UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik (GAP-TP) Permentan No.51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur); Permentan No.20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian; Permentan No. 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran PSAT, Bab V Pengeluaran PSAT, Pasal 23. Permentan No.67 Tahun 2014, tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao.
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) adalah unit kerja fungsional di Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan :kewenangan untuk melaksanakan pengawasan produk dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.
OKKP-P
VERIFIKASI
OKKP-D
DASAR PEMBENTUKAN OKKP-D SUMBAR 1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 66 tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. 2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 520-329-2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Penetapan Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai Instansi Berwenang (Otoritas Kompeten) Penanganan Keamanan Pangan Buah dan Sayur yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521-367-2012 Tanggal 2 Mei 2012 Tentang Penetapan BKP Sumbar sebagai SKPD yang Berwenang (Otoritas Kompeten) Dalam Penanganan Keamanan Pangan Segar.
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521-367-2012 Tanggal 2 Mei 2012 Tentang Penetapan BKP Sumbar sebagai SKPD yang Berwenang (Otoritas Kompeten) Dalam Penanganan Keamanan Pangan Segar.
Teknis Operasional
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN SUMATERA BARAT
• Menyusun rencana pembangunan teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan. • Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan. • Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
• Pengujian dan penerapan teknologi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan
FUNGSI Melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Ketahanan Pangan dibidang Pengawasan Mutu Pangan dan Sertifikasi mutu pangan segar, antara lain
Pelayanan sertifikasi/penghargaan Prima 2, Prima 3, Kegiatan audit dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian (PL) dan melaporkannya ke OKKP-P Pelayanan registrasi pangan segar hasil pertanian (Produk Dalam = PD) Melakukan pengawasan pangan hasil pertanian pd pelaku usaha
KEWENANGAN
Menerbitkan sertifikat /penghargaan Prima 2, Prima 3, GAP, GHP/GMP/NKV. Membekukan berlakunya sertifikat /penghargaan Prima 2, Prima 3, GFP, GHP, GMP/NKV. Mencabut sertifikat Prima 2, Prima 3, GFP, GHP, GMP/NKV. Memberikan, membekukan dan mencabut nomor pendaftaran pangan segar hasil pertanian (PD). Memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pangan segar hasil pertanian yang beredar kepada Dinas lingkup Pertanian dan Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti
STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) PROVINSI SUMATERA BARAT (Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521-367-2012 tanggal 2 Mei 2012)
PENASEHAT Gubernur KETUA Kepala BKP Provinsi Sumbar
KOMISI TEKNIS
MANAJER REPRESENTATIF
Kepala UPTB-BPSMP,BKP Sumbar INSPEKTOR dan JABFUNG PMHP
MANAJER ADMINISTRASI
MANAJER MUTU
MANAJER TEKNIS
Kasubag TU,UPTB-BPSMP
Kasi Pelayanan Teknis,UPTB-BPSMP
Kasi Pengujian & Sertifikasi, UPTB-BPSMP
Anggota
Anggota/ Inspektor Keamanan Pangan
Anggota/ Inspektor Keamanan Pangan
Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian
Sertifikasi Prima 3 dan 2 Produk pertanian segar
Sertifikasi GHP
Pendaftaran unit FPBK
RUANG LINGKUP
Pendaftaran PSAT Yang beredar Dalam negeri
Sertifikasi GMP
Registrasi Packing House Rekomendasi Keamanan Pangan
•
•
•
•
MENJAMIN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK HASIL PERTANIAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN MENINGKATKAN AKSES PASAR PRODUK HASIL PERTANIAN MEMPERBAIKI KELEMBAGAAN PELAKU MAUPUN PASAR
PENGAWASAN MUTU dan KEAMANAN PANGAN
SISTEM PENGAWASA N MUTU DAN KEAMANAN PANGAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP POTENSI RISIKO BAHAYA PANGAN
JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN DARI DAN KE LUAR NEGERI (MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING)
PERAN LEMBAGA PENGAWAS KEAMANAN PANGAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN PUSAT/DAERAH (OKKP-P/OKKP-D)
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 1
KEMENTAN
PANGAN
BPOM
15
PENGAWASAN PRE-MARKET: Pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) melalui skema Sertifikasi Prima,GAP,GHP,GMP,dll),pendaftaran/gegistrasi Produk (PD,DL) Pendaftaran Rumah Kemas, Rekomendasi ekspor/impor;
Pengawasan konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi, sertifikasi melalui
surveilen.
PENGAWASAN POST-MARKET:
Pengawasan pangan segar di peredaran/pengawasan reguler ngdilakukan untuk mengawasi aspek keamanan pangan (residu pestisida, logam berat dan mikroba termasuk penggunaan nomor registrasi, logo sertifikasi)produk pangan hasil pertanian yang beredar di pasar; Pengawasan case by case/eymergency, dilakukan untuk merespon bila ada Issue pangan di masyarakat/publik.
KONDISI OKKP-D PROV. SUMBAR SDM : INSPEKTOR PPC PPNS
17 Orang 9 Orang 2 Orang
A. SUMBER DANA APBD :
1 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikasi Prima (Sertifikasi Prima)…..Rp.175.000.000 2.Suevailan dan Pengawasan Keamanan Pangan………..,(Rp.175.000.000,-) 3. Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima (Rp.250.000.000,-).
B.SUMBER DANA APBN : 1.K oordinasi dan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar (Rp.390.000.000,-)
KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN (UPTB-BPSMP) TAHUN 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
No. 1 2
Kegiatan Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat Prima)
SUMBER DANA APBD APBN 600orang 400 orang
SASARAN Pelaku Usaha, Aparat Kab/Kota
PELAKSANAAN Maret s/d September
30sertifikat
20sertifikat
PUA yang kebunnya telah April s/d September diregister
15uji labor
PUA yang telah menerima sertifikat prima
Peb. s/d Oktober
3
Surveilen dan Pengawasan Pangan Segar Tingkat Produsen
40uji labor
4
In House Training Peningkatan Kompetensi PMHP
30orang
-
PMHP Prov. Sumbar
17-18 Maret 2016
5
Apresiasi Sistem Jaminan Mutu Biji Kakao
40orang
-
Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK), Aparat Kab/Kota
April 2016
6
Sosialisasi, Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
40orang
-
Pelaku Usaha Beras yang telah punya kemasan, Aparat Kab/Kota
Mei 2016
Lanjutan …..
7
Pelaksanaan Bimtek OKKPD (PSAT)
8
Bimtek Keamanan Pangan Segar (GAP)
50 orang 50orang
Pelaku Usaha Pangan Segar.Aparat Kab/Kota Pelaku Usaha Pangan Segar
Catt: Kab/Kota Yang telah mengajukan jadwal Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar 1Kota Padang Panjang ( telah terlaksana) 2Kabupaten Pesisir Selatan ( 14 Maret 2016) 3Kabupaten Agam 4Kabupaten Tanah Datar
April 2016 September 2016
PERAN KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota melalui instansi terkait melakukan identifikasi kebun PUA yang telah memiliki Nomor Register dan yang layak untuk disertifikasi.
Kabupaten/Kota memfasilitasi PUA yang berkeinginan untuk mendapatkan Sertifikat Prima Kabupaten/Kota ikut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PUA yang telah memiliki Sertifikat Prima Kabupaten/Kota ikut mensosialisasikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota. Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengawasan mutu pangan hasil pertanian (PMHP)
