polri. Jadi memang secara tersurat tidak ada harus mengundurkan diri, tidak ada harus pensiun tapi kalau mau mengikuti Pemilu harus berhenti dulu sebagai anggota TNI atau anggota Polri berarti harus mengajukan pengunduran diri supaya mendapat pensiun, kalau tidak mengundurkan diri tidak secara sukarela, kalau Dia mengikuti itu lebih berat lagi kerugiannya karena diberhentikan tidak dapat pensiun karena merupakan pembangkangan melawan undang-undang dan hak pilihnya pun akan menjadi hilang. Ini mengenai klarifikasi jadi tidak dikatakan mengundurkan diri tapi kalau mau ikut harus tidak menjadi anggota Polri berati harus mengundurkan diri. Kemudian permohonan untuk mengajukan pensiun ini ada di sini tersurat, sebetulnya permohonan kami itu lengkap permohonan mengapa saya terpaksa mengajukan pengunduran diri dan itu akan kerugian sangat besar sehingga jabatan dan proses diberhentikan diproses. Kemudian begitu mendatangi staf personal sudah ada format, jadi format itulah yang dibuat terus kami tanda tanggani, tapi kalau surat dari Kapolda itu dikatakan bahwa point 2, alasan pengusulan pensiun yaitu untuk melengkapi berkas bakal calon DPD Kalimantan Selatan dengan perincian masa kerja dan alamat pensiun sebagai berikut di sini dikatakan bukti P-9, bahwa tegas disebutkan bahwa berkas ini untuk melengkapi dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota DPD-RI. Kemudian mengenai perundang-undangan TNI, kami lebih melihat bahwa meskipun menjadi prajurit TNI adalah sebagai warga negara sesuai dengan sapta marga, marga pertama menyebutkan bahwa kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila, bukan berarti kalau sudah jadi anggota TNI hanya sekedar sebagai

8

prajurit dan hak sebagai warga negaranya hilang. Bahkan marga keempat baru berbunyi tentang Prajurit, kami mengajukan uji materil ini, selain kami merasa dirugikan kami juga ingin membuktikan bahwa ini bukan pendapat kami, bukan perasaan kami tapi juga ingin membuktikan bahwa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi menyatakan bahwa memang benar bahwa kami mengalami kerugian dengan diberlakukannya undang-undang tersebut karena bertentangan dengan Konstitusi dan kalau undang-undang ini dibiarkan maka ke depan bahkan sekarang perjalanan ketatanegaraan kita, kehidupan berpolitik, kehidupan berpemerintahan, kehidupan hukum bertentangan dengan Konstitusi. Maka kami memberanikan diri untuk mengajukan untuk mengajukan uji materil ini tentang undang-undang yang pendapat kami bertentangan dengan Konstitusi, terima kasih. 14.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Baiklah, Jadi Saudara telah menyampaikan klarifikasi dari tadi dari para hakim itu maka hari ini dalam rangka untuk memberikan kejelasan dari Saudara Pemohon, jadi jangan sampai nanti kekurangan sehingga Anda dianggap tidak mempunyai legal standing oleh karena hal-hal tersebut perlu diungkap, dielaborasi karena ada lima syarat itu untuk mendapatkan legal standing itu, itu satu-satunya itu tadi untuk menggugah Anda barangkali ada kekurangan di dalam memenuhi persyaratan yang lima itu. Kemudian yang kedua, juga tadi untuk memberikan kejelasan bahwa yang diuji di sini adalah mengenai norma yang terdapat dalam undang-undang bukan norma-norma sebagai pelaksanaan dari undang-undang atau tindakan pejabat yang melaksanakan undang-undang bukan itu bukan pelaksanaan undangundang yang dilihat itu, tapi normanya sendiri apakah bertentangan tidak dengan undang-undang itu yang tadi disampaikan dengan pertanyaan dari Hakim Profesor Mukhtie Fadjar itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai nanti ada kekurangan di dalam hal itu karena nanti jangan sampai terjebak Anda itu mengujinya adalah menguji berdasarkan pelaksanaan dilapangan, padahal yang judicial review itu bukan memang wewenang Mahkamah Konstitusi adalah apakah norma undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar itu yang dimaksud. Kemudian, barangkali kalau seandainya Anda masih ingin menyempurnakan ya, ini walaupun dua minggu sudah habis tapi ini masih ada sampai pukul 16.00, jadi nanti secara boleh secara lisan sekarang kalau sekarang agak sulit nanti barangkali kalau ini Ya, kalau masih ada yang ingin diperbaiki, disempurnakan nanti bisa langsung disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah ya, sampai pukul 16.00. Kemudian kita lanjutkan dengan, jadi tertulis ya, masih banyak waktu

