2006 TENTANG

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/VI/2006

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 04/M/PER/VI/2006 TENTANG TATA TERTIB PENUNJUKAN PENGHUNI DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA Dl KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK) MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: a. bahwa Rumah Negara di lingkungan Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mempunyai fungsi secara langsung melayani dan terletak dalam lingkungan laboratorium/balai penelitian di kawasan Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah. Nomor. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 2005;

1


2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 3. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 02/M/PER/III/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 101/M/Kp/V/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara di Kawasan Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA TERTIB PENUNJUKAN PENGHUNI DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA Dl KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Rumah Negara adalah Rumah Negara golongan I (satu) yang berada di Kawasan PUSPIPTEK, Serpong.

2.

PUSPIPTEK adalah Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi.

3.

Kawasan PUSPIPTEK adalah kesatuan lahan dari fasilitas pembangunan Kawasan PUSPIPTEK Serpong, yang tidak dapat dipisahkan dari lima bidang sarana yang merupakan rencana dasar pembangunan PUSPIPTEK, terdiri dari Sarana Riset dan Pengembangan, Sarana Perkantoran, Sarana Pelayanan Umum, Sarana Pemukiman, dan Sarana Keperluan Umum.

2


4.

Penghuni adalah penghuni Rumah Negara Golongan I (satu) di Kawasan PUSPIPTEK, Serpong, yang ditunjuk secara sah sesuai peraturan ini.

5.

Instansi adalah Lembaga, Badan, Pusat, Laboratorium, yaitu Organisasi Pemerintah yang secara resmi berada dan menjalankan fungsinya secara penuh baik administrasi maupun teknis di Kawasan PUSPIPTEK Serpong.

BAB II PERSYARATAN PENGHUNIAN Pasal 2 Persyaratan penghuni, adalah: (1) Pegawai Negeri yang masih aktif meiaksanakan tugas di Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan/atau di Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (LPND- RISTEK) baik secara administrasi maupun teknis, serta Pegawai Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Kementerian Negara Lingkungan Hidup; (2) Memiliki Surat Izin Penghunian berdasarkan Peraturan ini.

BAB III IZIN PENGHUNIAN Pasal 3 (1). Para penghuni diwajibkan memiliki Surat Izin Penghunian Rumah (SIPR) dari Menteri Negara Riset dan Teknologi; (2). Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan persetujuan pimpinan instansinya, dan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi penghuni yang secara administrasi maupun teknis melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; (3). Bagi pensiunan dan/atau janda, duda yang belum memiliki rumah sendiri, dan telah menghuni Rumah Negara sebelum Peraturan ini ditetapkan diberikan surat izin khusus oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi yang syaratsyaratnya akan ditetapkan kemudian;

3


BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI Pasal 4 (1). Penghuni memiliki hak menggunakan dan atau memanfaatkan Rumah Negara sesuai izin yang diperoleh, sampai dinyatakan berakhir hak penghuniannya berdasarkan Peraturan ini; (2). Kewajiban Penghuni adalah : a.

Memelihara, dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya.

b.

Tidak mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin Menteri Negara Riset dan Teknologi;

c.

Membayar semua biaya, pajak dan/atau tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan lain sebagainya.

d.

Turut menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keasrian lingkungan Rumah Negara, atau tidak menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;

BABV BERAKHIRNYA HAK PENGHUNIAN Pasal 5 (1). Hak penghunian berakhir dengan sendirinya apabila penghuni tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan ini; (2) Rumah Negara dipergunakan tidak sesuai dengan izin peruntukannya. Pasal 6 (1). Apabila hak penghunian berakhir, Kepala UPT Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan bahwa hak penghuniannya berakhir; (2). Para penghuni Rumah Negara yang berakhir hak penghuniannya, segera mengosongkan Rumah Negara yang di huninya untuk dikembalikan kepada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam keadaan baik sesuai fungsi

4


dan peruntukannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak hak penghunian dinyatakan berakhir berdasarkan peraturan ini.

BAB VI SEWA RUMAH NEGARA Pasal 7 (1). Seluruh penghuni Rumah Negara membayar biaya sewa yang disetorkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ke Kas Negara melalui DIPA, Kementerian Negara Riset dan Teknologi; (2). Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan kemudian melalui Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI Pasal 8 (1). Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis oleh Kepala UPT Pusat Penelitian llmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), dan Pencabutan Surat Izin Penghunian serta Perintah pengosongan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi; (2). Setiap pelanggaran atas ayat (1) Pasal ini diberikan peringatan secara berturutturut sebanyak 3 (tiga) kali kepada penghuni yang bersangkutan, masingmasing dalam tenggang waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari setiap peringatan ditembuskan kepada Pimpinan Instansi tempat penghuni bekerja. (3). Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Rumah Negara belum dikosongkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Keputusan ini, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dibantu aparat hukum, melakukan pengosongan secara paksa. PASAL 9 (1). Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, maka Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02a/M/Kp/XI/2004, tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Perumahan PUSPIPTEK (TTP5) dinyatakan tidak berlaku;

5


(2). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 15 Juni 2006

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TTD DR. KUSMAYANTO KADIMAN

6

2006 TENTANG

Recommend Documents