2006 TENTANG

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 06/M/PER/VII/2006

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 06/M/PER/VII/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 02/M/PER/III/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 140 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005, dan dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya guna kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi bag! perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, perlu membentuk Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK); b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Negara Riset 1


dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi; Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/ PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1661.1/M.PAN/6/2006;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 02/M/PER/l11/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi 02/M/ PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2


“Pasal 4 Kementerian Negara Riset dan Teknologi terdiri dari: a.

Sekretariat Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

b.

Deputi Bidang Perkembangan Riset, llmu Pengetahuan dan Teknologi;

c.

Deputi Bidang Dinamika Masyarakat;

d.

Deputi Bidang Program Riset, llmu Pengetahuan dan Teknologi;

e.

Deputi Bidang Pengembangan Sistem llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;

f.

Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan llmu Pengetahuan dan Teknologi;

g.

Staf Ahli;

h.

Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi;

i.

Inspektorat.

2.

Di antara Pasal 454 dan Pasal 455 disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab III A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Bagian pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi Pasal 454 A (1) Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut PUSPIPTEK adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi. (2) PUSPIPTEK dipimpin oleh kepala yang dalam pelaksanaan tugas seharihari berkoordinasi dengan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 454 B PUSPIPTEK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

3


Pasal 454 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 B, PUSPIPTEK menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan rencana program, anggaran dan laporan PUSPIPTEK;

b.

pelaksanaan kerjasama dan pemasaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

c.

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan;

d.

pelaksanaan pengelolaan keamanan dan keselamatan kawasan;

e.

pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan PUSPIPTEK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 454 D PUSPIPTEK terdiri dari: a.

Bagian Tata Usaha;

b.

Bidang Kerjasama dan Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi;

c.

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan;

d.

Bidang Keamanan dan Keselamatan. Pasal 454 E

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program, anggaran dan laporan PUSPIPTEK, dan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan PUSPIPTEK. Pasal 454 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyiapan penyusunan tugas rencana program, anggaran dan laporan PUSPIPTEK;

b.

pelaksanaan urusan keuangan;

c.

pelaksanaan urusan kepegawaian;

d.

pelaksanaan urusan rumah tangga. Pasal 454 G

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

4


a.

Subbagian Keuangan;

b.

Subbagian Kepegawaian;

c.

Subbagian Rumah Tangga. Pasal 454 H (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran PUSPIPTEK dan pengelolaan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan/neraca keuangan, pelaksanaan urusan gaji pegawai dan penyusunan laporan PUSPIPTEK. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan pegawai, mutasi, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, inventarisasi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara, pemeliharaan, serta ketatausahaan di lingkungan PUSPIPTEK. Pasal 454 I

Bidang Kerjasama dan Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama dan pemasaran hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan. Pasal 454 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 I, Bidang Kerjasama dan Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan kerjasama;

b.

pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan. Pasal 454 K

Bidang Kerjasama dan Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari: a.

Subbidang Kerjasama llmu Pengetahuan dan Teknologi;

b.

Subbidang Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 454 L

5


(1) Subbidang Kerjasama llmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat. (2) Subbidang Pemasaran llmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pemasaran hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan. Pasal 454 M Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan. Pasal 454 N Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 M, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana teknik;

b.

pengembangan dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan fasilitas umum kawasan;

c.

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana penunjang. Pasal 454 0

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan terdiri dari a.

Subbidang Sarana Teknik;

b.

Subbidang Pelayanan Fasilitas Umum;

c.

Subbidang Sarana Penunjang. Pasal 454 P (1) Subbidang Sarana Teknik mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknik kawasan, meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana elektrikal, mekanikal dan sipil kawasan. (2) Subbidang Pelayanan Fasilitas Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan fasilitas umum kawasan, meliputi pengelolaan fasilitas gedung konvensi, wisma tamu, balai kesehatan dan fasilitas umum lainnya. (3) Subbidang Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang, meliputi pengoperasian air bersih, sistem telekomunikasi, pengelolaan limbah dan sarana penunjang lainnya. 6


Pasal 454 Q Bidang Keamanan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan keselamatan kawasan. Pasal 454 R Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Q, Bidang Keamanan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keamanan kawasan;

b.

pelaksanaan kegiatan keselamatan kawasan. Pasal 454 S

Bidang Keamanan dan Keselamatan terdiri dari: a.

Subbidang Keamanan;

b.

Subbidang Keselamatan. Pasal 454 T (1) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan keamanan kawasan. (2) Subbidang Keselamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan keselamatan kawasan”.

