KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK. 3214/HK.402/DRJD/2006 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERUSAHAAN OTOBUS DAN MOBIL BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TARIF BATAS ATAS PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang kepada masyarakat, khususnya pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H), telah dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah; b. bahwa untuk tegaknya peraturan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2931/HK.402/DRJD/2006 tanggal 5 Oktober 2006; c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Sanksi Administratif Kepada Perusahaan Otobus dan Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi yang Melakukan Pelanggaran Tarif Batas Atas pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H).
Mengingat
:
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3480); 2. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tanggal 22 Nopember 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2006 Tanggal 4 Oktober 2006 Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2928/PR.301/DRJD/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2931/HK.402/DRJD/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tarif dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H); 9. Berita Acara Klarifikasi Laporan Pelanggaran Tarif Angkutan Antar Kota Antar Propinsi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H) Nomor : HK.402/4589/LLAJ Tanggal 23 Nopember 2006. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERUSAHAAN OTOBUS DAN MOBIL BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TARIF BATAS ATAS PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H).
PERTAMA
:
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta Berita Acara Nomor : HK.402/4589/LLAJ tanggal 23 Nopember 2006, kendaraan bus umum dengan tanda nomor kendaraan tersebut dalam kolom 3 dari perusahaan otobus tersebut dalam kolom 2 terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 sehingga dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tersebut pada kolom 7 dan 8 lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA
:
Pimpinan perusahaan otobus tersebut dalam kolom 2 wajib menyerahkan Kartu Pengawasan (KPS) dan Buku Uji kendaraan tersebut dalam kolom 3 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2006 dan dapat diambil kembali pada saat berakhirnya sanksi administratif.
KETIGA
:
Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten sesuai domisili perusahaan otobus yang bersangkutan serta Kepala Terminal sesuai asal/tujuan trayek dari kendaraan yang melanggar, mengawasi pelaksanaan Keputusan ini serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
KEEMPAT
:
Dalam rangka mempersiapkan proses pengawasan terhadap penjatuhan sanksi, Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Desember 2006. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 30 Nopember 2006
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc NIP : 120 092 889 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan RI; 2. Ketua Komisi V DPR-RI; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 5. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI; 6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi domisili perusahaan; 7. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten domisili perusahaan; 8. Direktur Utama PT. (Persero) AK. Jasa Raharja; 9. Ketua Umum DPP ORGANDA; 10. Ketua YLKI; 11. Pimpinan PO. yang bersangkutan.
Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.3214/HK.402/DRJD/2006 Tanggal : 30 Nopember 2006
PELANGGARAN NO.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA PO
2
Arya Prima Budi Jaya Dedy Jaya Dedy Jaya Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dewi Sri Dieng Indah Garuda Mas Handoyo Ikhtiar Saputra Jaya Bakti Super Karyasari Karyasari Lantra Jaya Lantra Jaya Luragung Jaya Luragung Jaya Madona Maju Lancar Maju Utama Sedya Utama Minanga Express Minanga Express Mustika Jaya Baru Pacitan Jaya Putra Pangarang Putra Ramayana
NO. KEND
3 AB.2887.AA H .1504.BD G .1447.FR G .2542.S G .1487.BE G .2806.BE G .2896.BE G .2810.BE G .1701.GG G .1535.BE G .1704.GG G .2805.BE AA.1420.CF E .7547.HB AA.2619.CA T .7632.TA H .2602.DA AA.1577.BD AA.1460.BD BG.3088.LE BG.3086.LE E .7517.YB E .7536.YA E .7738.K AB.2883.D AE.6149.AU AD.1727.CG BE.3720.AB BE.3732.AB AD.1492.BG AE.6126.WU D .7554.AC AA.1548.AB
TRAYEK
4
Palembang - Bandung Cepu - Jakarta Brebes - Jakarta Tegal - Jakarta Purwodadi - Jakarta Jakarta - Purwodadi Ciledug - Jakarta Purwodadi - Jakarta Purwodadi - Jakarta Brebes - Jakarta Brebes - Jakarta Pekalongan - Jakarta Jakarta - Wonosobo Demak - Jakarta Magelang - Jakarta Jakarta - Solo Kudus - Jakarta Purwokerto - Jakarta Kebumen - Jakarta Pagaralam - Jakarta Lahat - Jakarta Cirebon - Jakarta Jakarta - Kuningan Jakarta - Cirebon Wonosari - Jakarta Jakarta - Madiun Ngawi - Jakarta Belitang - Jakarta Belitang - Jakarta Jakarta - Solo Pacitan - Jakarta Jakarta - Bandung Temanggung - Jakarta
TANGGAL
%
5
6
29-Okt-06 27-Okt-06 29-Okt-06 31-Okt-06 30-Okt-06 22-Okt-06 29-Okt-06 29-Okt-06 30-Okt-06 28-Okt-06 29-Okt-06 26-Okt-06 30-Okt-06 29-Okt-06 22-Okt-06 30-Okt-06 31-Okt-06 01-Nop-06 29-Okt-06 28-Okt-06 01-Nop-06 19-Okt-06 29-Okt-06 18-Okt-06 29-Okt-06 28-Okt-06 28-Okt-06 29-Okt-06 20-Okt-06 29-Okt-06
26,7 34,7 18,8 18,8 45,9 45,9 40,8 32,6 32,6 29,6 29,6 25,0 16,0 32,6 39,6 80,9 25,3 80,9 46,5 31,8 17,9 14,7 14,7 11,0 35,6 52,0 16,9 109,4 30,9 20,6 59,7 41,1 50,8
PELARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
7
Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai
Angkutan Angkutan Angkutan Angkutan 4 Minggu 4 Minggu Sebagai Angkutan 3 Minggu Sebagai Angkutan 3 Minggu Sebagai Angkutan 3 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu Sebagai Angkutan 4 Minggu 1 Minggu Sebagai Angkutan Sebagai Angkutan Sebagai Angkutan Sebagai Angkutan 2 Minggu 4 Minggu
Umum Umum Umum Umum
SANKSI PELARANGAN PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTAN
8
2 Bulan 3 Bulan 3 Bulan
Umum Umum
4 Bulan
Umum 2 3 3 4 3
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
4 Bulan 3 Bulan 2 Bulan Umum Umum Umum Umum Umum
2 3 4 1
Bulan Bulan Bulan Bulan
5 Bulan 1 4 2 4
Bulan Bulan Bulan Bulan
PELANGGARAN NO. 34 35 36 37 38 39
NAMA PO Santoso Sari Indah Teguh Jaya Teguh Jaya Tri Mulia Warga Baru
NO. KEND AA.1408.AA L .6181.NU AD.1699.BF AD.1702.BF AD.1476.CA T .7622.DC
TRAYEK Solo - Jakarta Ngawi - Jakarta Solo - Jakarta Solo - Jakarta Purwodadi - Jakarta Indramayu - Jakarta
TANGGAL 29-Okt-06 27-Okt-06 28-Okt-06 01-Nop-06 29-Okt-06 29-Okt-06
% 20,6 58,9 56,8 26,7 32,6 33,7
PELARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN 3 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 3 Minggu Sebagai Angkutan Umum 2 Minggu
SANKSI PELARANGAN PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTAN 3 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 3 Bulan 2 Bulan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc NIP. 120 092 889
