2006

P U T U S A N No. 475 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : MENTERI

PERTANIAN

REPUBLIK

INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Harsono, RM, No. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suprahtomo, SH.,MH.,M.Si., dkk, semua Pegawai pada Departemen Pertanian, berkantor di

Jalan

Harsono,

RM,

No.

3,

Kelurahan

Ragunan,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 231/HK.510/M/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan: DJAIRATMAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian RI, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT. 008/RW. 07 No. 2, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Surat Keputusan Tergugat dibuat tanggal 30 Nopember 2005 yang diumumkan dalam Upacara Pelantikan pada tanggal 5 Desember 2005, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menentukan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 475 K/TUN/2006

Bahwa

Keputusan

Tergugat

telah

memenuhi

syarat

sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Keputusan Tergugat adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (Beshikking); 2. Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan

Badan

Pemerintahan

atau

berdasarkan

Pejabat

yang

Peraturan

melaksanakan

Perundangan

yang

urusan berlaku,

sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menentukan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan suatu Peraturan Perundangan yang berlaku”; Bahwa Penggugat sejak 7 Juli 2000 telah melaksanakan tugas sebagai

Pejabat

Pengembangan selanjutnya

Kepala Sumber

setelah

itu

Bagian

Daya terjadi

Umum

Manusia perubahan

Eselon

dan

3.a

pada

Penyuluhan

Organisasi

dan

Badan

Pertanian, Penggugat

pada tanggal 9 Maret 2001 mutasi menjadi Kepala Bagian Umum, Organisasi dan Tata Laksana dan Hubungan Masyarakat Eselon 3.a pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pertanian. Dan karena pensiun Sdr. Drs. Syafnil Chandra Kepala Bagian Kepegawaian atas perintah pimpinan Penggugat tanggal 31 Juli 2002 dimutasikan lagi menjadi Kepala Bagian Kepegawaian Eselon 3.a pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sampai tanggal 30 November 2005 atau lahirnya Keputusan Menteri Pertanian yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Bahwa dalam melaksanakan tugas Penggugat telah menunjukkan kinerja yang baik, oleh karenanya Penggugat pada Tahun 2004 mendapat nilai DP3 92,875

(rata-rata

amat

baik)

dan

pada

Tahun

2005

atau

setelah


diberhentikan dari jabatan struktural mendapat nilai DP3 yang sama yaitu 92,875 (rata-rata amat baik); Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT/140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, menciutkan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menjadi Sekretariat Badan dan 3 (tiga) Pusat yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian

dan

Pusat

Pengembangan

Penyuluhan

Pertanian

yang

sebelumnya Sekretariat Badan dan 5 (lima) Pusat; Bahwa Surat Edaran Menteri Pertanian No. 457/OT.130/A/7/05 tanggal 25 Juli 2005 (terlampir), menegaskan bahwa Pejabat tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya sampai dibentuk dan diangkat Pejabat sesuai dengan organisasi yang baru, dengan demikian hak dan kewajiban Pejabat berjalan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku; Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian pada Sekretariat Badan terdiri 4 (empat) bagian, eselon 3.a dan 12 Sub Bagian eselon 4.a. Jadi jumlah eselon 3.a dan 4.a tidak terjadi pengurangan atau jumlahnya tetap, sedangkan pada pusatpusat terjadi pemekaran yang sebelumnya 2 bidang menjadi 3 bidang eselon 3.a dengan masing-masing 2 Sub Bidang eselon 4.a dengan rincian sebagai berikut :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Keputusan Menteri Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian

No: 01/Kpts/OT/1/2001 jo.

No: 299/Kpts/OT/140/7/2005 jo.

No: 99/Kpts/OT/210/1/2001

No: 341/Kpts/OT.140/9/2005

(Yang lama)

(Yang baru)

Eselon 3.a

14 Jabatan

Eselon 3.a

13 Jabatan

Eselon 4.a

33 Jabatan

Eselon 4.a

28 Jabatan

Bahwa pada tanggal 21 September 2005 telah dilantik Pejabat Eselon 2.a lingkup Departemen Pertanian termasuk di dalamnya Pejabat Eselon 2.a lingkup

Kantor

Pusat

Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pertanian, dimana 3 orang Pejabat Eselon 3.a Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian promosi menduduki Jabatan Eselon 2.a;


Dengan demikian Pejabat Eselon 3.a yang ada dan masih menjabat berjumlah 11 orang dan pada organisasi yang baru jabatan yang tersedia 13 jabatan Eselon 3.a. Dengan demikian terdapat 2 jabatan yang Eselon 3.a yang lowong; Berdasarkan riwayat likuidasi dua Eselon 2 pusat dan pemekaran Eselon 3 dari 2 bidang menjadi 3 bidang adalah dalam rangka menampung Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 yang pusatnya di likwidasi, yaitu Pusat Pengkajian SDM Pertanian dan Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis; Bahwa

Kepala

Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pertanian telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 46/Kep/Kp.150/6/2003 tanggal 23 Juni 2002 yang menetapkan Djairatman, SH (Penggugat) sebagai Sekretaris BAPERJAKAT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan masa tugas/periode Tahun 2003-2005. Dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri No. 374/Kpts/KP.110/10/2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian tersebut dan Keputusan Kepala Badan di atas dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari : a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; b. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; c. Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000; Bahwa Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November 2005 yang didasarkan pada Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 05X/KP.330/K/11/2005 dan Hasil Rapat BAPERJAKAT II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 28 November 2005 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1. BAPERJAKAT tidak dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000,

Keputusan Kepala BKN

No. 13 Tahun 2002, Keputusan Menteri Pertanian No. 374/Kpts/KP.110/10/2005 dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 46/Kep/Kp.150/6/2003 yaitu : Tidak diikutsertakannya Djairatman, SH

Kepala Bagian Kepegawaian selaku


Sekretaris

yaitu

Penggugat

sendiri

dalam

BAPERJAKAT

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 28 November 2005; Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002; Tata Kerja BAPERJAKAT 2 b; Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota dan Sekretaris; 2. Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November

