DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-10/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) MELALUI REKENING PENGELUARAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT/DAERAH PADA BANK UMUM DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara; b. bahwa guna memperoleh masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan uji coba teknis pelaksanaan; c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang PelaksanaanUji Coba Mekanisme Treasury Single Account (TSA) melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Umum;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) MELALUI REKENING PENGELUARAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT/DAERAH PADA BANK UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 2. Bank Umum adalah bank umum yang menjadi mitra kerja KPPN. 3. Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada Bank Umum (RPK-BUN-P) adalah Rekening Bendahara Umum Negara pada bank umum di pusat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang dikuasakan untuk mengelola rekening pengeluaran negara. 4. Bank Operasional I (BO I) adalah Bank Operasional yang ditunjuk untuk mencairkan/menunaikan semua SP2D kecuali SP2D gaji bulanan. 5. Bank Operasional II (BO II) adalah Bank Operasional yang ditunjuk untuk mencairkan/menunaikan SP2D gaji bulanan. 6. KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berlokasi satu kota dengan KPPN dan tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. 7. KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berlokasi satu kota dengan KPPN dan tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. 8. KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak sekota dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) dan untuk membiayai pengeluaran anggaran dananya ditransfer oleh KPPN Induk. 9. Pernyataan penarikan dana adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank pemegang RPK-BUN-P yang merupakan bukti penarikan dana oleh BO I untuk pencairan SP2D Non gaji per KPPN termasuk penarikan dana untuk mengisi BO II.
BAB II ASAS-ASAS Pasal 2 (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat membuka satu Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RKPBUN-P) di Kantor Pusat BO I. (2) Saldo RPK-BUN-P setiap hari kerja harus nihil. (3) Selama masa uji coba, penggunaan Rekening BO I Gaji dan Non Gaji adalah sebagai berikut: a. Rekening BO I Gaji tidak dipergunakan; b. Rekening BO I Non Gaji selanjutnya disebut Rekening Bank Operasional I. (4) Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus nihil. (5) Rekening BO II setelah pembayaran gaji bulanan harus nihil. (6) Bank Operasional tidak diperkenankan memungut biaya transaksi pengeluaran/penyaluran dana APBN.
BAB III TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJI COBA Pasal 3 (1) Uji coba mekanisme RPK-BUN-P pada bank umum dilaksanaan pada KPPN Bekasi, KPPN Batam dan KPPN lain yang akan ditetapkan kemudian. (2) Pelaksanaan uji coba dimulai pada tanggal 1 April 2006 sampai dengan dicabutnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan KPPN lain sebagaimana pada ayat (1).
BAB IV PELAKSANAAN PADA RPK-BUN-P Pasal 4 (1) RPK-BUN-P diisi setiap hari sejumlah dana untuk kegiatan penyaluran dana APBN dari Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia.
(2) Jumlah dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkiraan kebutuhan penyaluran dana APBN oleh KPPN pada hari berkenaan. (3) Pengeluaran dari RPK-BUN-P merupakan dana yang ditarik oleh BO I untuk SP2D yang dibayarkan atau untuk mengisi rekening BO II. (4) Berdasarkan dana yang ditarik oleh BO I baik untuk SP2D yang dibayarkan maupun untuk mengisi BO II, bank pemegang RPKBUN-P membuat pernyataan penarikan dana setiap hari kerja. (5) Saldo RPK-BUN-P pada akhir hari kerja dipindahkan secara langsung ke rekening BUN di Bank Indonesia. (6) Pada setiap akhir hari kerja bank pemegang RPK-BUN-P mengirimkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara: a. Advis Kredit pengisian dana dari rekening BUN; b. Pernyataan penarikan dana per BO I (Rekapitulasi per KPPN) c. Advis Debet penihilan saldo RPK-BUN-P.
BAB V PELAKSANAAN PADA SUBDIT ADMINISTRASI BUN Pasal 5 (1) Kepala Subdit Administrasi BUN setiap awal membuat bilyet giro untuk memindahkan dana dari rekening BUN ke RPK-BUN-P. Apabila terjadi kekurangan dana pada RPK-BUN-P maka akan diterbitkan bilyet giro sebesar kekurangan dimaksud. (2) Setiap hari Subdit Administrasi BUN menerima Advis Kredit, pernyataan penarikan dana per KPPN, dan Advis Debet dari RPKBUN-P. (3) Subdit Administrasi BUN membukukan transaksi tersebut di atas ke dalam Buku Bank RPK-BUN-P. (4) Subdit Administrasi BUN mencocokan: a. Advis Kredit yang diterima dari RPK-BUN-P dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat; b. Pernyataan Penarikan dana per BO I (Rekapitulasi per KPPN) dari RPK-BUN-P dengan Rekening Koran RPK-BUN-P; c. Advis Debet penihilan saldo RPK-BUN-P dengan Advis Kredit pelimpahan dari Rekening BUN.
