2006

PUTUSAN NOMOR: 419 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: Pemohon, bertempat tinggal di Jl. Duren Tiga Indah III Blok 1-9 R.T. 008/004, Kelurahan Duren Tiga Indah, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan,

dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

ENDI

DARMAWAN, S.H., dan kawan Advokat pada HKGM & Partners Law Firm, berkantor di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 5C, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding; melawan: Termohon, bertempat tinggal di Jl. Duren Tiga Indah III Blok 1-9 R.T. 008/004, Keluarahan Duren Tiga Indah, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan,

dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada:

BAMBANG TRIATMANTO & Rekan, Advokat, berkantor di Jl. Bintaro

Puspita

II/G-6,

Jakarta,

Termohon

Kasasi

dahulu

Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu

sebagai Penggugat

telah mengajukan gugat cerai terhadap

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

di depan persidangan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 1987 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. 679/179/VIII/1987, tertanggal 18 Agustus 1987; bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak 1, lahir tanggal 7 Mei 1989; 2. Anak 2, lahir tanggal 9 Desember 1991;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 419K/AG/2006

bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun keadaan yang demikian tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan serta tidak adanya kecocokan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya; bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut; - Tergugat tidak bisa memberikan ketenangan bathin dalam bentuk perilaku yang baik, sehingga kedudukannya tidak bisa dijadikan panutan; - Tidak adanya rasa kebersamaan dan tidak adanya kejujuran dalam diri Tergugat ; - Tergugat sering pulang larut malam dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberitahu kepada Penggugat baik melalui telepon/SMS tentang keberadaan Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan komunikasi antara Penggugat maupun anak-anaknya dengan Tergugat tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya; bahwa perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000, Penggugat telah cukup bersabar

dan berupaya dengan harapan agar rumah tangganya

bersama Tergugat tetap dapat dipertahankan, namun tidak berhasil, bahkan pada tanggal 11 Februari 2005 Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama; bahwa dengan demikian tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hampa dan jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah; bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2, Penggugat mohon agar hak pemeliharaan dan atau pengasuhan (hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya; bahwa Tergugat sebagai seorang ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup, biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anakanak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan berjalan atau disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pada saat itu, hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang dibayarkan melalui rekening Bank BCA Cabang Wisma Millenia atas nama Yuri Anggraini dengan No. 0050.32.9976;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.419K/AG/2006

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

mohon kepada

Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. 678/179/VIII/1987, tertanggal 18 Agustus 1987; 3. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak-anak yang bernama: 3.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1989, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 7.778/JS/1989, tertanggal 18 Mei 1989; 3.2. Anak 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Desember 1991, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 25976/JS/1991, tertanggal 29 Desember 1991; Kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya; 4. Memutuskan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah atau biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak sampai dengan tingkat pendidikan tertinggi yang dikehendaki anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap bulan berjalan atau disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pada saat itu, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, yang dibayarkan melalui Rekening Bank BCA Cabang Wisma Mellenia, atas nama Yuri Anggaraini dengan No.: 0050.32.9976; 5. Menentukan biaya-biaya menurut hukum; 6. Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena hanya menyinggung yang umum-umum saja, seperti dalilnya yaitu: tidak bisa dijadikan panutan, tidak adanya kebersamaan, tidak adanya kejujuran. Dalil Penggugat menyatakan tidak ada yang khusus yang menyebabkan percekcokan dan tidak ada

harapan

lagi

untuk

hidup

rukun.

