MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 1
241alon KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 2
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2.
Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
3.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pasal 2
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 3
(1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. (2) Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. BAB II DANA BAGI HASIL PBB DAN BPHTB BAGIAN DAERAH Pasal 3 (1) Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian: a.
16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; c.
9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
(2) Dana Bagi Hasil BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian: a.
16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan. (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. (3) Jumlah perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a.
Dana Bagi Hasil PBB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 12.740.461.688.070,- (dua belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);
b. Dana Bagi Hasil BPHTB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 4.224.080.000.000,- (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah).
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 4
(4) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 5 (1) Untuk Dana Bagi Hasil PBB provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 478.302.719.850,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian: a.
Bagian dari PBB sebesar Rp 334.811.903.895,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
b. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp143.490.815.955 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). (2) Untuk Dana Bagi Hasil BPHTB provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp5.581.459.200,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian: a.
Bagian dari BPHTB sebesar Rp3.907.021.440,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
b. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 1.674.437.760,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). (3) Jumlah perkiraan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen). (4) Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kabupaten, kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 6 (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan secara mingguan. (3) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 5
BAB III PBB DAN BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA Pasal 7 (1) Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a.
6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. (3) Penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Pasal 8 (1) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan. (2) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. (3) Jumlah alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a.
PBB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.022.382.728.055,- (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).
b. BPHTB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.056.020.000.000,- (satu triliun lima puluh enam miliar dua puluh juta rupiah). Pasal 9 (1) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 adalah
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 6
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Pasal 10 (1) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 35% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi peneri_maan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan. (3) Ketentuan mengenai penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2006 MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI Lampiran ....................
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006Per.HTM
29/05/2008 13:20:11
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 1
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.02/ 2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2006 NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II 1 2 3 4 5
NO
DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Alokasi Dana Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu
DAERAH
PBB 66.962.380.779 5.778.503.842 5.955.434.150 5.683.362.602 5.874.898.378 6.444.996.012 5.316.562.591 38.041.374.470 66.546.443.527 15.613.777.469 7.625.190.636 5.420.837.066 5.354.341.574 7.624.176.840 6.453.315.490 22.271.740.042 5.161.069.418 5.915.351.333 4.338.428.170 5.517.496.051 32.559.340.414 4.352.883.041 143.490.815.955 128.245.993.146 39.418.902.720 8.585.813.376 44.880.406.776 6.654.153.888 48.001.162.464
PBB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 781.404.288 179.200.000 156.800.000 43.904.000 43.904.000 31.360.000 89.600.000 353.920.000 112.000.000 112.000.000 150.080.000 19.185.152 716.800.000 78.400.000 291.200.000 291.200.000 24.640.000 13.440.000 20.160.000 43.904.000 336.000.000 17.920.000 1.674.437.760 37.898.601.600 3.413.735.040 83.460.480 24.711.747.840 1.662.439.680 4.759.315.840
BPHTB
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NO IV 1 2 3
Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdanq Berdagai Kab. Samosir Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Koto Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan
DAERAH Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu
Page 2
75.001.698.576 9.552.929.400 7.104.066.768 32.102.521.344 24.290.395.992 9.739.461.384 8.372.583.792 5.779.535.976 19.604.980.152 93.819.431.304 5.553.597.816 7.522.707.816 6.053.532.408 6.951.051.288 9.032.199.192 5.712.721.344 5.411.691.648 8.910.155.520 20.650.314.312 4.277.957.328 33.944.058.936 9.361.440.864 8.696.973.240 8.401.640.112 6.244.060.608 7.700.777.568 9.387.206.640 5.536.221.696 7.146.861.336 6.534.144.288 3.979.036.224 5.001.503.112 15.729.435.360 4.922.557.272 5.780.651.832 4.973.087.016 4.186.110.456 9.202.544.136 6.810.146.280 6.181.837.704
PBB 172.746.488.538 155.114.168.616 30.239.245.944 43.203.419.712
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
941.408.000 191.451.520 49.591.040 11.300.149.760 634.057.600 216.279.040 208.478.720 82.492.160 2.500.542.080 93.101.440.000 2.587.328.000 293.205.760 1.110.012.160 2.143.838.720 646.506.240 19.158.400 10.455.040 40.759.040 846.065.920 40.488.320 4.767.196.800 224.000.000 1.120.000.000 34.560.000 160.000.000 64.000.000 52.480.000 83.200.000 80.000.000 192.000.000 1.600.000.000 204.800.000 9.509.760.000 560.000.000 19.200.000 160.000.000 198.400.000 3.466.880.000 192.000.000 1.147.507.200
BPHTB 20.135.200.000 7.955.200.000 5.708.800.000 5.664.000.000
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4 5 6 7 8 9 10 11 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Kepaulauan Kab. Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau
NO
DAERAH
10 11 12 13 14 VIII 1 2 3 4
Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan
Page 3
75.140.927.856 17.975.326.248 59.808.871.368 89.251.484.904 61.850.953.944 101.661.393.816 22.706.691.120 34.033.470.624 50.903.515.260 24.412.110.480 83.295.963.144 16.588.451.376 52.494.846.120 16.093.078.704 10.729.611.216 77.789.123.388 49.178.220.768 15.167.369.232 10.888.409.448 21.764.473.200 46.544.908.176 33.122.200.536 35.376.503.760 51.188.651.136 15.133.524.840 32.792.232.456 147.193.956.378 57.697.465.752 114.561.556.848 65.516.819.544 61.428.256.416 23.475.628.656 41.613.327.504 44.620.968.960 12.973.468.680 13.904.098.416 PBB 32.800.688.208 67.005.552.888 38.941.138.152 7.437.473.136 6.799.382.352 12.719.319.192 9.561.148.632 6.921.295.128 7.712.978.760 6.421.305.456
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
9.984.000.000 1.931.520.000 7.692.800.000 7.930.880.000 9.818.880.000 3.929.600.000 6.656.000.000 13.269.120.000 10.510.560.000 3.740.160.000 32.000.000 1.280.000.000 33.102.080.000 3.840.000.000 48.000.000 12.304.541.440 11.369.704.320 273.271.680 97.415.680 162.005.760 14.279.825.280 153.160.320 15.917.586.560 5.116.367.360 115.360.000 1.733.468.800 15.295.044.960 2.950.329.600 32.584.147.200 2.146.086.400 384.000.000 2.368.000.000 313.043.840 13.952.000.000 337.413.760 923.600.000 BPHTB 224.000.000 3.264.000.000 1.403.959.040 313.600.000 16.000.000 4.323.655.360 1.920.000.000 4.480.000.000 4.238.621.440 1.472.000.000 29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5 6 7 IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI XII 1 2 3 4