BAB VI PELAKSANAAN PADA BANK OPERASIONAL Bagian Kesatu Bank Operasional I Pasal 6 (1) BO I menerima SP2D dan permintaan transfer dana ke BO II dari KPPN. (2) BO I menarik dana sejumlah SP2D dan permintaan transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari RPK-BUN-P. (3) Atas penarikan dana pada ayat (2) di atas, BO I membuat Advis Kredit penarikan dana. (4) BO I membayar kepada yang berhak, dengan menggunakan sarana perbankan yang memungkinkan, sesuai dengan tanggal SP2D yang disampaikan oleh KPPN. (5) BO I setiap akhir hari kerja menyampaikan ke KPPN: a. Rekening Koran; b. Advis Kredit penarikan dana; c. Advis Kredit pengisian dana BO II. Bagian Kedua Bank Operasional II Pasal 7 (1) BO II menerima SP2D gaji bulanan dari KPPN. (2) BO II menerima dana dari RPK-BUN-P melalui BO I sejumlah SP2D yang disampaikan oleh KPPN untuk pembayaran gaji 3 hari kerja sebelum hari pembayaran. Pasal 8 (1) BO II membayarkan gaji bulanan kepada yang berhak pada hari kerja setiap awal bulan, sesuai dengan tanggal SP2D gaji bulanan. (2) BO II menihilkan saldo pada akhir hari pembayaran gaji bulanan ke RPK-BUN-P melalui BO I. BAB VII PELAKSANAAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Pasal 9 (1) Pada akhir hari kerja sebelum dimulainya uji coba, KPPN memindahkan saldo rekening BO I Gaji dan BO I non Gaji: a. Untuk KPPN KBI ( induk atau bukan induk) ke Rekening Kas Negara Nomor 501.000.xxx pada BI; b. Untuk KPPN Non KBI ke Rekening Kas Negara Nomor 501.000.xxx pada BI mitra kerja KPPN Induk. (2) Empat hari kerja sebelum dimulainya uji coba, KPPN memindahkan seluruh saldo yang ada pada BO II: a. Untuk KKPN KBI (induk atau bukan induk) ke Rekening Kas Negara Nomor 501.000.xxx pada BI b. Untuk KPPN Non KBI ke Rekening Kas Negara Nomor 501.000.xxx pada mitra kerja KPPN Induk. Pasal 10 Tiga hari kerja sebelum pembayaran gaji, KPPN menyampaikan surat permintaan transfer dana ke BO I untuk mentransfer dana ke rekening BO II untuk pembayaran gaji setiap bulan. Pasal 11 Ketentuan pada pasal 9 di atas tidak berlaku bagi KPPN yang telah melaksanakan peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor 09/PB/2005 tentang pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 46/PB/2005 Pasal 12 (1) Pengiriman SP2D Non gaji ke BO I, termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu hari kerja pada pukul 08.00 dan 12.00. (2) Pengiriman SP2D gaji bulanan ke BO II dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji. Pasal 13 KPPN c.q. Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendahara Umum membukukan Advis Kredit penarikan dana pada Buku Bank BO I sebagai penerimaan kiriman uang dari RPK-BUN-P. Pasal 14
(1) KPPN setiap hari menyampaikan perkiraan kebutuhan dana kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Kepala Subdit Data dan Bantuan Teknis selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat untuk pencairan hari berikutnya. (2) Permintaan tambahan dana pada hari bersangkutan harus disampaikan ke Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Kasubdit Data dan Bantuan Teknis selambat-lambatnya pukul 10.00 waktu setempat. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Bank Persepsi/Devisa Persepsi dan Kantor Pos Persepsi: a. mitra KPPN Non KBI melimpahkan penerimaan negara langsung ke rekening 501.000.xxx KPPN Induk pada Bank Indonesia; b. mitra KPPN KBI melimpahkan penerimaan negara ke rekening 501.000.xxx KPPN bersangkutan pada Bank Indonesia. (2) Bank Operasional III: a. mitra KPPN Non KBI mentransfer PBB/BPHTB dan upah pungut bagian pemerintah pusat ke rekening 501.000.xxx KPPN Induk pada Bank Indonesia. b. mitra KPPN KBI mentransfer PBB/BPHTB dan upah pungut bagian pemerintah pusat ke rekening 501.000.xxx KPPN bersangkutan pada Bank Indonesia.
Pasal 16 Pelaksanaan uji coba Mekanisme Treasury Single Account (TSA) melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada bank umum pada akhir tahun anggaran mengacu pada peraturan yang berlaku. Pasal 17 Direktur Jenderal Perbendaharaan mempertimbangkan kemungkinan pemberian imbalan jasa pelayanan bagi bank umum yang terlibat dalam pelaksanaan uji coba Mekanisme Treasury Single Account (TSA) melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah setelah masa pelaksanaan uji coba.
Pasal 18 Pelaksanaan uji coba Mekanisme Treasury Single Account (TSA) melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada bank umum ini akan dievaluasi dan dilakukan perubahan apabila diperlukan. BAB IX PENUTUP Pasal 19 (1) Mencabut pasal 3 ayat (3) huruf b) dan c) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 09/PB/2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 46/PB/2005 sejak tanggal 1 April 2006. (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku hanya untuk KPPN yang menjadi tempat pelaksanaan uji coba. Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
