GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/14/KPTS/013/2006 TENTANG KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROPINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang
: bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2004 Nomor 161/3338/SJ perihal Pembentukan POKJA Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251). 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277). 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda prop Jatim / 2006
1
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310). 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2001.
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
:
Membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
:
Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. menerima berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri ; b. menerima berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
se
Jawa
Timur
yang
disampaikan
oleh
Bupati/Walikota se Jawa Timur ; c. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; d. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Dewan Pimpinan/Pengurus Propinsi (DPP) dan/atau Dewan Pimpinan/Pengurus Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan ; e. melakukan
koordinasi
dengan
KPU
Propinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan / atau pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda prop Jatim / 2006
2
f. memproses Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur ; g. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses
penerbitan
Keputusan
Gubernur
Jawa
Timur
tentang
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; h. memproses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; i. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan ; j
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur, Program (08) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Kegiatan (021) Peningkatan Pelayanan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan
DPRD
Kabupaten/Kota
di
Jawa
Timur
Kode
Rekening
2.01.1800.2.1.07.01.2.
KEEMPAT
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 20-1-2006 No. 14 Tahun 2006/E2
pada tanggal 20 Januari 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda prop Jatim / 2006
3
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/14/KPTS/013/2006 TANGGAL : 20 JANUARI 2006 ___________________________________
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROPINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
NOMOR
JABATAN POKJA
KETERANGAN INSTANSI/JABATAN
1
2
3
1.
Pengarah
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
2.
Penanggung Jawab
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
3.
a. Ketua merangkap anggota
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua I merangkap anggota
Kepala
Biro
Pemerintahan
dan
Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II merangkap anggota
3.
Sekretaris merangkap anggota
Wakil
Kepala
Badan
Kesatuan
Bangsa
Propinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur
4.
Anggota-anggota :
a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur b. Kepala Bagian Teknis
Pemilu
pada
Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur c. Kepala
Bagian
Pemerintahan Daerah
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda prop Jatim / 2006
1
d. Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud. ______________________________________________
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda prop Jatim / 2006
2