3.

Di antara Pasal 471 dan Pasal 472 disisipkan 2 (dua) Bab baru yaitu Bab VI A dan Bab VI B yang berbunyi sebagai berikut:

“BAB VI A ESELONISASI

(1) Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon l.b. (3) Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon ll.a. (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan strukural eselon I ll.a. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

7


Bab VI A Ketentuan Lain - Lain Pasal 471 A (1) Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, biologi molekul nasional, peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, agroteknologi terpadu, bioteknologi terpadu dan pertumbuhan usaha dan industri berbasis teknologi, di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dibentuk unit kerja yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis. (2

Organisasi dan tata kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Pasal 471 B

Dengan dibentuknya Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi, maka seluruh fungsi pengelolaan dan pengembangan kawasan PUSPIPTEK yang ada pada Kedeputian Bidang Pengembangan Sistem llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dialihkan menjadi tugas dan fungsi dari Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi”. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Juli 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TTD DR. KUSMAYANTO KADIMAN

8

SET KEMENEG RISTEK

INSPEKTORAT BIRO PERENCANAAN

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Proses Konsep Diperiksa Diperiksa Disetujui Disetujui

Nama Tien Rahmiatin Sudarto Mujianto Tien Ruspriatin Hudi Hastowo

Tanggal 25.07.06 25.07.06 26.07.06 02.08.06 02.08.06

Paraf

DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BIRO UMUM

DR. KUSMAYANTO KADIMAN

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL

PUSPIPTEK

DEPUTI BIDANG PROGRAM RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Jabatan Kasubag Ortala Kabag SDM & Organisasi Karo Umum Deputi IV Sesmenegristek

DEPUTI BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _

DEPUTT BIDANG PERKEMBANGAN RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

No 1 2 3 4 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____________

Staf Ahli


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTRIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI


9

SUBBIDANG KERJASAMA IPTEK

SUBBIDANG KERJASAMA IPTEK

SUBBIDANG SARANA PENUNJANG

SUBBIDANG PELAYANAN FASILITAS UMUM

SUBBIDANG SARANA TEKNIK

DR. KUSMAYANTO KADIMAN


SUBBIDANG KESELAMATAN

SUBBIDANG KEAMANAN

BIDANG KEAMANAN & KESELAMATAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

LAMPIRAN Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 06M/Per/VII/2006 Tanggal : 31 Juli 2006 BAGIAN TATA USAHA

BIDANG PENGEMBANGAN SARPRAS KAWASAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KERJASAMA & PEMASARAN IPTEK

SUBBAGIAN KEUANGAN

KEPALA PUSAT

STRUKTUR ORGANISASI PUSPITEK


10


MEMORANDUM Nomor : /Ses/ME/VII/2006 Jakarta, Kepada Yth Dari Perihal

Juli 2006

: Menteri Negara Riset dan Teknologi : Sesmenegristek : Peraturan Menegristek tentang Organisasi dan Tata Kerja Puspiptek, UPT-ATP dan Sekretariat DRN

Sehubungan dengan usulan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Puspiptek, Balai ATP dan Sekretariat DRN Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara perihal pembentukan organisasi tersebut (terlampir). Atas dasar persetujuan tersebut, telah disetujui pula rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Agroteknologi Terpadu, Sekretariat Dewan Riset Nasional dan Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Untuk menindaklanjuti persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ini kami sampaikan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang UPT Agroteknologi Terpadu, Puspiptek dan Sekretariat DRN. Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Peraturan Menteri tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi,

Hudi Hastowo

11


MEMORANDUM Nomor : /Ses/ME/VII/2006 Jakarta, Kepada Yth Dari Perihal

Juli 2006

: Menteri Negara Riset dan Teknologi : Sesmenegristek : Peraturan Menegristek tentang Organisasi dan Tata Kerja Puspiptek, UPT-ATP dan Sekretariat DRN

Sehubungan dengan usulan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Puspiptek, Balai ATP dan Sekretariat DRN Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara perihal pembentukan organisasi tersebut (terlampir). Atas dasar persetujuan tersebut, telah disetujui pula rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Agroteknologi Terpadu, Sekretariat Dewan Riset Nasional dan Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Untuk menindaklanjuti persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ini kami sampaikan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang UPT Agroteknologi Terpadu, Puspiptek dan Sekretariat DRN. Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Peraturan Menteri tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi,

Hudi Hastowo

12

2006 TENTANG

Recommend Documents