2006 TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI

Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri

KEPUTUSAN MANAJEMEN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI NOMOR : 001/ALT/KM/I/2006 TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI Menimbang: a. bahwa adanya suatu peraturan perusahaan yang dengan jelas menunjukkan hak dan kewajiban dari pihak perusahaan dan pihak Karyawan adalah suatu faktor yang penting bagi terciptanya keharmonisan kerja dan ketentraman bekerja dalam perusahaan; b. bahwa Karyawan adalah sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan dan karenanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya; c. bahwa PT. Altelindo Karyamandiri perlu memiliki suatu Peraturan Perusahaan yang dengan tegas mengatur hak dan kewajiban para Karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja; Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan Bagi Buruh; Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Kesepakatan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 102/Men/2004 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MANAJEMEN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI.

PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Di dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan adalah PT. Altelindo Karyamandiri, suatu badan usaha dan badan hukum yang sah didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Chufran Hamal, SH Notaris di Jakarta No. 95 tanggal 25 Juli 1996,disahkan oleh Keputusan Menkeh No. C2-7956. HT.01.01.TH.97 tanggal 14-08-1997 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 9 tanggal 29-01-1998 tambahan Berita Negara RI No. 649 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Altel Jl. T.B.Simatupang No. 35 Jakarta 12430 (selanjutnya disebut sebagai perusahaan). 2. Direksi perusahaan terdiri dari seorang Presiden Direktur (President Director), Wakil Presiden Direktur (Deputy President Director) dan beberapa Direktur (Director). 3. Presiden Direktur (President Director) adalah pimpinan tertinggi di perusahaan yang bertugas untuk memimpin perusahaan bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur. 4. Wakil Presiden Direktur (Deputy President Director) adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk seluruh operasional perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Director untuk menjalankan tugas pada Departemen yang meliputi Information Technology Department, Finance & Controlling Department serta Human Resources, GA & Legal Department . 5. Direktur (Director) adalah pejabat yang bertugas memimpin masing-masing Departemen yang meliputi Information Technology Department, Finance & Controlling Department, dan Human Resources, GA & Legal Department. 6. IT ( Information and Technology) Department adalah bagian kerja di perusahaan yang dipimpin langsung oleh IT Director terdiri dari Divisi Information Technology dan Divisi Network Infractructure. Tugas IT Department adalah bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan proyek-proyek yang berhubungan dengan Information Technology seperti IT Outsourcing, Pengadaan Barang TI, Jasa Konsultansi IT, Jasa Integrasi Sistem IT (meliputi integrasi Server, Desktop, LAN dan WAN), pembangunan Aplikasi dan Network (jaringan).. 7. Marketing Department adalah bagian kerja di perusahaan yang dipimpin langsung oleh Deputy President Director.Tugas Marketing Department adalah bertanggung jawab terhadap pemasaran barang dan jasa, membuka pasar dan bisnis baru, mediator untuk promosi perusahaan, membina dan mengembangkan pasar dan relasi dengan pihak ke III (ketiga) yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dioperasikan oleh perusahaan. 8. Finance & Controlling Department bagian kerja diperusahaan yang dipimpin oleh Finance Director. Tugas Finance & Controlling Department adalah bertanggung jawab terhadap arus keluar masuknya keuangan di perusahaan, bertugas untuk menghimpun setiap pemasukan/penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan, membuat rencana anggaran, mengontrol dan melakukan koordinasi implementasi atas anggaran dari setiap proyek, berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap setiap pengeluaran atau PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


pembayaran biaya tertentu yang harus ditanggung oleh perusahaan dan mengelola uang kontan yang dimiliki oleh perusahaan, serta menyiapkan data dan informasi keuangan sebagai bahan referensi dalam memberikan konsultasi kepada perusahaan tentang investasi, perpajakan, dan masalah keuangan lainnya. 9. Human Resources, GA & Legal Department adalah bagian kerja di perusahaan yang dipimpin oleh Human Resources, GA & Legal Director dan membawahi bagian Human Resources Management, Human Resources Development, General Affair, Legal, Purchase dan Warehouse. Tugas Human Resources Management adalah mengatur hubungan kerja antara pejabat di perusahaan dengan Karyawan, membuat ketentuanketentuan yang berhubungan dengan kepegawaian serta mengadakan hubungan dengan pihak pemerintahan yang berkaitan dengan tempat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Tugas Human Resources Development adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengembangan Karyawan. Tugas General Affair adalah penyediaan sarana dan prasana di tempat kerja, melakukan perawatan tempat kerja dan menginventarisir seluruh aset tetap dan bergerak milik perusahaan, serta mengatur tata cara penggunaan aset perusahaan, berhubungan dengan Operator/ Receptionist dan Driver. Tugas Legal adalah mempelajari berbagai kontrak yang timbul antara perusahaan dengan pihak ke III (ketiga), mengurusi kelengkapan dokumen-dokumen hukum perusahaan dan memberikan pendapat hukum terhadap direksi dan Karyawan ketika membutuhkannya. Tugas Purchase adalah membuat Purchase Order, membuat laporan rekapitulasi Purchase Order setiap bulan dan supervisi gudang. Tugas Warehouse adalah membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang yang diberikan kepada bagian Purchase. 10. Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Direksi dan menjadi atasan langsung dari Assistant Manager,serta terdapat di setiap Departemen tertentu yang ada di perusahaan. 11. Assistant Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Manager. 12. Supervisor adalah pejabat yang menjadi bawahan dari Manager dan menjadi atasan langsung dari Staff perusahaan yang terdapat di setiap Departemen tertentu yang ada di perusahaan. 13. Business Unit Head dan Project Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Manager yang terdapat di IT Department. 14. Assistant Project Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Project Manager yang terdapat di IT Department. 15. Koordinator adalah pejabat yang menjadi bawahan dari Project Manager dan Assistant Project Manager yang terdapat di IT Department. 16. Staff adalah Setiap Karyawan yang menjadi bawahan dari pimpinan dan pejabat perusahaan serta terdapat di setiap Departemen yang ada di perusahaan. 17. Keputusan adalah setiap peraturan umum yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki daya berlaku bagi seluruh Karyawan di perusahaan. 18. Surat Keputusan adalah setiap peraturan yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki daya berlaku perorangan bagi seorang atau beberapa orang Karyawan. 19. Surat Keputusan Bersama adalah peraturan yang bersifat umum atau peraturan yang bersifat perorangan yang substansinya berkaitan dengan lebih dari 1 (satu) Departemen dan diundangkan secara bersama-sama oleh Direksi atau Manager terkait. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


20. Calon Karyawan adalah pelamar yang telah dipanggil untuk bekerja dan menutup perjanjian kerja dengan pejabat di perusahaan yang memiliki kewenangan untuk itu, dan orang tersebut akan tetap berkedudukan sebagai calon Karyawan hingga yang bersangkutan dapat lulus dari masa percobaan. 21. Pimpinan Perusahaan adalah mencakup setiap orang yang menduduki jabatan sebagai Direksi. 22. Karyawan adalah setiap tenaga kerja yang telah terikat dalam Perjanjian Kerja dan berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan. 23. Karyawan Tetap adalah Karyawan yang telah diputuskan lulus dari masa Percobaan dan atau karyawan kontrak yang diangkat menjadi karyawan tetap . 24. Karyawan Kontrak adalah Karyawan yang dipekerjakan atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, bekerja khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang sementara sifatnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. 25. Keluarga Karyawan adalah istri/suami dan anak-anak Karyawan yang belum mencapai usia 21 tahun , belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri. 26. Tanggungan Karyawan adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan Karyawan dan penghidupan mereka tergantung kepada penghasilan Karyawan. Orangorang yang dapat dikategorikan sebagai tanggungan Karyawan adalah : • Satu orang suami atau istri yang sah dari Karyawan. • Anak kandung Karyawan yang berasal dari perkawinan yang sah. • Anak Karyawan yang disahkan. • Anak diluar perkawinan yang diakui sah menurut hukum Indonesia. • Anak tiri yang sepenuhnya menjadi tanggungan Karyawan. • Satu orang anak angkat yang merupakan anak yatim piatu dengan ketentuan: - Anak tersebut bukan anak dari saudara kandung atau saudara ipar dari Karyawan. - Pengangkatan anak tersebut diketahui oleh Pamong Praja serendah-rendahnya camat dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Setempat. 27. Upah/Gaji adalah imbalan berupa uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Karyawan atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan Karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku, yang meliputi upah pokok ditambah tunjangan – tunjangan dan lembur (jika ada). 28. Upah Lembur adalah upah yang diberikan kepada Karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan dan atau jasa yang dilaksanakan di luar jam dan atau hari kerja wajib yang berlaku di lingkungan Perusahaan. 29. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan akan diberikan kepada Karyawan agar dapat merayakan hari raya resmi yang akan dibayarkan pada Hari Raya Keagamaan. 30. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan oleh Perusahaan bagi Karyawan untuk menjalankan pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. 31. Kerja Lembur adalah pelaksanaan pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang dilakukan diluar waktu kerja yang telah ditentukan dalam peraturan perusahaan. 32. Hari Libur Perusahaan adalah waktu diluar waktu kerja yang diberikan kepada Karyawan untuk menghentikan pekerjaan yang sedang/telah dilaksanakannya selama sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.