Namun

Tergugat

masih

ingin


mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahwa dengan demikian gugatan haruslah ditolak; bahwa hak pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, maka dalil Penggugat yang menyatakan hak pengasuhan anak pada Penggugat semata sangatlah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak; Dalam Rekonvensi: bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut adalah: 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang beridiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jl. Duren Tiga Indah III, Blok 1-9, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (rumah) dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam gugat rekonvensi; Bahwa rumah tersebut sekarang ditempat oleh Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak; 2. Sebuah kendaraan Toyota Kijang No.Pol. B 912 D, warna biru, Tahun pembuatan 2000, terdaftar atas nama Yuri Anggraini; Bahwa harta bersama berupa rumah

tersebut di atas terdiri dari tanah

pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dan bangunan di atas tanah tersebut beserta isi rumah merupakan hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; bahwa harta bersama berupa kendaraan dibeli dan di dapat dari uang muka (Down Payment) kendaraan pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi, dan seluruh cicilan pembayaran kredit kendaraan telah lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada

Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar terlebih dahulu untuk

meletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi; 2. Menyatakan sah dan berharga atas sita marital yang telah dilakukan; 3. Menyatakan menurut hukum rumah berikut kendaraan tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi, dahulu Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dahulu Penggugat Konvensi;


4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas, masing-masing berjumlah 1/2 (seperdua); 5. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 740/Pdt.G/2005/PA.JS. tanggal 15 Nopember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat Konvensi (Pemohon) terhadap Penggugat Konvensi (Termohon) dan menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus; 3. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bernama Anak 1 Putri, lahir tanggal 7 Mei 1989, dan Anak 2, lahir 9 Desember 1991, diserahkan kepada Penggugat Konvensi; 4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendaftaran setiap bulan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Penggugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa; 5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak selebihnya; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menyatakan harta berupa: 2.1. Sebuah mobil jenis minibus merk Toyota Kijang No.Pol. B 912 D tahun 2000, atas nama Yuri Anggraini, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat ½ (seperdua) dari harta tersebut sebelum harta tersebut dibagi 2 (dua) terlebih dahulu dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 3. Menyatakan PT. Harda Transportasi beserta asetnya berupa: 3.1. 2 (dua) buah motor merk Harley Davidson; 3.2. Sebuah mobil jenis pick up Toyota Kijang; 3.3. 5 (lima) buah kendaraan jenis bus merk Mercedes Bens dengan Nomor Polisi B 7262 WB, B 7263 WB, B 7563 XA, B 7658 XA, B 7968 JO;


3.4. Sebuah kendaraan mobil jenisminibus merk Mitsubishi Colt tahun 1997 Nomor Pol. B 7095 RJ., warna putih kombinasi ; 3.5. Sebuah kendaraan, mobil jenis minibus merk Izusu tahun 1997 No. B. 7358 DA, warna biru kombinasi merah ; adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat ½ (seperdua) dari harta-harta tersebut ; 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta-harta tersebut di atas; 5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak selebihnya; 6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -

Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding,

atas

permohonan

Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 13/Pdt.G/2006/ PTA.JK, tanggal 30 Mei 2006

M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal

1426 H.; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 740/Pdt.G/2005/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Agustus 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 9 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam


tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; Menimbang,

bahwa

alasan-alasan

yang

diajukan

oleh

Pemohon

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah: 1. Bahwa judex facti telah melampaui batas wewenangnya dengan menyatakan dalam putusannya PT. Harda Transportasi beserta aset-asetnya….. dan seterusnya. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tidak meminta PT. Harda Transportasi

sebagai harta gono-gini

dan meminta dibagi dua; Bahwa judex facti telah melanggar Pasal 178 HIR/189 RBg yaitu memutuskan hal yang tidak diminta; Bahwa judex facti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum Pasal 145 HIR/172 RBg, Bahwa

kesaksian

Arifin

Sarodji

yang

nota

bene

ayah

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bahan putusan Majelis Hakim. Untuk masalah perceraian yang masuk hukum keluarga membolehkan ayah sebagai saksi, tetapi dalam masalah harta gono-gini yang masuk dalam hukum kebendaan (bezitrecht) kesaksian Arifin Sarodji tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum , melanggar Pasal 145 (1) ke 1,2 HIR/172 (1 (3) RBg; 2. Bahwa judex facti telah melanggar Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata; Bahwa judex facti telah mengesampingkan bukti Penggugat Rekonvensi (bukti PR.6) berupa catatan Pembukuan dari saksi Sukirno yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diperkuat dengan kesaksian dibawah sumpah saksi Sukirno hanya karena tidak tahu persis lokasi rumah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagai harta gono-gini. Berdasarkan logika bagaimana mungkin Penggugat

