DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P - 12/BC/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RSKP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa penyerahan Pemberitahuan Pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifest dan Outward Manifest dari Pengangkut atau kuasanya dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan;
b.
bahwa dalam penyerahan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud Butir a diatas, Pengangkut atau kuasanya dapat menggunakan perangkat PDE Kepabeanan lain yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Layanan PDE Kepabeanan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Butir a dan b diatas, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Jasa Layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan Dalam Rangka Penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifest dan Outward Manifest;
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
2.
Peraturan menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
3.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tatacara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST.
-1-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan : 1. Penyelenggaraan Jasa Layanan PDE Kepabeanan yang selanjutnya disebut sebagai PDE Service Center adalah jasa layanan berupa penyediaan perangkat PDE Kepabeanan dan sarana penunjang lainnya, yang dapat digunakan oleh pihak Pengangkut atau kuasanya dalam rangka penyerahan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan. 2. Penyedia Jasa PDE Service Center adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan penyediaan perangkat PDE Kepabeanan dan sarana penunjang lainnya, yang dapat digunakan oleh Pengangkut atau kuasanya dalam rangka penyerahan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan. 3. Perangkat PDE Kepabeanan adalah perangkat keras (hardware) komputer, perangkat jaringan dan perangkat lunak (software) berupa software komunikasi, Modul pengangkut dan modul Entry data serta perangkat penunjang lainnya yang digunakan untuk kegiatan pertukaran data dalam rangka penyerahan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan. 4. Pengguna Jasa PDE Kepabeanan adalah pengguna jasa kepabeanan yaitu Pengangkut atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penyerahan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest ke KPBC. 5. Customs Declaration (CUSDEC) adalah Pemberitahuan Pabean secara elektronik berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest) dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) yang menggunakan standard UN/EDIFACT, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan, oleh Pengguna Jasa PDE Kepabeanan ke KPBC. 6. Custom Response (CUSRES) adalah pemberitahuan secara elektronik berupa respons atau jawaban CUSDEC, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan, oleh SAP PDE Manifes di KPBC kepada Pengguna Jasa PDE Kepabeanan. 7. EDI Number adalah nomor identitas Penyedia Jasa PDE Service Center yang diberikan oleh Penyedia Jasa jaringan pertukaran data elektronik yang dipergunakan dalam Sistem PDE Kepabeanan (Provider) dalam Sistem PDE Kepabeanan.
BAB II PDE SERVICE CENTER Pasal 2 Penyelenggaraan Jasa Pelayanan PDE Kepabeanan (PDE Service Center) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan usaha yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan melalui penetapan sebagai Penyedia Jasa PDE Service Center. Pasal 3 Penetapan perusahaan sebagai Penyedia Jasa PDE Service Center dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal. Pasal 4 Tatacara untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB III KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN Pasal 5 (1) Penyedia Jasa PDE Service Center wajib : a. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung menyelenggarakan jasa layanan PDE Kepabeanan.
-2-
lainnya
yang
diperlukan
untuk
b. Menyediakan Perangkat PDE Kepabeanan yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan, sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. c.
Melakukan penelitian atas pemenuhan pembayaran PNBP sebagai pesyaratan dalam penyerahan Customs Declaration (CUSDEC).
d. Mengirimkan data Custom Declaration (CUSDEC) yang berasal dari pengangkut atau kuasanya melalui sistem PDE Kepabeanan. e. Menyampaikan data Customs Response (CUSRES) atas pengiriman data sebagaimana dimaksud pada butir d kepada Pengangkut atau kuasanya secara cepat dan tepat waktu. (2) Penyedia Jasa PDE Service Center dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik wajib memiliki nomor identitas berupa EDI Number sebagai Penyedia Jasa PDE Service Center. Pasal 6 (1) Penyedia Jasa PDE Service Center bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/ atau informasi yang diterima dari pihak Pengangkut atau kuasanya, yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan. (2) Penyedia Jasa PDE Service Center dilarang : a. Menyebarluaskan, mempublikasikan, melakukan penyaluran (transfer) data atau menyerahkan kepada pihak lain, atas data dan/ atau informasi yang dikirim atau diterima melalui sistem PDE Kepabeanan. b. Melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas data dan/ atau informasi yang dikirim atau diterima melalui sistem PDE Kepabeanan. c.
Memiliki atau menyimpan data dan/ atau informasi yang dikirim atau diterima melalui sistem PDE Kepabeanan tanpa persetujuan dari Pengangkut atau kuasanya.
d. Memindahtangankan Perangkat PDE Kepabeanan kepada pihak lain tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 7 (1) Penyedia Jasa PDE Service Center bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman dan penerimaan data secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan. (2) Pengangkut atau kuasanya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan atas data dan/ atau informasi pada setiap elemen data yang diberitahukan dalam Customs Declaration (CUSDEC) yang dikirim secara elektronik melalui sistem Kepabeanan. Pasal 8 Pengusaha PDE Service Center wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan jasa layanan yang telah diberikan kepada pihak Pengguna Jasa PDE Kepabeanan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. BAB IV JANGKA WAKTU DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN Pasal 9 (1) Penetapan perusahaan sebagai Penyedia Jasa PDE Service Center untuk melakukan Penyelenggaraan Jasa Layanan PDE Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal : a. Penyedia Jasa PDE Service Center tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/ atau ketentuan perundang-undangan lainnya di bidang Kepabeanan; b. Penyedia Jasa PDE Service Center tidak menjalankan kegiatan/ usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus; c.
Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah dan/ atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terkait dengan pelanggran ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa PDE Service Center;
d. Dinyatakan pailit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. Atas permohonan Penyedia Jasa PDE Service Center sendiri.
-3-
BAB V LAIN – LAIN Pasal 10 Pengawasan dan pembinaan terhadap Penyedia Jasa PDE Service yang melakukan Penyelenggaran Jasa Layanan PDE Kepabeanan dalam rangka penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifest dan Outward Manifest, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC yang mengawasi, bekerja sama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2006 DIREKTUR JENDERAL,
ttd,-
Anwar Suprijadi NIP 120050332
-4-
LAMPIRAN Peraturan Direktur Jenderal Nomor : P – 12/BC/2006 Tanggal : 15 Agustus 2006
TATACARA PENYELERANGGARAAN JASA LAYANAN PDE KEPABEANAN (PDE SERVICE CENTER) (1) Pengusaha Penyedia Jasa PDE Service Center mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direkrur Informasi Kepabeanan dan Cukai melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat dimaksud. (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Butir (1) dibuat diatas kertas kop perusahaan, dibubuhi materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah), diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama perusahaan, dan pada Surat Permohonan dimaksud sekurangkurangnya memuat data dan penjelasan mengenai : a. Nama dan alamat pemohon; b. Nama dan alamat badan usaha; c.
Lokasi usaha dan ruang kerja yang akan digunakan sebagai tempat PDE Service Center;
d. Data Perangkat PDE Kepabeanan dan sarana penunjang lainnya; e. KPBC yang akan menjadi tujuan pengiriman data melalui Sistem PDE Kepabeanan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Butir (1) dilampiri dengan : a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir, sebagai badan hukum; b. Surat Ijin Usaha Perusahaan; c.
Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan peralatan kerja;
d. Gambar denah lokasi usaha dan ruang kerja; e. Dokumen lain yang diperlukan terkait dengan adanya kegiatan usaha pengiriman data elektronik ke KPBC melalui Sistem PDE Kepabeanan. (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang diajukan dan pemeriksaan atas lokasi tempat PDE Service Center sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir (1), meliputi pemenuhan persyaratan sebagai berikut : a. Pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi : 1)
Penelitian atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan, sebagaimana dimaksud pada Butir (3) diatas;
2)
Pengujian atas orang yang ditunjuk sebagai pengurus/penanggungjawab perusahaan, yaitu dengan melakukan pengujian kebenaran data pengurus/penanggungjawab yang diberitahukan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut : 2.1
Nama pengurus/penanggungjawab kegiatan perusahaan terdaftar pada dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir, SIUP, Kartu Tanda Penduduk atau pengenal identitas lainnya;
2.2
Keberadaan orang yang ditunjuk sebagai pengurus/penanggungjawab dapat dibuktikan secara fisik atau yang bersangkutan dapat dihadirkan pada saat proses penelitian lapangan;
2.3
Orang yang ditunjuk sebagai pengurus/penanggungjawab, secara administrasi dapat dibuktikan dengan jelas dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan statusnya, yang dapat dilihat dari beberapa pembuktian sebagai berikut : -
Status yang bersangkutan dalam perusahaan tercantum pada struktur organisasi perusahaan;
-
Satus yang bersangkutan secara resmi ditetapkan oleh perusahaan atau tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
-
Yang bersangkutan memiliki NPWP Perorangan; atau
-
Status alamat rumah/tempat tinggal yang bersangkutan jelas.
b. Pemenuhan persyaratan lokasi tempat usaha perusahaan, meliputi : 1)
Pengujian kebenaran data alamat yang diberitahukan dalam dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud Butir (3) di atas, yang meliputi : 1.1
1.2
Kebenaran alamat secara fisik sesuai dengan : -
Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan
-
Dokumen perusahaan lainnya, seperti; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir, Pengesahan Akte Pendirian, NPWP, SIUP dan TDP.
Status kepemilikan tempat usaha perusahaan, dengan bukti : -5-
2)
-
Surat bukti kepemilikan yaitu sertifikat bangunan atau bukti kepemilikan lainnya yang sah secara hukum; atau
-
Surat perjanjian sewa menyewa bangunan yang sah secara hukum (dibuat oleh kedua pihak dihadapan Notaris atau ditandatangani di atas materai yang cukup, dan disaksikan oleh pihak ketiga).
Penelitian atas kegiatan atau aktifitas usaha perusahaan, dengan indikator sebagai berikut : -
Mempunyai struktur organisasi perusahaan yang jelas;
-
Adanya kegiatan aktifitas pegawai;
-
Adanya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran;
-
Hal-hal lainnya yang menunjukkan keberadaan perusahaan, misalnya adanya Papan Nama Perusahaan, adanya asset perusahaan berupa sarana dan prasarana perusahaan.
(5) Kepala Kantor Wilayah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima Surat Permohonan, sudah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud Butir (4) dan dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan permohonan telah memenuhi syarat maka segera meneruskan Permohonan tersebut kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai; (6) Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan penetapan sebagai Penyedia Jasa PDE Service Center, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Permohonan diterima secara lengkap. (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir (6) berupa : a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penetapan sebagai Penyedia Jasa Layanan PDE Service Center; atau b. Surat penolakan atas permohonan sebagai Penyedia Jasa Layanan PDE Service Center.
DIREKTUR JENDERAL
ttd,-
ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332
-6-