33. Hak Milik Intelektual adalah Segala hasil karya ataupun hasil kerja yang dihasilkan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Hak Cipta, Merek, Paten, Lisensi, Desain Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 34. Jam Istirahat adalah waktu selama 60 (enam puluh) menit di dalam jam kerja yang tidak diperhitungkan sebagai waktu kerja yang diberikan kepada Karyawan untuk istirahat/menghentikan pekerjaan yang sedang/telah dilaksanakannya. 35. Hari Libur Resmi adalah hari-hari libur nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku. 36. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Karyawan dalam susunan organisasi perusahaan. 37. Level Jabatan adalah pengklasifikasian Karyawan kedalam level tertentu berdasarkan fungsi jabatan yang dilaksanakannya. 38. Penempatan Karyawan adalah penempatan atau penempatan kembali seorang Karyawan dalam suatu jabatan/pekerjaan baru atau jabatan/pekerjaan yang berbeda dengan sebelumnya. 39. Penerimaan Karyawan adalah proses mendapatkan dan menarik pelamar yang cakap untuk suatu pekerjaan /jabatan dan prosesnya dimulai dari pencarian pelamar sampai dengan diterimanya berkas/surat lamaran di Human Resources, GA & Legal Department. 40. Seleksi adalah suatu rangkaian tahapan penilaian terhadap pelamar secara spesifik dengan menggunakan beberapa evaluasi yang hasilnya akan digunakan untuk memutuskan calon Karyawan mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai dari pengisian formulir seleksi tenaga kerja sampai dengan diambilnya keputusan penerimaan Karyawan. 41. Mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan ke posisi/jabatan/pekerjaan yang lain baik secara vertikal (promosi dan demosi) maupun horizontal (transfer/job rotation). 42. Mangkir adalah perbuatan Karyawan tidak hadir di tempat, tanpa memperoleh ijin yang sah dari Atasan langsung atau dari Human Resources, GA & Legal Manager ataupun dari Human Resources, GA & Legal Director dalam hal atasan langsung dari Karyawan dan Human Resouces, GA & Legal Manager tidak ada di tempat. 43. Skorsing adalah pemberhentian sementara seorang Karyawan dari kewajibannya untuk menjalankan pekerjaannya yang terjadi karena hukuman yang dijatuhkan oleh Pimpinan Perusahaan kepadanya atau karena sedang menunggu jatuhnya putusan dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi atas diri Karyawan tersebut. 44. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.



BAB II STRUKTUR ORGANISASI, LEVEL JABATAN, DISTRIBUSI KEWENANGAN DAN HIRARKI PERATURAN DI PERUSAHAAN Struktur Organisasi Perusahaan Pasal 2 Struktur Organisasi dan Level Jabatan Perusahaan adalah sebagai berikut: JABATAN President Director Deputy President Director Finance Director Human Resources,GA & Legal Director IT Director Marketing Manager Account Manager ( Sales Representatif ) Account Executive & Promotion Marketing Administration IT Manager Assistant IT Manager Project Manager Business Unit Head Koordinator Engineer Administration IT Operator Network Infrastructure Manager Assistant Network Infrastructure Manager Network Infrastructure Supervisor/ Koordinator Engineer Administration Drafter Finance & Accounting Manager Assistant Finance & Accounting Manager Finance & Accounting Supervisor Finance Staff Accounting Staff Human Resources, GA & Legal Manager Purchase Supervisor Purchase Staff Warehouse Staff Human Resources Management Staff Human Resources Development Staff PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


GA & Administration Staff Legal Staff Operator & Receptionist Driver Tanggung Jawab Pasal 3 (1) Direksi perusahaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS. (2) Setiap karyawan sesuai dengan jabatannya dalam perusahaan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan kepada pimpinan/atasannya langsung ataupun tidak langsung tanpa menghambat pelaksanaan pekerjaan maupun hirarki organisasi perusahaan. Kewenangan Berkaitan Dengan Masalah Keuangan Perusahaan Pasal 4 (1) Setiap tahun masing-masing Pimpinan Departemen berkewajiban untuk mengajukan rencana anggaran selambat-lambatnya pada minggu ke I (Satu) dibulan Desember dengan melampirkan proposal yang berkaitan dengan program kerja yang direncanakan oleh masing-masing Departemen. (2) Direksi Perusahaan secara bersama-sama akan menentukan usulan program kerja dari masing-masing Departemen yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan serta menentukan besarnya rencana anggaran yang disediakan oleh perusahaan untuk masingmasing program tersebut. Pembahasan rencana anggaran akan diselesaikan pada bulan Desember sehingga menjadi pedoman anggaran perusahaan pada tahun berikutnya. (3) Setiap Pimpinan Departemen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Finance Director. Produk Hukum dalam Manajemen Perusahaan Pasal 5 (1) Direksi Perusahaan setelah melakukan rapat direksi dapat merumuskan dalam: 1. Keputusan Direksi 2. Surat keputusan Direksi 3. Surat Edaran Direksi (2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat keputusankeputusan yang bersifat umum atau kebijakan umum perusahaan lainnya. Keputusan dan Surat Keputusan Pasal 6 (1) Setiap Pimpinan Departemen memiliki kewenangan untuk mengundangkan Keputusan (yang bersifat umum) dan Surat Keputusan (yang bersifat perorangan) sesuai dengan bidang kerja masing-masing. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


(2) Dalam hal Pimpinan Departemen akan mengatur suatu masalah tertentu yang bersifat lintas Departemen, pejabat yang berkaitan dengan masalah tersebut harus melakukan koordinasi dalam menentukan substansi dari peraturan tersebut. (3) Peraturan yang bersifat lintas Departemen tersebut dapat diputuskan di dalam Keputusan Bersama atau Surat Keputusan Bersama. Hirarki Peraturan Perusahaan Pasal 7 Peraturan di Perusahaan sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Peraturan Perusahaan ini memiliki susunan hirarki sebagai berikut: 1. Anggaran Dasar Perusahaan; 2. Anggaran Rumah Tangga Perusahaan; 3. Keputusan/Surat Keputusan RUPS; 4. Keputusan Manajemen tentang Peraturan Perusahaan; 5. Keputusan Direksi/Surat Keputusan Direksi; 6. Surat Edaran Direksi; 7. Keputusan Pimpinan Departemen / Surat Keputusan Pimpinan Departemen.

