MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.80/Menhut-II/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.451/Menhut-II/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 446/KPTS-II/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 128/Kpts-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOISASI (DR) MENTERI KEHUTANAN, Mengingat : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : SK.451/MenhutII/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 446/KPTSII/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 128/KptsII/2003 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR) yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;
b. bahwa kondisi riil perekonomian nasional tidak memungkinkan pelaksanaan pembayaran DR dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Cruising, maka perlu mempertahankan tata cara pengenaan dan pembayaran DR berdasarkan realisasi penebangan;
c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : SK.451/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 446/KPTS-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR), dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187/M Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor : 8/M Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor : 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/MenhutII/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2005.
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.451/Menhut-II/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 446/KPTS-II/2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 128/Kpts-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOISASI (DR).
Pasal I
Mengubah ketentuan angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : SK.451/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 446/KPTS-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Peraturan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.
Ditetapkan : di JAKARTA Pada tanggal : 29 Desember 2006
MENTERI KEHUTANAN, ttd. H. M. S. KABAN Salinan Peraturan disampaikan Kepada Yth.: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi di seluruh Indonesia; 10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 11. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.
