GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 26 /KPTS/013/2006 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN DILlNGKUNGAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa
dalam
Pendapatan khususnya
rangka
dan dana
Belanja
pelaksanaan Negara
Dekonsentrasi
kegiatan
Tahun
sesuai
Anggaran
Anggaran
Peraturan
2006
Menteri
Pertanian Nomor 441 /Kpts/KU.51 0/12/2005 tentang Penugasan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota
Tanggung
Jawab
Dana
Pertanian
Tahun
Anggaran
dalam
Tugas
Pengelolaan
Pembantuan
2006,
perlu
dan
Departemen
menunjuk
dan
mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Penguji SPP/ Penerbit Surat
Perintah
Membayar
(SPM)
dan
Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran dilingkungan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop. Jatim / 2006
1
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan sebagaimana
Pengadaan telah
Barang/Jasa
diubah
terakhir
dengan
Pemerintah Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2005 ; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 tentang Penugasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006.
MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
: Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Penguji SPP/ Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilingkungan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Untuk lebih terjaminnya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran secara berhasil guna dan berdaya guna, maka Kepala Badan Ketahanan
Pangan
Propinsi
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop. Jatim / 2006
Jawa
Timur/Kuasa
Pengguna
2
Anggaran/Atasan Langsung yang bersangkutan diwajibkan untuk lebih
meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan
melekat
terhadap Pejabat Pengelola Kegiatan masing-masing dan tugas lain yang diberikan kepada pengelola Kegiatan.
KETIGA
: Kuasa Pengguna Anggaran, Penguji SPP/ Penerbit Surat Perintah Membayar
(SPM)
dan
Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sesuai anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan.
KEEMPAT
: a. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006 ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Februari 2006
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
TGL.1-2-2006 No. 26 Tahun 2006/E2
ttd H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop. Jatim / 2006
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL
: 1 PEBRUARI 2006
NOMOR
: 188/26/KPTS/013/2006
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, PENGUJI SPPI PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN DILlNGKUNGAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006
NO 1 1
2
INSTANSI/ KEGIATAN 2 Badan Ketahanan pangan Propinsi Jawa Timur
Sekretariat Participatory Integrated Development Rain (PIDRA) Propinsi Jawa Timur
KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3 Drs. T ARI SOEGIJONO, MM NIP 010 071 835 Gol. IV/d Kepala Badan
Drs. TARI SOEGIJONO, MM NIP 010 071 835 Gol. IV/d Kepala Badan
PEMBUAT KOMITMEN 4 Ir. SLAMET BUDIHARTO, MM NIP 080 071 896 Gol. IV/a Kepala Subbid Evaluasi dan Pelaporan
Ir. ABDUL DJAMAL NIP 080 072 639 Gol.lV/b Koordinator Fungsional
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop. Jatim / 2006
PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM 5 Ir. SOEKARSO, MMA NIP 080 028 701 Gol. IV/b Wakil Kepala Badan
BENDAHARA PENGELUARAN 6 a. HARIYANTO, S.Sos. NIP 080 066 031 Gol.lll/b Staf b. TUTIK KUSMI HARTl, S.S05. NIP 080 058 595 Gol. III/c Staf
Ir. SOEKARSO, MMA NIP 080 028 701 Gol.lV/b Wakil Kepala Badan
EKO WAHYUDI, SE NIP 080 124 101 Gol. III/b Stat
1
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. 6. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jawa Timur. 11. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dimaksud. ______________________________________________________
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop. Jatim / 2006
2
