2006

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/M-IND/PER/2/2006 TENTANG PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMANFAATAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PRODUKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan industri mesin dan peralatan, perlu didorong peningkatan penggunaan mesin hasil produksi dalam negeri; b. bahwa industri yang melakukan pembangunan/pengembangan dengan menggunakan mesin produksi dalam negeri dapat diberikan tambahan fasilitas keringanan bea masuk atas barang dan bahan untuk keperluan produksi berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000; c. bahwa dalam rangka menentukan penggunaan mesin produksi dalam negeri perlu ditetapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3330) ; 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -2-

5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 62 Tahun 2005; 6. Keputusan Menteri Keuangan No.135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.47/PMK.04/2005; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMANFAATAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PRODUKSI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri/industri jasa yang terkait dengan kegiatan industri/industri jasa, tidak termasuk suku cadang dan komponen; 2. Mesin produksi dalam negeri adalah mesin yang diproduksi atau dikerjakan oleh industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia; 3. Industri adalah perusahaan yang telah mempunyai izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

Pasal 2

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -3-

(1) Industri yang melakukan pembangunan/pengembangan dengan menggunakan mesin produksi dalam negeri, mendapatkan tambahan keringanan bea masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000. (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen). Pasal 3 (1) TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan perbandingan antara harga keseluruhan rangkaian mesin produksi dikurangi harga komponen buatan luar negeri terhadap harga keseluruhan rangkaian mesin produksi. (2) Harga keseluruhan rangkaian mesin produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian mesin produksi yang meliputi biaya untuk bahan (material) langsung, peralatan, manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum. (3) Perhitungan TKDN dan contoh perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Industri yang akan memanfaatkan fasilitas tambahan keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi atas TKDN penilaian sendiri (self-assesment) kepada Direktur Jenderal Pembina industri mesin. (2) Permohonan verifikasi atas TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Persetujuan Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha dari departemen/instansi terkait; c. Daftar mesin (jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin). (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina industri mesin dapat menunjuk Surveyor untuk melakukan verifikasi. (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dapat dibebankan kepada industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -4-

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Verifikasi TKDN. (6) Direktur Jenderal Pembina Industri terkait menerbitkan Pengakuan TKDN atas Laporan Verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud ayat (5). Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. ttd

FAHMI IDRIS Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -5-

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor : /M-IND/PER/2/2006 Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Rangka Investasi Nilai Investasi ( US$ ) TOTAL LN DN US$ %

Uraian Pekerjaan (1)

TKDN % KDN

US$

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1A) (2A) (3A)

(1B) (2B) (3B)

(1C) (2C) (3C)

(1D) (2D) (3D)

(1E) (2E) (3E)

(1F) (2F) (3F)

(1G) (2G) (3G)

(4A)

(4B)

(4C)

(4D)

(4E)

(4F)

(4G)

(5A) (6A) (7A) (8A) (9A)

(5B) (6B) (7B) (8B) (9B)

(5C) (6C) (7C) (8C) (9C)

(5D) (6D) (7D) (8D) (9D)

(5E) (6E) (7E) (8E) (9E)

(5F) (6F) (7F) (8F) (9F)

(5G) (6G) (7G) (8G) (9G)

Barang I. Bahan (Material) Langsung II. Peralatan A. Sub Total Barang Jasa III. Manajemen Proyek (Project Management) da Perekayasaan (Engineering) IV Alat Kerja / Fasilitas Kerja V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum B. Sub Total Jasa C. TOTAL Biaya ( A + B )

Catatan : (1) Nilai Investasi adalah keseluruhan investasi untuk rangkaian mesin keuntungan dan Overhead Perusahaan (2) Biaya KDN adalah Biaya Komponen yang di beli dari dalam negeri (3) Biaya KLN adalah Biaya Komponen yang berasal dari luar negeri (4) Formulasi Perhitungan

% TKDN Gabungan Barang dan Jasa

=

produksi, tidak

termasuk

Biaya Barang (3C) - Biaya Barang Komponen Luar Negeri (3A) Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)

Biaya Jasa (8C) - Biaya Jasa Komponen Luar Negeri (8A) Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)

(5)

Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan : - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin dan nilai depresiasi - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan perbulan - Untuk bahan (material) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian - Untuk Peralatan dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -6-

(6)

Kriteria Pengelompokan KDN dan KLN - Untuk Personil berdasarkan pada Kewarganegaraan - Untuk Alat Kerja berdasarkan Kepemilikan - Untuk bahan (material) berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin)

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. ttd FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -7-

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor : /M-IND/PER/2/2006 Contoh Komponen-Komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Rangka Investasi Nilai Investasi Biaya KDN I

Bahan (Material) Langsung

1

Harga beli bahan langsung yang dipakai

2

Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)

3

Pengiriman (freight)

4

Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

5

Bongkar muat

6

Sewa gudang di pelabuhan

7

Handling dan Transportasi

8

Asuransi Bahan Langsung Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)

9

- Biaya proses inspeksi - Biaya Barang Rusak (rejected material) 10

Royalti Sub Total Bahan (Material) Langsung

II

Peralatan

1

Harga beli Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump, mesin-mesin lainnya

2

Pengiriman (freight)

3

Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

4

Bongkar muat

5

Sewa gudang di pelabuhan

6

Handling and Transprotasi

7

Asuransi Peralatan Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)

8

- Biaya proses inspeksi - Biaya Barang Rusak (rejected material) Sub Total Peralatan III.A

Manajemen Proyek (Project Management)

1

Tenaga Kerja

2

Fasilitas Kerja

3

Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)

4

Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)

Biaya KLN

Total Biaya

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -8-

Nilai Investasi Biaya KDN Sub Total Manajemen Proyek (Project Management) III.B 1

Perekayasaan (Engineering) Tenaga Kerja

2

Fasilitas Kerja

3

Biaya Habis Pakai (Consumable)

4

Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project) Sub Total Perekayasaan (Engineering)

IV

Alat Kerja/Fasilitas Kerja

1

Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)

2

Peralatan Pabrik

3

Bangunan-Tanah Pabrik Sub Total Alat Kerja/Fasilitas Kerja

V.A 1 2 3 4 5 6 V. B 1 2 3

Konstruksi Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi Tenaga kerja Marine Spread Biaya Habis Pakai (Consumable) Peralatan Kerja (Portable) Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Sub Total Kontruksi Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Bahan Tidak Langsung - Gas - Solar - Pelumas - Air proses - Pendingin (Coolant) - Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid) - Gemuk (Grease) - Sand Blasting/ Painting/ Coating Material Sub Total Fabrikasi

VI

Jasa Umum

1

Asuransi

2

Lisensi dan Paten (Licence and Patent)

3 4

Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)

5 6

Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)

7

Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead) Sub Total Biaya Jasa Umum TOTAL %TKDN

Biaya KLN

Total Biaya

Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor : -9-

Catatan : Contoh komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretriat Jenderal Departemen Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

ttd

FAHMI IDRIS