2006 TENTANG

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor :11/M/PER/XII/2006

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 11/M/PER/XII/2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 125/M/Kp/X/2006 Tentang Penetapan Logo Ristek Sebagai Logo Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai perubahan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 75/M/Kp/XII/2002; Mengingat

: 1. Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Keputusan Presiden Rl Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 20/M Tahun 2005; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 1


Tata Kerja Kementerian Negara Rl; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Rl sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005; 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/ PER/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VIII/2006; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M.PAN/07/2003 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI. Pasal 1 Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis antar unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, instansi pemerintah, swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri. Pasal 2 Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan bahan acuan yang berlaku bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan isi tata naskah dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 75/M/Kp/XII/2002, dinyatakan tidak berlaku.

2


Pasal 5 Peraturan ini berlaku sejak Januari 2007, dan apabila terdapat kekeliruan akan dila-kukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 26 Desember 2006

Menteri Negara Riset dan Teknologi Ttd Dr. Kusmayanto Kadiman Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1.

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi,

2.

Para Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi,

3.

Para Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi,

4.

Inspektur Kementerian Negara Riset dan Teknologi,

5.

Para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

3


MEMORANDUM Nomor : 266/Ses/ME/XII/2006 Jakarta, 22 Desember 2006 Kepada Yth. Dari Lampiran Perihal

: : : :

Menteri Negara Riset dan Teknologi Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi. 1 (satu) berkas. Pedoman Tata Naskah Dinas.

Dalam rangka menertibkan penyusunan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dengan diterbitkannya: a) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/72/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, b) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, c) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 125/M/Kp/X/2006 tentang Penetapan Logo Ristek sebagai Logo Kementerian Negara Riset dan Teknologi, maka Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 75/M/Kp/XII/2002 tentang Pedoman Naskah dinas di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi perlu disempurnakan. 2. Untuk mengatur penyusunan Tata Naskah Dinas diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk Peraturan Menteri yang direncanakan dapat di implementasikan mulai bulan Januari 2007. 3. Bersama ini kami sampaikan Rancangan Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk Peraturan Menteri (terlampir) dan mohon perkenan kesediaan Bapak Menteri untuk menandatangani Peraturan Menteri tersebut. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri/Negara Riset dan Teknologi,

Hudi Hastowo

4


PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

KEMENTRIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Gedung 2 BPPT - Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

5


DAFTAR ISI PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11/M/PER/XII/2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ....................................................................... LAMPIRAN I ................................................................................ BAB I PENGERTIAN UMUM ......................................................... BAB II BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ........................... 1. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi. ............... 2. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. .............. 3. Kop Jabatan dan Kop Instansi. ....................................... 4. Pedoman. .................................................................... 5. Surat Edaran. ............................................................... 6. Surat Perintah Pelaksana Harian. ................................... 7. Surat Perintah Pelaksana Tugas. .................................... 8. Surat Dinas. ................................................................. 9. Memorandum. .............................................................. 10. Surat Undangan. ........................................................... 11. Lembar Pengesahan. .................................................... 12. Laporan Rapat. ............................................................. 13. Pengumuman. ............................................................. BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS ....... 1. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi ...................................................... 2. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri / Deputi Menteri. ............................................... 3. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro / Asisten Deputi. ............................................................ 4. Ketentuan lain dalam kewenangan penandatanganan naskah dinas. .............................................................. BAB IV MEDIA/SARANA NASKAH DINAS ........................................ 1. Kertas Naskah Dinas. ................................................... 2. Sampul Surat/Amplop Naskah Dinas. ............................. 3. Warna Tinta Naskah Dinas. .......................................... BABV LAMBANG NEGARA, LOGO DAN CAP DINAS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI ....................................... 1. Penggunaan Lambang Negara. ...................................... 2. Penggunaan Logo Ristek. .............................................. 3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo Ristek dalam Kerjasama. .................................................................. 4. Penggunaan Cap Dinas. ................................................ 5. Pengawasan. ................................................................ Lampiran II .................................................................................... Lampiran III ....................................................................................

1 7 7 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 21 21 21 21 22 23 24

6


LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 11/M/PER/XII/2006 TANGGAL : 26 Desember 2006

BAB I PENGERTIAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. 2. Aparatur Pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di pusat dan derah termasuk aparatur BUMN/BUMD. 3. Cap Instansi adalah cap yang memuat nama instansi. Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi adalah Pejabat yang mendapat wewenang dari pejabat negara untuk menandatangani naskah dinas. Cap instansi juga digunakan dalam jajaran kesekretariatan instansi. Cap instansi menggunakan logo instansi. 4. Cap Jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan penandatangan naskah dinas. Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan adalah Menteri. 5. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan bentuk redaksional, termasuk tata letak dan penggunaan lambang, logo, dan cap dinas. 6. Instansi Pemerintah adalah lembaga kementerian koordinator, departemen, kementerian negara, dan lembaga setingkat menteri (Sekretariat Negara/ Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Nasional), Lembaga Pemerintah Non Departemen (BPKP, BKN, ANRI, dsb.), Lembaga Negara lainnya (TNI dan POLRI), sekretariat lembaga tinggi negara, dan sekretariat lembaga negara lainnya (sekretariat KOMNAS-HAM, KPU, dan lain sebagainya), dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). 7. Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang bersifat menetapkan atas suatu hal tertentu. 8. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 9. Kop Jabatan adalah kop dengan gambar lambang negara Garuda Pancasila. 10. Kop Instansi adalah kop dengan Logo Ristek. 11. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar Garuda Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Laporan adalah uraian dari serangkaian kegiatan yang diikuti sesuai penugasan/petunjuk pimpinan sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk proses/keg iatan selanjutnya. 13. Logo RISTEK adalah logo yang terdiri atas dua unsur grafis yaitu unsur abstrak sebagai simbol dan unsur aksara sebagai logotype, yang merupakan identitas Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 14. Memorandum adalah surat kedinasan yang merupakan sarana koordinasi dan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, secara vertikal dan horisontal.