2005

nyata-nyata

telah

melanggar

dengan

sengaja/-

bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

BKN

dan

Keputusan

Menteri

Pertanian

sendiri

dalam

mempromosikan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan mencopot/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan tanpa dasar/alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang; 1. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 600/Kpts/OT.210/11/2001, Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 111/Kep/OT.210/10/2002 yaitu : Promosi Pejabat Eselon 3.a dan Pejabat Eselon 4.a yang nyata-nyata masih dalam status Tugas Belajar/tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu : 1. Ir. Asep Suryaman, M.Ed. (Program S-3) Lampiran 2 No. 10; 2. Dra. Dewi Darmayanti (Program S-2) Lampiran 2 No. 25; 3. Ir. Mas Iski Suharno (Program S-2) lampiran 2 No. 33; 2. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Pasal 5 e dan Pasal 6 PP No. 100 Tahun 2000, dan Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002; Promosi/mutasi Pejabat Eselon 3 a dan Pejabat Eselon 4 a tidak profesional, tidak sesuai dengan kompetensi dan ada PNS senior lebih tinggi satu tingkat pangkatnya dari mereka yang dipromosikan, yaitu : 1. Ir. Widayati, M.Sc. Lampiran 2 No. 2; 2. Ir. Wieke Witanti Tasrifin, MM. Lampiran 2 No. 3; 3. Ir. Mulyono Nugroho, M.Si. Lampiran 2 No. 5; 4. Ir. Etty Aggarini, MM. Lampiran 2 No. 20; 5. Ir. Eddy Sudaryanto, MM. Lampiran 2 No. 21; 6. Mathoroh, A.Pi. Lampiran 2 No. 32 (Ahli Perikanan);


3. Pelanggaran terhadap Senioritas Kepangkatan (DUK)/ yang bersangkutan lebih rendah satu tingkat dan tidak terdaftar dalam daftar nominatif Badan Pengembangan SDM Pertanian (Pasal 16, 17 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979) yang seharusnya tidak perlu dipertimbangkan, yaitu : 1. Ir. Kemal Machfud, MM. Lampiran 2 No. 13; 2. R. Djoko Subiantoro. Lampiran 2 No. 24; 4. Pelanggaran terhadap Senioritas Kepangkatan (DUK)/ yang bersangkutan pangkatnya dua tingkat dibawah Pegawai Negeri Sipil lainnya

(IV/a)

Hukuman

Disiplin

dan

yang

karena

ikut

bersangkutan merugikan

Mantan negara

Terhukum

lebih

kurang

Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sampai sekarang kerugian negara tersebut belum dikembalikan, yaitu : 1. Riza Fakhrizal, SE, MM. Lampiran 2 No. 17; 5. Pelanggaran terhadap Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002; Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural telah ditentukan secara limitatif, dan nyatanya Menteri Pertanian bertindak sewenang-wenang memberhentikan tanpa merujuk kepada ketentuan Undang-Undang terhadap para pejabat dalam lampiran 2 (dua) surat gugatan ini; Kondisi seperti ini membuat Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian, khusunya Pegawai Negeri Sipil Badan Pengembangan SDM Pertanian terutama yang diberhentikan dari jabatannya tidak memiliki kepastian hukum dalam meniti karir, sebagaimana yang diamanatkan/perlindungan

yang

diberikan

oleh

Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan Perturan Pelaksana di bawahnya. Dan para pejabat yang diberhentikan dari jabatan tidak pernah diberitahu apa kesalahan yang mereka lakukan atau kenapa mereka tidak dipertimbangkan lagi, seolah-olah benda mati yang dapat dipakai dan/ atau dibuang sesuai kehendak Menteri Pertanian. Masa pengabdian panjang hampir 30 tahun dan waktu memasuki masa pensiun kurang dari 2 tahun tidak dipertimbangkan sama sekali, Satya Lencana Karya Satya pengabdian sepuluh tahun dan dua puluh tahun hanya lempengan perunggu/perak sekedar mainan tanpa makna; (Daftar nama-nama yang dipromosikan dan diberhentikan melanggar ketentuan hukum ada pada lampiran 1 dan lampiran 2);


Lampiran 1, Daftar nama-nama yang dipromosikan oleh Menteri Pertanian

bersifat

melawan

hukum

atau

bertentangan

dengan

peraturan perundangan yang berlaku; Lampiran 2, Daftar nama-nama pejabat yang dicopot oleh Menteri Pertanian

secara

melawan

hukum

atau

bertentangan

dengan

peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu : 1. Asas Kepastian Hukum; Sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian yang menata karir dan dari bawah berharap ada kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga termotivasi untuk bekerja dan berprestasi lebih baik. Seorang Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Struktural yang bekerja dengan baik dan berprestasi sepatutnya mendapat penghargaan, demikian juga sebaliknya bagi yang tidak bekerja dengan baik dan melanggar hukum seharusnya mendapat hukuman. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 jo. UndangUndang No. 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000; Bahwa Menteri Pertanian, Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dan BAPERJAKAT II Badan Pengembangan SDM Pertanian, wajib tunduk

dan

melaksanakan

ketentuan

Undang-Undang

tanpa

pengecualian apapun, Keputusan Menteri Pertanian seharusnya mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan karenanya harus dapat dipertanggung

jawabkan secara hukum, Nepotisme dan

unsur Sara seyogyanya tidak muncul dalam Keputusan Menteri Pertanian selaku Pejabat Tata Usah Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara; Seyogyanya Menteri Pertanian mempertimbangkan Pegawainya/Pejabat yang

telah

menduduki

memberhentikan

jabatan

struktural

sebelumnya

bukan

dari jabatan tanpa kesalahan, sebaliknya malah

mengangkat pegawai yang baru saja menyelesaikan hukuman dan yang sedang melaksanakan tugas belajar pada jabatan struktural yang berakibat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf f Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertanian


No. 600/Kpts/OT.210/11/2001, Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. 111/Kep/OT.210/10/2002; Dan yang sangat memprihatinkan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tersebut tidak satupun amar keputusannya yang menyatakan keputusan itu akan diperbaiki jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam keputusannya; Hal tersebut menunjukkan bahwa Menteri Pertanian tidak mempedomani Surat Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002, anak lampiran 1-d; Keputusan Menteri Pertanian menunjukkan ketidak teraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan pejabat struktural hingga rasa keadilan dilukai, dicederai; 3. Asas Keterbukaan; 1. Seharusnya suatu proses BAPERJAKAT terbuka dilaksanakan dalam pengertian semua Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian khususnya Pejabat Struktural

yang

diberhentikan mengetahui bahwa dirinya memiliki kompetensi suatu jabatan dan masuk dalam daftar urut kepangkatan yang dipersyaratkan akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Dan jika ia tidak atau belum mendapat kesempatan promosi diberitahukan dengan jelas kenapa yang bersangkutan tidak dipertimbangkan dalam mengisi formal jabatan tersebut. Pemberitahuan informasi yang benar dan jujur sebagai perlindungan terhadap Hak Asasi Pribadi tidak dilaksanakan oleh Menteri Pertanian sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979; 2. Hasil Rapat BAPERJAKAT II Badan Pengembangan SDM Pertanian tanggal

28

November

2005,

tidak

berdasarkan/melaksanakan

ketentuan perundang-undangan, contohnya : Keputusan Menteri Pertanian No. 957/Kpts/OT.210/10/1997 tanggal 17 Oktober 1997 tentang Pedoman Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai

Negeri

Sipil

dalam

dan

dari

Jabatan

Struktural di lingkungan Departemen Pertanian mempersyaratkan sebagai berikut : Untuk duduk/dipromosikan dalam suatu jabatan harus menggunakan cara penilaian. Adapun cara penilaian dengan meng-gunakan daftar kriteria dan score penilaian untuk menetapkan Daftar Urut Calon Pemangku

Jabatan

Struktural

(DUCPJS)

tidak

dilakukan,

dan

sekretaris tidak diikut sertakan, sehingga seluruhnya di-laksanakan secara tertutup. Dan BAPERJAKAT dilaksanakan secara formalitas,


atau ketok palu saja, hal ini disebabkan nama-nama yang akan dibicarakan dalam BAPERJAKAT sebelumnya telah diputuskan oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian bidang SDM sesuai dengan selera kepentingan kelompoknya. Oleh karenanya tidak ada pem-bahasan secara mendalam hingga melahirkan banyak kasus sebagaimana tersebut

di

kepegawaian

atas.

Tindakan

dilanggar

diskriminatif

begitu

saja

oleh

dan

ketentuan

karenanya

hukum

keputusan

BAPERJAKAT cacat hukum dan tidak sah; 4. Asas Proporsionalitas; Pengangkatan pejabat Departemen Pertanian khususnya pada Badan Pengembangan SDM Pertanian yang merupakan Hak Menteri Pertanian telah terjadi penyimpangan dimana pejabat, staf yang dipromosikan tidak termasuk dalam daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pada Badan Pengembangan SDM Pertanian, seharusnya Kewajiban Menteri Pertanian/Pejabat yang mendapat mandat Mentan lebih dahulu mempertimbangkan pejabat atau staf yang ada dalam daftar nominatif/DUK Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian

khususnya

yang

pernah

menjabat, setelah ini terpenuhi barulah mempertimbangkan dari luar badan 2 orang pejabat yang dipromosikan/dimutasi dari Ditjen Bina Sarana Pertanian (Ditjen ini telah dilikuidasi menjadi Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air), yaitu : 1. Ir. Kemal Machfud, MM. (SK Mentan Lampiran 2 No. 13); 2. R. Djoko Subiantoro (SK Mentan Lampiran 2 No. 24); Sdr. Ir. Kemal Machfud, MM. Pembina Golongan IV/a adalah mantan Pemimpin Proyek pada Ditjen Bina Sarana Pertanian; Sdr. R. Djoko Subiantoro berpendidikan hanya SLTA semata; Kedua pejabat tersebut dipromosikan oleh Mentan atas usul Kepala Badan yang sebelumnya Dirjen Bina Sarana Pertanian Dr. Ir. Atto Suprapto tanpa landasan hukum. Sebelumnya Sdr. Ir. Kemal Machfud, MM. adalah Pemimpin proyek yang dikenal sangat loyal kepada atasannya Dr. Ir. Atto Suprapto; Dibandingkan dengan 2 orang pejabat pindahan tersebut, masih banyak Mantan Pejabat/Pejabat yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan jabatan, pangkatnya lebih tinggi demikian juga pendidikannya lebih baik;


Dengan demikian jelas bahwa asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara tidak dianut/dilaksanakan dalam SK Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005; 5. Asas Profesionalitas; Asas Profesionalitas ini diamanatkan oleh Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dilanggar dengan kasat mata oleh Keputusan Menteri Pertanian, sebagai contoh : 1. Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga (SK Mentan Lampiran 2 No. 2) tidak memiliki dasar pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan sama sekali, malah terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas (suami yang bersangkutan pimpinan UPT Badan); 2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (SK Mentan lampiran 2 No. 3) yang mempunyai tugas/fungsi di bidang kepegawaian, hukum dan organisasi tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum dan kepegawaian sama sakali; 3. Kepala Bidang Ketenagaan (SK Mentan lampiran 2 No. 13) tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam bidang ketenagaan penyuluhan pertanian; 4. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum (SK Mentan Lampiran 2 No. 20) tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman sama sekali di bidangnya; Pada keempat contoh tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005, sama sekali mengabaikan asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas profesionalitas; Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan; Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000; Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural

adalah memiliki

jabatan yang diperlukan; Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000;


Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki; Ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas dan menjadi jelas juga kepada kita bahwa pejabat Departemen Pertanian yang ikut menentukan dalam lahirnya keputusan tersebut termasuk pejabat-pejabat yang tidak profesional di bidangnya dan oleh karena itu mereka pun wajar ditinjau kembali dalam jabatannya, agar tidak terulang lagi kasus yang sama di kemudian hari; 6. Asas Akuntabilitas; Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kepala BKN, keputusan Menteri Pertanian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa semua pejabat yang dipromosikan maupun yang dimutasikan dari jabatannya, apalagi yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya secara hukum perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

luas

baik

dari

aspek

peraturan perundang-undangan kepegawaian yang ada maupun dari aspek moral dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia khususnya di lingkungan Pegawai Negeri Sipil; Ternyata 11 orang pejabat yang diangkat pada Lampiran 1 Surat Gugatan dan 10 orang pejabat yang diberhentikan dari jabatan pada Lampiran II Surat Gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral dan kepatutan yang ada; Oleh karenanya Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak sah secara kasat mata bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon ke-

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian, khusus lampiran I No. 2 atas nama Djairatman, SH., NIP. 080 080 158;


3. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November 2005 dan menerbitkan keputusan baru, guna mengangkat kembali atau memulihkan, merehabilitir kedudukan Penggugat dan menempatkan kembali Penggugat pada jabatan dan eselon yang sama atau setingkat dengan jabatan sebelumnya pada Kantor Pusat di Jakarta yang sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat sebelumnya; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Gugatan Sudah Daluwarsa; Bahwa perlu diketahui dengan adanya perampingan struktur organisasi Departemen

Pertanian

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No. 299/Kpts/OT/140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian No.

341/Kpts/OT.140/9/2005

tanggal

8

September

2005

tentang

Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jabatan Penggugat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan pada Badan Pengembangan SDM Pertanian telah dihapus dan tidak ada lagi dalam struktur organisasi Departemen Pertanian, maka secara hukum sejak tanggal 8 September 2005 Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut di atas. Artinya Penggugat seharusnya menggugat masalah jabatannya terhitung mulai tanggal 8 September 2005. Menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah daluwarsa (Bukti T-1 dan T-2); 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel); 1. Pada dasarnya yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV Lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian pada Lampiran 1 No. 2 atas nama Djairatman, SH., NIP. 080 080 158 Pembina Tingkat I/IV b dengan jabatan Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pertanian. Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur karena antara isi uraian posita gugatan tidak selaras atau tidak sesuai dengan isi petitum gugatan. Hampir 75% posita gugatan berisikan perihal pengangkatan dan pemberhetian

terhadap

beberapa

orang

pegawai

Departemen

Pertanian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan gugatan Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 475 K/TUN/2006

Penggugat

yang bersifat pribadi/individual. Sesuai dengan Pasal 1

angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Secara hukum

seharusnya

Penggugat

hanya

mengungkapkan

masalah

dirinya secara pribadi tanpa mengikut sertakan orang lain yang belum tentu merasa dirugikan. Bila memang orang-orang tersebut merasa dirugikan biarkan mereka menggugat secara pribadi. Selain dari pada itu dengan melibatkan orang lain dalam gugatan, pada hakekatnya dapat merugikan orang-orang yang mendapat amanah dan diangkat sebagai pejabat. Pada sidang acara persiapan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyarankan hal ini akan tetapi Penggugat mengabaikannya. Posita ini tidak sesuai dengan petitum butir 2 dan 3 gugatan Penggugat yang secara jelas bersifat pribadi/individual. Gugatan menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena akan sangat membingungkan. Apakah gugatan a quo bersifat pribadi/individual atau bersifat kelompok? (Bukti T3); 2. Petitum gugatan butir 2 meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV Lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian, khususnya Lampiran 1 No. 2 atas nama Djairatman, SH., NIP. 080 080 158. Artinya Pengggugat menuntut lampiran 1 No. 2 Keputusan Menteri dimaksud adalah batal dan tidak sah. Tuntutan ini sangat tidak jelas maksud dan tujuannya, kabur dan sangat sia-sia, karena seperti diketahui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT/140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tersebut di atas, hal ini amat membingungkan dan menjadi tidak jelas/kabur maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini;


3. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat; 1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Penggugat sebagai Kepala Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pertanian terhitung mulai tanggal 8 September 2005 sampai dengan sekarang ini secara hukum

tidak

lagi

menyandang

jabatan

tersebut

sebab

jabatan

dimaksud dalam struktur organisasi yang baru sudah hilang (tidak ada lagi). Dengan kedudukannya sekarang ini hanya sebagai staf biasa, secara hukum dan kepatutan adalah hal yang sangat aneh bila Penggugat yang notabene berkualitas sebagai staf biasa mempersoalkan dan menggugat terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 yang memberhentikan dan mengangkat Pejabat Eselon III dan Eselon IV termasuk pemberhentian pejabat dengan keputusan

menteri

ini

adalah

untuk

menegaskan

kedudukan

Penggugat tidak lagi sebagai Pejabat Eselon III karena memang secara organisatoris jabatan sebagai Kepala Bagian Kepegawaian sudah tidak ada lagi; 2. Menurut penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil

adalah

merupakan

kepercayaan

yang

harus

dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Dalam perkara a quo yang dipermasalahkan adalah jabatan struktural, pengertian jabatan struktural Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jis Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002, adalah : “kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara”. Dari definisi ini kita pahami

bersama

bahwa

jabatan

struktural

yang

dipersoalkan

Penggugat bukan merupakan hak bagi seorang PNS (termasuk Penggugat) untuk mem-perolehnya, tidak bisa diminta apalagi dengan memaksakan diri meng-ajukan permohonan kepada Pimpinan agar dirinya diangkat sebagai Pejabat. Dengan demikian jabatan bukan hak yang harus dimiliki oleh seseorang PNS. Hak yang melekat dalam


suatu jabatan adalah saat dimana seseorang PNS telah menduduki suatu

jabatan

tertentu

dalam

rangka

memimpin

suatu

satuan

organisasi Negara. Dalam perkara a quo, jelas sekali Penggugat telah meminta secara paksa kepada Tergugat melalui gugatan Tata Usaha Negara untuk

memperoleh jabatan Eselon III di Departemen

Pertanian. Hal ini merupakan suatu yang tidak pada tempatnya dilakukan Penggugat; 3. Kepemimpinan adalah amanah atau kepercayaan yang diberikan Allah kepada seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dijalannya sehingga mereka rela (iklas) mengikutinya mencapai

tujuan.

