RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 015/PUU-IV/2006 I.
PEMOHON
:
FATAHILAH HOED, S.H.
II.
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3) ”Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat 1 dan 2 Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ayat (2) ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negaranya”.
Pasal 28 F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
III.
ALASAN 1. Bahwa Pemohon adalah lulusan Sarjana Hukum sebagai Konsultan hukum di Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo untuk memberikan pembelajaran yang memadai dalam pendalaman teori. Permasalahannya adalah Pemohon tidak dapat mewakili klien khususnya untuk dapat bersidang di Pengadilan, yang dapat melakukan/menjalankan praktek pengacara di persidangan adalah Advokat yang telah memiliki izin Advokat sesuai dengan Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2003. Pemohon harus ada surat Pengangkatan Advokat yang dikeluarkan oleh organisasi yang telah ditunjuk atau diberikan wewenang oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 3. Tetapi permasalahannya organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 3 tersebut menurut Pemohon menimbulkan banyak ketidakjelasan dan tidak memiliki format yang jelas serta Belum mempunyai Anggaran Dasar dalam pendirian organisasi dan bukan sebagai satu wadah organisasi Advokat. 2. Bahwa Pemohon beranggapan keberadaan Peradi yang ketuanya dipilih secara konsensus oleh organisasi-organisasi yang tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 32 ayat 3
dan tanpa memiliki
Anggaran Dasar sebagai organisasi advokat yang sesuai dengan UU Advokat. 3. Bahwa dengan adanya Pasal 32 ayat 3 telah menghambat Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dimana organisasi-organisasi yang ada di dalam Pasal 32 ayat 3 hanya sibuk dengan diri mereka masing-masing dan tidak melaksanakan amanat yang digariskan oleh UU Advokat.
4. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Jadi jelas bahwa organsiasi-organisasi yang diatur dalam Pasal 32 ayat 3 bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat 1 UU Advokat. Untuk itu sudah semestinya organisasi tersebut menurut Pemohon harus dibubarkan, karena kegagalan untuk membentuk organisasi Advokat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2003. 5. Bahwa dengan masih aktifnya organisasi-organsiasi advokat yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 3 tersebut telah menghambat pemenuhan hak konstitusional Pemohon seperti adanya ujian khusus advokat, Magang. Bahkan Pemohon merasa ragu apakah pendidikan khusus Advokat dan ujian benar-benar telah sesuai dengan UU Advokat.
IV. PETITUM 1. Menyatakan tugas dan kewenanagan organisasi advokat yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas termasuk pendirian Peradi dan pemilihan Peradi melalui konsensus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena telah melewati waktu 2 (dua) tahun sebagaimana digariskan oleh Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2003, yang mana bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dalam UUD 1945. 2. Menyatakan bahwa organisasi Advokat yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 3 telah menyalahi UU Advokat sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan menimbulkan preseden buruk untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum. 3. Menyatakan bahwa perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bukanlah organsiasii advokat yang sesuai dengan kriteria dalam UU Advokat karena telah
melanggar hak-hak dan menghambat hak konstitusional Pemohon sesuai dengan pasal 24C dan Pasal 28 C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 F UUD 1945.
V. Perbandingan permohonan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi : A. Permohonan perkara 015/PUU-IV/2006 : a. Pemohon oleh FATAHILAH HOED,S.H. bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi; b. Hak konstitusi Pemohon yang telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 2003, yaitu Pasal 28 C ayat (1),(2) dan Pasal 28 F UUD 1945; c. Alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan substansial-nya lebih ke pada beberapa hal : 1. Pasal 32 ayat 3, pembatasan untuk mewakili klien dalam sidang di Pengadilan; 2. Telah menghambat pemenuhan hak konstitusional Pemohon seperti adanya ujian khusus advokat, Magang yang diadakan oleh organisasiorganisasi Advokat. d. Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 2003 tentang Advokat yang diajukan oleh Pemohon telah pernah diputus dalam perkara yang sama Nomor 019/PUUI/2003, yang diajukan oleh APHI. B. Permohonan perkara Nomor 019/PUU-I/2003 ; a. Pemohon yang diajukan oleh APHI sebagai badan hukum bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut sebagai Pemohon; b. Hak konstitusi yang dilangggar adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3); c. APHI adalah salah satu organisasi yang beroreantasi dalam ruang lingkup profesi Pengacara/Advokat, ternyata di dalam Pasal 32 ayat 3 tidak termasuk bagian organisasi yang diakui oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
d. Bahwa permohonan perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang diajukan oleh APHI salah satu pengujian materiil permohonan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diputus di Mahkamah Konstitusi dengan putusan amar ditolak.