7


15. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi. 16. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 17. Pedoman adalah naskah dinas yang mengatur dan memuat cara pelaksanaan kegiatan dan tata urutan pelaksanaannya. 18. Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pegawai dalam instansi atau perorangan dan golongan dalam organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 19. Peraturan Menteri adalah naskah dinas yang bersifat mengatur atas suatu hal tertentu. 20. Surat dinas atau surat resmi adalah komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi untuk menyampaikan informasi kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan pihak lain di luar lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 21. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 22. Surat Keterangan adalah adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. 23. Surat Perintah Pelaksana Marian adalah surat yang berisi perintah kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas oleh karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara, misalnya melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti ibadah haji, sakit atau alasan lain serupa. 24. Surat Perintah Pelaksana Tugas adalah surat yang berisi perintah kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas oleh karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga menyebabkan kekosongan dalam jabatan tersebut dan belum ditunjuk pejabat definitif penggantinya; 25. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan kepada bawahan dan memuat apa yang harus dilakukan. 26. Surat Undangan adalah surat yang berisi suatu permintaan kehadiran seseorang atau pejabat untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang telah ditentukan. 27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, dan pengabsahan kedinasan. 28. Unit Organisasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Sekretariat Menteri, Deputi, dan Staf Ahli Menteri, Biro, Inspektorat, UPT, dan Unit Penunjang lainnya).

8


BAB II BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 1.

Susunan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (bersifat mengatur), terdiri dari: a. kepala: 1) kopjabatan: 2) kata “PERATURAN” dan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital; 3) “NOMOR PERATURAN” ditulis dengan huruf kapital; 4) kata penghubung “TENTANG” ditulis dengan huruf kapital; 5) “JUDUL PERATURAN” ditulis dengan huruf kapital; dan 6) nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan, ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca “/coma”, b. konsideran: 1) membaca (apabila diperlukan); 2) menimbang (uraian yang memuat alasan perlunya peraturan tersebut); 3) mengingat (uraian yang memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar pengeluaran peraturan) dan; 4) memperhatikan (apabila diperlukan), c. tulisan “MEMUTUSKAN” (ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital); d. tulisan “Menetapkan” (ditulis di tepi kiri halaman); e. diktum: 1) pasal-pasal; 2) ayat-ayat, f. penutup: 1) tempat ditetapkan; 2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 3) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 4) tanda tangan pejabat; 5) nama lengkap pejabat penandatangan dengan huruf awal kapital; 6) cap jabatan dan; 7) salinan Peraturan (untuk para pejabat/yang berhak menerima). g. lampiran: 1) nama lampiran; 2) nomor; 3) tanggal; 4) bab, bagian materi; 5) materi pembahasan.

Bentuk Peraturan Menteri, sesuai lampiran 3.1. 2.

Susunan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi (bersifat penetapan), terdiri dari: a. kepala: 1) kopjabatan;

9


2)

b.

c. d. e. f.

g.

kata “KEPUTUSAN” dan “NAMA JABATAN” pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital; 3) “NOMOR KEPUTUSAN” ditulis dengan huruf kapital; 4) kata penghubung “TENTANG” ditulis dengan huruf kapital; 5) “JUDUL KEPUTUSAN” ditulis dengan huruf kapital; dan 6) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca “koma”, konsideran: 1) membaca (apabila diperlukan); 2) menimbang (uraian yang memuat alasan perlunya keputusan tersebut); 3) mengingat (uraian yang memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar pengeluaran keputusan) dan; 4) memperhatikan (apabila diperlukan), tulisan “MEMUTUSKAN” (ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital); tulisan “Menetapkan” (ditulis di tepi kiri halaman); diktum terdiri dari uraian tentang sesuatu yang akan ditetapkan, disusun secara sistematis dengan urutan PERTAMA, KEDUA, KETIGA, dst. penutup: 1) tempat ditetapkan; 2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 3) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 4) tanda tangan pejabat yang membuat keputusan; 5) nama lengkap pejabat yang penandatangan dengan huruf awal kapital; 6) cap jabatan dan; 7) salinan keputusan (untuk para pejabat/yang berhak menerima). lampiran: 1) nama lampiran; 2) nomor; 3) tanggal; 4) judul Kepmen; 5) susunan kelompok/panitia/keanggotaan; 6) nama jabatan dengan huruf awal capital; 7) tanda tangan pejabat yang membuat keputusan; 8) nama lengkap pejabat yang penandatangan dengan huruf awal kapital;

Bentuk Keputusan Menteri, sesuai lampiran 3.2 dan 3.2a. 3.