BAB III PENERIMAAN KARYAWAN Dasar-Dasar Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan Pasal 8 (1) Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan, pendayagunaan tenaga kerja dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. (2) Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan akan dilakukan oleh Human Resources ,GA & Legal Department atas dasar kebutuhan dari perusahaan dan/atau dengan memperhatikan permohonan dan penilaian dari Pimpinan terkait. Penerimaan Karyawan Pasal 9 (1) Penerimaan Karyawan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. (2) Penerimaan Karyawan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan internal dan eksternal. (3) Penerimaan Karyawan dari sumber intern dilakukan melalui pengangkatan karyawan yang ada di lingkungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. (4) Penerimaan Karyawan dari sumber ekstern dilakukan melalui seleksi dan pengangkatan terhadap orang-orang yang tidak termasuk dalam ayat 3 pasal ini. (5) Syarat-syarat dari seorang calon Karyawan agar dapat diterima sebagai Karyawan meliputi: PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara lain yang telah memperoleh ijin kerja dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku; b. Mengirimkan surat lamaran dengan melampirkan: foto copy ijazah, daftar riwayat hidup(Curriculum Vitae), pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar, referensi pengalaman kerja, foto copy identitas diri, fotocopy sertifikat pelatihan/kursus dan kelengkapan surat lainnya apabila dibutuhkan serta diminta oleh perusahaan. c. Pada saat penerimaan dilakukan, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (tidak pernah terlibat tindak kejahatan) e. Tidak pernah terlibat suatu gerakan yang menentang Pancasila, UUD RI dan Negara; f. Mempunyai kecakapan, pendidikan, atau keahlian yang diperlukan; g. Tunduk pada peraturan seleksi. Proses Seleksi Pasal 10 Seleksi yang harus diikuti oleh pelamar akan meliputi: (1) a. Pelamar telah memenuhi syarat penerimaan sebagai calon karyawan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 Peraturan Perusahaan ini. b. Tes wawancara c. Tes Kemampuan Teknis dan Non Teknis. (2) Melengkapi kelengkapan persyaratan lainnya yang diperlukan perusahaan diantaranya sebagai berikut: a. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); b. Fotocopy Surat Keterangan Sehat; c. Fotocopy Kartu Keluarga; d. Fotocopy Surat Nikah (jika sudah berkeluarga); e. Slip Gaji terakhir. (3) Tes Psikotes ( untuk level jabatan tertentu dan jika diperlukan). (4) Negosiasi Gaji. Pengangkatan Karyawan Pasal 11 (1) Pelamar yang dinyatakan telah lulus seleksi maka perusahaan akan mengangkatnya sebagai Karyawan perusahaan. (2) Pengangkatan Karyawan dilakukan melalui Surat Keputusan, yang ditandatangani oleh Human Resources, GA & Legal Manager . (3) Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan status Karyawan. (4) Apabila Karyawan yang akan diangkat adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atau setingkat Manager, maka Pengangkatan menjadi Karyawan tersebut akan diputuskan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Director. (5) Segala ketentuan mengenai hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


Masa Percobaan Pasal 12 (1) Setiap Karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan diterima sebagai Karyawan Perusahaan wajib menjalani masa Percobaan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja. (2) Selama masa percobaan, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seketika dan tanpa syarat atau prosedur apapun, terhadap seorang Karyawan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan oleh Perusahaan. (3) Karyawan yang telah terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatas, tidak berhak untuk menuntut uang pesangon, uang jasa atau imbalan dalam bentuk apapun kecuali haknya atas upah yang dapat diterimanya berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Karyawan tersebut sebelum terkena Pemutusan Hubungan Kerja. (4) Selama masa percobaan, Karyawan dapat melakukan pengunduran diri dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3 peraturan perusahaan ini dan tanpa uang pesangon, uang jasa atau imbalan dalam bentuk apapun, kecuali haknya atas upah yang dapat diterimanya berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Karyawan tersebut sebelum pengunduran diri dilakukan dan apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 4 peraturan perusahaan ini. (5)Karyawan akan memperoleh kedudukan sebagai Karyawan Tetap setelah yang bersangkutan menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan dan hasil evaluasinya menunjukkan bahwa Karyawan tersebut dapat diterima sebagai Karyawan Tetap. (6) Di dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (7) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam pasal ini, masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.

BAB IV HUBUNGAN KERJA Masa Kerja Pasal 13 (1) Hubungan kerja antara Karyawan dan perusahaan terjadi sejak ditandatanganinya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak dan akan berakhir pada saat pemutusan hubungan kerja oleh para pihak. (2) Masa Kerja Karyawan akan mulai diperhitungkan sejak hari pertama yang bersangkutan mulai melaksanakan tugasnya di Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan di dalam Perjanjian Kerjanya.



Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap Pasal 14 (1) Seorang Calon Karyawan akan diangkat menjadi Karyawan Tetap apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dari Masa Percobaan atas rekomendasi dari atasan langsung orang tersebut melalui Human Resources, GA & Legal Manager . (2) Seorang Karyawan Kontrak dapat pula diangkat menjadi Karyawan Tetap apabila yang bersangkutan dinyatakan dan dinilai cakap dalam bekerja, memberikan kontribusi yang lebih bagi perusahaan dan berkondite baik. Penilaian ini dilakukan atas rekomendasi dari Atasan Langsung dari orang tersebut melalui Human Resources, GA & Legal Manager . (3) Pernyataan lulus dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Manager tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap. (4) Apabila Calon Karyawan yang akan diangkat menjadi Karyawan adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atau setingkat Manager, maka Pengangkatan menjadi Karyawan tersebut akan diputuskan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Director. Status dan Golongan Karyawan Pasal 15 (1) Status Karyawan di Perusahaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, meliputi: 1. Calon Karyawan 2. Karyawan Kontrak 3. Karyawan Tetap (2) Hak-hak dari tiap–tiap kelompok Karyawan atas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kesejahteraan dan tunjangan Karyawan akan dijabarkan pada bagian Kesejahteraan dan tunjangan Karyawan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Peraturan Perusahaan ini. (3) Bagi Karyawan yang bertugas sebagai staf ahli atau penasehat dan terikat dalam Perjanjian Kerja dengan sistem kontrak, perusahaan dan Karyawan yang bersangkutan dapat mengatur hak dan kewajiban secara berbeda daripada yang termuat di dalam Peraturan Perusahaan ini, sepanjang hal tersebut diatur secara tegas di dalam Perjanjian Kerja mereka. Mutasi Pasal 16 (1) Perusahaan dapat melakukan mutasi kepada Karyawan yang terdiri dari : a. Mutasi horizontal, yaitu transfer Karyawan dari satu Departemen ke Departemen yang lain atau alih tugas jabatan dalam tingkatan yang sederajat; b. Mutasi vertikal yaitu dalam bentuk sebagai berikut: 1. Promosi yaitu kenaikan dalam suatu jabatan tertentu; 2. Demosi, yaitu dalam bentuk penurunan jabatan dan pencabutan jabatan.



(2) Mutasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan: a. Bertambah/berkurangnya pekerjaan di suatu bagian dan karenanya memerlukan penambahan dan pengurangan karyawan. b. Memberikan kesempatan kepada karyawan yang mempunyai potensi untuk maju agar dapat mengembangkan karirnya. c. Karyawan yang karena kesehatannya menurut dokter tidak memungkinkan ia bekerja dalam jabatan pekerjaan yang didudukinya. (3) Apabila perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan melalui Pimpinan Departemen yang bersangkutan akan memberitahukan kepada Karyawan yang bersangkutan secara lisan terlebih dahulu. (4) Pemberitahuan mutasi secara tertulis kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Manager . (5) Surat Keputusan mutasi Karyawan diberikan kepada Karyawan yang bersangkutan dan wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaannya. Tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Departemen lain yang terkait dan kepada Human Resources, GA & Legal Director. (6) Apabila Karyawan yang dimutasi adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atau setingkat Manager, maka mutasi Karyawan tersebut akan diputuskan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Director. (7) Karyawan yang menolak untuk melakukan mutasi tanpa alasan-alasan yang wajar dan tidak dapat diterima oleh perusahaan, dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai dengan peraturan disiplin kerja Karyawan di Perusahaan atau dianggap mengundurkan diri. (8) Perusahaan memberi dukungan kepada Karyawan yang memiliki kesempatan mutasi guna peningkatan produktivitas kerja. Promosi Pasal 17 (1) Promosi jabatan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan hasil penilaian prestasi kerja. (2) Promosi jabatan dilakukan melalui usulan dari Atasan Karyawan dan atau Pimpinan Departemen kepada Human Resources, GA & Legal Manager dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Human Resources, GA & Legal Director. Demosi Pasal 18 (1) Karyawan yang melakukan pelanggaran di perusahaan dan atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi hukuman dalam bentuk penurunan jabatan atau pencabutan jabatan. (2) Demosi dalam bentuk penurunan jabatan atau pencabutan jabatan dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Karyawan.