Pada

dasarnya

di

dunia

manapun,

jabatan

merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang tertentu dari Tuhan. Sebagai amanah yang dikaruniakan kepada seseorang sudah tentu tidak akan selamanya memegang jabatan, suatu saat amanah tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut tentunya orang tersebut harus rela kehilangan jabatannya. Sama halnya dengan diri Penggugat sekarang ini yang barangkali tidak meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah dan sesama, bukan kemuliaan atau kehormatan. Mungkin pula Penggugat sudah tidak memperoleh amanah lagi untuk menjadi Pejabat; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2006/ PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian khususnya Lampiran I No. 2 atas nama Djairatman, SH. NIP. 080080158, Pembina Tingkat I, IV/b; 3. Memerintahkan kepada Tergugat (Menteri Pertanian) untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian khususnya Lampiran I No. 2 atas nama Djairatman, SH. NIP. 080080158, Pembina Tingkat I, IV/b; Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 475 K/TUN/2006

4. Memerintahkan

kepada Tergugat (Menteri Pertanian) merehabilitir ke-

dudukan Penggugat dengan menerbitkan surat keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Penggugat dalam jabatan dan eselon yang sama atau setingkat dengan jabatan sebelumnya di Kantor Pusat Jakarta sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat sebelumnya; 5. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 128/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 7 September 2006; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2006 kemudian

terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2006 diajukan permohonan

kasasi

secara

lisan

pada

tanggal

16

Oktober

2006

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 20/G/2006/PTUN-JKT

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Oktober 2006; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2006; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa secara umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara No. 128/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 7 September 2006, pada dasarnya hanya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi in casu


Djairatman, SH. dan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dalil dan seluruh alat bukti dan keterangan saksi Pemohon Kasasi in casu Menteri Pertanian yang telah diajukan dalam acara persidangan Judex a quo. Hal tersebut sangat dirasakan oleh Pemohon Kasasi kurang memenuhi rasa keadilan; 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 67 dan 68 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 20/G/2006/PTUN-JKT tanggal 30 Mei 2006 yang menolak mengenai eksepsi Pemohon kasasi bahwa

Termohon

Penggugat

adalah

Kasasi/Penggugat tidak

berdasar,

tidak

karena

berkualitas

secara

hukum

sebagai dengan

terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 299/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Termohon Kasasi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian terhitung mulai tanggal 8 September 2005 sampai dengan sekarang ini, secara hukum tidak lagi menyandang jabatan tersebut sebab jabatan dimaksud dalam struktural organisasi yang baru sudah hilang (tidak ada lagi). Dengan kedudukannya sekarang ini hanya sebagai staf biasa, secara hukum dan kepatutan adalah hal yang sangat aneh bila Termohon Kasasi yang notabene berkualitas sebagai staf biasa mempersoalkan dan menggugat terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 yang memberhentikan dan mengangkat Pejabat Eselon III dan Eselon IV termasuk pemberhentian secara resmi Termohon Kasasi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian. Pemberhentian pejabat dengan Keputusan Menteri ini adalah untuk menegaskan kedudukannya tidak lagi sebagai Pejabat Eselon III karena memang secara

organisasi

jabatan

sebagai

Kepala

Bagian

Kepegawaian

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian sudah tidak ada lagi. Bila hal ini dibenarkan quod non akan banyak sekali mantan pejabat yang kehilangan jabatannya melakukan hal yang serupa. Pada kenyataannya hanya ada 2 orang yang menggugat dari 186 orang PNS yang kehilangan jabatan (Eselon III.a ada 66 orang dan Eselon IV.a berjumlah

120

orang)

karena

adanya

perampingan

organisasi

di

Departemen Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat bila menyatakan Termohon Kasasi berkualitas sebagai Penggugat karena dirugikan dengan terbitnya


keputusan yang digugat. Hal tersebut tidak tepat dengan adanya fakta hukum sebagai berikut : a. Termohon

Kasasi

diberhentikan

karena

adanya

perampingan

organisasi secara hukum telah menjadi staf biasa, dengan demikian tidak layak Termohon Kasasi mempersoalkan Keputusan Menteri Pertanian

No.

422/Kpts/KP.330/11/2005

tentang

Pengangkatan

dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV Lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian, sebab keputusan a quo pada intinya hanya berisikan pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Badan

Pengembangan

SDM

bukan

merupakan

pemberhentian

pejabat yang pada hakekatnya sama sekali tidak merugikan diri Termohon Kasasi yang notabene pada saat terbitnya keputusan tersebut hanya merupakan staf biasa; b. Yang dapat dikategorikan merugikan diri Termohon Kasasi adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT/140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebab kedua peraturan Menteri Pertanian ini memang merugikan karena jabatan Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian sudah hilang. Sebenarnya hal ini juga tidak secara mutlak merugikan dirinya semata, karena hampir 200 orang PNS mantan pejabat mengalami hal serupa, namun tidak melakukan gugatan yang sama kepada Pemohon Kasasi; 3. Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menjelaskan bahwa jabatan merupakan suatu amanah/kepercayaan yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama sama sekali tidak mendapat pertimbangan atau analisis hukum dari Majelis Hakim. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mempertimbangkan perihal sebagai berikut : -

Menurut penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 menyatakan : “pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seseorang PNS adalah merupakan kepercayaan yang diberikan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”. Penjelasan pasal ini sudah diubah oleh Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, namun hal tersebut masih Pemohon Kasasi kemukakan sekedar sebagai referensi bahwa jabatan merupakan suatu kepercayaan.


