SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2006 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah mengakibatkan Barang Milik Negara yang terdapat di wilayah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga perlu dihapuskan dari daftar inventaris negara; b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara cepat, akurat, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas; c. bahwa, dalam rangka pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penghapusan Barang Milik Negara akibat gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Gempa bumi adalah bencana alam yang mengakibatkan kerusakan barang milik negara, yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara. 4. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 5. Kuasa Pengguna Barang, yang untuk selanjutnya disingkat KPB, adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya. 6. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau KPB dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. 9. Daftra Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang yang sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan disebut daftar barang inventaris pada Penguasa Barang Inventaris. 10. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing KPB yang sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan disebut daftar barang inventaris pada unit Pemakai Barang.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud pengaturan tentang tata cara penghapusan BMN akibat gempa bumi adalah agar dapat terdapat prosedur penghapusan BMN secara cepat, akurat, sebagai pedoman dalam pengelolaan barang milik negara akibat gempa bumi. Pasal 3 Tujuan pengaturan tentang tata cara penghapusan BMN akibat gempa bumi adalah terciptanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penanganan pengelolaan barang milik negara akibat gempa bumi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara.
BAB II TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI Pasal 4 (1) Proses penghapusan barang milik negara akibat gempa bumi diawali dengan pelaksanaan inventarisasi. (2) Inventarisasi barang milik negara akibat gempa bumi dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BPKP dilakukan dengan ketentuan: a. Berpedoman pada DBKP dengan memperhatikan kondisi fisik barang akibat gempa bumi yang disiapkan oleh pengguna barang/KPB; dan b. Bekerjasama dengan pengguna/kuasa pengguna barang dan instansi terkait di daerah setempat.
Pasal 5 (1) Hasil inventarisasi BMN pada masing-masing pengguna/KPB dituangkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) untuk setiap KPB, Kementerian Negara/Lembaga Provinsi , dan Kementerian Negara/Lembaga, yang dilampiri dengan Daftar I dan Daftar II dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan secara terinci atas kelompok bangunan dan selain bangunan menurut kondisi kerusakan BMN dengan rekomendasi: a. terhadap BMN yang rusak berat dan/atau hilang perlu dilakukan penghapusan; b. terhadap BMN rusak ringan atau rusak sedang perlu dilakukan rehabilitasi. (3) Penilaian kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan terhadap kelompok bangunan dan barang-barang spesifik lainnya dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat instansi teknis yang berwenang setempat. Pasal 6 (1) BPKP menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada: a. KPB dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga setempat yang secara struktural membawahi KPB terkait; dan b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. (2) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai bahan kelengkapan proses penghapusan BMN dimaksud. (3) Laporan Hasil Inventarisasi untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada: a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan b. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 7 (1) Berdasarkan LHI BMN yang disampaikan oleh BPKP, KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, mengajukan permintaan persetujuan penghapusan BMN dengan nilai perolehan BMN kepada: a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta untuk usulan penghapusan atas BMN yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; atau b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang untuk usulan penghapusan atas BMN yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. (2) KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Pasal 8 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti LHI BMN yang disampaikan oleh BPKP. (2) Berdasarkan surat permohonan persetujuan penghapusan BMN dari KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara. (3) Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga, dengan tembusan disampaikan kepada: a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan b. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 9 (1) Berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara dengan
menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Salinan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. b. c. d.
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Pasal 10
(1) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPB dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga melakukan penghapusan dengan mengeluarkan BMN dimaksud dari DPB/DBPB. (2) Berdasarkan mutasi berkurang BMN sebagai akibat penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang wajib mencantumkan penghapusan BMN tersebut dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Dalam hal barang milik negara berupa bangunan akibat gempa bumi masih dalam keadaan berdiri dan kondisinya membahayakan keselamatan umum, maka bangunan dimaksud dapat dirobohkan terlebih dahulu sesuai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang setempat. (2) Pelaksanaan perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa harus menunggu LHI dari BPKP dan Surat Persetujuan Penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. (3) Terhadap bangunan yang telah dirobohkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini tetap dimintakan penilaian dari BPKP dengan
melampirkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang setempat sebagai dokumen pendukung dalam penerbitan Surat Persetujuan Penhapusan Barang Milik Negara oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2006 MENTERI KEUANGAN, ttd, SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2006 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH
DAFTAR I HASIL INVENTARISASI FISIK BARANG MILIK NEGARA DALAM KONDISI RUSAK BERAT Nama Kuasa Pengguna Barang : Kode Kuasa Pengguna Barang : Kementerian Negara/Lembaga Lokasi
: :
Sub Sub Kelompok No Jenis Barang I 1 2 II 1 2
Kode Barang
Tipe/ Merek
Tahun Perolehan
Jumlah/ Luas
Lokasi Barang
Harga Barang
Bangunan
Selain tanah dan/atau bangunan
Kuasa Pengguna Barang
Tempat, tanggal Pegawai BPKP
Nama ……………… NIP ………………...