BAB V PERATURAN KERJA Kartu Tanda Pengenal Pasal 19 (1) Karyawan diwajibkan memakai kartu tanda pengenal/badge selama berada dalam lingkungan perusahaan. (2) Kartu tanda pengenal tetap menjadi milik perusahaan dan pada waktu karyawan berhenti/diberhentikan harus dikembalikan kepada perusahaan c.q. Human Resources, GA & Legal Department. (3) Apabila kartu tanda pengenal mengalami kerusakan atau hilang, karyawan harus segera melaporkan kepada Human Resources,GA & Legal Department. Biaya penggantian kartu yang hilang ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan Tanggung Jawab Perusahaan Pasal 20 Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Karyawan dengan Perusahaan, pihak Perusahaan memiliki kewajiban untuk: (1) Menempatkan Karyawan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh Karyawan tersebut. (2) Memberikan upah serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam jumlah yang layak sesuai dengan sistem pengupahan di Perusahaan sebagai kompensasi atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah diberikan oleh Karyawan kepada Perusahaan. Tanggung Jawab Karyawan Pasal 21 Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Karyawan dengan Perusahaan, pihak Karyawan memiliki kewajiban untuk: (1) Menjunjung tinggi nama baik Perusahaan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan Perusahaan. (2) Bertindak jujur dan dapat dipercaya oleh Pimpinan dengan memberikan keteranganketerangan, laporan-laporan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam keadaan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Menjaga kerahasiaan perusahaan maupun klien perusahaan dan menyimpan setiap informasi yang dimiliki Karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau karena jabatan yang didudukinya, baik didalam maupun diluar Lingkungan Perusahaan, serta hanya memberikan informasi tersebut kepada Pejabat yang berwenang di Lingkungan Perusahaan, atau kepada pihak lain atas perintah resmi dari Pejabat yang berwenang di Lingkungan Perusahaan. (4) Memberikan saran-saran dan informasi yang bermanfaat untuk Perusahaan melalui atasan langsungnya. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


(5) Berusaha untuk bekerja secara baik dan efektif sehingga dapat mencapai hasil kerja yang efisien dan menghindarkan pemborosan uang/benda-benda milik perusahaan maupun waktu kerja yang dipergunakan oleh Karyawan. (6) Melaksanakan pekerjaan di bidang kerjanya masing-masing, yang sesuai dengan perintah/penugasan, petunjuk-petunjuk dari Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung dalam suasana bekerjasama yang dengan sesama teman kerjanya. (7) Tidak mengalihkan tugas yang dibebankan kepadanya kepada Karyawan yang lain tanpa perintah atau ijin dari Atasan Langsung. (8) Menjaga dan memelihara setiap inventaris perusahaan maupun klien perusahaan, meliputi barang-barang atau peralatan-peralatan yang dipercayakan kepada Karyawan untuk dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau jabatannya. (9) Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun klien perusahaan dalam pasal 25 peraturan perusahaan ini. Rahasia Jabatan Pasal 22 (1) Setiap Karyawan yang menduduki jabatan tertentu di dalam struktur organisasi Perusahaan memiliki kewajiban untuk memegang rahasia jabatan masing-masing, baik selama hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. (2) Setiap tindakan pembocoran rahasia jabatan yang mengakibatkan kerugian atau dapat menimbulkan kerugian atau kemunduran perusahaan, dapat dimintai ganti rugi serta dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tanggung Jawab Pengawasan Pasal 23 (1) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Departemen kerja yang berada dibawah pengawasannya. (2) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung bertanggung jawab atas dipatuhinya tata tertib Perusahaan, serta menjaga tegaknya kedisiplinan Karyawan yang berada di bawah pengawasannya. (3) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung dapat melaksanakan tindak kedisiplinan terhadap Karyawan apabila terjadi alasan-alasan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan ini. Hak Milik Intelektual Pasal 24 (1) Segala hasil karya, hasil kerja ataupun penemuan yang dihasilkan dengan mempergunakan alat, bantuan dan fasilitas perusahaan serta berkaitan dengan Hak Milik Intelektual selama karyawan berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan merupakan hak milik perusahaan, sehingga karyawan tidak berhak untuk mengajukan klaim maupun gugatan terhadap hal tersebut sebagai hak milik karyawan baik pada saat maupun setelah hubungan kerja berakhir. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


(2) Karyawan wajib menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan terhadap segala hal yang menyangkut Hak Milik Intelektual dari perusahaan maupun klien perusahaan baik pada saat maupun setelah hubungan kerja berakhir. (3) Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur oleh peraturan perusahaan ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI WAKTU KERJA Jam Kerja Pasal 25 (1) Hari kerja yang berlaku bagi Karyawan yang ditempatkan di kantor cabang dan kantor pusat adalah sebanyak 5 (lima) hari perminggu. (2) Jam kerja, Jam istirahat, hari kerja, jadwal kerja dan hari libur perusahaan yang berlaku bagi Karyawan yang ditempatkan di Proyek atau klien perusahaan adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Proyek atau klien perusahaan tersebut atau berdasarkan yang tertuang dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Pihak III (user) atau klien perusahaan. (3) Jam kerja, hari kerja & jadwal kerja yang berlaku bagi Karyawan yang ditempatkan di kantor cabang dan kantor pusat perusahaan adalah sebagai berikut: a. Hari Kerja adalah hari Senin hingga Jumat; b. Jam Kerja adalah antara pukul 08.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB c. Jam Istirahat adalah antara pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB (4) Hari libur perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu, dan hari raya serta hari libur resmi. (5) Apabila berdasarkan sifat kerja dan kebutuhan dari perusahaan mengharuskan adanya Karyawan yang tetap melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukan diatas maka Karyawan tersebut akan bekerja atas dasar kerja lembur. Mangkir Pasal 26 (1) Seorang Karyawan yang tanpa ijin dari Atasan langsungnya atau tanpa alasan yang sah seperti sakit atau ijin tidak bekerja pada waktu kerja yang telah ditentukan, dapat dikategorikan melakukan mangkir. (2) Bila seorang Karyawan melakukan mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut ataupun Karyawan melakukan mangkir selama 10 hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka perusahaan akan memanggil Karyawan tersebut secara patut dan tertulis maksimal 2 (dua) kali. Apabila perusahaan tidak mendapatkan tanggapan maka Karyawan dianggap telah mengundurkan diri dari perusahaan dan berdasarkan hal tersebut perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada karyawan, dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Hari Libur Resmi Pasal 27 (1) Apabila pelaksanaan pekerjaan di Perusahaan dibutuhkan pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Karyawan dapat diminta untuk tetap menjalankan pekerjaan. (2) Jika pada hari-hari libur resmi tersebut Karyawan harus melaksanakan pekerjaan, maka Karyawan akan mendapat upah lembur dengan ketentuan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan ini.

BAB VII CUTI KARYAWAN Cuti Tahunan Pasal 28 (1) Setiap Karyawan yang telah memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, berhak untuk mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. (2) Ketentuan tentang Cuti ini berlaku bagi Karyawan dengan Status Kepegawaian Tetap dan Kontrak. (3) Selama Karyawan melaksanakan hak cuti tahunannya, Karyawan tersebut sepenuhnya berhak untuk mendapatkan upah atau gajinya. Penggunaan Hak Cuti Tahunan Pasal 29 Penggunaan hak cuti tahunan diatur sebagai berikut: (1) Hak cuti tahunan Karyawan dapat ditentukan pengambilannya oleh Karyawan dengan memperhatikan kebutuhan Karyawan, kebutuhan Perusahaan dan kelancaran pekerjaan di Perusahaan. (2) Karyawan yang hendak menggunakan hak cutinya sebagaimana dalam ayat 1 diatas, harus telah mengajukan permohonan cuti kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemennya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum hak cuti tersebut dipergunakan. (3) Apabila Karyawan mengajukan permohonan cuti pada saat Perusahaan sedang sangat membutuhkan tenaganya maka Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen berhak untuk menolak atau menunda permohonan cuti dari Karyawan tersebut. (4) Apabila Permohonan Cuti Karyawan dikabulkan oleh Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen maka Human Resources, GA & Legal Manager akan menerbitkan Surat Keputusan Cuti Karyawan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum cuti dilaksanakan. (5) Hak Cuti Tahunan yang dimiliki oleh Karyawan tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.



