GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/81/KPTS/013/2006 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2005/2006 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 dan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 serta untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ujian nasional, perlu menyelenggarakan Ujian Nasional Tingkat Propinsi untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Farmasi (SMF) dan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) dengan membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2005/2006 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4313) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006;
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
KEDUA
: Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2005/2006 yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Farmasi (SMF) dan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran. : Menugaskan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : 1. mendata dan menetapkan Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian untuk SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, SMF dan SMAK dengan prosedur sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
a. mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/ tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan Sekolah/ Madrasah Penyelenggara ujian; b. menetapkan Sekolah/Madrasah Penyelenggara ujian dan Sekolah/Madrasah yang menggabung; c. khusus dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian dan penetapan SMK Penyelenggara dilakukan melalui proses verifikasi; d. mengirimkan Keputusan ke Sekolah/Madrasah Penyelenggara ujian. 2. mendata dan menetapkan calon peserta ujian; 3. merencanakan penyelenggaraan ujian nasional di wilayahnya; 4. melakukan sosialisasi wilayahnya;
penyelenggaraan
ujian
nasional
di
5. mendistribusikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ke Sekolah/ Madrasah Penyelenggara ujian; 6. menggandakan bahan ujian nasional yang mencakup Naskah Soal, Daftar Hadir dan Berita Acara; 7. mendistribusikan bahan ujian nasional dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) ke Sekolah/Madrasah Penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Kabupaten/Kota; 8. menjaga kerahasiaan bahan ujian nasional; 9. menjaga keamanan penyelenggaraan ujian nasional; 10. menetapkan Tim Pengolah Hasil Ujian; 11. mendistribusikan blanko Ijazah ke Sekolah/Madrasah Penyelenggara ujian; 12. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian nasional; 13. membentuk Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan; 14. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan kepada Penyelenggara Tingkat Pusat. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
KEEMPAT
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd H. IMAM UTOMO. S
TGL. 9-3-2006 NO. 81 TAHUN 2006/E2
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/81/KPTS/013/2006 TANGGAL : 9 MARET 2006 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2005/2006
NO
JABATAN DALAM PANITIA
NAMA
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
4
Pelindung
a. H. IMAM UTOMO. S b. Dr. SOENARJO, MSi
Penasehat
Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
a. Ketua I
Dr. RASIYO, MSi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
b. Ketua II
Drs. H. ROZIQI, MM, MBA
c. Ketua III
Drs. MOCHTAR BASUKI, MSi
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
a. Sekretaris I
Drs. ZAENAL ARIFIN, MA
Kepala Sub Dinas Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
b. Sekretaris II
Drs. A. HUSEIN HURDY
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
Bendahara
BUDIHARTO, SH
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Anggota-anggota :
a. Dr. JARIANTO, MSi
Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur
Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Bagian Tata Usaha b. Drs. HOROMAIN, MSi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur c. Drs. B. MUHARIONO, MSi, Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas PendiAP dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Sub Dinas Pendidikan d. Drs. WIDJIL SAPTADI, MM Menengah Jurusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
NO
JABATAN DALAM PANITIA
NAMA
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
e. Drs. SAMI’AN, MM Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur f. Drs. H. CHOIRUL ANAM, Pengawas Pendidikan MeneM.Ed ngah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur g. Dra. NI MADE SRI UTARI, Pengawas Pendidikan MeneM.Pd ngah Jurusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur h. Drs. SUHARNOTO, M.Pd Pengawas Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur i. Dr. SALAMUN Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur j. Drs. PURYANTO, MSi Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Seksi Kurikulum Pendik. Drs. WASONO ADI, M.Ed dikan Menengah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Seksi Kurikulum Pendil. Drs. ASKAD EFFENDI dikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Perlengm. Drs. SUKARYANTHO, MSi kapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur n. HENDRA SUPATMA, SH, MSi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Seksi Kurikulum Kantor o. Drs. SYAEROFI, M.Ed Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Kepala Seksi Evaluasi dan p. Drs. SUPRAT, M.Ed Supervisi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Unsur Independen :
a. Dr. SUBANDI b. Dr. SUYONO c. Dr. MEINI SONDANG
Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unesa Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unesa Dosen Fakultas Tehnik Unesa
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 4. Sdr. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta. 5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pendikan Nasional di Jakarta. 6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta. 7. Sdr. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 8. Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta. 9. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 10. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta. 11. Sdr. Direktur pada Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta. 12. Sdr. Direktur pada Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta. 13. Sdr. Kepala Puspendik Balitbang Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 14. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 16. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara dimaksud. ____________________________________________________________
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