Disamping penjelasan pasal dimaksud menurut penjelasan Pasal 27 Undang-Undang

No.

8

Tahun

1974

dinyatakan

bahwa

:

pengangkatan seseorang PNS untuk memangku suatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan dan tanggungjawab yang besar. Berhubung dengan itu, PNS yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ketentuan seperti dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas, secara hukum bahwa jabatan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Negara dan bukan merupakan hak. Pengertian hak seperti

dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan tersebut di atas adalah hak yng melekat pada jabatan, pada saat seorang pegawai negeri sipil yang bersangkutan menyandang suatu jabatan. Artinya hak yang ada dalam suatu jabatan baru dapat dilaksanakan ketika seseorang sudah menerima jabatan dan dilantik sebagai pejabat; -

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi negara;

-

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 meyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Disamping itu seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat pada saat pelantikan wajib diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang, hal ini membuktikan bahwa jabatan merupakan kepercayaan dan bukan merupakan suatu hak yang dapat dituntut apalagi diminta. Pada hakekatnya sumpah yang diambil merupakan jaminan atas kepercayaan yang diberikan kepada pejabat yang dilantik;


-

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tersebut di atas, secara hukum dapat dipahami jabatan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan bukan merupakan hak. Oleh karena itu jabatan tidak dapat dituntut dan dimiliki selamanya oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Pengertian hak seperti dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah hak yang melekat pada jabatan saat seorang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menyandang suatu jabatan. Artinya hak yang ada dalam suatu jabatan baru dapat dilaksanakan ketika seseorang sudah menerima jabatan dan dilantik sebagai pejabat;

-

Dalam

menemukan Fakta hukum

biasanya

bersumber

kepada

peraturan perundang-undangan, tetap di samping itu ada juga kaidah hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang tidak mutlak harus tertulis dan dapat dijadikan salah satu pertimbangan, hal inilah yang disebut dengan kebiasaan (convention). Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn bahwa kebiasaan sebagai sumber undang-undang mendapat tempat yang penting, walaupun asas-asas hukum negara yang penting-penting tidak terletak dalam Udang-Undang Dasar atau Peraturan undang-undang lainnya, melainkan bersandar pada hukum kebiasaan yang tak tertulis. Konvensi dimaksud dapat juga berupa kepercayaan atau amanah dari yang berwenang terhadap seseorang yang akan diberikan

jabatan

yang

termasuk

di

dalam

lapangan

hukum

administrasi negara. Begitu juga di dalam sistem pemerintahan, terutama

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

selalu

bersumber kepada peraturan perundang-undangan tetapi dalam pertimbangannya dapat juga mengacu kepada kebiasaan asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi kita ketahui bahwa keprecayaan/amanah sebagai bentuk kebiasaan merupakan institusi atau kaidah yang sudah mendarah – daging (internalized) dan sudah menjadi hukum kebiasaan yang tidak tertulis dan berkembang dalam masyarakat; -

Kepemimpinan adalah amanah atau kepercayaan yang diberikan Allah kepada seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan orang lain dijalan Nya, sehingga mereka rela (ikhlas) mengikutinya

mencapai

tujuan.

Dalam

membicarakan

masalah


kepemimpinan kita harus membahas pula tentang jabatan yang diperoleh seseorang karena

hal

karena mendapat kepercayaan atau amanah

tersebut

sangat

berkaitan

erat.

Dalam

birokrasi

pemerintahan dimanapun juga, pada prinsipnya kita akan jumpai bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang tertentu dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai amanah yang dikaruniakan kepada seseorang sudah tentu tidak akan selamanya memegang jabatan, suatu saat amanah tersebut sewaktu-waktu dapat hilang atau dicabut, tentunya orang tersebut harus ikhlas kehilangan jabatannya. Sama halnya dengan diri Termohon Kasasi sekarang ini yang barangkali tidak meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama, bukan kemuliaan atau kehormatan. Kenyataannya bahwa Termohon Kasasi tidak lagi diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat, hal ini jelas harus diterima sebab barangkali dia tidak lagi dipercaya untuk mendapat amanah sebagai pejabat; 4. Bahwa pada keputusan Judex a quo, Majelis Hakim kurang memahami masalah perampingan organisasi yang terjadi di Departemen Pertanian sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut : Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT/140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005

tanggal

8

September

2005

tentang

Kelengkapan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, yang mencabut Keputusan Menteri No. 01/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. 99/Kpts/OT/210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian, telah terjadi perampingan organisasi di Departemen Pertanian. Khususnya di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang semula terdiri atas 6 Eselon II yaitu (a) Sekretariat Badan, (b) Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia Pertanian, (c) Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, (d) Pusat Pengembangan

Pendidikan

Pertanian,

(e)

Pusat

Pendidikan

dan

Pelatihan Pegawai Pertanian, (f) Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis, dan ditambah kelompok jabatan fungsional, dan kemudian setelah adanya perampingan organisasi berubah menjadi 4 Eselon II yang terdiri dari : (a) Sekretariat Badan (yang juga menampung


kelompok jabatan fungsional), (b) Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, (c) Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian dan (d) Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian; 5. Bahwa dalam putusan Judex a quo, dalam pertimbangannya pada halaman 70 sampai 73, halaman 78 sampai 80, dan halaman 82 mengenai Keputusan Menteri mengenai Keputusan Menteri Pertanian No.