Gugurnya Hak Cuti Pasal 30 (1) Hak atas cuti tahunan akan dianggap gugur/hangus apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lahirnya hak tersebut ternyata Karyawan tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan hak cuti tahunannya, tanpa adanya permohonan dan persetujuan dari Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen untuk mengundurkan penggunaan hak cuti yang telah dimiliki oleh Karyawan tersebut, dan bukan karena alasan-alasan istimewa lainnya. (2) Masa berlakunya hak cuti sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) dalam pasal ini dapat diperpanjang oleh Human Resources, GA & Legal Manager, atas dasar rekomendasi Atasannya Langsung, apabila perpanjangan tersebut dibutuhkan, guna kelancaran pelaksanaan tugas dari Karyawan tersebut. Cuti Haid Pasal 31 (1) Karyawan wanita yang sedang mengalami haid dan merasa terganggu kesehatannya, tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. (2) Karyawan yang sedang menjalankan Cuti haid akan tetap berhak untuk memperoleh upah. (3) Karyawan wanita yang membutuhkan Cuti haid yang lebih lama daripada waktu yang ditentukan dalam ayat (1) diatas, hanya dapat memperpanjang cuti haidnya atas dasar surat keterangan sakit dari dokter. Cuti Hamil dan Keguguran Pasal 32 (1) Karyawan yang hamil berhak untuk memperoleh cuti hamil maksimal 3 bulan, dengan tetap memperoleh pembayaran upah dari perusahaan. (2) Cuti hamil dapat diperoleh selama satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan atau tiga bulan setelah melahirkan, sesuai kebutuhan dari Karyawan yang bersangkutan. (3) Bila Karyawan yang telah hamil mengalami keguguran, maka ia berhak untuk beristirahat selama satu setengah bulan setelah mengalami keguguran. (4) Bila jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (3) tersebut belum dapat memulihkan kesehatan dari Karyawan, maka dengan surat Keterangan dokter dan ijin dari Pimpinan Perusahaan maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. (5) Terhitung sejak perpanjangan jangka waktu cuti tersebut dalam ayat (4) di atas diberlakukan, pembayaran upah bagi Karyawan yang mengalami sakit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan ini. (6) Surat permohonan cuti hamil harus diajukan kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen 2 (dua) minggu sebelum waktu pelaksanaan cuti dengan disertai keterangan yang sah dari dokter atau bidan. (7) Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen memberitahukan hasil persetujuan dari ayat (6) diatas kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diterbitkannya Surat Keputusan Cuti Hamil atau Surat Keputusan Cuti Keguguran. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


Cuti Istimewa Pasal 33 (1) Karyawan berhak untuk memperoleh cuti istimewa dalam hal sebagai berikut: a. 3 (tiga) hari kerja untuk pernikahan Karyawan sendiri; b. 2 (dua) hari kerja untuk : - pernikahan anak, - istri melahirkan/keguguran kandungan, - mengkhitankan/pembaptisan anak sah Karyawan, - apabila istri/suami, orang tua/mertua, saudara kandung, anak/menantu meninggal dunia. c. 1 (satu) hari kerja apabila anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia . (2) Bila cuti istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dilaksanakan diluar kota dengan radius lebih dari 60 km dari Perusahaan, maka cuti istimewa tersebut dapat ditambah sebanyak 1 (satu) hari. (3) Karyawan yang akan menggunakan cuti istimewa tersebut harus mengajukan permohonan kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen, kecuali dalam keadaan mendesak, dengan disertai surat keterangan yang sah. (4) Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen memberitahukan hasil persetujuan dari ayat (3) diatas kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diterbitkannya Surat Keputusan Cuti Istimewa. (5) Karyawan yang melaksanakan hak cuti istimewanya berhak untuk memperoleh upah atau gajinya secara penuh. Cuti Sakit Pasal 34 (1) Karyawan yang sakit, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter, diijinkan untuk tidak bekerja dengan tetap memperoleh upahnya. Apabila perusahaan merasa bahwa keterangan tersebut kurang maka perusahaan akan memberikan rekomendasi dokter/rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan bahwa karyawan yang bersangkutan benar berada dalam kondisi sakit kepada perusahaan. (2) Surat keterangan dokter tersebut harus disampaikan kepada Human Resources, GA & Legal Manager selambat-lambatnya pada hari kedua sejak Karyawan tersebut tidak dapat bekerja karena sakit. (3) Terhadap Karyawan yang sakit untuk jangka waktu yang lama, besarnya upah yang diberikan adalah sebagai berikut: a. Empat bulan pertama : 100 % dari upah sebulan; b. Empat bulan kedua : 75 % dari upah sebulan; c. Empat bulan ketiga : 50 % dari upah sebulan; d. bulan selanjutnya : 25 % dari upah sebulan, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan. (4) Ketentuan pembayaran upah secara menurun sebagaimana diatur dalam ayat (3) di atas akan diberlakukan bagi Karyawan yang sakit terus menerus, yaitu Karyawan yang PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


mengalami sakit menahun atau berkepanjangan, atau yang setelah sakit terus menerus atau terputus-putus sempat bekerja kembali, namun dalam waktu kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari mengalami sakit kembali. (5) Jika setelah jangka waktu 1 (satu) tahun Karyawan tetap tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sakit, maka karyawan dianggap mengundurkan diri karena ketidakmampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hal tersebut perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada karyawan.

BAB VIII PENGUPAHAN Dasar-Dasar Pengupahan Pasal 35 (1) Sistem pengupahan dilingkungan perusahaan diatur dan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang berlaku. (2) Pembayaran upah diatur dengan menggunakan dasar-dasar sebagai berikut: a. Besarnya Upah diatur/ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara pihak, dengan memperhatikan ketentuan pemerintah tentang batas Upah Minimum Regional. b. Perusahaan akan memberikan upah terendah kepada Karyawan minimal sebesar upah minimum yang berlaku sesuai dengan ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. c. Pemberian upah bagi seorang Karyawan adalah didasarkan pada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, prestasi kerja serta kondite dari masing-masing Karyawan, dan tidak didasarkan pada lama masa kerjanya. d. Ketentuan besarnya upah perhari adalah 1/22 x upah perbulan. Masa Perhitungan Upah Pasal 36 Upah Bulanan dihitung untuk jangka waktu kerja sejak tanggal 1 (satu) setiap bulan sampai dengan tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dan dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan. Pemotongan Upah Pasal 37 (1) Perusahaan pada setiap bulan akan melakukan potongan-potongan dinas terhadap upah Karyawan berdasarkan kepentingan Karyawan yang bersangkutan. (2) Potongan-potongan dinas tersebut adalah sebagai berikut: a. Jamsostek; b. Pajak atas upah Karyawan (Pph 21) c. Simpanan Koperasi (jika jadi anggota) PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


d. Pinjaman Karyawan (jika ada pinjaman) Pengganti Upah jika Karyawan Tetap Ditahan/Dipenjara Pasal 38 (1) Dalam hal Karyawan Tetap ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan sesuatu untuk kepentingan perusahaan, maka perusahaan tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Karyawan yang menjadi tanggungannya. (2) Besarnya tanggungan yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap Karyawan Tetap yang ditahan bukan karena pengaduan Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Karyawan Tetap dengan 1 orang tanggungan : 25% dari upah. b. Karyawan Tetap dengan 2 orang tanggungan : 35% dari upah. c. Karyawan Tetap dengan 3 orang tanggungan : 45% dari upah. d. Karyawan Tetap dengan 4 orang tanggungan atau lebih : 50% dari upah. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan pihak yang berwajib. (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Karyawan dinyatakan bersalah ataupun setelah jangka waktu 6 (enam) bulan Karyawan tetap tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dan persoalan belum terselesaikan karena dalam proses perkara pidana, maka Perusahaan akan memutuskan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 butir c peraturan perusahaan ini. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan akan mempekerjakan Karyawan kembali.