9

-

ada kira-kira empat jam lagi, kalau-kalau merasa sudah selesai ya, sudah nanti ini tentu kita akan sampaikan kepada RPH dan nanti Rapat Permusyawaratan Hakim akan menentukan bagaimana ini selanjutnya dari perkara Anda apakah akan dilanjutkan atau tidak, nanti ini kami akan laporkan ke Mahkamah. Jadi kalau seandainya nanti masih ada tambahan silakan sampaikan langsung kepanitera secara tertulis sampai pukul empat. Kemudian barangkali ini kan Anda sudah menyampaikan buktibukti, marilah kita sahkan, ini coba cek ya, kita sahkan; Foto copy Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (P-1), KETUK PALU 1X.

-

Lalu undang-undang foto copy juga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (P-2), KETUK PALU 1X.

-

Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (P-3), KETUK PALU 1X.

-

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (P-4), KETUK PALU 1X.

-

-

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (P-5), KETUK PALU 1X. Kemudian ada tambahan ini empat macam ya, yaitu; Surat Tanda Penduduk Indonesia atas nama Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H. (P-6), KETUK PALU 1X.

10

-

Surat Tanda Anggota Perwakilan Daerah (DPD), masa jabatan 20042009. (P-7), KETUK PALU 1X.

-

Surat Permohonan tanggal 6 Januari 2004. (P-8),

berhenti

dini

Selatan

Nomor

KETUK PALU 1X.

-

Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan R/01/I/2004/Ropers tanggal 19 Januari 2004. (P-9), KETUK PALU 1X.

Dengan ini kita telah sahkan mengenai sembilan alat bukti yang Anda ajukan, barangkali ada lagi yang ingin sampaikan? 15.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Ada yang saya tanyakan Pak, kami secara tertulis nanti menambahkan perbaikan sampai jam 4 sore, apakah kami dipanggil sidang lagi atau tidak?

16.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Langsung ke Panitera, nanti kepanitera Bapak kemarinkan menyampaikan permohonan kesana ya, nanti kesitu lagi saja tapi ini sebenarnya apa yang mau diperbaiki kan tadi sudah disampaikan secara lisan dan itu telah tertulis di dalam berita acara, sebenarnya Bapak tinggal mengedit katakan begitu ya, jadi apa yang dikemukakan tadi ya, kalau mau tidak memperbaiki tidak apa-apa juga ya.

17.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Siap. Saya akan memperbaiki.

11

18.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Ya, baik kita tunggu sampai pukul 16.00.

19.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Siap.

20.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Kemudian untuk sidang selanjutnya nanti akan diberitahu kemudian, jadi untuk proses selanjutnya, karena kami seperti tadi telah dikatakan ini akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya terserah nanti putusannya bagaimana apakah akan dilanjutkan dengan Pleno atau bagaimana, kita menunggu akhir dari rapat RPH. Saya kira tidak ada lagi?

21.

PEMOHON : Drs. SOFWAT HADI, S.H. Tidak.

22.

KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Maka dengan ini pemeriksaan untuk perkara ini dengan ini kami nyatakan ditutup, dan akan dilanjutkan ya dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian. Terima kasih. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

12