957/Kpts/OT.210/10/1997

tentang

Pedoman

Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di Lingkungan Departemen Pertanian, khususnya pada Bab III tentang Tata Cara Penilaian, huruf A tentang unsur-unsur yang dinilai disebutkan bahwa penilaian calon pemangku jabatan struktural dilakukan dengan memperhatikan dari skor nilai. Pertimbangan Majelis Hakim ini kurang tepat karena dengan terbitnya PP No. 13 Tahun 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri No. 13 Tahun 2002, dari segi peraturan perundang-undangan Keputusan Menteri Pertanian No. 957/Kpts/OT.210/10/1997 pada dasarnya sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan asas hukum Lex Fosteriori Derogat Legi Priori yang berarti bahwa

Ketentuan

Perundang-undangan yang ditetapkan

kemudian

mengalahkan ketentuan Ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan lebih dahulu. Asas ini penting demi kepastian hukum, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama tetapi dikeluarkan pada waktu yang berlainan meskipun belum dicabut. Bila kita kaji dasar hukum terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 957/Kpts/OT.210/10/1997, banyak yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan demikian secara mutatis mutandis keputusan tersebut menjadi tidak berlaku pula. Selain dari pada itu dalam menilai dan menentukan kriteria seorang PNS yang menjadi Pejabat dan tidak hanya semata-mata berdasarkan skor dan nilai sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 957/Kpts/OT.210/10/1997, masih ada kriteria lain yang patut dipertimbangkan misalnya unsur kepercayaan, usia, pendidikan dan sebagainya; 6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 73 sampai dengan 76 putusan Judex a quo yang menyatakan permohonan kasasi melanggar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 karena tidak mengikut sertakan Termohon Kasasi selaku Sekretaris dalam rapat Baperjakat hal ini tidak benar perihal sebagai berikut :


a. Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Termohon Kasasi secara hukum sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, dengan

demikian

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No. 374/Kpts/KP.110/10/2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Kerja Departemen Pertanian, Termohon Kasasi sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Baperjakat. Dengan kata lain Termohon Kasasi yang sebelumnya ditunjuk sebagai Sekretaris II berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 133.1/Kpts/KP.430/2/2001 setelah adanya Keputusan Menteri Pertanian No. 374/Kpts/KP.110/10/2005 , maka kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat in casu Djairatman, SH. tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Baperjabat II sejak tanggal 25 Oktober 2005. Disamping hal tersebut dalam rapat

Baperjakat yang pada dasarnya bersifat

rahasia dan sudah kebiasaan di lokasi yang selama ini dilaksanakan di Departemen Pertanian, oleh karena itu pembahasan masalah jabatan Eselon III yang pada dasarnya juga turut membicarakan masalah jabatan yang diemban Sekretaris Baperjakat

maka yang

bersangkutan tidak diikut sertakan dalam rapat pembahasan tersebut; b. Kebiasaan birokrasi di atas dipandang dari sudut Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sudah lajim dilakukan. Hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan asas freis ermessen atau yang dikenal dengan nama wewenang diskresioner. Freis ermessen berarti orang yang

memiliki

kebiasaan

untuk

menilai,

menduga

dan

mempertimbangkan sesuatu. Secara has dipergunakan dalam bidang Pemerintahan sehingga diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan; c. Bahwa dengan adanya perampingan organisasi di Departemen Pertanian telah dilakukan pengisian jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Sampai saat ini proses pengisian jabatan yang ada diseluruh Eselon I Departemen Pertanian belum selesai karena memerlukan seleksi yang ketat. Dalam hal ini Termohon Kasasi sebenarnya masih dimungkinkan untuk disalurkan untuk Eselon III


dan mungkin pula pendapat promosi menjadi Eselon II di Instansi Eselon I di Pusat Pengembangan Badan Sumber Daya Manusia Pertanian atau di Eselon I lainnya lingkup Departemen Pertanian. Namun ternyata nampaknya Termohon Kasasi sangat berkeinginan menduduki

jabatan

sebagai

Kepala

Bagian

Organisasi

dan

Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Mimpinya itu tidak terlaksana karena kalah bersaing dengan Ir. Wieke Witanti Taspirin, MM. yang dianggap oleh Pimpinan lebih berkualitas dan berpendidikan lebih tinggi dari pada Termohon Kasasi. Di samping itu usia Termohon Kasasi relatif sudah tua dan menjelang usia pensiun dan tidak dapat lagi diharapkan berprestasi; 7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex a quo pada halaman 75 dan 76

yang

Pertanian

mengatakan No.

bahwa

berdasarkan

457/OT.130/A/7/05

tanggal

Surat 25

Juli

Edaran

Menteri

2005

tentang

Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Eselon Ruang Lingkup Departemen Pertanian dan Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Jabatan Eselon III Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bulan Oktober dan November 2005 Majelis Hakim Judex a quo berpendapat bahwa Termohon Kasasi masih menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

sampai

dengan

terbitnya

Keputusan

yang

digugat.

Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak tepat karena hal sebagai berikut : a. Bahwa

Surat

Edaran

No.

No.

457/OT.130/A/7/05

dikeluarkan

sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebelumnya terbitnya Keputusan yang telah menghapus atau menghilangkan jabatan Termohon Kasasi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang

Kelengkapan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Departemen

Pertanian; b. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 25 Juli 2005 sampai dengan tanggal 8 September 2005 yaitu pada saat terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.149/9/2005. Hal ini dapat disimpulkan

dari

butir

2

surat

tersebut

yang

menyatakan

hak,

kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Eselon II, III dan IV yang saat ini tetap berlaku sebagaimana mestinya berdasarkan susunan organisasi kerja Eselon II, III dan IV yang berlaku saat ini. Hal ini


berarti para pejabat dimaksud secara hukum memang masih menjadi pejabat berdasarkan organisasi lama sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Akan tetapi sesuai dengan butir 5 Surat Edaran yang menyatakan selanjutnya diinformasikan bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi unit kerja Eselon III dan IV akan ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka secara hukum sejak tanggal 28 September 2005 yaitu sejak terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/ 2005, Surat Edaran No. No. 457/OT.130/A/7/05 tanggal 25 Juli 2005 sudah tidak berlaku lagi. Sebab susunan organisasi Eselon III dan IV yang baru sudah diterbitkan artinya Termohon Kasasi sama sekali sudah tidak mempunyai wewenang apapun sebagai Kepala Bagian Kepegawaian karena jabatannya sudah hilang atau dalam struktur organisasi

Departemen

Pertanian

yang

baru.