Rekonvensi

memesan bahan bangunan

dan

membayarnya

apabila bukan untuk membangun rumahnya?. Judex facti membuat putusan yang saling bertentangan yaitu mengenai mobil Toyota Kijang No.Pol. 912 D (bukti PR.4) dengan mobil Volkswagen Caravelle No.Pol. B 705 D (bukti PR.5). Mobil Toyota Kijang No.Pol. B 912 D dinyatakan sebagai harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fotocopy BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor), sedangkan


mobil Volkswagen Caravelle No. Pol. B 705 D juga berdasarkan fotocopy, tetapi mengapa tidak dinyatakan sebagai harta gono-gini?; 3. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendaftaran (tidak jelas apa yang dimaksud biaya pendaftaran ini) setiap bulan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Judex facti hanya berpedoman pada bukti tertulis dari Penggugat Konvensi yang semuanya hanyalah foto copy yang tidak ada aslinya; 4. Bahwa judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan,

dan

hanya

mengambil

alih

putusan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 740/Pdt.G/2005/PA.JS; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Menimbang, Agung

amar

bahwa namun demikian

putusan

Pengadilan

menurut pendapat Mahkamah

Tinggi

13/Pdt.G/2006/PTA.JK,. tanggal 30 Mei 2006

Agama

Jakarta

Nomor:

M. bertepatan dengan tanggal 2

Jumadil Awal 1426 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor:

740/Pdt.G/2005/PA.JS.

tanggal

15

Nopember

2005

M.

bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1426 H. harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:


- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; Dalam Rekonvensi: - Bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1991, tentang Perseroan Terbatas,

maka

gugatan

Penggugat

Rekonvensi

tentang

PT.

Harda

Transportasi, harus terlebih dahulu di audit oleh Akuntan Publik, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemohon tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 13/Pdt.G/2006/ PTA.JK,. tanggal 30 Mei 2006

M. bertepatan dengan

tanggal 2 Jumadil Awal 1426 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 740/Pdt.G/2005/PA.JS. tanggal 15 Nopember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1426 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemohon tersebut ; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 13/Pdt.G/2006/PTA.JK,. tanggal 30 Mei 2006

M. bertepatan dengan tanggal 2

Jumadil Awal 1426 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor:

740/Pdt.G/2005/PA.JS.

tanggal

15

Nopember

2005

M.


bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1426 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan

talak

satu

ba’in

sughro

Tergugat

(Pemohon)

terhadap

Penggugat (Termohon); 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Jakarta

Selatan

untuk

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 Putri lahir tanggal 7 Mei 1989 dan Anak 2 lahir tanggal 9 Desember 1991 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menetapkan sebuah mobil jenis minibus Toyota Kijang No.Pol. B 912 D, atas nama Yuri Anggraini, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang nilainya sebelum dibagi dikurangi terlebih dahulu, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masingmasing mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ; 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk

melaksanakan

pembagian

harta

bersama

tersebut

dan

menyerahkannya kepada yang berhak tersebut di atas ; 5. Menyatakan

gugatan

Penggugat

Rekonvensi

mengenai

PT.

Harda

Transportasi tidak dapat diterima ; 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);


Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP. M.Hum., dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Rabu

tanggal 19 September 2007 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. NAHISON DASA BRATA, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak; Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a;

ttd

ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP. M.Hum., Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

ttd Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai …………..

Rp.

6.000,-

2. Redaksi……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi…

Rp. 493.000,-

Jumlah

ttd.

Rp. 500.000,- H. NAHISON DASA BRATA, S.H., M. Hum.,

Untuk salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. H. HASAN BISRI, S.H. M. Hum) N.I.P.: 150 169 538


2006

Recommend Documents