Kop Jabatan dan Kop Instansi a. Kop Jabatan: 1). gambar lambang negara; 2). nama Jabatan “MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI” ditulis dengan huruf kapital dan; 3). tulisan “REPUBLIK INDONESIA”;

Bentuk Kop Jabatan, sesuai lampiran 3.1.

10


b.

Kop Instansi: 1). Logo Ristek, berwarna untuk surat dinas keluar instansi dan hitam putih untuk memorandum terletak di sebelah kiri atas; 2). nama instansi “KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA” terletak di sebelah kanan logo Ristek ; 3). alamat, kode pos, nomor telepon, faximile, email dan website Ristek dan; 4). garis pembatas kop;

Bentuk Kop Instansi, sesuai lampiran 3.7. 4.

Susunan Pedoman disusun dan diketik sebagaimana Peraturan Menteri yang bersifat mengatur. Contoh sesuai lampiran 3.1.

5.

Susunan Surat Edaran, terdiri dari: a. kepala: 1) kop instansi; 2) kepada siapa ditujukan 3) tulisan “SURAT EDARAN” dengan huruf kapital, di tengah halaman; 4) nomor dicantumkan dibawah “SURAT EDARAN”; 5) “TENTANG”, dicantumkan di bawah “SURAT EDARAN” ditulis dengan huruf kapital; 6) judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah tulisan “TENTANG”; b. isi surat: 1) memuat alasan tentang perlunya dibuat surat edaran; 2) memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran dan; 3) memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak; c. penutup: 1) tempat, tanggal, bulan dan tahun penetapan; 2) nama Jabatan dengan huruf awal kapital; 4) tanda tangan pejabat; 5) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital; 6) cap instansi; 7) salinan/tembusan.

Bentuk Surat Edaran, sesuai lampiran 3.3. 6.

Susunan Surat Perintah Pelaksana Marian, terdiri dari: a. kepala: 1) kop jabatan untuk Menteri; 2) kop instansi untuk Pejabat Eselon I, II, dan III; 3) tulisan “SURAT PERINTAH PELAKSANA MARIAN” ditulis dengan huruf kapital; 4) nomor dicantumkan dibawah “SURAT PERINTAH PELAKSANA MARIAN”,

11


b.

c.

d.

konsideran: 1) dasar : uraian tentang peraturan perundangan dikeluarkannya surat perintah tersebut dan; 2) pertimbangan : uraian tentang maksud dan tujuan penugasan tersebut; diktum: 1) diawali tulisan “DIPERINTAHKAN” dengan huruf kapital; 2) kepada siapa ditujukan dan; 3) isi perintah, penutup: 1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 2) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan pejabat; 4) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital; 5) cap dinas dan; 6) tembusan (jika perlu).

Bentuk Surat Perintah Pelaksana Harian, sesuai lampiran 3.4. 7.

Susunan Surat Perintah Pelaksana Tugas, terdiri dari: a. kepala: 1) kop jabatan; 2) tulisan “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS” dengan huruf kapital; 3) Nomor dicantumkan dibawah tulisan “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS”, b. konsideran: 1) dasar : uraian tentang peraturan perundangan dikeluarkannya surat perintah dan; 2) pertimbangan : uraian tentang maksud dan tujuan penugasan tersebut, c. diktum: 1) diawali dengan tulisan “DIPERINTAHKAN” dengan huruf kapital; 2) kepada siapa ditujukan dan; 3) isi perintah, d. penutup: 1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 2) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan; 4) nama lengkap dengan huruf awal kapital; 5) cap dinas dan; 6) tembusan jika perlu).

Bentuk Surat Perintah Pelaksana Tugas, sesuai lampiran 3.5. 8.

Susunan Surat Dinas, terdiri dari: a. kepala: 1) kop jabatan untuk menteri; 2) kop instansi untuk pejabat setingkat eselon I, dan II; 3) tempat, tanggal, bulan dan tahun; 12


b.

c.

4) nomor surat; 5) perihal; 6) lampiran dan; 7) alamat yang dituju, isi surat: 1) pendahuluan; 2) uraian/maksud dan; 3) kalimat penutup, penutup: 1) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan pejabat; 3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital; 4) cap dinas dan; 5) Tembusan.

Bentuk Surat Dinas, sesuai lampiran 3.6 dan 3.6a. 9.

Susunan Memorandum, terdiri dari: a. kepala: 1) kop instansi; 2) kata “MEMORANDUM” di tengah atas dan bergaris bawah; 3) nomor surat; 4) tempat, tanggal, bulan dan tahun; 5) “Kepada Yth.”; 6) dari; 7) perihal; 8) Lampiran dan; 9) garis pembatas, b. isi surat: 1) pendahuluan; 2) uraian/maksud; 3) kalimat penutup dan; 4) tembusan jika perlu. c. penutup: 1) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan pejabat; 3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital dan; 4) tembusan, jika perlu.

Bentuk Memorandum, sesuai lampiran 3.7. 10. Susunan Surat Undangan, terdiri dari: a. kepala: 1) kop jabatan untuk menteri; 2) kop instansi untuk pejabat setingkat eselon I,II, dan 111; 3) tempat, tanggal, bulan dan tahun; 4) nomor surat; 5) klaslfikasi; 6) perihal;

13


b.

c.