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulanq Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis
DAERAH Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi
Page 4
6.354.190.800 7.581.528.072 6.324.829.920 16.948.492.164 5.879.913.768 10.488.997.800 7.368.468.264 7.433.547.552 6.666.274.080 7.508.482.272 8.690.171.184 7.625.776.104 6.132.337.632 40.483.494.144 11.810.713.680 21.737.646.000 21.950.883.360 13.924.510.416 23.334.505.272 15.157.040.760 17.807.734.656 11.157.852.384 18.547.297.704 6.505.792.344 1.200.791.871.810 244.630.900.980 77.138.482.464 110.880.434.736 78.866.284.392
1.920.000.000 2.240.000.000 1.024.000.000 1.320.948.000 227.223.680 652.227.840 588.227.840 3.066.319.360 32.026.880 137.082.880 172.227.840 172.227.840 236.227.840 8.118.701.600 33.095.040 2.543.256.320 5.458.970.880 1.728.026.240 3.243.302.400 588.903.680 3.392.026.880 4.000.026.240 9.698.800.640 1.788.398.080 1.559.502.128.800 139.048.549.920 33.535.105.920 84.077.222.400 71.509.714.560
16.687.212.408
1.207.128.320
PBB
BPHTB
32.550.120.216 24.372.001.224 23.015.032.848 80.449.175.376 87.883.460.352 14.755.353.336 35.552.060.568 27.698.668.632 58.008.913.992 35.252.921.088 17.290.788.768 15.576.412.104 81.317.662.560 51.322.837.680
17.134.309.120 6.108.728.320 1.808.471.040 4.461.422.080 26.274.120.960 2.802.382.080 4.540.616.320 14.803.514.240 3.619.702.400 6.498.647.040 2.715.694.720 453.519.360 106.124.676.480 60.384.734.720
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
19 20 21 22 23 24 25 XIII 1 2 3 4 5 6 XIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar DAERAH Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan
Page 5
25.583.784.552 13.729.254.408 36.034.602.192 6.197.893.200 13.579.399.872 9.205.180.848 5.575.666.104 68.744.305.854 13.831.787.448 12.607.751.088 30.675.390.120 105.518.799.144 28.038.222.576 84.305.273.040 129.946.462.758 13.127.116.608 18.293.061.384 10.031.869.440 28.044.626.760 12.516.485.472 19.493.909.712 28.989.078.984 13.799.123.712 16.781.776.992 15.712.328.160 13.382.792.136 PBB 14.556.511.944 14.587.418.952 13.150.359.072 13.372.674.912 13.641.384.312 16.943.944.824 10.368.969.408 14.915.615.400 10.629.190.008 11.424.138.264 13.152.256.416 14.765.115.456 11.395.817.424 12.707.302.680 16.186.725.072 9.664.237.008 11.076.849.144 12.027.750.912 3.796.008.624 6.351.107.616
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
34.250.193.920 8.750.221.440 53.037.839.360 2.833.518.720 6.008.400.640 3.088.591.360 165.724.160 67.303.863.840 3.925.760.000 2.251.520.000 26.498.560.000 156.298.335.360 7.563.200.000 72.678.080.000 40.644.975.200 792.343.680 5.470.792.320 1.010.412.800 855.544.320 1.684.712.960 849.565.440 3.160.935.040 1.416.343.040 886.625.920 2.171.724.800 5.215.661.440 BPHTB 813.333.760 1.941.682.560 4.520.687.360 4.950.672.640 2.255.528.960 1.915.430.400 746.631.040 1.703.370.880 876.076.160 980.001.280 570.372.480 3.626.327.680 1.441.082.880 4.933.530.240 1.615.426.560 937.127.680 368.376.960 864.519.680 1.310.150.400 2.846.066.560
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
32 33 34 35 XV 1 2 3 4 5 XVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri DAERAH Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan
Page 6
4.867.237.512 56.720.201.400 16.782.110.712 6.530.754.600 16.512.590.340 11.828.531.736 8.023.526.280 6.457.272.048 22.074.041.592 17.666.989.704 237.797.013.600 32.368.964.688 25.347.286.584 15.203.258.064 34.923.754.584 9.960.361.344 37.787.041.728 28.987.284.672 22.167.597.888 23.526.573.120 PBB 20.117.566.240 13.257.550.584 12.451.619.376 10.972.040.976 28.987.615.800 21.795.887.592 16.003.291.824 14.205.238.272 8.548.887.744 17.683.750.872 27.560.430.144 15.797.905.632 22.546.786.752 24.881.618.232 69.378.979.248 13.961.426.328 70.397.615.808 11.892.554.136 37.030.094.136 14.921.901.000 4.977.542.016 8.426.311.416 6.042.901.320 17.827.702.776 6.358.974.336 5.602.571.064
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