Mulai

tanggal

8

September sampai dengan tanggal 30 Nopember 2005 saat terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktur Eselon III dan IV Lingkup Pengembangan Badan Sumber Daya Manusia yang memberhentikan Termohon Kasasi secara resmi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian tersebut. Dalam hal ini Termohon Kasasi dapat diibaratkan sebagai Pejabat Demisioner, sebab bila dikatakan sebagai Pejabat tapi sudah tidak mempunyai wewenang apapun, sebaliknya dikatakan sebagai staf biasa tetapi belum menerima penetapan resmi yang menyatakan Termohon Kasasi in casu Djairatman, SH. diberhentikan dari jabatannya, meskipun secara organisatoris jabatan yang disandangnya selama ini sudah hilang. Hal ini terjadi memang bukan karena ada kesalahan pada dirinya pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, akan tetapi disebabkan karena adanya perampingan organisasi; c. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran No. 457/OT.130/A/7/05 tanggal 25 Juli 2005 tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak layak Majelis Hakim menyatakan jabatan Termohon Kasasi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian

Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pertanian masih tetap berlaku sampai ada keputusan tentang pemberhentian dari jabatan dan ada pejabat yang baru yang dilantik.


Secara hukum kedudukan Surat Edaran No. No. 457/OT.130/A/7/05 lebih rendah dari Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005, karena itu secara hukum Termohon Kasasi secara sah dan meyakinkan telah kehilangan jabatannya sejak tanggal 8 September 2005 sampai sekarang ini tidak dapat diartikan masih mempunyai jabatan karena adanya Surat Edaran tersebut di atas; d. Meskipun Termohon Kasasi masih menerima tunjangan jabatan sampai dengan bulan Nopember 2005 tidak berarti Termohon Kasasi secara

hukum

Kepegawaian

masih pada

berkedudukan

Pengembangan

sebagai

Kepala

Sumber

Daya

Bagian Manusia

Pertanian; 8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 77 sampai dengan 78 yang dibuat berdasarkan kesaksian Sdr. Prof. DR. Ir. Soediyanto yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi harus menyalurkan terlebih dahulu Termohon Kasasi ke instansi lain adalah tidak benar karena perihal sebagai berikut : a. Saksi Prof. DR. Ir. Soediyanto merupakan mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang mengenai keterangan saksi sudah diberhentikan sehingga tidak mengetahui secara pasti proses terjadinya Baperjakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, disamping itu saksi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai orang yang berada dalam kelompok barisan sakit hati yang tidak mendapat jabatan lagi, sehingga kesaksiannya sangat bersifat subyektif dan diragukan kebenarannya; b. Hasil rapat Baperjakat bersifat rahasia hanya diketahui oleh Pejabatpejabat tertentu di Departemen Pertanian dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun termasuk saksi dan juga Majelis Hakim apalagi Termohon Kasasi; c. Proses pengisian jabatan sesuai dengan organisasi yang baru belum selesai, masih dimungkinkan beberapa PNS yang belum mendapat jabatan termasuk Termohon Kasasi mendapat jabatan baru unit kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian; 9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya pada halaman 80 dan 81 menyatakan bahwa Termohon Kasasi lebih berpengalaman dalam bidang Kepegawaian, sehingga

lebih

layak

memegang

jabatan

sebagai

Kepala

Bagian

Organisasi dan Kepegawaian yang sekarang ini dijabat oleh Ir. Wieke


Witanti Tasripin, MM. Pertimbangan seperti ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena perihal sebagai berikut : a. Meskipun Ir. Wieke Witanti Taspirin, MM. adalah Ir. Pertanian akan tetapi sebelumnya sudah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dan Hubungan Masyarakat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Petanian. Oleh karena itu yang bersangkutan jelas sudah berpengalaman dibidang organisasi dan hukum, serta pendidikannya juga lebih tinggi (S2) dari Termohon Kasasi; b. Usia Ir. Wieke Witanti Tasripin, MM. jauh lebih muda dari pada Termohon Kasasi yang tahun depan akan memasuki masa pensiun. Menurut Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002, bahwa usia lebih mudah lebih diprioritaskan menduduki suatu jabatan dari pada orang lain yang usianya relatif lebih tua dan sebentar lagi pensiun. c. Ir. Wieke Witanti Tasripin, MM. lebih dipercaya untuk menduduki jabatan

Kepala

Pengembangan

Bagian Sumber

Organisasi Daya

dan

Manusia

Kepegawaian Pertanian

Badan

dari

pada

Termohon Kasasi; d. Termohon Kasasi sebenarnya akan disalurkan sebagai salah seorang pejabat Eselon III di Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Ciawi; e. Bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi telah meminta secara paksa agar

mendapatkan

jabatan

Eselon

III

sebagai

Kepala

Bagian

Organisasi dan Kepegawaian yang berada di Jakarta. Tidak mau atau menolak di tempat lain artinya dia hanya mau bila ditempatkan di kantor pusat di Jakarta. Tindakan Termohon Kasasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum dan kepatutan sangatlah tidak layak dilakukan. Hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Pasal 6 huruf i PP No. 98 Tahun 2002 yang diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik

Indonesia

atau

Negara

lain

yang

ditentukan

oleh

Pemerintah. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke 1,2,3,4,5,6,7 dan 9 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 475 K/TUN/2006

hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan

dalam

dalam

pemeriksaan

tingkat

kasasi

dalam

hanya

tingkat

kasasi,

karena

berkenaan

dengan

ketidak

wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu

dengan

batalnya putusan

yang bersangkutan,

sebagaimana

yang

dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; mengenai alasan ke 8 : Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh

SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung

TITI NURMALA

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. AHMAD SUKARDJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua


Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. AHMAD SUKARDJA, SH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 493.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754


2006

Recommend Documents