PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 271/Kpts/HK.310/4/2006 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU OLEH PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, Pihak Ketiga dapat ditetapkan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ; 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia; 6. Keputusaan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1/1990 tentang Syarat-syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 547/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun karantina Tumbuhan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik perorangan atau Badan Hukum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU OLEH PIHAK KETIGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. 2. Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu adalah pemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan terhadap media pemabawa organisme pengganggu tumbuhan dan atau organisme penggangu tumbuhan karantina dan atau organisme pengganggu tumbuhan penting, peralatan, pembungkus,alat angkut, dan media pembawa lain. 3. Pemeriksaan Fisik adalah tindakan pemeriksaan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya organisme pengganggu tumbuhan karantina dan atau organisme pengganggu tumbuhan penting pada media pembawa, peralatan, pembungkus, alat angkut, dan media pembawa lain. 4. Pengasingan adalah tindakan menempatkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan di suatu tempat yang terisolasi. 5. Pengamatan adalah tindakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya organisme pengganggu tumbuhan pada media pembawa organisme pengganggu tumbuhan di tempat yang terisolasi yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi khusus. 6. Perlakuan adalah tindakan yang dilakukan secara fisis, kimiawi atau mekanis dengan maksud untuk membebaskan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan, peralatan, pembungkus, alat angkut, dan media pembawa lain dari organisme pengganggu tumbuhan. 7. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan, peralatan, pembungkus, dan media pembawa lain, dengan cara mengubur, membakar, menghancurkan dan cara-cara lainnya sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina. 8. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagianbagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 9. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. 10. Media Pembawa lain adalah sampah yang antara lain berupa sisasisa makanan yang mengandung bahan tumbuhan dan hasil tumbuhan. 11. Benda lain diantaranya bahan patogenik, bahan biologik, bahn pembuatan pakan, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos, atau media pertumbuhan tumbuhan lainnnya dan vektor. 12. Alat angkut adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalu-lintaskan media pembawa. 13. Pembungkus adalah tumbuhan yang terdapat bersama dengan atau menyertai berang lain yang dipergunakan sebagai pembungkus, pengisi, pengikat, pelapis, penutup, dan penahan kelembaban. 14. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, kempuan, sarana dan fasilitas serta peralatan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu. 15. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan setempat selanjutnya disebut UPT Karantina Tumbuhan setempat adalah UPT tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 17. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan pihak ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tindak karantina tumbuhan tertentu. 18. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk mengetahui konsistensi Pihak Ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 19. Tindakan Perbaikan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan dari persyaratan yang telah ditetapkan. 20. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga. (2) Tujuan pengaturan ini agar dalam pelaksaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga dilakukan dengan persyaratan dan tata cara yang telah diterapkan. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga. BAB II PERSYARATAN PIHAK KETIGA UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU Pasal 4 (1) Tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga dapat dilaksanakan, apabila : a. pengetahuan dan keahlian Petugas Karantina Tumbuhan setempat masih terbatas dalam hal melakukan identifikasi terhadap organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu serta dalam melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu; b. sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu pada UPT Karantina Tumbuhan setempat masih terbatas; atau c. petugas karantina tumbuhan setempat jumlahnya masih terbatas. (2) Tindakan karantina tumbuhan tertentu dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga berdasarkan penyerahan dari UPT Karantina Tumbuhan setempat dengan sebuah berita acara penyerahan. (3) Tindakan karantina tumbuhan tertentu dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. (4) Tindakan karantina tumbuhan tertentu dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pada tempat yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Pasal 5 (1) Pihak Ketiga Perorangan dapat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu berupa pemeriksaan fisik. (2) Pihak Ketiga badan Hukum dapat melaksanakan Tindakan Karantina Tumbuhan tertentu berupa pemeriksaan fisik, pengasingan, perlakuan dan pemusnahan. (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu setelah mendapat Persetujuan dari Kepala Badan Karantina Pertanian. Pasal 6 (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diberikan kepada Pihak Ketiga Perorangan apabila memenuhi persyaratan, anatar lain : a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan mengenai tindakan tumbuhan; dan c. Dilengkapi sarana dan fasilitas serta peralatan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu yang akan dilakukannya. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diberikan kepada Pihak Ketiga Badan Hukum apabila memenuhi persyaratan, antara lain : a. Badan Hukum Indonesia; b. Dilengkapi perijinan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan dan dikeluarkan instansi yang berwenang; c. Memiliki tempat, sarana dan fasilitas serta peralatan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu yang akan dilakukannya; dan d. Mempunyai tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengetahuan, keahlian, kemampuan, sarana dan fasilitas serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU OLEH PIHAK KETIGA Pasal 7 (1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melaui Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuk oleh Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh karena Petugas Karantina Tumbuhan disampaikan kepada Kepala UPT Karantina Tunnbuhan setempat untuk direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala dari UPT Karantina Tumbuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Karantina Pertanian dapat menyetujui atau menolak permohonan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga. (6) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Pasal 8 (1) Jangka waktu penetapan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), sebagai berikut : a. Pemeriksaan fisik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; b. Pengasingan dan pengamatan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; c. Perlakuan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; d. Pemusnahan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Penetapan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan dan setelah dilakukan evaluasi masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 9 Pihak ketiga yang telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8, untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala badan karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat. Pasal 10 (1) Pihak Ketiga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dana Pasal 8 dilakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Kepala badan Karantina Pertanian atas ususl dari Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat. Pasal 11 a. Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbukti Pihak Ketiga tidak melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kepada Pihak Ketiga akan diberikan peringatan untuk melakukan perbaikan. b. Peringatan untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan diterima. c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga pulu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Ketiga tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, penetapan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu akan diusulkan kepada Kepala Badan Karantina untuk dicabut. Pasal 12 Penetapan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu oleh Pihak Ketiga dicabut, apabila :
a. tidak menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); c. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak diperpanjang;atau d. diserahkan kembali oleh Pihak Ketiga kepada Kepala badan karantina Pertanian melelui Kapala UPT Karantina Tumbuhan setempat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2006 MENTERI PERTANIAN ttd ANTON APRIYANTONO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi; 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Perdagangan; 10. Kepala Kepolisian republik Indonesia; 11. Jaksa Agung Republik Indonesia; 12. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 14. Kepala Badan Intelejen Negara; 15. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 16. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan 17. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian; 18. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