7) lampiran dan; 8) alamat yang dituju, isi surat: 1) maksud; 2) hari, tanggal, bulan dan tahun 3) waktu awal dan akhir pelaksanaan 4) tempat; 5) pimpinan acara dan; 6) acara, penutup: 1) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan pejabat; 3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital; 4) cap dinas untuk surat undangan keluar dan; 5) tembusan, jika perlu.

Bentuk Surat Undangan, sesuai lampiran 3.8 dan 3.8a. 11. Lembar Pengesahan (yang ditujukan kepada Menteri) Susunan sebagaimana pada Surat Dinas (butir no. 8), berada dalam lembar yang sama dicantumkan dibawah tembusan diberi tabel paraf yang terdiri dari 5 (lima) kolom : a. kolom nomor; b. kolom alur (konsep-diperiksa-mengetahui-disetujui); c. kolom nama (urut dari eselon/jabatan terendah); d. kolom jabatan; e. kolom tanggal dan; d. kolom paraf. Bentuk Lembar Pengesahan, sesuai lampiran 3.9. 12. Susunan Laporan Rapat, terdiri dari: a. kepala: 1) kop instansi; 2) kata “MEMORANDUM” (di tengah atas dan bergaris bawah); 3) nomor surat dibawah “MEMORANDUM”; 4) tempat, tanggal, bulan dan tahun; 5) “Kepada Yth.”; 6) dari; 7) perihal; 8) lampiran; 9) garis pembatas dan, b. isi laporan: 1) Bab I : Pendahuluan (uraian pimpinan rapat tentang maksud diadakan rapat); 2) Bab II : Pembahasan (uraian tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat, tanggapan masukan peserta rapat.dll) dan; 3) Bab III : Kesimpulan/Penutup (uraian tentang hal-hal yang disepakati),

14


c. penutup: 1) nama jabatan dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan; 3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital. Bentuk Laporan Rapat, sesuai lampiran 3.10. 13. Susunan Pengumuman, terdiri dari: a. kepala: 1) kop instansi; 2) tulisan “PENGUMUMAN” di bawah kop surat dan; 3) nomor dicantumkan dibawah “PENGUMUMAN”; 4) tulisan “TENTANG” di bawah “nomor”, ditulis dengan huruf kapital, b. isi pengumuman: 1) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman, dan 3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak, c. penutup: 1) tempat ditetapkan; 2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 3 nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital; 4) tanda tangan pejabat; 5) nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan; 6) cap Instansi; Bentuk Pengumuman, sesuai lampiran 3.11.

15


BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 1.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi adalah: a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada: 1) Presiden / Wakil Presiden Rl; 2) Ketua/ Wakil Ketua MPR / DPR Rl; 3) Ketua / Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua / Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 4) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Para Menteri dan Jabatan setingkat Menteri; 6) Para Duta Besar/Ketua Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia; 7) Gubernur Kepala Daerah; 8) Para Pimpinan Unit Organisas dani; 9) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, b. Dalam hal Menteri Negara Riset dan Teknologi berhalangan menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, penandatanganannya dilakukan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi ad interim; c. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, disiapkan oleh masing-masing unit organisasi sesuai dengan tugas atau fungsinya, diketahui Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi dan diketik bersih dalam rangkap 2 (dua) yaitu : 1) asli ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan dibubuhi cap jabatan; 2) duplikat dengan tabel paraf, diparaf oleh Kepala Unit organisasi yang bersangkutan dan diketahui Sekretaris Menteri, serta ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi; d. Dalam hal alamat naskah dinas terdapat lebih dari satu. Lembar asli dibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan dibubuhi cap jabatan; e. Naskah dinas yang berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah asli ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, dibubuhi cap jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi serta digandakan sejumlah yang diperlukan; f. Naskah dinas yang berupa sambutan tertulis Menteri Negara Riset dan Teknologi baik yang dibacakan sendiri oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi atau yang mewakili pada waktu upacara atau tidak dibacakan harus ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi; g. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan dialamatkan kepada para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Ketua LPND dalam koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, berisi hal-hal yang menyangkut kebijakan di bidang Riset dan Teknologi;

16


h.

i.

j.

Naskah dinas yang seharusnya ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan dialamatkan kepada para Menteri, Sekretaris Jenderal DPR, Kepala Lembaga Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah, serta para pimpinan unit organisasi lain baik dalam maupun luar lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dapat dilimpahkan sesuai kedudukan Sekretaris Menteri sebagai unsur pembantu Menteri; Sekretaris Menteri dapat menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, yaitu : atas nama Menteri Negara Riset dan Teknologi; Deputi Menteri dapat menandatangani naskah dinas atas nama Menteri Negara Riset dan Teknologi berdasarkan surat kuasa.

