MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.186/MENHUT-II/2006 TENTANG PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. RIMBA KARYA RAYATAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 40.630 (EMPAT PULUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 522.21/1626/PRODA.I/II/2002 tanggal 20 Februari 2002, Kepada PT. Rimba Karya Rayatama telah diberikan IUPHHK pada Hutan Alam seluas + 45.000 (empat puluh lima ribu) hektar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; b. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MenhutII/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 terhadap IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan Gubernur atau Bupti/Walikota dilakukan verifikasi; c. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S. 470/Menhut-VI/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dinyatakan bahwa pemberian IUPHHK pada Hutan Alam PT. Rimba Karya Rayatama telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.51/VIISET/RHS/2006 tanggal 24 Februari, areal tersebut pada butir a menjadi seluas + 40.630 (empat puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektar, yang disebabkan penyesuaian hasil tata batas persekutuan eks HPH PT. Gelora Dayak Besar dengan eks HPH PT. Dayak Besar Vincent, PT. Gelora Daya Besar dengan PT. Timber Dana, PT. Gelora Dayak Besar dengan eks HPH Sentosa Kalimantan Jaya, dan batas kawasan hutan; e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, dapat diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Alam; f.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. Rimba Karya Rayatama atas areal hutan produksi seluas + 40.630 (empat puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang…
2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
23. 24. 25. 26. 27.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jis Nomor SK.445/KptsII/2004 dan Nomor SK.450/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jis Nomor 446/KptsII/2003 dan Nomor SK.451/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir; 28. Keputusan…
3 28.
29.
30.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.401/Menhut-II/2004 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
(1) Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT. Rimba Karya Rayatama atas areal hutan Produksi seluas + 40.630 (empat puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektar, terdiri dari seluas + 40.064 (empat puluh ribu enam puluh empat) hektar dengan fungsi sebagai hutan prouksi tetap dan seluas + 566 (lima ratus enam puluh enam) hektar dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas, yang terletak di kelompok hutan S. Nyahing – S. Apok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan. (2) Areal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari areal berhutan efektif seluas + 28.087 (dua puluh delapan ribu delapan puluh tujuh) hektar dan areal tidak berhutan seluas + 10.135 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima) hektar, sisanya merupakan kawasan lindung (sempadan sungai, areal perlindungan plasma nutfah, kebun benih, plot permanen, buffer zone hutan lindung, dan sarana prasarana) seluas + 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) hektar. (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh dieksploitasi, namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta harus dikelola sebagai kawasan konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan.
KETIGA
:
PT. Rimba Karya Rayatama sebagai pemegang IUPHHK pada Hutan Alam berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan Jatah Produksi hasil hutan kayu tahunan : Etat luas maksimum : 280 Etat jumlah batang maksimum : 14.110 Etat voleme maksimum : 58.733
KEEMPAT
:
hektar/tahun batang/tahun m3/tahun
PT. Rimba Karya Rayatama sebagai pemegang IUPHHK pada Hutan Alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan; b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan; c. Rencana...
4 c. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan : a. Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; b. Penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32); d. Kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin diterbitkan; e. Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; f.
Kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam.
3. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan. 4. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin. 5. Melaksanakan : a. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan pemanenan atau penebangan hasil, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UUPHK pada hutan alam yang disahkan, serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun, selanjutnya ditetapkan sebagai areal kerja definitif; c. Permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; d. Perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan. 6. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. 10. Memperlancar penelitian.
petugas
yang
mengadakan
bimbingan,
pengawasan
dan
11. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
(1) IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan; (2) Pemegang…
5 (2) Pemegang IUPHHK pada hutan alam dialarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM
:
(1) IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; (2) Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
KETUJUH
:
(1) Apabila di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. (2) Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Rimba karya Rayatama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KEDELAPAN
:
(1) Minimal setiap 3 (tiga) tahun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Pemegang izn usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN
:
Sebelum IUPHHK pada Hutan Alam diserhkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, PT. Rimba karya Rayatama wajib membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatn Hutan pada Hutan Alam yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KESEPULUH
:
Dalam hal PT. Rimba karya Rayatama sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatn Hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, maka IUPHHK pada Hutan Alam tidak diserahkan dan ditarik kembali.
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUABELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 20 Februari 2002, kecuali apabila diserahkan kembali pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 19 Mei 2006 Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
Ttd.
Suparno, SH. NIP. 080068472
H. M.S. KABAN, SE., M.Si.
6 Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan; Inspektur Jendral Departemen Kehutanan; Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan; Kepala Badan Planologi Kehutanan; Gubernur Kalimantan Timur; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Bupati Kutai Barat; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat; Direktur Utama PT. Rimba Karya Rayatama. LAMPIRAN