Nama ……………… NIP ………………...
Bukti Pemilikan Keterangan Ada
Tidak Ada
DAFTAR II HASIL INVENTARISASI FISIK BARANG MILIK NEGARA DALAM KONDISI RUSAK SEDANG/RUSAK RINGAN Nama Kuasa Pengguna Barang : Kode Kuasa Pengguna Barang : Kementerian Negara/Lembaga Lokasi
: : Kondisi Barang
Sub Sub Kelompok No Jenis Barang I 1 2 II 1 2
Kode Barang
Tipe/ Merek
Tahun Perolehan
Jumlah/ Luas
Harga Barang
Lokasi Barang
Keterangan RS
RR
Bangunan
Selain tanah dan/atau bangunan
Kuasa Pengguna Barang
Tempat, tanggal Pegawai BPKP
Nama ……………….. NIP ………………….
Nama ………………… NIP ……………………
Bukti Pemilikan
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDONESIA
Ada
Tidak Ada
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2006 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH
DEPARTEMEN/LEMBAGA ………… JL……… No….. Kode Pos………
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
Telepon : ……… Faksimile : ………
(tanggal, bulan, tahun)
Permohonan persetujuan penghapusan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga ………….. akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Yth. Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta/Semarang Sehubungan dengan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga …….. yang terkena dampak gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor …./KMK…./2006 tentang ……………….., dengan ini kami sampaikan permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga ………… akibat gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meliputi: 1. Barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam LHI Nomor …….. Tanggal ……… yang berada di Provinsi Jawa Tengah (terlampir); dan/atau 2. Barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam LHI Nomor ….….. Tanggal ……… yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (terlampir), dengan tindak lanjut ………….. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
a.n. MENTERI …………./PIMPINAN ………. KUASA PENGGUNA BARANG/KAKANWIL ….
Nama ………. NIP ……………….
MENTERI KEUANGAN, ttd, SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2006 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH
KEPUTUSAN MENTERI …………/PIMPINAN ………….. NOMOR ………………. TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ………………. AKIBAT GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH; MENTERI …………/PIMPINAN ……………, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ……/PMK…./…… tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik negara akibat gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Nomor …….. tanggal ……….. BPKP menyatakan bahwa kondisi barang milik negara sebagaimana tercantum dalam LHI rusak berat dan karenanya merekomendasikan barang milik negara dimaksud untuk dihapuskan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri ………./Pimpinan ……….. tentang Penghapusan Barang Milik Negara ……../Lembaga ……… Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4609); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4418); 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …./PMK…./.. tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
Memperhatikan
: Surat Persetujuan Penghapusan dari Menteri Keuangan Nomor ……. tanggal ..………. tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara …. Akibat Gempa Bumi Provinsi Daerah Yoygakarta dan Jawa Tengah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI ……… /PIMPINAN ………. TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA ……….. /LEMBAGA ……….. AKIBAT GEMPA BUMI DI POVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH.
PERTAMA
: Menghapus barang milik negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BPKP: 1. Nomor … tanggal … untuk barang yang ada di provinsi Jawa Tengah ; 2. Nomor … tanggal … untuk barang yang ada di provinsi D.I. Yogyakarta.
KEDUA
: Pelaksanaan tindak lanjut atas penghapusan ini agar dilakukan oleh panitia penghapusan melalui kantor lelang negara, dan hasilnya disetorkan ke rekening kas umum negara.*)
KETIGA
: Segera dilakukan penghapusan/ pencoretan nama/ jenis barang tersebut dalam laporan hasil inventarisasi dari daftar barang pengguna dan memindahkannya ke dalam laporan mutasi barang (semesteran).
KEEMPAT
: Keputusan Menteri/Pimpinan LPND ……….. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Menteri ……../Pimpinan ………. ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5.
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; Menteri ………./Pimpinan ……..; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta/Semarang.
Ditetapkan di ………….. pada tanggal ……………….. a.n. MENTERI ………/PIMPINAN ………. KUASA PENGGUNA BARANG/KAKANWIL ………..
NAMA PEJABAT *Apabila barang yang akan dihapuskan berdasarkan LHI BPKP dinyatakan masih dapat dijual.
MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