2.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri adalah: a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada: 1) Wakil Gubernur; 2) Kepala LPND; 3) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; 4) Pejabat setingkat eselon I dan II; 5) Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Badan Layanan Umum (BLU) dan Unit Penunjang lainnya; 7) Pejabat setingkat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang b. Apabila Sekretaris Menteri/Deputi Menteri berhalangan, yang berhak menandatangani naskah dinas adalah pejabat setingkat yang ditunjuk secara tertulis sebagai Pejabat Pelaksana Harian; c. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri, dibuat oleh masing-masing unit organisasi sesuai dengan tugas fungsinya di atas kertas surat dan diketik bersih dalam rangkap 2 (dua), yaitu: 1) asli ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri dan dibubuhi cap instansi; 2) duplikat dengan tabel paraf, diparaf oleh Kepala Biro/Asisten Deputi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/ Deputi Menteri. d. Dalam hal alamat naskah dinas terdapat lebih dari satu lembar, asli dibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri. e. Naskah dinas yang berupa Surat Edaran, Pengumuman atau Surat Perintah, asli ditandatangani oleh Sekretaris Menteri, digandakan sejumlah yang diperlukan dan dibubuhi cap instansi.

3.

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi adalah: a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada: 1) Sekretaris Utama LPND Ristek; 2) Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Walikota 3) Pejabat setingkat eselon II dan III; 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Badan Layanan Umum (BLU) dan Unit Penunjang lainnya; 17


b.

c.

d.

e.

4.

5) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan; 6) Pejabat setingkat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, Apabila Kepala Biro/Asisten Deputi berhalangan, yang berhak menandatangani naskah dinas serendah-rendahnya pejabat eselon III yang ditunjuk secara tertulis sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Biro/Asisten Deputi; Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi disiapkan oleh masing-masing Bagian/Bidang, sesuai dengan tugas atau fungsinya di atas kertas naskah dan diketik bersih dalam rangkap 2 (dua) yaitu : 1) asli ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi dan dibubuhi cap instansi; 2) duplikat diparaf oleh Kepala Bagian yang bersangkutan. Dalam hal alamat naskah dinas tersebut lebih dari satu, lembar asli dibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi. Naskah dinas yang berupa Pengumuman (oleh Kepala Biro), Laporan (Kepala Biro/Asisten Deputi) yang diberlakukan sebagai asli ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi, digandakan sejumlah yang diperlukan dan dibubuhi cap instansi.

Ketentuan lain dalam kewenangan penandatanganan naskah dinas. a. Penandatanganan naskah dinas yang menyangkut Kepegawaian dan Keuangan, yang dialamatkan kepada pejabat yang lebih tinggi (hubungan vertikal dari bawah ke atas) pada unit organisasi, ditandatangani dan disampaikan melalui atasan langsung yang bersangkutan; b. Kewenangan menandatangani naskah dinas 1) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang menugaskan bawahan baik perorangan atau kelompok untuk melaksanakan suatu tugas tertentu; 2) Surat Kuasa ditandatangani oleh pejabat pemberi dan penerima kuasa; 3) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, piagam penghargaan dan tanda penghargaan lainnya ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai wewenang sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 4) Berita acara, serah terima jabatan dan kewenangan berita acara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

18


BAB IV MEDIA/SARANA NASKAH DINAS Media/Sarana Naskah Dinas adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasi-kan dalam bentuk media konvensional (kertas). 1. Kertas Naskah Dinas a. Penggunaan kertas dan huruf 1). Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah A4 maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan; 2). Penggunaan kertas A4 di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih (bernilai guna permanen) menggunakan kertas serendahrendahnya dengan nilai keasaman (pH) 7; 3). Penyediaan kertas naskah dinas dengan kop jabatan dan kop instansi, dicetak di atas kertas 80 gram; 5). Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah A4 yang berukuran (297 x 210) mm - (8 1/4 x 11 3/4 inci). Di samping kertas A4 untuk kepentingan tertentu korespondensi dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut: A3 kuarto ganda (297 x 420) mm A5 setengah kuarto (210 x 330) mm 6). Huruf untuk pengetikan naskah dinas a). Menggunakan jenis huruf Arial; b). Ukuran 11 atau 12; c). Spasi 1 atau 1,5 (sesuai kebutuhan); b. Warna dan kualitas Naskah dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond), untuk kopi naskah dinas menggunakan kertas berkualitas biasa. Tembusan dibuat pada kertas minimal HVS 70 gram dengan menggu-nakan mesin fotokopi. 2.

Sampul Surat/Amplop Naskah Dinas Sampul Surat/amplop naskah dinas untuk penyampaian naskah dinas ke luar instansi dicetak sesuai kop naskah dinas. a. Ukuran Ukuran sampul yang digunakan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 43/DIRJEN/1987 tentang standar kertas sampul surat dan bentuk sampul surat adalah: 1). Naskah dinas ukuran A4 menggunakan sampul nomor 6, dengan ukuran (105 x 227) mm (amplop kabinet);

19


Nomor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Lebar (mm) 90 100 110 114 125 105 115 120 176 229 250 270

Panjang (mm) 152 160 220 162 176 227 245 270 250 324 253 400

2). Naskah dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal (tidak dapat dilipat) menggunakan sampul/amplop dengan ukuran disesuaikan dengan tebal naskah dinas tersebut dan pada setiap sisi sampul diberi ruang maksimal 13mm; Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi surat dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut: Panjang = Panjang sampul surat/naskah

+ 1/2 “ + Tebal surat/naskah

Lebar = Lebar surat/naskah sampul

+ 1/4 “ + Tebal surat/naskah

b.

3.