BAB IX KESEJAHTERAAN & TUNJANGAN KARYAWAN Tunjangan Hari Raya Pasal 39 (1) Perusahaan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Karyawan yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan atau lebih masa kerja, dengan status kepegawaian Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak pada saat menjelang Hari Keagamaan dan sesuai kebiasaan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri . (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya akan sudah dilaksanakan oleh Perusahaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.. (3) Jumlah THR tersebut dalam ayat (1), bagi Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut atau lebih (pada tanggal Hari Raya Idul Fitri) adalah sebesar 1 x Upah Sebulan. (4) Jumlah THR tersebut dalam ayat (1), bagi Karyawan yang telah bekerja selama minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut hingga kurang dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut (pada tanggal hari Raya Idul Fitri tersebut dirayakan), adalah proporsional sebesar lamanya kerja (n) dibagi 12 dikalikan besarnya upah sebulan ( n x 1/12 x Upah Sebulan ). PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


(5) Bagi Karyawan yang masih dalam masa percobaan, akan mendapatkan tunjangan yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan dari Pimpinan Perusahaan. Tunjangan Kesehatan Pasal 40 (1) Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan nilai kumulatif dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 x Upah Sebulan. (2) Tunjangan Kesehatan diberikan kepada Karyawan yang telah bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut, dengan status kepegawaian Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak. (3) Tunjangan Kesehatan ini dapat pula dipergunakan oleh istri/suami dan anak-anak (maksimal 3 orang anak) Karyawan yang belum mencapai usia 18 tahun, belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri. (4) Bilamana penggantian biaya pengobatan melebihi ketentuan yang terdapat dalam ayat (1) diatas, maka kelebihan sisa dari biaya tersebut ditanggung oleh Karyawan yang bersangkutan. (5) Ketentuan pengajuan penggantian biaya pengobatan ini adalah dengan melampirkan bukti kwitansi asli dari dokter yang terdaftar dan kwitansi serta salinan resep dari apotik. (6) Bukti pengajuan penggantian biaya pengobatan yang telah disetujui oleh Atasan Langsung terlebih dahulu diserahkan kepada Pimpinan Departemen paling lambat setiap akhir bulan setiap bulannya, lalu Pimpinan Departemen menyerahkannya kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diproses lebih lanjut sampai ke Finance Department. (7) Yang tidak termasuk dalam Tunjangan Kesehatan ini adalah sebagai berikut: a. Biaya Pengobatan Gigi (Dalam hal ini pemasangan kawat gigi(behel). b. Penyakit Kulit dan Kelamin. c. Penyakit Sinus dan Amandel. d. Penyakit yang diakibatkan oleh kosmetika atau zat-zat kecantikan lainnya. e. Pengobatan alternatif yang belum disyahkan oleh Departemen Kesehatan. f. Penyakit yang disebabkan Morfin, Narkoba / Zat adiktif, obat perangsang. g. Biaya Sterilisasi atau aborsi. h. Biaya-biaya yang timbul dari usaha bunuh diri, minum-minuman keras sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya. Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Kematian Pasal 41 Apabila Karyawan mendapatkan kecelakaan kerja maupun kematian, maka karyawan akan mendapatkan ganti kerugian oleh Jamsostek beserta tunjangan/santunan sesuai kebijakan perusahaan .



BAB X LEMBUR Pasal 42 (1) Upah Lembur akan dibayarkan kepada seorang Karyawan yang telah bekerja diluar jam kerja yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan ini, atau kepada Karyawan yang bekerja pada hari libur resmi. (2) Perusahaan hanya akan membayarkan Upah Lembur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan atas perintah/penugasan dari User atau Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen Karyawan yang melakukan kerja lembur. (3) Ketentuan Upah Lembur hanya berlaku bagi Karyawan yang menduduki jabatan di bawah Koordinator. (4) Besarnya Upah Lembur sesuai dengan Peraturan Pemerintah dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hari Kerja Biasa: - Jam Pertama = 1 ½ x Tarif Upah Lembur - Jam Kedua dst = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur b. Hari Libur Mingguan atau hari Libur Resmi: - 7 (tujuh) jam pertama = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur - Jam ke 8 = 3 x Tarif Upah Lembur - Jam ke 9 dst = masing-masing 4 x Tarif Upah Lembur c. Hari Libur Nasional/Keagamaan: - 5 (lima) jam pertama = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur - Jam ke 6 = 3 x Tarif Upah Lembur - Jam ke 7 dst = masing-masing 4 x Tarif Upah Lembur (5) Besarnya Tarif Lembur Perjam dari Karyawan pekerja bulanan adalah sebesar 1/173 x Upah Sebulan. (6) Bukti Kerja Lembur yang telah ditandatangani oleh Atasan Langsung dan User, diserahkan kepada Pimpinan Departemen paling lambat setiap akhir bulan setiap bulannya, lalu Pimpinan Departemen menyerahkannya kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diproses lebih lanjut sampai ke Finance & Controlling Department.

BAB XI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 43 (1) Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan selama dibutuhkan untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja, peralatan akan disediakan oleh perusahaan ataupun jika diperlukan oleh klien perusahaan sesuai prosedur keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja/proyek. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


(2) Karyawan diwajibkan untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan ataupun klien perusahaan guna keselamatan masing-masing. BAB XII JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Pasal 44 (1) Setiap Karyawan khususnya yang telah menjadi Karyawan Tetap akan diikutsertakan menjadi peserta dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK. (2) Besarnya iuran dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan sebagai berikut: a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24% dari upah sebulan, ditanggung Perusahaan. b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan, ditanggung perusahaan. c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung Karyawan. (3) Program asuransi serta cara pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan tata cara yang berlaku di lingkungan PT. Jamsostek, berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XIII DISIPLIN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 45 (1) Setiap Karyawan di lingkungan perusahaan, klien perusahaan dan atau di proyek tempat dimana melaksanakan pekerjaannya wajib memperhatikan dan mentaati peraturanperaturan, instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman dan sebagainya yang bersifat pemberitahuan dari pihak-pihak terkait diatas, dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Selama seorang Karyawan berada dalam hubungan kerja dengan Perusahaan dan melaksanakan pekerjaannya di tempat yang ditentukan oleh perusahaan, maka Karyawan yang bersangkutan: a. Tidak diperkenankan untuk mengadakan dan atau berada dalam hubungan kerja dengan Perusahaan lain, dan hanya akan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh Perusahaan. b. Tidak diperkenankan untuk menjadi anggota organisasi dalam bentuk apapun yang dilarang berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku. c. Berkewajiban untuk mencegah terjadinya dan atau menghindar dari, serta melaporkan terjadinya rapat-rapat yang tidak sah/rapat gelap di lingkungan Perusahaan. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


d. Berkewajiban untuk menghindari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bersifat ceroboh yang dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya kepercayaan pihak lain terhadap Perusahaan. e. Berkewajiban untuk menghindari dan atau mencegah perbuatan-perbuatan bersifat menghasut, yang dapat menimbulkan keresahan dalam hubungan kerja antara para karyawan dengan perusahaan. f. Dilarang untuk melakukan pencurian, perjudian, mabuk, perkelahian dan perbuatan-perbuatan lain yang bersifat pelanggaran hukum pidana di dalam lingkungan Perusahaan. g. Dilarang melakukan pemogokan illegal. h. Dilarang melakukan perbuatan yang menghina atau mengancam pimpinan perusahaan, atasan ataupun sesama karyawan dalam perusahaan. i. Selalu menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk membongkar/membocorkan rahasia, melakukan penyalahgunaan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual perusahaan maupun klien perusahaan kepada perusahaan lain atau pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun klien perusahaan. (3) Karyawan yang terbukti melanggar larangan-larangan dan atau menyalahi kewajibankewajiban tersebut di dalam ayat (2) pasal ini, akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ini ataupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan Tata Tertib Kerja Pasal 46 Selama berada di dalam lingkungan Perusahaan, klien perusahaan dan atau di proyek tempat dimana melaksanakan pekerjaannya, seorang Karyawan harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Setiap Karyawan diwajibkan memasuki lingkungan Perusahaan sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan dalam Peraturan Perusahaan ini. (2) Setiap Karyawan harus menggunakan tanda pengenal di tempat kerja. (3) Setiap Karyawan dilarang memasuki lingkungan Perusahaan dalam keadaan mabuk, atau dengan membawa senjata tajam, senjata api, dan peralatan lain yang dapat dikategorikan sebagai senjata yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan dan tanpa seijin atasan. (4) Setiap Karyawan wajib menjaga ketertiban, bertingkah laku dengan sopan terhadap atasan maupun rekan sekerja, menjaga kebersihan dan daya kerja peralatan milik perusahaan dan atau milik pihak ke III di tempat kerja atau perusahaan.. (5) Setiap Karyawan yang hendak meninggalkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari atasannya. (6) Setiap Karyawan dilarang untuk berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan pekerjaan/pulang atau memulai istirahat sebelum waktunya tiba terkecuali mendapat ijin dari atasannya langsung. (7) Setelah melaksanakan istirahat, setiap Karyawan diwajibkan untuk kembali berada di tempat kerja serta kembali melaksanakan pekerjaannya tepat pada waktunya.