3.296.961.920 76.610.318.080 17.112.548.480 2.829.014.400 11.303.211.040 7.268.753.920 379.698.560 386.178.560 21.720.865.280 15.457.347.840 89.250.687.360 818.625.280 2.768.207.360 710.268.800 1.322.600.960 373.875.200 16.227.388.800 4.532.288.000 1.206.310.400 2.355.456.640 BPHTB 963.470.080 1.114.245.120 810.672.000 321.832.960 6.443.745.920 3.465.299.200 1.580.209.280 478.368.000 208.924.800 311.625.600 11.501.096.320 880.600.320 866.526.080 120.259.200 46.364.096.000 501.857.280 725.965.440 672.344.960 1.919.113.600 2.856.341.760 1.528.348.800 4.384.821.120 2.321.184.640 21.089.980.800 1.667.411.840 1.227.633.920
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
36 37 38 XVII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 11 12 XVIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XX
Kota Probollinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang DAERAH Kab. Sekadau Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur
Page 7
11.575.560.312 179.801.975.880 7.909.629.912 41.819.241.978 8.694.271.080 13.481.531.784 20.242.060.704 22.436.572.968 14.986.921.968 14.752.621.368 17.567.302.032 13.548.904.992 17.244.539.712 7.414.266.312 PBB 8.171.773.128 8.736.201.864 53.162.135.298 27.771.381.360 20.610.824.544 11.502.436.104 10.838.052.720 15.612.665.112 6.915.890.160 23.679.527.040 20.009.983.392 8.726.595.264 9.559.853.928 14.452.514.424 14.677.716.456 9.793.768.320 18.497.332.368 58.372.246.296 18.328.488.840 9.927.531.072 12.477.795.336 10.663.858.008 21.788.207.496 16.407.428.688 55.635.492.168 14.444.918.568 12.643.009.416 9.338.692.824 13.958.417.664 25.845.977.016 12.029.168.088 209.178.371.754
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
1.166.410.880 209.467.342.080 1.728.000.000 5.881.663.200 1.098.049.280 342.349.440 513.600.640 1.022.619.520 2.238.469.120 741.944.320 716.958.080 792.108.160 13.330.453.120 1.886.708.480 BPHTB 342.349.440 501.043.200 3.392.164.160 52.760.320 1.032.117.760 223.783.680 1.812.441.600 2.787.029.120 912.181.760 163.475.200 52.760.320 52.760.960 52.760.960 750.034.560 169.712.000 1.887.274.240 3.619.564.160 5.075.641.120 1.428.439.040 190.912.640 153.458.560 245.534.080 204.611.840 3.574.058.240 219.957.120 1.790.350.720 127.258.880 1.546.726.400 8.918.369.280 61.383.680 1.841.504.000 15.209.094.720
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 NO 9 10 11 12 13 XXI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXII 1 2 3 4 5 XXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXIV 1 2 3 4
Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir DAERAH Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba
Page 8
20.246.128.200 51.383.464.560 242.269.702.056 32.116.657.464 84.304.292.616 28.156.738.536 47.797.208.352 28.116.600.768 PBB 55.013.874.192 67.431.986.784 52.053.605.424 64.914.050.592 62.909.177.472 17.701.941.852 13.387.892.544 9.536.849.928 4.790.419.056 7.424.410.752 10.630.427.040 5.190.277.824 8.027.131.104 5.846.644.800 5.973.714.360 7.845.229.890 6.060.967.560 7.165.125.216 4.627.148.976 6.824.079.576 6.703.598.232 24.896.237.274 11.068.497.072 8.181.690.768 8.489.135.664 8.008.990.992 10.994.916.024 20.660.807.376 9.203.413.104 6.705.101.592 9.951.862.824 6.320.533.680 78.269.283.612 10.390.089.024 9.136.096.272 19.688.312.304 12.479.586.408
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
1.523.840.000 1.440.000.000 2.514.996.480 9.394.560.000 2.816.000.000 320.000.000 2.240.000.000 191.350.400 BPHTB 28.727.543.040 448.000.000 9.428.480.000 1.664.041.600 127.567.360 3.383.424.160 387.905.280 1.048.800.000 250.061.440 1.416.707.200 9.146.586.240 32.000.000 388.073.600 348.556.800 515.006.080 603.686.400 128.000.000 384.000.000 1.710.745.600 128.000.000 64.000.000 1.330.006.720 522.691.200 53.089.280 61.748.480 172.010.240 464.245.760 81.758.080 88.128.640 3.516.833.280 306.432.640 53.089.280 13.232.583.520 96.000.000 521.731.840 972.625.280 611.885.440
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 9
5 6
Kab. Enrekang Kab. G o w a
14.139.799.344 12.910.545.288
120.380.160 2.080.000.000
7
Kab. Jeneponto
12.301.234.128
84.313.600
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 XXV 1 2 3 4 5 XXVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXVII 1 2 3 4 5 6
NO 7 8
DAERAH Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mamasa Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem
DAERAH Kab. Klungkung Kab. Tabanan
Page 10
PBB
BPHTB
8.019.739.368 12.557.502.576 10.543.954.032 10.401.872.904 12.077.316.432 10.319.670.864 19.064.439.288 10.466.108.496 11.265.498.792 10.486.228.248 10.488.242.880 43.293.979.008 6.709.808.664 31.724.876.664 6.758.055.504 7.854.177.960 12.360.310.992 9.970.884.864 12.173.011.128 10.217.691.864 6.275.322.072 10.804.334.040 21.039.066.360 5.771.088.648 12.212.174.304 12.201.365.664 10.194.123.456 9.062.900.136 8.145.288.720 9.307.953.000 5.863.401.432 5.121.991.584 6.275.978.496 27.581.834.394 34.634.448.504 5.259.153.744 8.963.505.360 6.892.304.256 6.366.340.800
200.634.240 481.523.200 1.492.207.360 218.096.640 715.375.360 87.675.520 683.383.040 346.606.720 498.250.240 117.094.400 300.951.680 474.902.400 1.123.840.000 40.800.000.000 702.222.720 200.634.240 482.783.520 172.800.000 870.400.000 768.000.000 22.400.000 97.534.080 1.222.560.320 85.442.560 86.542.080 359.890.560 160.071.040 3.407.863.040 563.242.880 58.024.320 61.085.440 61.084.800 46.994.560 13.996.176.160 22.702.372.480 295.904.640 2.196.504.960 2.010.501.120 1.299.633.280
7.110.559.080
494.826.240
PBB 5.084.444.520 8.907.323.112
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 492.878.080 2.586.355.840
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9 XXVIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 NO XXXI 1 2 3 4 5 6 7 8
Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru DAERAH Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara
Page 11
27.109.258.200 20.370.994.074 7.247.453.616 8.047.486.080 11.523.728.736 10.743.226.344 12.185.660.088 10.979.880.480 7.666.281.936 4.813.154.136 8.277.104.880 28.838.343.816 6.903.747.288 7.370.250.264 6.797.580.264 8.516.880.568 7.157.963.520 5.733.238.968 7.075.745.928 7.339.387.320 7.050.473.280 9.793.872.000 9.315.824.256 8.207.836.920 8.258.912.280 6.204.830.040 4.976.728.776 4.651.103.592 30.703.484.808 15.032.092.104 22.843.472.904 17.615.538.504 11.435.106.960 10.044.020.088 10.018.479.816 29.615.494.752 6.209.734.104 PBB 25.600.900.824 13.206.313.872 12.947.657.544 20.588.209.992 13.913.159.400 7.928.161.416 10.090.230.912 13.741.922.808 9.987.947.352
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
23.905.728.000 2.026.603.520 95.810.560 90.894.720 1.632.170.240 529.366.400 531.965.440 443.713.280 4.375.284.480 219.216.000 187.992.960 724.346.240 32.291.200 210.501.760 158.712.320 120.612.480 125.352.320 30.100.480 46.216.320 60.219.520 275.645.440 70.444.800 92.608.000 32.535.680 21.708.160 1.454.960.000 25.935.360 139.541.120 548.672.000 64.000.000 96.000.000 176.000.000 96.000.000 1.663.488.000 41.600.000 32.000.000 25.600.000 BPHTB 212.672.000 32.000.000 38.400.000 512.000.000 32.000.000 57.600.000 25.088.000 25.600.000 128.000.000
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
XXXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Provinsi Irian Jaya Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana
NO
DAERAH
Page 12
74.930.336.442 8.268.007.608 14.158.342.512 21.835.332.648 21.329.424.792 36.840.747.888 17.444.356.992 21.297.799.800 13.875.490.512 11.929.274.352 7.567.653.096 15.058.638.720 10.043.652.672 10.714.743.504 14.614.411.392 9.943.032.528 16.655.935.392 14.139.284.184 12.615.264.648 16.125.351.696 5.264.600.832 100.997.744.940 80.255.964.456 65.779.422.192 22.635.700.128 32.834.890.296 46.809.982.296 29.752.732.728 84.305.245.824 15.401.291.400 26.215.750.440 PBB
1.686.794.880 502.687.360 640.000.000 119.097.600 345.088.000 594.688.000 502.687.360 389.212.800 416.292.480 406.692.480 2.283.730.560 64.000.000 96.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 42.662.400 45.862.400 33.064.320 63.852.160 9.561.600 564.672.640 151.360.000 411.328.000 171.017.600 1.280.000.000 52.160.000 52.160.000 52.160.000 52.160.000 36.344.960 BPHTB
Total Provinsi
3.480.027.671.871
2.092.082.815.488
Total Kabupaten / Kota
9.116.943.200.244
2.130.322.746.752
143.490.815.955
1.674.437.760
12.740.461.688.070
4.224.080.000.000
Alokasi Dana Pendidikan Total
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Page 13
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR
TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006
PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006
NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II 1 2 3 4 5 6 NO 7
DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat DAERAH Kab. Mandailing Natal
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB 2.328.890.041
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 2.405.512.528
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO IV 1 2 3 4 5 6 7
Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdanq Berdagai Kab. Samosir Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Koto Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan DAERAH Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir
Page 14
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
8 9 10 11 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Kepulauan Kab. Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau
NO
DAERAH
10 11 12 13 14 VIII 1 2 3 4 5 6 7 IX
Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu
Page 15
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI XII 1 2 3 4 NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulanq Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis DAERAH Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya
Page 16
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 11.644.450.206
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 12.027.562.642
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
25 XIII 1 2 3 4 5 6 XIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 XV 1
Kota Banjar Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar DAERAH Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul
Page 17
2.328.890.041
2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041
2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2 3 4 5 XVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 XVII 1 2
Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri DAERAH Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probollinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak
Page 18
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3 4 5 6 7 8 9 10 NO 11 12 XVIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XX 1 2 3 4 5 6
Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang DAERAH Kab. Sekadau Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau
Page 19
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 PBB
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
7 8
Kab. Nunukan Kab. Pasir
NO 9 10 11 12 13 XXI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXII 1 2 3 4 5 XXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXIV 1 2 3 4 5 6
7 8
2.328.890.041 2.328.890.041 DAERAH
Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. G o w a
NO
DAERAH Kab. Jeneponto Kab. Luwu
Page 20
PBB
2.405.512.528 2.405.512.528 BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB 2.328.890.041 2.328.890.041
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
BPHTB 2.405.512.528 2.405.512.528
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 XXV 1 2 3 4 5 XXVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXVII 1 2 3 4 NO 5 6 7 8 9 XXVIII 1
Page 21
Kab. Luwu Utara Kab. M a r o s Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mamasa Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
Kab. Gianyar
2.328.890.041
2.405.512.528
DAERAH Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041
2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2 3 4 5 6 7 8 9 XXIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 NO XXXI 1 2 3 4 5 6 7 8 XXXII 1 2
Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru DAERAH Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura
Page 22
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9
Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Provinsi Irian Jaya Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni DAERAH Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Total Kabupaten / Kota
Page 23
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528 2.405.512.528
PBB
BPHTB
2.328.890.041 2.328.890.041
2.405.512.528 2.405.512.528
1.022.382.728.055
1.056.020.000.000
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/20~PMK.02~2006PerLamp.Htm
29/05/2008 13:20:59