Warna dan kualitas Sampul naskah dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih atau coklat muda sesuai dengan ukuran dan berat naskah dinas yang dikirim. c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan 1) Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kiri atas atau tengah atas pada sampul/amplop dengan susunan dan bentuk huruf sama dengan yang tercetak/tertulis pada kop naskah dinas; 2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan tengah, sama dengan alamat tujuan yang tercantum pada kepala naskah dinas; Warna Tinta Naskah Dinas a. Warna tinta untuk penulisan naskah dinas adalah warna hitam; b. Penandatanganan menggunakan warna biru tua; c. Warna tinta merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan yaitu kata Sangat Rahasia dan Rahasia;

20


BAB V LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi, dan penggunaannya diletakkan pada kertas naskah dinas (sebagai kop surat) dan sampul/amplop naskah dinas. 1.

Penggunaan Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang Negara untuk naskah dinas adalah sebagai berikut: a. Lambang negara digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi; b. Lambang Negara berwarna emas digunakan pada kertas naskah dinas Menteri Negara Riset dan Teknologi;

2.

Penggunaan Logo Ristek Logo Ristek untuk penggunaan naskah dinas dan sampul/amplop surat diletakkan di sebelah kiri atas, sedangkan pada naskah pengaturan/ penetapan diletakkan simetris di bagian tengah atas kertas naskah/surat dinas.

3.

Penggunaan Lambang Negara dan Logo Ristek dalam Kerjasama a. Penggunaan Lambang Negara digunakan dalam kerjasama antar pemerintah (kerjasama luar negeri), kertas yang digunakan jenis concorde dengan lambang negara/kedua negara dan diletakan pada map naskah dinas dengan Lambang Negara; b. Penggunaan Logo Ristek digunakan dalam perjanjian kerjasama sektoral baik antar Departemen/Kabupaten/Kota (di dalam negeri) dan diletakan di atas map naskah dinas dengan Logo Ristek;

4.

Penggunaan Cap Dinas a. Macam Cap Dinas Macam Cap Dinas adalah: a). Cap jabatan yang memuat nama jabatan, b). Cap instansi yang memuat nama instansi. b. Ukuran dan warna Tinta cap dinas berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berkut: (gambar: A) c. Wewenang penggunaan 1). Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan adalah Pejabat Negara. (gambar: B) 2). Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi adalah pejabat yang mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk menetapkan/menandatangani naskah dinas. Cap instansi juga digunakan dalam jajaran

21


d.

5.

kesekretariatan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dalam cap instansi menggunakan Logo Ristek. 3). Bentuk cap instansi / Logo Ristek seperti pada gambar C. Kekhususan Penggunaan 1). Naskah kerjasama pemerintah (dengan luar negeri), tidak menggunakan cap; 2). Naskah kerjasama antar instansi pemerintah (kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, propinsi, kabupaten dan kota) di dalam negeri, menggunakan cap jabatan masing-masing instansi.

Pengawasan Pimpinan instansi/Lembaga Unit Organisasi/Pejabat Eselon l/Pimpinan Unit Pela-yanan Teknis/Unit Penunjang Lainnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan ke-tentuan ini.

22


LAMPIRAN II Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : Tanggal :

Gambar : A 40 mm 39 mm 30 mm

Gambar : B MENTERI LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Gambar : C NAMA INSTANSI LOGO INSTANSI

23


LAMPIRAN III Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : ......../M/PER/XII/2006 Tanggal : (Lampiran 3.1)

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : /M/PER/XII/2006 TENTANG .................................................................. MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

: a. bahwa ..........................................................................; b. bahwa ...........................................................................;

Mengingat

: 1. ....................................................................................; 2. ....................................................................................;

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARARISET DAN TEKNOLOGITENTANG

.......................................................................................... BAB I Pasal I ........................................................................ :

(1) ....................................... a..................................; b..................................; (2) ....................................... dst; Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta

Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Kusmayanto Kadiman Salinan Peraturan ini disampaikan kepada: 1. ............................... dst

24


(Lampiran 3.2)

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : .................. TENTANG .................................................................. MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

: a. bahwa ..........................................................................; b. bahwa ...........................................................................;

Mengingat

: 1. ....................................................................................; 2. ....................................................................................;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARARISET DANTEKNOLOGITENTANG

.......................................................................................... PERTAMA

: ..........................................................................................

KEDUA

: ..........................................................................................

KETIGA

: ..........................................................................................

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta

Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Kusmayanto Kadiman Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. .................................... 2. ............................... dst

25


(Lampiran 3.2a)

Lampiran Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : Tanggal : (Untuk Lampiran bentuk Kepmen yang bersifat menetapkan (Tim Pokja, Panitia, Tim lain-lain) (Judul Kepmen) I.

PENGARAH

:

(nama pejabat)

(nama instansi/unit kerja)

II.

PELAKSANA Ketua Wk. Ketua

: :

(nama pejabat) (nama pejabat)

(nama instansi/unit kerja) (nama instansi/unit kerja)

Anggota

:

1. (nama pejabat/staf) 2. (nama pejabat/staf)


:



III. SEKRETARIAT

Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Kusmayanto Kadiman

26


(Lampiran 3.2a)

Lampiran Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : Tanggal : (Untuk Lampiran bentuk Kepmen yang bersifat menetapkan (Tim Pokja, Panitia, Tim lain-lain) (Judul Kepmen) I.

PENGARAH

:

(nama pejabat)

(nama instansi/unit kerja)

II.