(8) Seorang Karyawan dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kasar dan atau melakukan tindakan kekerasan fisik yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan di lingkungan kerja. (9) Setiap karyawan yang diharuskan menggunakan seragam kerja wajib menggunakan seragam kerja. (10)Selama seorang Karyawan berada dalam hubungan kerja dengan Perusahaan dan ditempatkan di Proyek/klien perusahaan, diwajibkan untuk menjalankan semua prosedur dan disiplin kerja yang berlaku dan Karyawan yang bersangkutan tidak diperkenankan membawa orang lain/pihak ke III ke proyek/klien perusahaan tanpa diketahui dan disetujui oleh Atasan Langsung. Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Perusahaan Pasal 47 (1) Apabila seorang Karyawan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan ini, maka ia akan dikenai sanksi. (2) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang Karyawan dapat berupa Teguran dan Surat Peringatan atau Pemutusan Hubungan Kerja, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Karyawan tersebut. Teguran dan Surat Peringatan Pasal 48 (1) Seorang Karyawan yang tidak mentaati perintah atau penugasan dari Pimpinan Perusahaan dan atau Pimpinan Departemen/Atasan langsungnya, akan mendapatkan Teguran secara lisan yang sifatnya masih berupa nasehat-nasehat dengan diberikan batas waktu dan maksimal 3 (Tiga) kali dari Pimpinan Perusahaan dan atau Pimpinan Departemennya (2) Setiap pemberian peringatan lisan yang dikeluarkan oleh atasan harus diketahui secara tertulis oleh Human Resources, GA & Legal Department. (3) Tindakan-tindakan yang juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenai Teguran baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Surat Peringatan , adalah : a. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dari Tata Tertib Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan b. Telah melakukan kelalaian/kesengajaan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melakukan pekerjaan. c. Tidak cakap untuk melakukan pekerjaan, meskipun telah dicoba untuk ditempatkan dibeberapa bagian kerja yang ada di Perusahaan. d. Melalaikan kewajiban secara serampangan. e. Dan lain-lain. (4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemberian surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Surat Peringatan dirumuskan oleh Human Resources, GA & Legal Manager , yang ditandatangani oleh Pimpinan Departemen dan atau Pimpinan Perusahaan. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


b. Surat Peringatan akan disampaikan oleh Atasan Langsung atau Pimpinan Departemen kepada Karyawan, yang memuat tentang: - Nama Karyawan dan Departemen Kerjanya; - Tindakan yang dikenai Surat Peringatan berikut alasannya - Tanggal dan tempat tindakan yang melanggar tersebut dilakukan; - Surat Peringatan ini merupakan Surat Peringatan yang ke berapa; - Tanggal diterbitkannya Surat Peringatan; c. Setiap Surat peringatan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan dan paling lama 6 (Enam) bulan. Setelah masa berlaku, masing-masing peringatan tertulis secara otomatis hilang kekuatannya dan jika terjadi pelanggaran lagi, akan diberlakukan sebagai pelanggaran baru. d. Surat Peringatan dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, berupa Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga. e. Surat Peringatan tidak perlu diberikan menurut urutan-urutannya tetapi dapat dinilai dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Pemberian Surat Peringatan Tertulis Pasal 49 (1) Dalam pemberian Surat Peringatan Tertulis, Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Macam dan berat ringannya kesalahan atau pelanggaran. b. Seringnya pengulangan atau frekuensi kesalahan atau pelanggaran. c. Ada tidaknya unsur kealpaan atau kesengajaan. d. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan atau pelanggaran (dalam batas kemampuan karyawan atau tidak). (2) Jenis-jenis Kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan I diantaranya adalah sebagai berikut: a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan selama 2 (Dua) hari kerja berturut-turut dalam 1 (Satu) bulan atau 3 (Tiga) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (dua) bulan. b. Selama jam kerja sering meninggalkan tempat kerja tanpa izin atau alasan yang sah, meskipun telah diberikan teguran lisan. c. Tidak menunjukkan kesungguhan bekerja yang terlihat dari penilaian hasil kerjanya tanpa alasan yang jelas meskipun telah diberikan teguran secara lisan oleh pimpinan/atasan terkait di perusahaan. d. Kedapatan tidur di waktu jam kerja di lingkungan perusahaan. e. Mengabsenkan kartu hadir karyawan lain atau menyuruh orang lain untuk mengabsenkan kartu hadirnya. f. Terlambat datang tanpa izin atau alasan yang dapat diterima sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 8 (delapan) kali tidak berturut-turut dalam sebulan atau tidak mengisi kartu hadir atau tidak membuat laporan atas keterlambatannya meskipun telah diberikan teguran lisan oleh atasannya. g. Pulang lebih awal dari waktu kerja yang ditentukan tanpa izin atau alasan yang dapat diterima sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan meskipun telah diberikan teguran lisan oleh atasannya. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


h. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan atas perbuatan/tindakan sesama karyawan atau orang lain yang dapat menimbulkan bahaya bagi sesama karyawan, dan merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan. i. Tidak memenuhi target pekerjaan yang dibebankan dan atau diinstruksikan dan atau dipercayakan dan atau dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan atau Surat Perintah dan atau Manual Kerja. (3) Jenis-jenis kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan II diantaranya adalah sebagai berikut : a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan selama 3 (Tiga) hari kerja berturut-turut dalam 1 (Satu) bulan atau 4 (Empat) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (Dua) bulan. b. Mengoperasikan mesin, peralatan prosedur kerja, atau menggunakan bahan tidak sesuai Standard Operation Procedure (SOP) sehingga membahayakan dirinya sendiri/orang lain atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan. c. Memindahkan alat/barang perusahaan dari tempatnya yang bukan merupakan tugasnya atau mempergunakan bukan untuk tujuan semestinya tanpa izin/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga membahayakan atau merugikan perusahaan. d. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan atas perbuatan/tindakan sesama karyawan atau orang lain yang dapat menimbulkan bahaya bagi sesama karyawan, dan merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan. e. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin/perintah atasannya atau alasan yang jelas/wajar sehingga merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan dan mengakibatkan perusahaan mendapatkan teguran dari klien. f. Selama masa berlakunya Surat Peringatan I, apabila melakukan kesalahan/pelanggaran serupa maka akan diberikan sanksi Surat Peringatan II. (4) Jenis-jenis kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan III atau terakhir diantaranya adalah sebagai berikut: a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 butir a, b, c, d, e, f, g dan h. b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan selama 4 (Empat) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (dua) bulan. c. Menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dalam lingkungan perusahaan sehingga menimbulkan keresahan di antara sesama karyawan dan mengakibatkan pekerjaan mereka menjadi terganggu. d. Menolak penugasan yang disampaikan secara wajar oleh atasan langsung tanpa alasan yang dapat diterima meskipun telah diberikan teguran secara lisan. e. Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya/orang lain atau kerugian bagi perusahaan. f. Tidak cakap dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya walaupun telah dicoba ditempatkan pada beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. g. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin/perintah atasannya ataupun alasan yang jelas/wajar sehingga merugikan klien perusahaan dan mengakibatkan karyawan dikembalikan ke perusahaan. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


h. Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan pamflet/selebaran yang dilarang Pemerintah sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan. i. Melakukan usaha rentenir (meminjamkan uang dengan bunga tinggi) di dalam lingkungan perusahaan. j. Selama berlakunya Surat Peringatan II Karyawan melanggar kesalahan yang sama. Akibat Pemberian Teguran/Surat Peringatan Pasal 50 (1) Setiap karyawan yang mendapat teguran/surat peringatan akan mendapat pengurangan nilai prestasi kerjanya; (2) Pengurangan atas nilai prestasi kerja dapat berakibat : (a). Penundaan atas kenaikan pangkat/jabatan atau gajinya; (b) Penundaan/pengurangan atas tunjangan-tunjangan atau hadiah yang seharusnya diterima oleh karyawan yang bersangkutan; (3)Perbuatan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka penggantian kerugian akan dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan sedapat mungkin dengan pemotongan gaji namun tidak boleh lebih dari 50% dari gaji sebulan; (4) Perbuatan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat dikenakan sanksi Demosi seperti penurunan golongan dan atau jabatan dan penghapusan/pencabutan fasilitas. Skorsing Pasal 51 (1) Skorsing dapat dikenakan kepada setiap buruh yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau tindakan yang merugikan perusahaan.. (2) Karyawan yang terkena skorsing tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan dalam jam kerja/waktu kerja dari Perusahaan. (3) Jangka waktu skorsing paling lama adalah 1(Satu) bulan kecuali menunggu keputusan Pejabat yang berwenang/Pengadilan hubungan industrial. (4) Prosedur dan tata cara skorsing serta hak dan kewajiban bagi Perusahaan dan Karyawan akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.



BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KELUHAN DAN PENGADUAN Pasal 52 (1) Karyawan yang merasa perlu untuk menyampaikan keluhan mengenai segala hal yang berhubungan dengan hubungan kerja atau kondisi kerja dapat menyampaikan keluhannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Departemen atau Pimpinan Perusahaan. (2) Pimpinan Departemen atau Pimpinan Perusahaan yang menerima keluhan dari bawahannya seperti yang dimaksud dalam ayat (1) akan menanggapi keluhan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terimanya keluhan. (3) Keluhan/ kekurangpuasan dari Karyawan sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dengan prosedur yang tertib. Apabila benar-benar tidak dapat diselesaikan secara intern baru dibenarkan untuk meminta bantuan ke Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja setempat untuk dapat diselesaikan lebih lanjut. Pasal 53 (1) Pengaduan dan atau keluhan yang diajukan oleh Karyawan haruslah didasarkan pada Fakta-fakta dan jelas dan sama sekali tidak boleh bersifat memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. (2) Karyawan yang pengaduan dan atau keluhannya terbukti hanya merupakan fitnahan belaka, akan diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XV TINDAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 54 (1) Setiap perselisihan dengan Karyawan akan diupayakan penyelesaiannya dengan Perundingan (musyawarah ) untuk mufakat terlebih dahulu. (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan maka akan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Karyawan yang melakukan upaya pemogokan illegal tidak berhak untuk menerima upah selama yang bersangkutan melakukan pemogokan illegal. (4) Karyawan yang telah melakukan pemogokan illegal dapat dikenai sanksi berupa PHK oleh pihak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 5 butir k peraturan perusahaan ini.



BAB XVI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan dan Atas Permintaan Karyawan Pasal 55 (1) Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dilakukan apabila berbagai usaha yang ditempuh gagal sehingga terpaksa harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Setiap Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal keinginan pengunduran diri berasal dari karyawan maka karyawan harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 2 (Dua) minggu hingga 4 (Empat) minggu sebelumnya kepada Human Resources, GA & Legal Department. Kepada karyawan tersebut akan diberhentikan dengan hormat dan perusahaan akan memberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Apabila Perusahaan tidak menyetujui pengunduran diri tersebut karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 ayat 3 diatas dan atau perusahaan belum menemukan pengganti karyawan dimaksud maka perusahaan berhak untuk menunda/tidak membayarkan gaji terakhir karyawan dan menunda/tidak menerbitkan surat referensi kerja dari perusahaan kepada karyawan tersebut. (5) Setelah pengunduran dirinya, karyawan tidak diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan klien dimana ditempatkan oleh perusahaan, perusahaan sejenis atau perusahaan pesaing sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, kecuali mendapatkan ijin tertulis oleh Pimpinan Perusahaan. Alasan Terputusnya Hubungan Kerja Pasal 56 Hubungan kerja antara Karyawan dan Perusahaan dapat terputus karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi Demi Hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Karyawan meninggal dunia sebagaimana diatur pada pasal 41 Peraturan Perusahaan ini dan pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003.; b. Karyawan telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, kecuali bila perusahaan masih akan memperpanjang masa kerja Karyawan yang bersangkutan; c. Berakhirnya jangka waktu masa kerja (kontrak) yang diperjanjikan; d. Dalam masa percobaan baik karyawan atau perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 4 Peraturan Perusahaan ini. (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Karyawan (Pengunduran Diri), mencakup hal-hal sebagai berikut: PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


a. Karyawan melakukan ikatan perkawinan dengan Karyawan lain di dalam satu perusahaan maka salah satu harus bersedia untuk mengundurkan diri; b. Karyawan mengundurkan diri atas keinginan sendiri; c. Karyawan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat bekerja karena dalam proses perkara pidana (ditahan atau dipenjara) d. Karyawan melakukan mangkir sebanyak 5 (lima) hari berturut-turut;. e. Karyawan sakit yang melebihi jangka waktu 12 (Dua belas) bulan berturutturut sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Perusahaan ini. f. Bila Karyawan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Karyawan, akibat perubahan keadaan/pribadinya, seperti mengalami gangguan jiwa/mental. g. Karyawan menolak perintah mutasi yang dilakukan oleh Pimpinan perusahaan sesuai pasal 16 ayat 7 Peraturan Perusahaan ini. (3) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan kepada perorangan karena perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja diperusahaannya dengan alasan apapun. (4) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan karena alasan kesalahan yang dilakukan oleh Karyawan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Karyawan tidak dapat mencapai prestasi standar yang ditetapkan oleh Perusahaan sehingga dianggap tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan penilaian atasan ; b. Karyawan melakukan kesalahan (yang tidak termasuk dalam kesalahan berat) setelah mendapat Teguran dan Surat Peringatan; (5) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, karena alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh Karyawan dan tanpa diberi pesangon serta dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 158 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, pada saat Perjanjian Kerja dibuat sehingga merugikan perusahaan; b. Madat, menggunakan/mengedarkan narkotika, psikotropika atau obat-obat terlarang (Zat adiktif) di Lingkungan Perusahaan; c. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan uang dan/atau barang milik perusahaan. d. Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau asusila di Lingkungan Perusahaan e. Membujuk, menghasut atau menyuruh Pimpinan Perusahaan atau rekan kerjanya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . f. Menganiaya pimpinan perusahaan, atasan atau sesama karyawan yang disebabkan oleh masalah yang ada hubungannya dengan pekerjaan. g. Membongkar atau membocorkan rahasia jabatan, dokumen rahasia, ataupun melakukan penyalahgunaan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual perusahaan maupun klien perusahaan kepada perusahaan lain dan/atau pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan klien perusahaan; h. Dengan sengaja membiarkan orang lain terkena kecelakaan dari pekerjaannya sehingga merugikan perusahaan dan orang lain. PT ALTELINDO KARYAMANDIRI Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - Indonesia Tel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028


i. Kedapatan berjudi dan melakukan pungutan liar di lingkungan perusahaan. j. Dengan sengaja merusak barang milik perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan antara lain alat pengaman mesin atau peralatan lainnya yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran, merusak kendaraan baru atau bangunan perusahaan. k. Melakukan pemogokan illegal yang menyebabkan kerugian perusahaan. l. Selama masa berlaku surat peringatan 3/terakhir karyawan melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama. m. Melakukan kesalahan berat lainnya yang dapat dibuktikan sangat merugikan perusahaan maupun klien perusahaan. n. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih. (6) Pemutusan Hubungan kerja massal yang dilakukan oleh Perusahaan karena mencakup hal-hal berikut: a. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir atau keadaan memaksa (force majeur). b. Perusahaan melakukan efisiensi Prosedur dan Kompensasi dari PHK Pasal 57 (1) Pemutusan Hubungan Kerja hanyalah sah apabila prosedurnya dilakukan berdasarkan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemberian Kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Besarnya kompensasi dan jenis-jenis kompensasi yang akan diberikan kepada Karyawan akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Peraturan Peralihan Pasal 58 Dengan disahkannya Peraturan Perusahaan ini oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semua peraturan yang berlaku di perusahaan dan isinya bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ini dinyatakan tidak berlaku.



Ketentuan Penutup Pasal 59 (1) Setiap karyawan wajib untuk mengetahui dan mematuhi Peraturan Perusahaan ini . (2) Tidak seorang karyawanpun dapat mengelakkan tugas dan tanggung jawabnya dengan alasan tidak mengetahui Peraturan Perusahaan ini. (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan perusahaan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta. (5) Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkannya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan seperlunya.

Jakarta, 03 Januari 2006 A/n Manajemen PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI,

GEORGIE KUMAAT Presiden Direktur


2006 TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI

Recommend Documents