PELAKSANA Ketua Wk. Ketua

: :

(nama pejabat) (nama pejabat)


Anggota

:



:



III. SEKRETARIAT

Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Kusmayanto Kadiman Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum (tanda tangan dan cap Ristek) Nama lengkap (dicantumkan dan dicap asli setelah dicopy, untuk duplikat)

27


(Lampiran 3.3)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 23 Telepon (021) 316-9902/9919. Faksimil (021) 3102674 Homepage : www.ristek.go.id. Email: [email protected]

Yang Terhormat 1. ........................ 2. ....................dst

Nomor

SURAT EDARAN : /SE/Ses/Bln/Thn

TENTANG ......................................... 1.

Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran .......................................................................................................... ..........................................................................................................

2.

Peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran .......................................................................................................... ..........................................................................................................

3.

Pemberitahuan hal-hal tertentu yang dianggap mendesak .......................................................................................................... .......................................................................................................... Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Hudi Hastowo Tembusan Yth. 1. ........................ 2. ........................

28


(Lampiran 3.4)

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN NOMOR : /SPPH/M/Bln/Th Dasar

: 1. ...................................... (Uraian alasan/pertimbangan); 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V-10/ 99 tanggal 18 Januari 2002, perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian; DIPERINTAHKAN :

Kepada

: Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan

: : : :

.................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

Untuk

: 1. Selama ................................... (diisi nama jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan ........................... (diisi alasan ketidakhadiran), bertindak sebagai Pelaksana Harian ........................... (nama jabatan dari yang berhalangan), mulai tanggal ..................... Sampai dengan tanggal ........................ 2. Sebagai Pelaksana Harian ....................... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk melaksanakan tugastugas (rutin, ...) 3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat. 4. Melaporkan semua penugasan kepada ............... (pejabat yang berhalangan), sekembalinya dari ................... (alasan berhalangan).

Demikian Surat Perintah sebagai Pelaksana Harian ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta

Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Kusmayanto Kadiman Tembusan Yth. 1. ................ 2. ................

29


(Lampiran 3.5)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR : /SPPT/.../Bln/Th Dasar

: 1. ...................................... (Uraian alasan/pertimbangan); 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V-2425/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas; DIPERINTAHKAN :

Kepada

: Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan

: : : :

.................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

Untuk

: 1. Terhitung mulai tanggal ...... disamping Jabatannya sebagai ............(yang sedang dipangku), ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ........(jabatan yang kosong) pada .............(instansi/unit kerja jabatan yang kosong). 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin atau keputusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapat disesuaikan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Demikian Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta


30


(Lampiran 3.5) (Contoh Surat Dinas Mentri)

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIKA INDONESIA Nomor Lamp Perihal

: : :

/M/Bln/Thn

Jakarta, Tgl/Bln/Thn

Kepada Yth. ...................... Di ......................

.................................(alinea pembuka) ................................... ............................................................................................. ......................................(alinea isi) ........................................ ............................................................................................. ..................................(alinea penutup) ................................... .............................................................................................


31


(Lampiran 3.6a) (Contoh Surat Dinas Instansi)


Nomor Lamp Perihal

: : :

/Ses/Bln/Thn

Jakarta, Tgl/Bln/Thn

Kepada Yth. ...................... ............................. di .........................


Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Hudi Hastowo Tembusan Yth. 1. ...................... 2. .....................

32


(Lampiran 3.7)


MEMORANDUM Nomor : /.../ME/Bln/Thn Jakarta, ..................... Kepada Yth. : ....................................................................................... Dari : ....................................................................................... Perihal : .......................................................................................

.............................................(alinea pembuka) ........................................... ....................................................................................................................... ....................................................(alinea isi) ................................................. ................................................................................................................... ................................................(alinea penutup) ............................................... ...................................................................................................................


33


(Lampiran 3.8)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 5 Telepon : (021) 316-9153 Faksimil : (021) 3102565 Homepage : www.ristek.go.id. Email: [email protected]

Nomor Lamp Perihal

: /RoUm/Und/Bln/Thn : : Undangan

Jakarta, .................

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr ...................... di ......................

.................................(alinea pembuka) ................................... ............................................................................................. Hari/Tanggal Pukul Tempat Acara

: : : :

.............................. .............................. .............................. 1. .......................... 2. ..........................

..................................(alinea penutup) ................................... .............................................................................................

Kepala Biro Umum, (tandatangan dan cap jabatan) Mujianto

Tembusan Yth. 1. ..................... 2. .....................

34


(Lampiran 3.8a) Lampiran Undangan Nomor : /RoUm/Und/Bln/Thn Tanggal :

Kepada Yth.: 1.

(.........nama jabatan Eselon I.............)

2.

(.........nama jabatan Eselon II............)

3.

(.........nama jabatan Eselon III...........)

4.

(.........nama jabatan Eselon IV..........)

5.

(.........nama jabatan lainnya..............)

6.

(.........nama pejabat.........................)

35


(Lampiran 3.9) (Contoh Lembar Pengesahan)


Nomor Lamp Perihal

: : :

/Ses/Bln/Thn

Jakarta, ...................

Kepada Yth. ............................. di .........................


Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, (tandatangan dan cap jabatan) Hudi Hastowo

Tembusan Yth. 1. ...................... 2. ..................... No.

Alur Dikonsep Diperiksa Diketahui Disetujui

Nama

Jabatan

Tanggal

Paraf

36


(Lampiran 3.10)


MEMORANDUM Nomor : /Ses/ME/Bln/Thn Jakarta, ..................... Kepada Yth. : ....................................................................................... Dari : ....................................................................................... Perihal : Laporan Rapat tentang ....... pada tanggal .............. di ........

1.

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa sesuai penugasan, telah dihadiri Rapat ........di .......... pada tanggal .......... yang dipimpin oleh ....... 2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut: a. rapat diadakan dalam rangka ..................... 1) ................................................ 2) ................................................. dst. b. pada kesempatan tersebut, peserta rapat mengemukakan masukan/ tanggapan sebagai berikut : 1) ................................................ 2) ................................................. dst. c. disepakati dalam rapat antara lain : 1) ................................................ 2) ................................................. dst. 3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


37


(Contoh 3.11)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 5 Telepon : (021) 316-9153 Faksimil : (021) 3102565 Homepage : www.ristek.go.id. Email: [email protected]

PENGUMUMAN Nomor : ......./RoUm/Bln/Thn

TENTANG ...................................................................

.....................(alasan tentang perlunya dibuat pengumuman)..................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... .......(memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman)....... ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... ................................(isi pengumuman dan penutup)................................. ...................................................................................................................... .....................................................................................................................

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta ............................

Kepala Biro Umum, (tandatangan dan cap jabatan) Mujianto

38


(Contoh Kop Surat untuk Deputi)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 8 Telepon : (021) .................... Faksimil : (021) ....................... Homepage : www.ristek.go.id. Email : .............................

39


Contoh format kop surat dicetak (tanpa alamat dan garis bawah)

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

40


1.

2.

3.

Penomoran surat sesuai jabatan a)

Menteri

:

.........../M/Bln/Thn

b)

Sesmen

:

.........../SM/Bln/Thn

c)

Deputi

:

.........../D-..../Bln/Thn

d)

Staf Ahli Menteri

:

.........../SAM....../Bln/Thn

e)

Biro

:

.........../B-.../..(Und)../Bln/Thn

f)

Asisten Deputi

:

.........../AD-.../Dep..../Bln/Thn

Penomoran Memorandum a)

Sesmen

:

.........../SM/ME/Bln/Thn

b)

Deputi

:

.........../D-..../ME/Bln/Thn

c)

Staf Ahli Menteri

:

.........../SAM....../ME/Bln/Thn

d)

Biro

:

.........../B-.../ME/Bln/Thn

e)

Asisten Deputi

:

.........../AD-.../Dep..../ME/Bln/Thn

Penomoran lain-lain a)

Peraturan Menteri

:

......./M/PER/bulan/tahun

b)

Keputusan Menteri

:

......./M/Kp/bulan/tahun

c)

Keputusan Bersama/MoLJ :

......./M/SKB/bulan/tahun

d)

Surat Perintah

:

......./M/SPRIN/bulan/tahun

e)

Surat Kuasa

:

......./M/Sku/bulan/tahun

f)

Surat Edaran

:

......./M/SE/bulan/tahun

41


KODE PENOMORAN SURAT No

NAMA JABATAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

KODE M SM

DEPUTI BIDANG PERKEMBANGAN RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Asdep Urusan Perkembangan llmu-llmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Asdep Urusan Perkembangan Matematika dan llmu Alam Asdep Urusan Perkembangan llmu Hayati Asdep Urusan Perkembangan Rekayasa Asdep Urusan Perkembangan llmu Kedokteran dan Kesehatan

PIIPSK PMIA PIH PR PIKK

DEPUTI BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT Asdep Urusan Penyelarasan Dukungan llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Analisis Kebijakan Publik llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Pengembangan Budaya llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Etika dan Harmonisasi llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia llmu Pengetahuan dan Teknologi

DM PDIPT AKPIPT PBIPT EHIPT PSMIPT

DEPUTI BIDANG PROGRAM RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Asdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional Asdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Unggulan dan Strategis Asdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Intemasional Asdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Asdep Urusan Program Tekno Ekonomi

Prog.RIPT PRIPTN PRIPTUS PRIPTI PRIPTD PTE

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SISTIM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL Asdep Urusan Perkembangan Sistem llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional Asdep Urusan Pengembangan Kelembagaan Asdep Urusan Sistem Jaringan llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Pengembangan Sistem Insentif Asdep Urusan Pengembangan Sistem Legislasi llmu Pengetahuan dan Teknologi DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Asdep Urusan Analisis Kebutuhan llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Difusi dan Diseminasi llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Promosi dan Komersialiasi llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Daya Saing llmu Pengetahuan dan Teknologi Asdep Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi STAF STAF STAF STAF STAF

AHLI AHLI AHLI AHLI AHLI

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

ENERGI ALTERNATIF DAN TERBARUKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI PANGAN DAN KESEHATAN

PRIPT

PSIPTN Perk.SIPTN PK SJIPT PSI PSLIPT PPIPT AKIPT DDIPT PKIPT DSIPT PPTI EAT TIK TPK TMT PK

Inspektorat

Insp.

Biro Umum Biro Perencanaan Biro Hukum dan Humas

U P HH

42

2006 TENTANG

Recommend Documents